"Bisa kita bayangkan, 58,3% kapasitas pembangkit listrik untuk perusahaan negara dan swasta (PLN dan IPP) berasal dari PLTU yang merupakan energi kotor. Bahkan Indonesia merencanakan pengembangan pembangkit di Jawa – Bali tahun 2018 – 2020 sebesar 20.980 MW atau meningkat jadi 54,93 % (Diolah dari RUPTL PLN 2016 –...
Perjuangan melawan kesewenang-wenangan adalah warisan tak ternilai.
Hari ini (15 April) adalah hari bersejarah bagi Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP). Perjuangan orang-orang di dalamnya telah memasuki tahun keenam. Anggotanya kebanyakan petani dan profesi lain yang membutuhkan tanah sebagai alat produksi.
PWPP-KP ini dibentuk dengan semangat sebagai wadah perjuangan...
Pemerintah perlu meninjau pelaksanaan sistem konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan secara menyeluruh. Dalam praktek pelaksanaan di lapangan, diduga terjadi banyak malpraktik prosedur, tahapan pelaksanaan dan penjelasan administrasi oleh aparat terkait, memanfaatkan kondisi masyarakat terdampak yang awam soal hukum dan administrasi tanah (merujuk himbauan Ombudsman RI, Yogyakarta, 17/01/2018).
Sistem konsinyasi dimaksudkan...
oleh : Yosep Adi Prasetyo
Masyarakat pers internasional memuji kebebasan pers di Indonesia. Dalam berbagai pertemuan internasional Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dipuji sebagai salah satu undang-undang yang mumpuni dan menghormati prinsip-prinsip kebebasan pers yang berlaku secara universal.
Kemerdekaan pers (press freedom) merupakan satu sisi pada keping yang sama...
Oleh: Muhammad Afandi(1)
Regulasi Ekstraktif
Tak terlalu sulit sebenarnya untuk mencari jawaban awal mengapa di pesisir Selatan Jawa Timur pada umumnya, dan di kabupaten Banyuwangi khususnya, terus terjadi penyingkiran dan perampokan terhadap ruang hidup rakyat selama 5 tahun belakangan ini (2012-2017).
Jawaban itu setidaknya dapat kita lacak dengan mudah dalam dua regulasi...
Wilayah pesisir selatan Jawa saat ini sedang gencar dibangun infrastruktur untuk menunjang perekonomian (uang). Pemerintah menilai jika kegiatan di wilayah selatan nampak sepi dari pundi-pundi pendapatan negara maupun daerah.Hal ini semakin dipertegas dengan pembacaan jika aktivitas ekonomi, kebudayaan dan pariwisata kebanyakan berada di wilayah tengah dan utara.Kini, pemerintah ingin...
“Sebuah Cerita dari Pesisir Surabaya”
Oleh: Muhammad Afandi
Kuasa Provinsi Geologi
Dalam sebuah dokumen U.S. Geological Survey (USGS), Open-File Report 97-470F, yang berjudul Maps Showing Geology, Oil and Gas Fields, and Geologic Provinces of The Asia Pasific Region, ditunjukkan secara terang benderang potensi sebaran ladang gas dan minyak yang berada di darat...
“Cerita Awal Krisis Sosial-Ekologis di Tumpang Pitu Banyuwangi”
Oleh: Muhammad Afandi
Wajah Pesisir Selatan Jawa Timur
Membaca sekaligus menafsirkan bagaimana wajah pesisir selatan provinsi Jawa Timur ke depan dalam cengkeraman industri pertambangan, sebenarnya dapat dipermudah salah satunya dengan memeriksa Kepmen ESDM No. 1204 K/30/MEM/2014 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali....
Berakhirnya Swapraja Yogyakarta
Sejarah kolonialisme menuturkan bahwa tanah adalah alat kontrol politik dan ekonomi. Masuk akal bila penguasaan atas tanah dipertahankan dengan berbagai cara. Bagaimana Kasultanan dan Pakualaman mempertahankan kekuasaannya atas politik dan ekonomi hingga hari ini?
Penguasa DIY membangun klaim DIY sebagai Daerah Istimewa yang diatur Hukum Adat, karenanya dilekati...
Tentang pemalsuan sejarah dan oligarki yang diawetkan serta rekam jejak agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pada dinding salah satu warung pegiat POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) di Pantai Siung, Gunungkidul (70 km tenggara Yogyakarta), terpasang spanduk istimewa (0,5 m x 1 m). Spanduk yang sama, dengan ukuran 3 m x 4...