Cilacap, 27 agustus 2018 – Hari ini adalah kali kedua aksi dan kampanye damai yang dilakukan Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan (FMWPL) yang mendapat dukungan dari beberapa organisasi pemuda – mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Pemerduli Lingkungan Cilacap (JPLC). Pasalnya setelah dilakukannya revisi AMDAL pada tahun 2013 dan tahun...
Pernyataan Sikap Gerakan Aliansi Reforma Agraria Cianjur Dua petani Paguyuban Petani Cianjur (PPC), yakni Solihin Abdurahman (47) dan Koko Koswara (59), warga Desa Simpang, Kecataman Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, hari ini, Kamis, (23/8/2018) akan menjalani sidang vonis sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Cianjur. Mereka dijerat pasal 170 KUHP...
WALHI Jatim: Perpanjangan Kontrak PT Lapindo Brantas Ingkari Kehadiran Negara untuk Rakyat   Status keselamatan ruang hidup rakyat nampaknya masih belum menjadi pilihan bagi pemegang kebijakan dan kuasa modal. Memasuki bulan kemerdekaan Agustus 2018, kita dikejutkan dengan pemberian perpanjangan kontrak kepada PT Lapindo Brantas untuk melanjutkan aktivitas pertambangan di Blok Brantas...
Krisis Ekologi: Catatan Terkini Kasus Tumpang Pitu Dua puluh tahun pasca tumbangnya rejim otoritarian Orde Baru, ruang hidup rakyat hampir di seluruh kepulauan Nusantara terlihat terus semakin menciut. Kawasan-kawasan penting yang menjadi jantung ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi rakyat telah berubah menjadi pusat-pusat akumulasi kapital dalam berbagai bentuk (perkebunan, pertambangan,...
Krisis Ekologi: Catatan Terkini Kasus Tumpang Pitu Dua puluh tahun pasca tumbangnya rejim otoritarian Orde Baru, ruang hidup rakyat hampir di seluruh kepulauan Nusantara terlihat terus semakin menciut. Kawasan-kawasan penting yang menjadi jantung ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi rakyat telah berubah menjadi pusat-pusat akumulasi kapital dalam berbagai bentuk (perkebunan, pertambangan,...
Pembangunan infrastruktur selalu diandaikan pembangunan yang akan mengabdi bagi kepentingan umum. Namun, siapa sebetulnya yang disebut ‘umum’? Bagaimana dan siapa yang menentukan apa itu ‘masyarakat umum’? Bagaimana kepentingan ‘umum’ bisa diketahui, jika ‘umum’ adalah masyarakat tanpa nama, tanpa wajah? Ibu Wagirah dan ibu-bapak serta banyak anak-anak di Temon, Kulon Progo...
Empat tahun dibawah kekuasaan rejim Jokowi-JK, ruang hidup rakyat hampir di seluruh kepulauan Nusantara terlihat terus semakin menciut. Kawasan-kawasan penting yang menjadi jantung ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi rakyat telah berubah menjadi pusat-pusat akumulasi kapital dalam berbagai bentuk (perkebunan, pertambangan, properti, infrastruktur, dsb). Dampaknya, penyingkiran, perampasan, intimidasi, dan represi...
Siaran Pers No. Ist-1/VI/2018 PERAMPASAN HAK SOSIAL EKONOMI PETANI KULON PROGO DAN PELUMPUHAN NEGARA HUKUM INDONESIA “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun” (Pasal 28H ayat 4 UUDNRI 1945) Hari ini, hingga siaran pers ini dibuat, perusakan ladang dan penghancuran pepohonan yang tersisa...
Meluasnya industri ekstraktif di pesisir selatan Jawa Timur belakangan ini, terus memicu laju krisis sosial-ekologis semakin meningkat tajam dalam bentuk yang kompleks dan rumit. Hal ini salah satunya dapat kita temui dalam kasus pertambangan Tumpang Pitu-Banyuwangi. Sejak beroperasinya kegiatan industri pertambangan di bukit Tumpang Pitu-Banyuwangi, yang dilakukan oleh PT. Bumi...
“Suara Gugatan Perempuan Korban Lapindo: Apa Yang Terjadi Pada Tubuh Kami? Dimana Tanggung Jawab Negara”   Selasa (29/5), puluhan korban Lapindo yang didominasi kaum perempuan mendatangi titik 25 tanggul penahan lumpur Lapindo dalam peringatan 12 tahun semburan lumpur Lapindo. Mereka menyerukan gugatan bahwa problem penuntasan kasus Lapindo masih jauh dari kata selesai....