Lipsus

Bom Waktu Kapitalisme Pertambangan di Bumi Kendeng

By  | 
Prev1 of 8Next
Gunakan ← → (tanda panah) untuk melanjutkan

Kebuntuan Demokrasi Pasca Otoritarian Orde Baru

Runtuhnya rejim otoritarian Orde Baru pada Mei 1998, pada mulanya diharapkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia dapat menghadirkan peluang dan praktik demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Dimana, peluang tersebut dapat dilihat pada hadirnya diskursus demokrasi-desentralisasi dan kebebasan pers. Demokrasi desentralisasi digadang-gadang dapat memecahkan kebuntuan terpusatnya kekuasaan negara yang berlaku pada era Orde Baru, sekaligus juga diharapkan dapat menciptakan ruang kontrol sosial yang benar-benar berasal dari masyarakat sipil. Berbagai pihak menafsirkannya dengan segala “euforia reformasi” dan meyakini bahwa era baru desentralisasi akan membawa perubahan yang berpihak kepada kepentingan akar rumput. Di sisi lain, hadirnya kebebasan pers dan peluang untuk berserikat, berpendapat dan keterbukaan mengelola informasi juga diyakini dapat membawa bentuk masyarakat yang lebih otonom.

Namun seiring dalam perjalanannya, demokrasi desentralisasi menemui berbagai jalan buntu dan tantangan yang serius. Diantaranya adalah: Pertama, Menguatnya rejim korporasi yang membawa dampak meningkatnya konflik-konflik sumberdaya di tingkat akar rumput sehingga terus memicu krisis sosial-ekologis yang semakin akut. Kedua, Munculnya berbagai formulasi regulasi yang ditandai dengan penyingkiran komunitas lokal, seperti petani, masyarakat adat dan nelayan tradisional. Bentuk regulasi ini dapat kita lihat dengan skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dimana pulau-pulau terluar Jawa dianggap sebagai lokasi ideal untuk menjadi target investasi. Ketiga, Hadirnya kelompok-kelompok yang mengusung nilai-nilai keagamaan tertentu dengan prilaku kekerasaan yang dapat mengancam kehidupan beragam komunitas. Bahkan saat ini, perilaku tersebut digunakan untuk melegitimasi kekerasan korporasi dan negara yang haus akan sumber daya alam. Keempat, Ancaman konglomerasi dan kapitalisasi media yang akan membawa dampak penyeragaman wacana gaya baru dan peminggiran kepentingan suara-suara komunitas akar rumput. Kelima, Menguatnya politik dinasti di beberapa daerah yang seringkali menjadi aktor baru dalam penghancuran tata ruang, ekonomi dan ekologi komunitas pedesaan. Keenam, rendahnya perlindungan hukum terhadap isu-isu yang terkait dengan perempuan.

Situasi ini dapat terlihat jelas pada sebuah daerah yang bernama Jawa Tengah. Daerah yang akhir-akhir ini diramaikan oleh banyaknya protes dan perlawanan dari berbagai komunitas akar rumput yang tidak sepakat dengan berbagai regulasi pertambangan yang berdampak pada ruang hidup mereka. Salah satunya adalah pertambangan pabrik semen yang semakin marak di bagian Utara propinsi ini. Bagaimana proses perebutan ruang hidup itu terjadi dan bagaimana pula komunitas akar rumput melakukan perjuangannya? Artikel singkat ini ditujukan untuk membahas pertanyaan tersebut.

Prev1 of 8Next
Gunakan ← → (tanda panah) untuk melanjutkan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.