Solidaritas

SERUAN ALIANSI AKADEMISI UNTUK KEADILAN BUDI PEGO

By  | 

“Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pejuang Lingkungan dan Selamatkan Pegunungan Tumpang Pitu”

 

1. Pengantar (1)

Beberapa Pendekatan tentang Kaitan antara Hukum, Ekonomi, Kemiskinan dan Keadilan bagi si Miskin

  • Pendekatan Hukum dan Pembangunan Ekonomi

Ada kaitan antara penegakan hukum — terkait HAM–  dan  pembangunan ekonomi. Dalam hal ini terdapat kaitan antara peranan hukum dan pembangunan ekonomi. Demikian pula, apabila terdapat praktik baik dari agen pembangunan ekonomi, maka  akan mendukung terjadinya reformasi hukum (Trubek, 2006).

Thesisnya adalah:

(a) Keberhasilan ekonomi berbanding lurus dengan keberhasilan hukum

(b) Institusi hukum mempengaruhi ekonomi

Di Indonesia  hambatan terbesar bagi pengembangan potensi ekonomi terletak pada soal regulasi dan kebijakan.

  • Di banyak negara — termasuk Indonesia —  tingginya GDP (Gross Domestic Product)tidak berbanding lurus dengan tingginya Human Development Index, Gender Development Index &  Gender Inequality Index. Artinya di negara tersebut ada hal-hal yang harus dibenahi dalam urusan pemenuhan hak asasi/dasar manusia terutama yang menyangkut hak untuk hidup di ruang hidup (tanah) nya sendiri, hak untuk bekerja, mengembangkan kebudayaan, dsb. Bila pemenuhan hak dasar warga masyarakat terpenuhi, maka kemajuan  ekonomi akan sejalan dengan kemajuan hukum.
  • Pendekatan Access to Justice: Dalam perspektif pembangunan ekonomi baru, yang saat ini dijadikan acuan program oleh badan-badan dunia, dikatakan bahwa kemiskinan itu bukan hanya soal ekonomi semata, tetapi adalah juga persoalan hukum. Terdapat 4 (empat) milyar orang miskin di seluruh dunia, karena mereka tereksklusi dari akses keadilan (access to justice) (CLEP, 2008, 2009). Di antaranya adalah: tidak tersedianya hukum yang baik, ketiadaan akses kepada literasi hukum (melek hukum), identitas hukum dan bantuan hukum. Oleh karena itu pembangunan hukum harus secara khusus ditujukan kepada kelompok yang tidak diuntungkan (miskin, minoritas, perempuan dan anak). Program juga harus bersifat partisipatif, mengajukan pertanyaan kepada kelompok rentan ini: apa yang mereka alami dan rasakan, apa yang mereka butuhkan, dan produk regulasi dan kebijakan seperti apa yang mereka harapkan agar bisa memperoleh hak-hak dasarnya.
  • Dalam Critical Legal Theory disampaikan bahwa hukum sangat terkoneksi dengan persoalan sosial.Para pembelajar ini percaya bahwa hukum mendukung kepentingan mereka yang merumuskan hukum (Undang-undang dan putusan hakim). Dalam hal ini dinyatakan bahwa pemilik kesejahteraan dan pemilik kekuasaan telah menggunakan hukum sebagai instrument untuk memelihara status quo  dengan cara menindas orang/kelompok lain, yang tidak punya kuasa.
  • Hukum Belanda –yang akarnya sama dengan hukum Indonesia—hari ini telah menjadikan putusan hakim sebagai sumber hukum yang penting (bukan hanya Kodifikasi Undang-Undang). Oleh karenanya hakim yang menempatkan diri sebagai corong undang-undang, bukan jamannya lagi, karena hukum UU sering ketinggalan jaman dengan pesatnya perkembangan masyarakat (Barak, 2008). Putusan hakim haruslah kredibel, yaitu yang memperhitungkan konteks, pengalaman dan realitas warga masyarakat yang berhadapan dengan hukum, atau pencari keadilan.

