Berita

Anggap Konsinyasi Usai, Warga Penolak Bandara Diisolasi

By  | 

Yogyakarta-PT Angkasa Pura I selaku pemrakarsa proyek pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) berencana melakukan pengalihan lalu lintas dan pemortalan. Jalan Daendels mulai tanggal 26 Maret 2018 akan dialihkan menuju jalan nasional Wates-Purworejo. Hal ini dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan bandara.

Dalam Pertemuan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada tanggal 2 Maret 2018 yang dihadiri oleh Polres Kulon Progo, Kodim, Satpol PP, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Polsek Galur, Panjatan, Wates dan Polsek Temon bersama PT Angkasa Pura I dan PT Pembangunan Perumahan diputuskan tiga titik penjagaan dan pengalihan jalan. Prosesnya akan mulai dari pertigaan tugu Brosot, kamudian pasar Glagah terakhir pasar Glaheng. Jarak pengalihan dalam rujukan google maps berkisar kurang lebih 23 KM.

Upaya pengalihan jalan dan pemortalan mendapat reaksi dari warga penolak bandara, dalam jumpa pers yang dilakukan di kantor Walhi kamis 22 Maret 2018, Sutrisno mengungkapkan pemortalan akan merugikan banyak pihak. Tidak hanya warga yang menolak bandara, akan tetapi bagi semua yang memanfaatkan Jalan Daendels untuk mencari nafkah.

Ia juga menjelaskan penutupan jalan akan berdampak pada aktivitas anak yang masih bersekolah. Dalam pemaparannya, anak-anak yang bersekolah masih banyak berada di dalam zona izin penetapan lokasi (IPL). Hal ini akan menyulitkan anak untuk mengenyam pendidikan. berangkat dari hal itu. Sutrisno mewakili warga penolak bandara menyatakan penolakan atas penutupan portal yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I.

“Kami sebagai masyarakat menolak rencana pemortalan Jalan Daendels karena merugikan masyarakat, kegiatan akan lumpuh terutama anak-anak kami,” kata Sutrisno

Agus Widodo selaku Humas Paguyuban Warga Penolak Penggusuran (PWPP-KP) juga urun bicara. Ia menjelaskan penutupan portal akan merugikan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sebab laju lalu lintas yang dilalui jalan Daendels kendaraan tipe bermuatan besar yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi untuk masyarakat. Menurut Agus, pemerintah seharusnya mendapatkan hak yang layak sebagai warga negara. Tidak dengan melakukan pengisolasian yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

“Rencana pemortalan merugikan hak rakyat Indonesia. Ada anak-anak kami sekolah. Rumahnya ada di dalam pagar, namun bersekolah di luar pagar, itu ada rasa iba atau gak?” tutur Agus.

Arsiko selaku kuasa hukum menegaskan akan melakukan tindakan hukum jika dilakukan pemortalan. Ia menjelaskan apa yang dilakukan oleh Angkasa Pura I sudah melanggar hak konstitusional warga penolak bandara sebagai bagian dari warga Indonesia. Baginya ketika masih ada kehidupan di sebuah lokasi walaupun di dalamnya terdapat sebuah proyek pembangunan tidak boleh ada penutupan akses jalan warga.

“Harusnya ada akses yang disediakan, warga gak harus mencari akses sendiri. Di sana masih ada kehidupan. Itu pelanggaran,” kata Arsiko.

Totok Dwi Diantoro selaku akademisi yang banyak mengkritisi kebijakan pemerintah sekaligus membidangi keilmuan hukum lingkungan mengungkapkan dalam proses pembangunan, tindakan pemortalan tidak bisa dilakukan sewenang-wenang, mengingat di dalamnya masih ada kehidupan. Baginya hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran keadilan lingkungan sebab Angkasa Pura I telah membatasi akses terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada di lokasi tapak pembangunan.

“Kalau sisi hukum lingkungan itu pelanggaran terhadap keadilan lingkungan, akses terhadap lingkungan dan sumber daya. Akses dibatasi, warga dibuat tidak kerasan, dihalang-halangi,” kata Totok dalam wawancara khusus (7/03)

Ia menilai proses ini menunjukan model wajah pembangunan yang tidak berperasaan. Baginya pembangunan infrastruktur atas nama kepentingan umum hanya legitimasi untuk menguatkan proyek pembangunan, “Satu justifikasi atas nama pembangunan umum dianggap sudah cukup menjalankan pembangunan,” tutur Totok.

Konsinyasi Tidak Adil, AP I berlaku Sepihak

Pihak Angkasa Pura I menganggap proses konsinyasi telah selesai dilaksanakan. Dalam rilis yang selamatkanbumi.com terima AP I bersama Tim Pengadilan Negeri Wates dan instansi terkait di antaranya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY (Kanwil BPN DIY), BPN Kulon Progo, dan pemerintah 5 (lima) desa terdampak pada tanggal 19 Maret 2018 menyelesaikan proses penitipan ganti kerugian untuk 14 (empat belas) bidang tanah warga.

“Tanggal 12 Maret 2018 lalu, 24 bidang sudah diselesaikan dan sisanya tinggal 14 bidang. Proses konsinyasi 14 bidang termasuk dari warga penolak yaitu PWPP akhirnya bisa diselesaikan tanggal 19 Maret 2018 dan sudah berketetapan hukum,” kata Agus Pandu selaku General Manager AP I.

Menanggapi hal tersebut, Agus Widodo menyatakan warga penolak bandara masih banyak yang bertahan, ia menjelaskan tidak ada warga yang menyerahkan sertifkatnya kepada Angkasa Pura I. Dasar itu ia jelaskan dengan menyatakan ada 86 Kepala Keluarga atau berkisar 300 jiwa di 37 rumah yang masih bertahan.

Agus Widodo meragukan berakhirnya konsinyasi yang diklaim oleh AP I bersama Pengadilan Negeri Wates. Ia sendiri menjelaskan tidak pernah ada warga PWPP-KP yang mengikuti proses konsinyasi dari awal. Menurut Agus konsinyasi tidak bisa dilakukan dengan sepihak

“Faktanya di dalam pagar masih ada 37 rumah ada 86 KK dan 300 penduduk. Rumah  mereka ada di dalam area bandara, tidak pernah di jual, sertifkat masih ada di tangan warga,” kata Agus

Totok punya anggapan yang berbeda, ia sendiri melihat praktek yang dilakukan Angkasa Pura I atas tindakan konsinyasi merupakan langkah justifikasi. Ia sendiri menilai banyak hal yang dilanggar, utamanya berkaitan dengan nilai etis dan keadilan bagi warga yang terdampak.

“Ya akhirnya mereka punya justifikasi. Itu dianggap sebagai satu pembenaran, walaupun dalam nilai etis dan keadilan itu betul-betul tidak memadai, itu melanggar semua,” kata Toto.

Ia sendiri melihat tindakan pemerintah dan AP I merupakan perampasan sewenang-wenang melalui lembaga konsinyasi, “Ketika sudah menitipkan uang di pengadilan itu dianggap bahwa kewajiban dia membebaskan lahan sudah selesai,” katanya.

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.