Mengapa Selamatkanbumi

Menilik Ulang Krisis Gerakan Sosial-Ekologi
That a market economy based on dog-eat-dog as a law of survival and “progress” has penetrated every aspect of society has no centrality whatever in this self-indulgent literary collage of platitudes and pieties. At a time when the “self” is being rapidly dissolved by the mass media, we are urged to further this process by dissolving all the boundaries that define us — this, in the name of a cosmic“Self” that seems more Supernatural than natural ( Murray Bookchin, The Crisis in the Ecology Movement, 1988)

Ekploitasi lingkungan melalui ekstraksi sumber daya alam secara berlebihan, yang dilakukan oleh korporasi pertambangan, perkebunan, pariwisata, infrasruktur dan lainnya, yang difasilitasi oleh negara dan badan-badan keuangan telah menyebabkan kerusakan dan krisis sosial-ekologis yang semakin parah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah fakta berupa terus meningkatnya angka konflik agraria dan bencana sosial-ekologis yang ditimbulkannya dari tahun ke tahun. Angka ini secara pasti telah menyebabkan jutaan penduduk Indonesia yang berada di pinggiran hutan, pedesaan dan perkotaan tergusur dan terusir dari tanah dan ruang hidupnya. Fenomena tersebut menandai bahwa ruang-ruang ekonomi, sosial dan ekologi milik rakyat dan komunitas terus diubah menjadi ruang-ruang padat modal tanpa sedikitpun menyisakan nyawa kehidupan yang berkelanjutan.
Melihat kenyataan ini, tidak bisa dipungkiri bahwa kapitalisme adalah penyebab terjadinya perluasan dan perusakan terhadap kontur alam dan lingkungan sosial yang ada. Krisis sosial-ekologis yang terjadi adalah hasil dari adanya bentuk organisasi kekuasaan yang hirarkis dan mentalitas otoriter yang mengakar dalam stuktur masyarakat. Bentuk kebudayaan yang demikian merupakan cerminan dari hasil kebudayaan kapitalisme yang melanggengkan stuktur hirarki dan kelas ekonomi. Hal inilah yang selanjutnya membawa pada situasi lahirnya dominasi manusia terhadap alam yang disebabkan oleh adanya dominasi manusia terhadap manusia yang lain.
Seringkali prinsip-prinsip ini berseberangan dengan pemahaman bagi sebagian besar para pegiat gerakan ekologi dan agraria saat ini, yang mencoba ingin mencari jalan keluar krisis sosial-ekologis yang terjadi. Pada umumnya mereka hanya berfokus pada pembacaan gejala masalah dan bukan menyasar pada akar penyebab. Sehingga dengan pembacaan tersebut, yang ditawarkan tidak lain hanya sekedar pola agro-teknologi atau teknik yang mengakali lingkungan. Praktek solusi pragmatis ini menyesatkan dalam bentuk ragam teknologi yang seolah-olah dapat mengatasi krisis sosial ekologis yang berlangsung. Padahal sesederhana apapun teknologi yang digunakan dan ditawarkan untuk menjawab krisis sosial-ekologis, tetap saja bisa mendatangkan krisis sosial-ekologis jika ideologi yang menggunakan teknologi tersebut tidak berubah.
Lalu, bagaimana alternatif yang ditawarkan terhadap bentuk kebudayaan yang demikian? Alternatifnya adalah masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi: kesatuan organik dalam keragaman, bebas dari hirarki dan kelas ekonomi, dan saling menghormati di semua aspek kehidupan. Hal ini hanya akan terwujud melalui penghancuran ideologi yang mendominasi alam dengan mendorong lahirnya masyarakat tanpa struktur hirarkis atau kelas ekonomi.
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa untuk memutus mata rantai kapitalisme yang terus menerus melakukan perluasan produksi dalam rangka pengorganisasian dan pengakumulasian keuntungan bagi segelintir golongan, dan selanjutnya menimbulkan kerusakan sosial-ekologis maka perlu dipahami bahwa masalah ekologi yang timbul adalah berasal dari masalah sosial yang mendalam. Sehingga dengan demikian, masalah ekologi tidak dapat dipahami, apalagi diselesaikan, tanpa menghadapi isu-isu sosial.
Dengan sudut pandang itu, maka diperlukan suatu pendekatan baru dalam menjelaskan konflik agraria, dan krisis sosial-ekologis yang terjadi. Pertama, konflik agraria dan krisis sosial-ekologis harus dipandang sebagai buah pahit dari berlakunya sistem kapitalisme. Kedua, meluasnya dominasi manusia terhadap alam harus dipandang sebagai akibat yang bermula dari dominasi manusia terhadap manusia yang lainnya. Ketiga, perlunya meletakkan kembali pendekatan ekologi sosial dalam perjuangan ekologi kontemporer saat ini. Keempat, dibutuhkan penyebarluasan gagasan, informasi dan pengetahuan kritis tentang sebab musabab konflik agraria dan krisis sosial-ekologis yang terjadi sebagai ruang dialog antar individu ataupun organisasi komunitas.