2. Menyikapi Kasus Budi Pego (2)

  • Dalam kasus ini nampak bahwa hakim lebih mementingkan keadilan prosedural, teknikal dengan memutuskan bersalah Budi Pego, daripada mementingkan memberi keadilan substansial. Padahal cara ini nyata-nyata menjadikan Budi Pego, seorang pejuang lingkungan, yang memperjuangkan ruang hidup bagi diri dan komunitasnya, menjadi korban hukum.
  • Kasus ini merefleksikan bagaimana dunia peradilan semakin jauh dari rasa keadilan publik. Pencari keadilan yang berusaha mempertahankan ruang hidupnya dari pihak lain (perusahaan tambang) yang berposisi sebagai repeat player —pihak yang punya power dan uang untuk beracara di pengadilan berkali-kali (Galanter, 1974) , justru dihukum dengan cara menyesatkan publik, yaitu memindahkan fokus dari kasus agraria menjadi kasus politik.  Sementara itu pokok kasus nya sendiri –bahwa Budi Pego sedang berupaya mempertahankan tanah dan ruang hidupnya–tidak diperhitungkan, diabaikan. Dalam posisi sebagai one-shotter  –orang yang tidak sering berurusan dengan sistem hukum, karena tidak punya uang , ia berpotensi kalah. Dan Budi Pego memang kalah, dikalahkan.
  • Budi Pego adalah potret dari banyak “Budi Pego” yang lain. Ia dikalahkan oleh peradilan atas nama keadilan hukum, bukan keadilan untuk manusia. Padahal ia memperjuangkan sejengkal tanahnya, ruang hidupnya bersama komunitasnya. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum memang lebih berpihak kepada pihak yang punya kuasa dan modal besar daripada warga masyarakat pencari keadilan. Terlebih kasus ini tidak memberi pembelajaran yang bagus bagi para mahasiswa hukum yang sedang belajar hukum di tanah air.
  • Bangsa yang ingin membangun ekonominya, menyongsong tuntutan masa depan berbasis digital, mengejar ketertinggalannya dengan bangsa lain dalam sains dan teknologi, tidak akan pernah berhasil, bila mengabaikan pembangunan hukum yang berwajah kemanusiaan. Pengentasan kemiskinan bukan soal ekonomi semata, tetapi soal hukum dan penegakan hukum yang diperuntukkan bagi keadilan warga bangsa. Keadilan substansial lebih penting daripada keadilan prosedural/teknikal. Keadilan berperspektif kemanusiaan adalah sendi bagi Indonesia yang bahagia.
  • Lepaskan Budi Pego dari jeratan hukum, pulihkan nama baiknya, dan kembalikan ruang hidupnya!

3. Catatan Tambahan: Pemenjaraan Budi Pego,Refleksi Kuasa Hukum yang Menindas! (3)

Heri Budiawan alias Budi Pego, seorang warga penolak tambang emas di Tumpang Pitu Banyuwangi.  Hakim memutuskan Budi ‘terbukti menyebarkan ajaran komunisme atau Marxisme–Leninisme’ sebagaimana didakwakan Pasal 107a KUHP. Ini terkait muncul spanduk berlogo palu arit dalam aksi penolakan pertambangan emas Tumpang Pitu, 4 April 2017.

Menyimak Putusan 559/Pid.B/2017/PN.Byw jo. Putusan 174/PID/2018/PTSBY menjelaskan bahwa putusan atau perkara ini cenderung dipaksakan. Putusan hakim yang hanya mengabulkan tuntutan JPU dari 7 (tujuh) tahun penjara menjadi 10 (sepuluh) bulan penjara, memperlihatkan putusan tidak cukup meyakinkan untuk menghukum. Sementara putusan MA (yang hingga kini belum didapat salinan putusannya), justru menghukum lebih tinggi dan kini Budi Pego menghadapi eksekusi atas putusan tersebut.

Pertama, Kasus Budi Pego, merupakan refleksi konservatisme sekaligus lemahnya imajinasi keadilan, sehingga kerap hakim justru mengambil putusan yang bertentangan dengan keadilan. Dalam buku ‘Judge against Justice’, Lee Epstein et all (2012) menyatakan ada hubungan antara ideologi dan perilaku hakim, dimana psikologi untuk berada dalam ‘zona nyaman’ dan aman dengan putusan yang cenderung normativisme, justru berperan melemahkan imajinasi.

Kedua, Kasus ini merefleksikan bagaimana dunia peradilan semakin jauh dari rasa keadilan publik. Pencari keadilan yang berusaha mempertahankan ruang hidup dan kehidupannya dari pihak lain (perusahaan tambang emas), justru dihukum dengan cara menyesatkan publik, yaitu memindahkan fokus dari kasus agraria/sumberdaya alam yang dieskploitasi eksesif menjadi kasus politik dengan narasi ‘komunisme’. Sementara pokok kasus, Budi Pego sedang berupaya mempertahankan tanah dan ruang hidupnya termasuk kehidupan warga kampungnya, justru diabaikan.

