Lipsus

Angkasa Pura I: Kita Targetkan Akhir Desember Sudah Selesai

By  | 

Yogyakarta (6/12)-Pagi itu matahari terlihat sempurna. Warga yang tinggal di lokasi tapak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) berdatangan ke titik kumpul yang disepakati. Para petani itu menyapa para mahasiswa yang bersolidaritas dengan keadaan pasca kekerasan dalam proses pengosongan lahan. Beberapa di antara mereka berpelukan, sebagian yang lain bersalaman. Suasana yang hangat meliputi pagi itu, meskipun sepertinya ada upaya menelisik identitas masing-masing, kawan atau lawan.

Tak berapa lama seruan “Tolak Bandara” menggema di titik kumpul. Beberapa warga berkaca-kaca. Mungkin mereka tidak menyangka solidaritas akan datang dalam jumlah besar, lebih besar daripada anggota gerakan mereka sesaat setelah dengung konsinyasi menyebar bak penyakit menular. Seruan itu berkali-kali menyatakan bahwa bandara adalah bencana, “Kawan-kawan hari ini kita aksi demi membela petani,” kata Heron, salah satu humas solidaritas.

Sekitar pukul 08.21 Jalan Daendels di wilayah Desa Palihan didatangi truk Polisi berisi 260 orang anggota dan Ambulans Dinas Kesehatan. Pasukan pengaman segera menyusun barisan. Mereka merupakan pasukan gabungan dari Kepolisian Resor Kulonprogo dan Kepolisian Sektor Temon bersama Angkasa Pura I dan PT. Pembangunan Perumahan.

Dari barat, rombongan warga dan solidaritas menyemut, berbaris menyusun barikade manusia. Kedua belah pihak siaga, pasukan pengaman melaksanakan apel pagi, sedangkan rombongan warga dan solidaritas duduk bersila memanjatkan doa. Tak berselang lama, rombongan berdiri untuk melaksanakan shalat Sunnah Mutlak, yakni shalat yang dilakukan dalam kondisi perang, diimami sosok intelektual muda NU, Al Fayyadl.

“Kita akan mengadakan Shalat Sunnah Mutlak yang kita niatkan sebagai pembukaan permohonan kita pada Allah SWT. Semoga suara kita mendapatkan sambutan dari Allah dalam bentuk diberi kekuatan menjaga (tanah dan bangunan -red) dari aparat yang ingin masuk ke lokasi ini,” ujar Fayyadl sebelum memulai Shalat.

Situasi berangsur-angsur tegang ketika polisi berbaju sipil berbaur dalam barisan makmum. Rombongan warga dan solidaritas sontak merapatkan barisan seakan-akan enggan dibuyarkan.

Di sisi yang lain, Kapolres Kulonprogo AKBP Irfan Rifai SH, S.Ik. membuka apel pagi pasukan gabungan pengaman proyek. Ia menyatakan dengan tegas dan lantang bahwa bandara Kulonprogo adalah proyek nasional, maka aparat negara harus mengamankan proyek ini.

“Tidak perlu ragu-ragu di lapangan! Tidak ada anggota yang salah, namun pimpinan yang salah,” ujarnya saat memimpin apel pagi.

Ia juga menyatakan telah diinstruksikan dari Kapolda untuk tidak melakukan tindakan yang represif dan mengedepankan persuasi, “Kapolda bilang, kedepankan persuasif hindari benturan fisik,” tuturnya kepada seluruh anggota yang menghadiri apel.

Angkasa Pura I dan Kepolisian Tidak Tahu Isi Himbauan Ombudsman

Berdasarkan laporan warga, pihak Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengeluarkan surat himbauan bernomor 0510/SRT/0191.2017/yg-10/XI/2017 tertanggal 30 November 2017 kepada pihak Angkasa Pura I untuk menunda proses pengosongan lahan, karena mereka sedang melakukan investigasi.

Agaknya surat tersebut tidak menjadi pertimbangan bagi Kepolisian Resor Kulonprogo dan Angkasa Pura I. Mereka menyatakan tidak sempat melihat isi suratnya, “Saya juga belum membaca langsung surat tersebut. Saya baru mengetahui dari media cetak dari beberapa hari lalu dan hari ini, saya dari selaku Kapolres belum lihat secara langsung suratnya,” ucap Kapolres Kulonprogo Irfan Rifai saat dimintai keterangan.

