Kronik

Badai konflik agraria abad 21 di Sumatera Utara

By  | 

“Dari Pengkhianatan Negara Hingga Kriminalisasi Terhadap 21 Petani FRBSU di Sumatera Utara”

Awal Muawal yang Terkesan Manis

Pasca runtuhnya rejim otoritarian Orde Baru, gelombang gerakan protes kaum tani di Sumatera Utara meningkat secara dratis. Hampir di seluruh kabupaten wilayah Propinsi Sumatera Utara, muncul gerakan petani yang menuntut agar tanah mereka yang pada masa sebelumnya dirampas oleh negara untuk industri perkebunan segera dikembalikan. Diantaranya adalah apa yang dituntut oleh Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara (FRBSU), sebuah organisasi yang mayoritas anggotanya adalah kaum petani dari beberapa Kabupaten di SUMUT yang tanahnya dirampas oleh PTPN II pada masa rejim ORBA.

Setelah melewati masa-masa panjang melakukan perjuangan dengan cara-cara legal dan ekstra legal, pada 5 Desember 2012, FRBSU kembali melakukan gugatan kepada negara lewat aksi demonstrasi di kantor Gubernur SUMUT. Mereka menuntut agar lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II seluas 5.873, 06 Ha yang tersebar di beberapa kabupaten segera didistribusikan kepada masyarakat. FRBSU meyakini bahwa lahan tersebut merupakan tanah leluhur mereka yang dirampas paksa pada masa ORBA.

Aksi demonstrasi tersebut membuahkan hasil berupa terbentuknya Tim Rekonstruksi Sengketa Lahan. Tim ini terdiri dari FRBSU, Gubernur, BPN SUMUT, Komisi A DPRD SUMUT, PTPN II dan FKPD. Tim ini dibentuk melalui SK Gubernur No.188.44/785/KPTS/2012 yang ditandatangani pada 21 Desember 2012. Adapun tugas Tim Rekonstruksi yang termaktub dalam SK ini adalah: melakukan rekonstruksi, inventarisasi dan pembuatan laporan. Bahkan biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Gubernur ini dibebankan kepada APBD Propinsi SUMUT tahun anggaran 2013.

FRBSU menganggap terbentuknya Tim Rekonstruksi akan menjadi sebuah titik terang konflik agraria yang selama ini cukup berkepanjangan di SUMUT. Apalagi SK terbentuknya Tim Rekonstruksi tersebut sudah sampai di tangan DPR RI, Mendagri, Menkeu, Meneg BUMN, Kepala BPN RI, DPRD SUMUT, Pangdam I BB, Kapolda SUMUT, Kajati SUMUT, Ketua Pengadilan Tinggi SUMUT, Dirut PTPN II, Bupati Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Walikota Binjai dan beberapa instansi lainnya.

Bom Waktu (Agraria) yang Meledak

Memasuki tahun 2013, FRBSU kembali merasa mendapatkan angin segar terhadap kasus yang mereka alami. Hal ini dilihat dari keluarnya Surat Sekretaris Kabinet RI Nomor. SE 03/Seskab/IV/2013 tentang Penanganan Masalah dan Potensi Konflik Sengketa Lahan yang diterbitkan pada tanggal 23 April 2013. Adapun beberapa butir point di dalam surat ini adalah: Pertama, sengketa lahan antara Negara ataupun Perseroan Negara dengan masyarakat agar segera dilakukan penyelesaian secara hukum ataupun dengan pendekatan sosial budaya. Kedua, Para Gubernur dan Bupati/Walikota harus segera menyelesaikan konflik lahan yang terjadi. Ketiga, Konflik lahan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung harus diselesaikan dengan tepat, adil dan tertib dalam waktu 2 tahun masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.

Namun karena lambannya proses penyelesaian konflik yang mereka hadapi, FRBSU kembali menggelar rencana aksi turun ke jalan. Mereka memutuskan untuk menggelar sebuah upacara “Revolusi Agraria Damai” pada tanggal 19 Februari 2014 di Lapangan Garuda, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Aksi ini ditujukan sebagai ruang konsolidasi antar organisasi petani, baik yang tergabung di dalam FRBSU ataupun kelompok-kelompok tani lainnya yang bernasib sama.

Pada tanggal 12 Februari 2014, FRBSU mengirimkan surat pemberitahuan aksi ke Polda SUMUT, Polresta Medan dan Polres Deli Serdang. Upacara ini direncanakan akan dihadiri oleh 50.000 massa petani FRBSU dari beberapa kabupaten, diantaranya Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai dan Binjai.

Sehari sebelum aksi upacara dilaksanakan, tepatnya pada tanggal 18 Februari 2014 pukul 22.00 WIB, 400-an petani FRBSU dari beberapa kelompok tani asal Kabupaten Langkat telah tiba di rumah salah satu pengurus FRBSU yang bermukim tidak jauh dari lokasi upacara. Kedatangan lebih awal mereka putuskan untuk membantu persiapan upacara sekaligus dengan pertimbangan jauhnya jarak rumah mereka dengan lokasi upacara.

Tak lama mereka tiba, tepatnya pukul 22.45 WIB, 10 personil kepolisian Polsek Batang Kuis, Deli Serdang mendatangi lokasi dimana mereka berkumpul. Dengan alasan tidak adanya ijin yang diberikan kepada kepolisian, polisi mendesak agar massa petani membubarkan diri. Pukul 23.30 WIB, massa kembali didatangi sekitar 50-an personil polisi dari Polres Deli Serdang dan Polsek Batang Kuis. Joshua Tampubolon yang mengaku sebagai pimpinan rombongan kepolisian menyatakan “Jika dalam 10 menit massa tidak bubar, maka kepolisian akan membubarkan paksa massa’. Mendapatkan perlakuan demikian, massa FRBSU kabupaten Langkat tetap bertahan untuk tetap melakukan aksi yang telah direncanakan.

Pagi hari 19 Februari 2014, Rombongan massa FRBSU Kecamatan Percut, Deli Serdang bergegas menuju lokasi upacara dengan menggunakan 14 unit kendaraan-angkutan umum. Tepat pukul 09.45 WIB, iring-iringan massa ini dihadang polisi di Kecamatan Batang Kuis. Polisi mendesak massa untuk membubarkan diri. Namun massa meresponnya dengan melakukan aksi longmarch menggunakan jalur kereta api sebagai rute perjalanan. Di tengah aksi longmarch tersebut polisi kembali melakukan penghadangan yang berujung pada bentrokan dan penangkapan terhadap 24 petani.

Perkembangan Terkini

Hingga hari ini, 20 Maret 2014, 24 orang petani tersebut masih ditahan kepolisian dengan ancaman pasal 214 KUHP. Bahkan beberapa pengurus FRBSU saat ini mengatakan merasa sedang diskenariokan untuk dikriminalisasi. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengurus yang dipanggil untuk menjadi saksi. Dan tidak menutup kemungkinan akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka, ungkap Alam, salah seorang pengurus FRBSU.

Dalam sebuah diskusi singkat antara reporter selamatkanbumi dengan beberapa pengurus FRBSU (19/3/2014), didapatkan suatu analisis bahwa konflik agraria ini sangat terkait dengan mega proyek MP3EI. Besarnya investasi perkebunan dalam skema MP3EI di Sumatera Utara mendorong negara dan aparatusnya untuk meredam segala gerakan petani yang berpotensi memunculkan gelombang gerakan yang lebih luas. Gerakan yang dilakukan FRBSU ditakutkan akan menjadi ancaman iklim investasi perkebunan di Sumatera Utara.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *