Berita Terkini

Bencana Tsunami Banyak Korban, BNPB : Lemahnya Implementasi Peta Bencana

By  | 

“Begitu sulitnya untuk mendeteksi adanya tsunami yang dipicu longsor bawah laut maupun erupsi gunung, kita belum ada teknologi tsunami bawah laut dan aktivitas gunung,” ujarnya.

Bencana tsunami yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan menjadi sebuah pembelajaran bagi semua kalangan yang terlibat dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Sebelumnya isu tsunami tidak santer di tiga daerah tersebut. Bahkan, Sutopo Purwo Nunggoro selaku kepala pusat data informasi dan humas Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) sempat memberikan pernyataan melalui akun twitternya bahwa peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan merupakan peristiwa air pasang yang disebabkan bulan purnama. Pernyataan itu disampaikannya pada pukul 23.49 WIB.

Namun, belakangan Sutopo melakukan koreksi pada pukul 01.30 WIB dengan menyatakan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah tsunami bukan gelombang pasang. Hal itu disampaikan setelah melihat sosial media yang sangat ramai menyatakan adanya ketinggian air laut yang mencapai 3-4 meter ke daratan.

“Sekitar 01.30 WIB mengkoreksi informasi sebelumnya jadi tsunami yang betul menerjang wilayah pantai di kabupatan Pendegelang, Serang dan Lampung Selatan ketinggian air laut menurut masyarakat 2-3 meter, kejadiannya begitu tiba-tiba tidak ada peringatan dini,’’ kata Sutopo saat memberikan keterangan pers di Gedung BPBD DIY, Minggu (23/12/2018).

Saat dikofirmasi perihal disinformasi tersebut, Sutopo menjelaskan semua informasi yang ia terima berawal dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Menurutnya, BMKG awalnya menyatakan bahwa apa yang terjadi pada pukul 21.30 WIB itu adalah sebuah gelombang pasang sebab tidak ada tanda-tanda gempa bumi ketika hal tersebut dinyatakan sebagai tsunami.

Kami selalu mengacu ke BMKG, begitu BMKG sampaikan tidak ada gempa tidak ada tsunami yang terjadi adalah gelombang pasang, iya kami merujuk ke BMKG,’’ kata Sutopo.

Sutopo menjelaskan bahwa fenomena bencana tsunami yang terjadi di selat Sunda itu secara tiba-tiba, diduga karena adanya longsoran Gunung Anak Krakatau yang disebabkan adanya erupsi. Hal itu juga ditambah dengan adanya gelombang pasang karena bulan purnama. Menurut Sutopo belum ada kajian lebih jauh perihal peristiwa itu, semua masih dalam proses penyelidikan.

“Penyebabnya kemungkinan akibat longsor bawah laut yang dipicu oleh erupsi Gunung Anak Krakatau yang bersamaan terjadi dengan gelombang pasang. Masih dilakukan penyeledikan oleh badan geologi yang akan disatukan dengan data BMKG, ’’ kata Sutopo.

Ia menambahkan selain tidak ada tanda-tanda peringatan tsunami, sistem peringatan dini juga tidak mendeteksinya.

“Sistem peringatan dini tidak bunyi, tidak berfungsi juga saat itu,’’ terang Sutopo.

Lebih jauh ia mengaku bahwa pada saat peristiwa terjadi, sangat sulit mendeteksi adanya potensi tsunami karena alat untuk mendeteksi longsoran Gunung Anak Krakatau tidak ada.

“Begitu sulitnya untuk mendeteksi adanya tsunami yang dipicu longsor bawah laut maupun erupsi gunung, kita belum ada teknologi tsunami bawah laut dan aktivitas gunung,” ujarnya.

Selain itu ia juga menyampaikan bahwa peta zonasi kebencanaan yang disusun oleh tim BNPB perihal bencana longsor, banjir, gempa bumi dan tsunami tidak diimplementasikan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan. Ia menilai peta zona tersebut belum diterapkan pada Rencana Tata Ruang Ruang Wilayah (RTRW) di setiap daerah.

Peta tsunami sudah ada, tapi praktiknya menjadi kawasan pemukiman, dibangun kawasan pariwisata. Ini jadi pembelajaran bahwa peta bahaya baik banjir longsor, gempa bumi, tsunami dan erupsi gunung sudah ada,tapi itu tadi kita masih lemah implementasi dalam menjadikan dasar RTRW. Ini jadi tidak menunggu adanya bencana korban jiwa dan pengeluaran ekonomi besar, belajar daerah lain harusnya peta zonasi itu dapat diimplementasikan,’’ terang Sutopo.

Indonesia sebagai daerah rawan bencana tentunya harus menyadari hal tersebut. Untuk ke depan, Sutopo menyatakan akan mendorong lahirnya sebuah regulasi untuk menyiapkan peringatan dini yang multi dengan menggabungkan semua stakeholder agar tidak sendiri-sendiri dalam melakukan penanganan bencana alam yang terjadi di Indonesia.

“BNPB terus berkordinasi dengan lembaga saat ini menyiapkan Peraturan Presiden. Indonesia banyak bencana maka perlu dibangun sistem peringatan dini yang multi yang mengabungkan semuanya tidak sendiri tapi terintegrasi kita memerlukan regulasi agar bisa mengatur semua lembaga dan institusi berwenang melakukan itu, agar bisa membangun sistem multi hazard saat ini sudah disiapkan dikoordinir oleh BMKG,’’ kata Sutopo.

Dalam catatan terakhir tepatnya pukul 16.00 WIB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan korban tsunami yang meninggal di Selat Sunda telah mencapai 222 orang, 843 orang luka-luka dan 28 dinyatakan hilang.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.