Ia menargetkan ada sekitar 28 rumah yang harus dikosongkan pada tanggal 4 dan 5 Desember 2017. Rumah tersebut merupakan rumah yang sudah menerima konsinyasi dan tidak lagi dihuni. Sehingga apapun yang dilakukan pasukan tidak akan mengakibatkan kekerasan untuk warga.

Sujiastono selaku general manager PT Angkasa Pura I saat diminta tanggapan terkait dengan himbauan Ombudsman juga tidak menghiraukan. Para jurnalis mengejar dengan pertanyaan surat ORI lebih detail. Namun tak ada komentar. Ia bubru-buru pergi dan engan menjawab pertanyaan Jurnalis.

Di temui di tempat yang berbeda, Didik selaku sekretaris AP I menegaskan ada waktu sampai bulan Desember bagi warga untuk bisa mengosongkan lahan. Hal tersebut didasari karena pihaknya sudah dikejar waktu untuk segera malukan kontruksi,”Akhir Desember sudah selesai semua” Kata Didik

Bahkan ia menyarankan kepada warga agar segera pindah karena tidak ada lagi upaya yang bisa ditempuh. Baginya Satu-satunya adalah segera melakukan appraisal untuk menerima ganti rugi, ”Harus pindah, secara aturan tidak bisa nambah,” katanya tegas.

Saat ditanya apakah proses pembangunan akan terus dilakukan mesti warga masih ada yang menolak, bagi Didik tetap akan dilanjutkan, karena pihak Angkas Pura I mempunyai target yang harus segera dikerjar.

“Masih bisa, kita targetkan akhir Desember sudah selesai, kita bekerja ada target” ujar Didik.

Letupan Konflik 5 Desember 2017

Pada tanggal 5 Desember 2017 pagi, Angkasa Pura I dan Polres Kulonprogo melanjutkan perobohan rumah-rumah yang sudah tak dihuni. Namun berdasarkan analisis beberapa rekaman, pagi itu pekerjaan diwarnai pengepungan anggota Kepolisian terhadap rumah salah satu warga di belakang masjid yang menjadi naungan individu-individu yang bersolidaritas. Tak lama setelah pengepungan, anggota Kepolisian menekan pihak-pihak yang bersolidaritas untuk menunjukkan identitas dan menuduh bahwa mereka adalah pendatang tak berizin.

Sesaat setelah situasi memanas karena adu argumen berubah menjadi dorong-dorongan, berjatuhan korban dari warga dan pihak bersolidaritas. Tanpa menunggu lama, anggota Kepolisian meringkus warga dan pihak bersolidaritas. Mereka tidak memedulikan kenyataan bahwa rumah-rumah di sekitar rumah warga tersebut tidak ada lagi. Sehingga unsur-unsur kewargaan pun tidak dapat ditemui untuk prosedur perizinan. Menurut Fajar selaku warga pemilik rumah yang diseret setelah dihardik atas tuduhan melindungi pendatang gelap menyatakan anggota Kepolisian sejak awal telah memancing konflik dengan mengusir tamu-tamunya. “Mereka ini membantu kami, para petani, saat tetangga-tetangga sudah memikirkan kelanjutan nasibnya sendiri-sendiri. Mana bisa ada izin RT/RW di sini, yang tinggal di sini hanya kami,” tuturnya menahan kesal.

Dari penyergapan tersebut ditangkap 15 orang dalam dua kali kedatangan ke Kantor Polres Kulonprogo. Warga yang diringkus dilepaskan di Kantor Polsek setelah diinitimidasi untuk tidak melindungi pendatang. Kapolres Kulonprogo, Irfan Rifai, membenarkan dibawanya 15 orang dari Palihan, Temon, Kulonprogo dengan alasan pengamanan, karena pihak-pihak tersebut menghalangi proses pengosongan lahan.

“Saya sedang tidak di lokasi. Saat klarifikasi ke lokasi, itu bukan di lokasi masjid, keterangan di lapangan tidak seperti itu,” ujar Irfan saat kami hubungi via telepon.

Andrew Anti Tank, seniman yang termasuk dalam 15 orang tersebut memberikan keterangan berbeda. Ia menyatakan bahwa kelompok solidaritas tidak diberikan ruang untuk membela diri saat terjadi kekerasan fisik oleh lebih dari 50 orang anggota Kepolisian. Begitupula saat protes di kantor Polres Kulonprogo, keterangannya tentang pemukulan, tendangan, dan peringkusan.

“Kalian pendatang gelap ya! Kemudian kami diringkus,” kata Andrew.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *