Berita

Batalnya Pameran Solidaritas Tolak Bandara di Desa Budaya Nitiprayan

By  | 

Bantul (14/02) – “Tanah Istimewa”, rangkaian acara yang direncanakan berlangsung 14 hingga 15 Februari 2018 di Galeri Lorong, Nitiprayan, Bantul terpaksa batal berlangsung karena permintaan Kepala Dukuh 03 Jeblog, Joko Pramono. Joko mengaku mendapat himbauan dari salah satu warga yang juga anggota Forkompida (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) untuk menanyakan legalitas acara tersebut. Ia kemudian berkoordinasi dengan Babinsa dan Kapolsek untuk menyikapi rencana acara tersebut. Saat ditelisik apakah keresahan timbul karena tujuan acara tersebut yang bersolidaritas pada perjuangan warga penolak bandara di Kulon Progo, Joko menyebut bahwa keresahan dan ketakutannya timbul dari suatu elemen dalam poster acara.

“Ya, saya sih nggak berkepentingan (dengan pembangunan Bandara NYIA). Lebih karena di pamfletnya itu ada (keterangan waktu acara) jam 18.00 sampai menang atau apa gitu? Ini kan, kalimat apa, ya? Saya juga kan, resah gitu lho,” ujar Joko.

Sedangkan pihak Galeri Lorong dan penyelenggara acara dalam kronologi yang diturunkan 14 Februari 2018 petang menyebutkan bahwa ada permintaan langsung dari Kapolsek Kasihan untuk membatalkan pameran. Permintaan Kapolsek  sendiri disampaikan melalui telepon jam 14.29. Mereka mengatakan bahwa acara harus dibatalkan karena kegiatan dianggap tidak pro dengan program pemerintah.

Dalam kronologi yang menjadi pernyataan resmi pembatalan acara “Tanah Istimewa” disebutkan pula bahwa intervensi oleh aparatur negara dan pihak-pihak tertentu terhadap kegiatan bertajuk kesenian atau kebudayaan yang bertujuan untuk solidaritas terhadap isu sosial kemasyarakatan, sama sekali bukan hal yang baru di Yogyakarta.

“Ironisnya, pembubaran acara pameran justru bertepatan dengan Deklarasi Jogja Damai Menolak Kekerasan, Intoleransi, dan Radikalisme yang dilakukan oleh Gubernur DIY pada hari yang sama (Rabu, 14 Februari 2018 di Kepatihan Kantor Gubernur DIY),” demikian tertulis dalam pernyataan resmi Teman Temon sebagai penyelenggara pameran.

Kapolsek Kasihan, Kompol Supardi saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pembatalan dilakukan oleh pihak Galeri Lorong karena ada laporan warga yang menganggap perlu pemberitahuan ke Kepolisian terlebih sebelum acara  berlangsung.

“Dukuhnya menanyakan ke kami, ini acara apakah ada pemberitahuan ke Polsek? Saya jawab belum ada, saat panitia datang ke Polsek memberitahu, itu kan batasan izin ada, tidak spontanitas, kan ada juklak, tujuh hari sebelum dilaksanakan,” kata Supardi saat dikonfirmasi via telepone.

Selanjutnya, Supardi sekali lagi menegaskan bahwa pembatalan ini dilatari ketakutan warga.

“Pameran itu ada hubungan dengan kasus penolakan bandara mereka takut ada kerawanan-kerawanan,”kata Supardi.

Halili, peneliti Setara Institute dan pengajar di Universitas Negeri Yogyakarta memaparkan lebih jauh mengenai tantangan intoleransi yang marak di Indonesia, khususnya di wilayah Propinsi DIY baru-baru ini. Baginya intoleransi yang dimaksud bukan hanya intoleransi dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan, namun juga terhadap berbagai ekspresi warga negara yang berbeda ekspresi politiknya.

“Ada dua aspek yang perlu kita rebut dari apa yang disebut sebagai ruang publik itu, ruang publik kita telah dikooptasi oleh kepentingan elitis, kepentingan ekonomi, sehingga kita perlu merebut ruang yang digunakan oleh warga,” lanjut Halili.

Aktifnya kesenian dan kebudayaan rakyat yang menjadi salah satu ciri utama DIY sendiri ditunjukkan dengan pencanangan konsep Desa Budaya sebagai jalur distribusi utama Dana Keistimewaan. Basis Data Dinas Kebudayaan DIY mencatat bahwa Nitiprayan menjadi situs fisik untuk tujuh puluhan ruang seni dari berbagai disiplin kesenian modern dan tradisional. Sedangkan lembaga arsip seni visual Indonesia, IVAA, menyebutkan dalam kajiannya bahwa Nitiprayan adalah contoh kampung yang tumbuh bersama warganya dalam hal apresiasi seni, karena secara kultural dijadikan lokasi rujukan untuk tempat tinggal maupun pendirian ruang fisik untuk kesenian. Praktik kesenian dan kebudayaan di Nitiprayan berlangsung organik dan seringkali tanpa mempersoalkan perihal administratif seperti izin Kepolisian atau aparat lain untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian.

Abdul Wahid, salah satu pendiri kelompok seniman fotografi dan media MES 56, menyebutkan bahwa beberapa tahun belakangan, posisi praktisi kesenian dan pekerja seni semakin rentan saat berhadapan dengan aparat dan hegemoni negara yang tercermin dari perilaku masyarakat sebagai komunitas kampung atau warga. Baginya, jangan sampai mengidentifikasi kejadian batalnya ‘Tanah Istimewa” sebagai pembubaran pameran semata.

“Gagalnya acara ini merupakan sebagian kecil dari hal yang lebih penting, yaitu krisis agraria, penggusuran, dan pembangunan yang tidak berperikemanusiaan. Urgensinya saat ini adalah bagaimana publik dan keterlibatannya terpapar krisis kemanusiaan,” ujar Abdul Wahid.

Ia mengamati bahwa penggunaan warga untuk menutup atau membungkam kegiatan-kegiatan sudah beberapa kali dilakukan, baik atas nama ormas atau mengatasnamakan kenyamanan lingkungan sekitar.

“Bedanya di era rezim ini, tindakannya lebih terstruktur. Aturan yang anti kebebasan berbicara dibuat, dan sialnya atas nama pembangunan. Sehingga masyarakat seperti kena sihir dan lupa bagaimana nasib kita di zama Orba (Orde Baru -red),” jelas Abdul Wahid.

1 Comment

  1. Pingback: Baca Arsip: Membaca Kewargaan Artistik, Mendaratkan Refleksi Filosofis pada Peristiwa - IVAA - Program

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.