Lipsus

Akar Rumput Menuju Kemandirian

By  | 
Prev1 of 4Next
Gunakan ← → (tanda panah) untuk melanjutkan

Sebuah Kabar dari Kongres Petani Otonom II

‘Bertani atau mati, tolak tambang besi.’

SLOGAN yang luar biasa berani ini adalah penggalan dari Manifesto perjuangan petani Kulon Progo, yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Bagi para petani yang tinggal di kabupaten yang berlokasi di sebelah Barat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, slogan itu merupakan kulminasi dari keresahan, kegeraman, dan perlawanan mereka terhadap aksi penggusuran oleh perusahaan tambang Indo Mines Ltd dan Kimberley Diamonds yang berpusat di Perth, Australia dan didukung oleh pemerintah DI Yogyakarta.

Tetapi, seperti daerah pesisir selatan Jawa yang relatif belum banyak diperhatikan, demikian juga dengan perjuangan petani untuk mempertahankan tanahnya. Selama ini pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa banyak berpusat di daerah pesisir utara. Daerah pesisir pantai selatan Jawa sendiri kaya mineral bernilai ekonomi tinggi. Pasir besi, emas,  vanadium, titanium, uranium, dan air tawar terkandung dalam buminya. Mineral-mineral itu belum banyak dieksploitasi.

Berlindung di balik klaim pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah  daerah merasa perlu untuk memajukan pesisir selatan Jawa. Salah satunya lewat pembangunan proyek-proyek pertambangan. Agenda tersebut tentu bukan tanpa implikasi berarti. Misalnya, rencana pembangunan jalan lintas selatan Jawa yang akan disokong dana hutang Asian Development Bank (ADB), pasti meminta pengambilan tanah dan/atau penggusuran.

Fakta-fakta inilah yang menjadi biang keladi kegelisahan petani-petani di Kulon Progo.  Apalagi, mereka benar-benar harus berhadapan dengan rencana pertambangan pasir besi. Rencana yang, jika terealisasi, akan membuat mereka kehilangan lahan pertanian.

‘Kita (petani lahan pantai Kulon Progo, red) punya kegelisahan waktu itu. Kita ngobrol-ngobrol soal bagaimana supaya kita punya teman berjuang. Secara tidak sengaja kita dapat kontak teman-teman Lumajang dan Kebumen,’ ujar Widodo dari PPLP-KP.

Petani-petani dari tiga kabupaten itu lalu berjumpa saat ulang tahun ketiga  PPLP-KP di tahun 2009. Di sanalah ide tentang membangun jaringan dilontarkan. Gayung bersambut, ide diterima. Melalui beberapa kali pertemuan, mereka sepakat untuk membentuk sebuah forum. Tujuannya, menggalang kekuatan bersama antar masyarakat.

Pada 20-22 Desember 2011, dalam Kongres Petani Otonom I, forum berhasil terbentuk. Beberapa kesimpulan didapat, salah satunya adalah nama Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA). Juga keputusan untuk menjaga intensitas komunikasi antar anggota forum.

Selanjutnya komunikasi terus dilakukan kabupaten yang terlibat. Di saat yang sama, masing-masing kabupaten juga berusaha untuk membuka akses dengan titik-titik perjuangan lain. Usaha itu berbuah hasil. Anggota FKMA terusbertambah dari yang semula tiga kabupaten jadi dua belas kabupaten. Seiring bertambahnya anggota, masalah yang dihadapi jadi beragam. Misalnya di Kebumen dan Kulon Progo, petani versus tambang. Di Parangtritis, Bantul, pedagang versuspenggusuran.

Keberagaman masalah yang dihadapi tidak jadi soal bagi FKMA. Sebab, menurut Widodo, inti masalahnya sama. Ada ruang-ruang hidup (umumnya tanah) yang hendak dirampas Negara dan Korporasi. Padahal, ruang-ruang hidup itu, menurut mereka,  cukup membuat mereka sejahtera.

‘Saya katakan bahwa saat ini saya ini sudah sejahtera dengan ruang hidup yang saya miliki (tanah pertanian, red),’ kata Widodo.

Bagi kelompok yang bergabung di kemudian hari dengan FKMA, forum ini dianggap penting untuk memperkuat jaringan.

‘Forum ini untuk memerkuat jaringan. Jadi, informasi yang ada di Ogan Ilir bisa sampai ke Jakarta, Jogja, Kulon Progo, dan lain-lain,’ kata Muhammad Sazili, seorang anggota Front Pemuda Rengas (FPR), Ogan Ilir, sekaligus alumni Universitas Bengkulu, ketika ditanya soal alasan bergabung dengan FKMA.

Setahun lebih berlalu, masyakarat yang tergabung dalam FKMA itu berkumpul lagi dalam Kongres Petani Otonom II. Di sana, mereka mengidentifikasi masalah dan merumuskan langkah-langkah gerakan. Meski intelejen (baik dari Polri pun TNI) sempat berkunjung, kongres sukses berlangsung sejak 8 Februari-10 Februari 2013.

Prev1 of 4Next
Gunakan ← → (tanda panah) untuk melanjutkan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.