Ketiga, Putusan Peradilan sama sekali tak memperhitungkan konteks kasus, bahwa Pasal 66 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seharusnya bisa digunakan untuk melindungi Budi Pego.

Keempat, memenjarakan Budi Pego sesungguhnya ancaman serius bagi upaya perjuangan hak asasi manusia yang sekaligus melemahkan elemen Negara Hukum Indonesia, sebagai mandat pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Putusan tersebut, menjustifikasi hukum dan mekanisme hukum sebagai penindasan dengan menggunakan ‘instrumentasi demokrasi’, yakni kekuasaan kehakiman.

Kelima, kami berpandangan bahwa menegakkan kekuasaan kehakiman tidak cukup soal pasal-pasal, prosedur formal dan wewenang yang dijaminkan, melainkan pula tantangan mencipta akses keadilan substantif, yang ukurannya bukan penegakan aturan, melainkan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan sosial, sekaligus melipatgandakan integritas dan keteladanan. Kasus Budi Pego, merupakan kemunduran yang menciderai  dua hal sekaligus, keadilan bagi warga bangsa yang memperjuangkan hak konstitusinya, sekaligus integritas kekuasaan kehakiman.

Dengan itu, kami bersama akademisi Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM Indonesia), mendesak para pemangku kepentingan saling mendukung untuk melepaskan Budi Pego dari jeratan hukum, menyegerakan memulihkan nama baiknya, dan sekaligus  mengembalikan ruang hidupnya! Melindungi Budi Pego, melindungi Indonesia!

