Berita

Diduga Ada Pelanggaran Etik, Warga PWPP-KP Laporkan Wakil Ketua PN Wates ke Komisi Yudisial

By  | 

Yogyakarta- Konsinyasi atau penitipan uang di pengadilan untuk ganti rugi yang bertujuan mempercepat proses pembangunan NYIA, dilakukan oleh Angkasa Pura I. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri (PN) Wates mencatat ada sekitar 272 perkara konsinyasi terregistrasi sejak Februari 2016 sampai Februari 2018. Ditambah dengan masuknya permohonan konsinyasi pada tanggal 19 Maret 2018 untuk 38 bidang, Angkasa Pura I menyatakan dalam Siaran Pers tertanggal 20 Maret 2018, bahwa percepatan proses konsinyasi di Pengadilan Negeri Wates adalah untuk menyelesaikan land clearing atau pemerataan lahan sebelum memulai konstruksi.

Marliyus, selaku Hakim yang juga menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates dilaporkan warga penolak bandara NYIA yang tergabung dalam organisasi Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP). Melalui Konferensi Pers di Kantor WALHI Yogyakarta, warga terdampak mengungkapkan upaya melaporkan Marliyus pada Pimpinan Komisi Yudisial RI. Laporan tersebut diajukan karena adanya dugaan pelanggaran kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim saat memimpin persidangan konsinyasi di PN Wates.

Tri Wahyu selaku pendamping warga mengatakan bahwa Marliyus telah memberikan pernyataan kepada media saat perkara sidang belum sampai pada putusan hukum yang tetap. Bagi Tri Wahyu, seorang hakim tidak pantas memberikan informasi sebuah perkara yang sedang berlangsung kepada publik, khususnya mengacu pada pedoman perilaku Hakim.

“Di media online, juga ada di media cetak kami temukan. Sidang ini belum tuntas,” kata Tri Wahyu.

Padahal, lanjutnya, butir E dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana sebagaimana terkandung dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, menuliskan bahwa Hakim dilarang mengeluarkan, mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen dan tidak memihak.

“Butir F, hakim tidak boleh memberikan keterangan mengenai substansi suatu perkara di luar persidangan peradilan. Butir G, hakim tidak boleh memberikan keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dalam kondisi apapun,” terangnya.

PWPP-KP juga menyikapi adanya tindakan yang tidak sesuai dengan posisi Hakim. Tri Wahyu kemudian menyebutkan adanya posisi istimewa yang ditunjukkan Marliyus dalam menangani perkara konsinyasi. Ia merujuk pada bukti foto di mana Marliyus berpose dengan Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo, setelah Tim Percepatan Pembangunan Bandara mendatangi PN Wates tanggal 22 Januari 2018.

“Habis audiensi ada salam komando Marliyus dan Bupati,” kata Tri Wahyu.

Laporan warga pada Komisi Yudisial dinyatakannya sebagai upaya masyarakat menjaga independensi pengadilan dari intervensi pemerintah, atau pihak yang sedang bersengketa.

“Kami melaporkan ke komisi yudisial karena kami menduga saudara marliyus melanggar kode etik hakim terkait larangan bagi periliaku yang adil,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut Humas Pengadilan Negeri Wates Nur Kholida Dwiwati menyatakan belum mendapat informasi atas laporan Marliyus ke Komisi Yudisial. Namun bagi Kholida pelaporan atas dugaan pelanggaran etik hakim sah saja, sebab setiap warga negara berhak memantau jalannya sidang perkara konsinyasi.

“Pada prinsipnya monggo, warga mau cari keadilan secara umum, monggo saja kalau mau lapor, silakan itu hak to? Kewenangan yang bersangkutan (Komisi Yudisial -red) untuk menilai apakah hal tersebut pelanggaran kode etik atau tidak,” kata Kholida saat dihubungi melalui telepon.

Kami berusaha menghubungi Marliyus, namun sampai berita ini ditayangkan, Marliyus belum menyampaikan pernyataan untuk kami muat.

Dari proses pelaporan tersebut, warga penolak bandara NYIA meminta Komisi Yudisial menindaklanjuti sesuai kewenangannya atas laporan yang dikirim melalui pos setelah Konferensi Pers, 22 Maret 2018 jam 11.30 WIB.

“Kami minta Komisi Yudisial dengan kewenangannya untuk memproses Marliyus, Wakil Ketua PN Wates,” pungkas Tri Wahyu. (AS/PA)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *