Berita Terkini

AFJ Tolak Sirkus Lumba-lumba

By  | 

Yogyakarta-Animal Friends Jogja (AFJ) melakukan aksi tolak penyelenggaraan sirkus lumba-lumba pada Sabtu, 3 November 2018 di titik Nol KM, Yogyakarta. Aksi dengan slogan “satu suara untuk Jogja tanpa sirkus lumba- lumba” ini merupakan respons terhadap adanya penyelenggaraan sirkus lumba-lumba di Pasar Malam Sekaten-Yogyakarta.

Dalam aksinya tersebut, AFJ mengkritisi tindakan PT Taman Jaya Ancol yang bermitra dengan CV. Diana Ria Enterprise untuk menyelenggarakan pentas lumba-lumba keliling yang dilaksanakan dalam Pasar Malam Sekaten. AFJ menilai bahwa sirkus atau pentas satwa tidak memberikan pendidikan dan rekreasi hiburan yang sehat, baik dan mendukung usaha pelestarian satwa liar. Pertunjukan sirkus lumba-lumba justru akan mempersempit pengetahuan generasi muda dan akan mencetak generasi- generasi baru yang eksploitatif.

Menurut AFJ, hal itu salah satunya terbukti dengan adanya foto bersama, dimana lumba-lumba dipaksa untuk naik ke darat dan berfoto bersama pengunjung. Adegan ini beresiko menyebabkan sakit dan cedera pada satwa.

“Atraksi ini jelas-jelas mempunyai resiko tinggi, dan dapat menyebabkan sakit dan cedera pada satwa karena di luar air. Lumba-lumba terpaksa harus menahan berat badan dua sampai tiga kali lipat dari berat badannya”, jelas Angelina Pane, Program Manager AFJ.

Selain itu, penggunaan kolam atraksi yang tidak sesuai dengan habitat asli lumba-lumba dapat menyebabkan kematian bagi hewan tersebut. Bentuk dan luas kolam yang hanya memiliki kedalaman 2,5 – 3 meter membuat lumba- lumba sulit untuk bergerak bebas.

 “Mamalia laut yang habitatnya seluas samudra tapi disempitkan menjadi hanya sesuai peraturan empat kali panjang tubuhnya, itu kan kejam sekali” ujar Angelina Pane.

Selain itu Agelina Pane juga mengungkapkan bahwa pertunjukan lumba-lumba, dan bentuk-bentuk pengurungan lain adalah tidak dapat dibenarkan secara moral dan etika, dan secara psikologis berbahaya bagi lumba-lumba serta memberikan informasi yang sangat keliru bagi publik. Misalnya dalam hal cara komunikasi lumba-lumba menggunakan resonansi suara, ketika di panggung atraksi banyak keributan seperti teriakan penonton, penggunaan pengeras suara dan musik. Hal ini menyebabkan satwa menjadi takut dan tertekan ketika berada di kolam atraksi.

Atraksi Lumba- lumba Sempat Dilarang

Menurut keterangan Ody Sasongko, Direktur AFJ, bahwa pertunjukan aksi lumba-lumba sempat berhenti dalam 2 tahun terakhir. Namun, pada tahun ini pemerintah kota mengeluarkan izin untuk pertunjukan aksi lumba- lumba.

”Sirkus lumba-lumba keliling itu satu-satunya tinggal di Indonesia yang masih ada. Di negara lain udah gak ada (sirkus Lumba- lumba- Red)” tambahnya.

Seperti yang dilansir dari Mongabay.co.id, pada tahun 2013 Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mengeluarkan Surat Edaran untuk menegaskan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) tidak boleh mengeluarkan surat angkut bagi mamalia air dalam hal ini lumba-lumba. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATDN) merupakan ‘dokumen’ agar penyelenggaraan atraksi bisa mengangkut satwa lintas daerah.

Disusul pada September 2014, Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan & Konservasi Alam No.

P.16/IV-SET/2014 menerbitkan aturan tentang Pedoman Peragaan Lumba-lumba. AFJ menilai aturan ini justru semakin membuat nasib lumba-lumba makin terpuruk.

Dalam pembuatan aturan tersebut pemerintah tidak melibatkan unsur dan masukan dari organisasi non pemerintah pemerhati perlindungan satwa sebagai perwakilan dari masyarakat peduli satwa. Dalam hal ini yang sudah disepakati adalah Jakarta Animal Aid Network (JAAN).

“Alhasil, keseluruhan isi dalam pedoman peragaan tersebut justru cenderung mengabaikan bahkan bertolak belakang dengan Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa yang telah diatur dalam Peraturan Dirjen PHKA No. P.9/IV-SET/2011”, ungkap Agenila.

Daru, mahasiswa kedokteran Hewan Univesitas Gajah Mada menyayangkan sikap pemerintah yang memberikan izin kepada penyelenggara sirkus lumba-lumba.

“Kenapa tahun ini ada sirkus lumba-lumba, dua tahun yang lalu udah nggak ada. Kalau bisa memang pemerintah konsisten dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai pemerintah. Seharusnya kalau memang tidak boleh ya sejak awal dilarang ( Perizinannya- red).

Selain itu Ody mengharapkan pemerintah dapat bekerjasama untuk melindungi satwa dan lebih memperhatikan lingkungan.

Kami ingin adanya regulasi peraturan undang-undang yang pro satwa dan pro lingkungan. Jadi ayo kami berharap bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat peraturan yang mensejahterakan semua, tidak hanya untuk kepentingan manusianya, tapi juga satwa dan alam” ungkapnya.

Kontributor: Sri Wahyuni

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.