4. Kronologi Singkat Kasus Kriminalisasi Budi Pego

  • Tanggal 22 Maret 2017: Terkait adanya informasi kegiatan pertambangan baru di desa mereka, Heri Budiawan beserta 50-an orang warga desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi berencana mendatangi lokasi tersebut. Selanjutnya mereka menuju lokasi tersebut, dan bertemu dengan sekelompok orang yang bekerja atas nama PT DSI (Anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold, Tbk). Lokasi ini dikenal oleh warga dengan nama gunung Gamping. Sesampainya di lokasi, Heri Budiawan bertanya kepada salah seorang pekerja-karyawan PT DSI tentang sudah berapa lama PT DSI beroperasi di lokasi tersebut? Karyawan tersebut menjawab: sudah 3 bulan. Dalam tanya jawab ini, warga juga mendapatkan informasi tambahan bahwa ada 3 desa, yakni: Sumberagung, Kandangan, dan Sarongan yang akan dijadikan wilayah operasi pertambangan PT DSI. Dalam tanya-jawab ini, polisi sektor Pesanggaran (berjumlah 4 orang) dan Brimob polda Jatim (berjumlah 4 orang) juga turut menjadi saksi. Pasca mendapatkan informasi ini, seminggu selanjutnya warga berencana akan melakukan aksi “mengecek langsung” lokasi-lokasi yang telah dijadikan operasi pertambangan PT DSI tersebut.
  • Tanggal 4 April 2017: Karena hujan deras, warga mengubah rencana aksi ke lokasi area pertambangan tersebut dengan aksi pemasangan spanduk penolakan tambang di sepanjang pantai pulau Merah (Desa Sumberagung) hingga kantor kecamatan Pesanggaran. Terkait perubahan rencana aksi tersebut, sekitar pukul 10.00 WIB, warga mulai mengumpulkan beberapa material untuk pembuatan spanduk (kain dan cat semprot). Selanjutnya, aksi pemasangan spanduk tolak tambang dilakukan hingga sore hari.
  • Tanggal 5 April 2017: Aksi itu dituduh oleh pihak aparat keamanan telah menggunakan logo mirip palu arit di spanduk aksinya. Kasus itu semakin mencuat, saat salah seorang petinggi perusahaan tambang yang ditolak warga melaporkan aksi warga tersebut ke pihak kepolisian.
  • Tanggal 13 Mei 2017: Pukul 18.30 WIB, 4 orang warga (Heri Budiawan, Andreas, Tri, Ratna) menerima surat panggilan sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan tindak pidana melakukan penyebaran dan mengembangkan ajaran komunisme, marxisme-leninisme di muka umum dengan media tulisan (spanduk). Ia dijerat dengan pasal 170a UURI No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.
  • Tanggal 4 September 2017: Heri Budiawan ditahan oleh Kajari Banyuwangi.
  • Tanggal 23 Januari 2018: Dalam perjalanannya, walaupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak pernah mampu menghadirkan bukti fisik spanduk yang dituduhkan dalam setiap persidangan, Heri Budiawan tetap divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada Selasa, 23 Januari 2018. Pasca putusan tersebut, Heri Budiawan melakukan upaya hukum Banding.
  • Tanggal 14 Maret 2018: Majelis hakim PT Jawa Timur yang diketuai oleh Edi Widodo memutuskan menerima permintaan banding JPU Kajari Banyuwangi. Dan memutus pidana penjara selama 10 bulan terhadap Heri Budiawan.
  • Tanggal 16 Oktober 2018: MA melalui amar putusannya, memutuskan menolak permohonan kasasi Heri Budiawan. Bahkan MA mengubah putusan PN Banyuwangi dan PT Jawa Timur, mengenai pidana penjara Heri Budiawan menjadi 4 (empat tahun). Adapun tim hakim MA yang memutus perkara tersebut adalah: H. Margono, SH., MH., MM, Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum, dan Prof. DR. Surya Jaya, SH., M.Hum.
  • Tanggal 7 Desember 2018: Heri Budiawan mendapatkan sepucuk surat kembali dari Kajari Banyuwangi (Surat Panggilan Terpidana), yang bertujuan untuk pelaksanaan putusan MA tersebut (eksekusi I). Namun anehnya, pasca terbitnya surat eksekusi I tersebut, tim kuasa hukum dan Heri Budiawan belum menerima salinan putusan Kasasi.
  • Tanggal 21 Desember 2018: Heri Budiawan kembali mendapatkan surat panggilan eksekusi tahap II, yang akan jatuh pada Kamis, 27 Desember 2018. Dan sekali lagi hingga hari ini, tim kuasa hukum dan Heri Budiawan tetap belum menerima salinan putusan Kasasi.
  • Patut ditambahkan, selain kasus tersebut, hadirnya industri pertambangan di gunung Tumpang Pitu Banyuwangi, yang dioperasikan oleh anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk, yakni PT BSI dan DSI dari sejak tahun 2012, juga telah menyebabkan kriminalisasi pada tahun 2015 (8 orang warga dipidana dengan tuduhan telah merusak fasilitas perusahaan), tahun 2017 (1 orang pengacara warga dipidana dengan tuduhan telah mencemarkan nama baik perusahaan tambang). Lokasi IUP PT BSI dan PT DSI ini terletak di beberapa desa di Kecamatan Pesanggaran, dengan IUP OP BSI seluas 4.998 ha, dan IUP Eksplorasi DSI seluas 6.623 ha.

5. Tumpang Pitu bagi Masyarakat Sekitarnya

  • Secara umum, sebagian besar masyarakat yang bermukim di gunung Tumpang Pitu, adalah bermata pencaharian sebagai: petani, nelayan, dan pegiat pariwisata.
  • Bagi nelayan dusun Pancer, Desa Sumberagung, Banyuwangi, keberadaan gunungTumpang Pitu memiliki setidaknya dua peran penting. Pertama,  Tumpang Pitu adalah ‘tetenger’ bagi mereka saat melaut. Setiap pagi, ketika mereka berada di laut lepas, titik yang mereka cari untuk menentukan arah adalah pulau Nusa Barong di sebelah Barat, Gunung Agung di sebelah Timur dan  Tumpang Pitu ditengah-tengahnya. Jika Tumpang Pitu menghilang maka bisa dipastikan, mereka akan kehilangan salah satu tetenger daratan yang menjadi acuan arah untuk melaut. Kedua, Tumpang Pitu adalah benteng bagi perkampungan komunitas nelayan yang tinggal di pesisir teluk Pancer dari ancaman angin Tenggara yang terkenal ganas pada musim-musim tertentu. Selain itu ia juga berfungsi sebagai benteng utama terhadap bahaya ancaman gelombang badai tsunami. Sebagaimana pernah dicatat, pada tahun 1994, gelombang tsunami telah menyapu kawasan pesisir Pancer dan merenggut nyawa sebanyak 200 orang. Bagi warga, saat itu keberadaan Tumpang Pitu, dikatakan mampu meminimalisasi jumlah angka korban, sehingga cukup dipastikan jika Tumpang Pitu menghilang, ancaman ini akan berpotensi besar dalam merenggut jumlah korban yang lebih banyak pada masa mendatang.
  • Keindahan alam Tumpang Pitu, dan pesisirnya, telah menjadikannya sebagai sebuah kawasan pariwisata rakyat yang juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan ekonomi warga di sekitarnya.
  • Bagi kaum perempuan yang bermukim di sekitar Tumpang Pitu, kawasan Tumpang Pitu secara turun temurun dianggap telah berfungsi sebagai pusat air dan sumber tanaman obat-obatan, dan memiliki kedekatan yang cukup penting bagi mereka.
  • Bagi umat Hindu yang bermukim di Banyuwangi, Tumpang Pitu juga dianggap sebagai tempat sakral dan istimewa. Pasalnya, di kawasan ini terdapat beberapa pura yang dianggap memiliki nilai historis tinggi, terkait penyebaran agama Hindu di Banyuwangi pada masa silam. Bahkan belakangan ini, karena faktor historis tersebut, banyak warga Hindu yang berasal dari Bali melakukan kunjungan rutin ke pura di Tumpang Pitu dan sekitarnya.Selain itu juga didapatkan sejumlah informasi bahwa Tumpang Pitu adalah pusat kehidupan, karena tempat pertemuan antara laut, darat, dan gunung. Dengan keyakinan ini, maka jika kawasan Tumpang Pitu dirusak, bencana akan segera datang.
  • Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah menggarisbawahi bahwa kawasan selatan Jawa, termasuk Jawa Timur adalah kawasan rawan bencana tsunami. Dengan mengacu pada kenyataan ini, penataan kawasan di pesisir selatan seharusnya ditujukan untuk meminimalisasi dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh bencana. Untuk itu, pelepasan lahan-lahan pesisir menjadi wilayah usaha pertambangan yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem kawasan adalah tindakan yang kontradiktif terhadap usaha menurunkan resiko bencana di Indonesia.

6. Dampak Hadirnya Industri Pertambangan di Tumpang Pitu

  • Pasca beroperasinya kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu, diduga telah memicu bencana banjir lumpur pada tahun 2016 yang telah menyebabkan sebagian besar kawasan pesisir dan pertanian warga mengalami kerusakan cukup parah. Bencana lumpur tersebut telah mengakibatkan wilayah pesisir Pancer dan sekitarnya tertutup lumpur hingga 4 milke tengah lautan selama beberapa pekan.
  • Bencana lumpur tersebut selain berdampak pada penurunan pendapatan nelayan, merusak kawasan pertanian dan pesisir, juga berdampak pada menurunnya angka pengunjung (wisatawan) pantai Pulau Merah, Pancer, Sumberagung hingga 70 persen.
  • Meningkatya migrasi sejumlah hewan (babi hutan, rusa, dll) dari kawasan Tumpang Pitu ke pertanian dan pemukiman warga, yang menyebabkan sejumlah kawasan pertanian warga menjadi rusak.
  • Hadirnya industri pertambangan Tumpang Pitu telah mendorong meningkatnya tindak kekerasan dan represi pihak aparat keamanan negara terhadap warga Sumberagung dan sekitarnya. Dalam catatan terkini(2018), setidaknya 13 orang warga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus terkait dengan perjuangan melawan kehadiran tambang Tumpang Pitu di wilayah mereka. Bahkan dalam peristiwa kekerasan November 2015, sedikitnya 10 orang warga mengalami tindak kekerasan (luka tembak dan pukulan) dari pihak aparat keamanan.
  • Terjadinya penurunan kualitas lingkungan, karena meningkatnya polusi tanah, udara, air dan suara.

Ajakan Dukungan

Dalam rangka melindungi dan sebagai upaya untuk memulihkan keselamatan manusia dan seluruh makhluk hidup dari ancaman industri ekstraktif pertambangan, serta terciptanya keadilan bagi Budi Pego dan pejuang lingkungan hidup lainnya di Indonesia, surat ini mengajak rekan-rekan secara terbuka untuk dapat bersolidaritas dengan cara mengisi daftar nama dukungan dibawah ini.

Salam Hormat,

Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria (Tekad Garuda)

Jakarta, 22 Desember 2018

  1. Prof. Sulistyowati Irianto (Universitas Indonesia)
  2. Prof. Dr. Nyoman Nurjaya, SH., MH (Universitas Brawijaya)
  3. Dr. Herlambang P. Wiratraman (Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga)
  4. Dr. Basuki Wasis (Institut Pertanian Bogor)
  5. Dr. Purnawan D. Negara, SH, MH (Universitas Widyagama-Malang)
  6. Dr. Widhi Handoko, SH, SpN (Universitas Diponegoro).
  7. Dr. Lahmuddin Zuhri, SH, M.Hum (Universitas Samawa-NTB)
  8. Dr. Andri G. Wibisana (Universitas Indonesia)
  9. Dr. Haris Retno, SH, MH (Universitas Mulawarman)
  10. Dr. Siti Rohani, SH., MH (Universitas Tanjung Pura Pontianak)
  11. Dr. Nita Triana (IAIN Purwokerto)
  12. Dr. Purwanto, SH., MH (Universitas Panca Bakti Pontianak)
  13. Dr. Laksmi Adriani Savitri (FIB-Universitas Gadjah Mada)
  14. Agung Wardana, SH, LL.M, Ph.D (FH-Universitas Gadjah Mada)
  15. Dr. Rommy Patra, SH., MH (Univ. Tanjung Pura Pontianak)
  16. Dr. Ikwan Setiawan, MA (FIB-Universitas Jember)
  17. Dr. Satyawan Sunito (Institut Pertanian Bogor)
  18. Amira Paripurna, SH, LL.M, PhD (FH-Universitas Airlangga)
  19. Dr. I Ngurah Suryawan (Universitas Papua, Manokwari-Papua Barat)
  20. Dr. Anton Novenanto, S.Sos., MA. (FISIP Universitas Brawijaya – Malang)
  21. Hariyadi, Ph.D (Universitas Jenderal Soedirman)
  22. Dr. Suraya Afiff (Universitas Indonesia)
  23. Dr. Derita Prapti Rahayu, SH, MH (FH-Universitas Bangka Belitung)
  24. Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H (Universitas Tarumanagara-Jakarta)
  25. Ayusia Sabhita Kusuma, M.Soc, Sc (Universitas Jenderal Soedirman)
  26. Rival Ahmad, SH., LL.M (STH Indonesia Jentera, Jakarta)
  27. Dian Noeswantari, S.Pi, M.PAA (Pusham Universitas Surabaya)
  28. Herdiansyah Hamzah, SH, LLM (FH-Universitas Mulawarman)
  29. Warkhatun Najirah, SH, MH (Universitas Mulawarman)
  30. Eko Cahyono, M.Si (FEM-Institut Pertanian Bogor)
  31. Shohibuddin, M.Si (FEM-Institut Pertanian Bogor)
  32. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M(FH-Universitas Andalas)
  33. Avyanthi Azis, MS (Univesitas Indonesia)
  34. Wahyu Nugroho, SH, MH (FH-Universitas Sahid Jakarta)
  35. Wachid Habibullah, SH, MH (FH-Universitas Trunojoyo)
  36. Muhammad Taufiqurrohman, M.Hum. (Universitas Jenderal Soedirman)
  37. Lilis Mulyani, SH, LLM (Peneliti LIPI)
  38. Joeni A. Kurniawan, S.H., M.A. (Center for Legal Pluralism Studies-F.H. Unair).
  39. Rian adhivira prabowo S.Psi., S.H., M.H., M.A. (Univ NU Indonesia/Unusia)
  40. Setya Indra Arifin S.H., M.H. (Unusia)
  41. Hasan Muaziz S.H., M.H. (Universitas Pandanaran Semarang)
  42. Andi Tri Haryono, SE, MM (Universitas Pandanaran Semarang)
  43. Zenny Rezania Dewantari, SH MH (Prodi Hukum President University)
  44. Yance Arizona, SH, MH, MA (President University)
  45. Yudi Bachrioktora, SS, MA (Universitas Indonesia)
  46. Sholihin Bone (FH-Untag Samarinda)
  47. Eko Mukminto, SH.,MH ( FH, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
  48. Muhtar Said, SH, MH (Universitas Nahdatul Ulama Indonesia)

Catatan Kaki:

  1. Catatan Prof. Sulistyowati Irianto
  2. Analisis Prof. Sulistyowati Irianto
  3. Catatan Pusat Studi Hukum HAM FH UNAIR (HRLS) dan SEPAHAM Indonesia

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.