Berita

Dipukul, Dicekik sampai Diborgol Karena Mempertahankan Ruang Hidup

By  | 

Yanto, Miyo dan Minem adalah tiga petani Kulon Progo yang terancam ruang hidupnya. Mereka menuturkan kekerasan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Kepolisian yang terjadi 27 November 2017. Kekerasan terjadi sepanjang proses menuju percepatan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Yogyakarta (12/2)- Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo yang membutuhkan luas lahan 637 hektar yang berdampak pada lima desa telah mengubah lingkungan Kecamatan Temon.

Sepanjang Jalan Daendels dari Desa Glagah sampai dengan Desa Palihan rumah tak lagi berbentuk. Terlihat bangunan tak beratap, jendela rumah berlubang, bahkan banyak yang rata dengan tanah. Pohon-pohon yang awalnya rimbun, menyaring tiupan kencang angin selatan, kini sudah tak lagi nampak. Tak ayal, butiran pasir dan badai rawan menerjang siapapun yang melalui ruas jalan tersebut pasca pengosongan lahan oleh Angkasa Pura I.

Di sela-sela kehancuran masih nampak berdiri kokoh 35 rumah yang dihuni oleh 87 Kepala Keluarga (KK). Warga penolak bandara NYIA tetap berupaya hidup di antara puing-puing bangunan yang roboh. Namun di balik semangat mempertahankan ruang hidup, warga yang sebagian besar telah hidup puluhan tahun di pesisir kabupaten paling barat Provinsi DI Yogyakarta tersebut menempati zona rentan penggusuran. Meskipun Izin Penetapan Lokasi (IPL) habis masa berlakunya pada 31 Maret 2018, warga tetap bergeming dari tanah kelahiran mereka.

Saat ditemui 3 Desember 2017 lalu, Yanto (45) masih bersemangat saat menjamu selamatkanbumi.com di rumah. Rumah satu-satunya yang selama ini menaungi hidup Yanto, istrinya Minem, dan anak-anaknya tetap ditinggali walaupun di kanan kiri bangunan sudah banyak bagian yang hilang. Pada tanggal 27 November 2017 pukul 10.30 pagi, Angkasa Pura I dan puluhan aparat mendatangi rumah mereka, hendak mencabut meteran listrik (KwH meter) dan menempelkan maklumat agar warga mengosongkan rumah masing-masing paling lambat 4 Desember 2017.

Sontak Yanto menghadang niat orang-orang tak dikenal yang juga mendatangi rumah-rumah tetangganya. Karena Ia teratur membayar tagihan listrik, Yanto memperingatkan mereka untuk pergi. Pihak Angkasa Pura tak menggubris penolakan Yanto. Mereka bersikukuh hendak mencabut meteran listrik dengan alasan rumahnya berada dalam zonasi pembangunan bandara NYIA.

Yanto yang tidak pernah menjual lahannya untuk kepentingan bandara terus beradu argumen dengan pihak Angkasa Pura I. Meski mendapat argumen tentang konsinyasi atau pembayaran ganti rugi melalui putusan Pengadilan Negeri Wates, Yanto tak mau bergeser dari posisinya yang menghalangi pihak yang menunggu-nunggu perintah Angkasa Pura I untuk mencabut meteran listrik.

Lambat laut suasana memanas. Aparat Kepolisian Sektor Temon tiba-tiba mengeluarkan borgol dan meringkus Yanto. Kejadian tersebut membuat Yanto semakin yakin bertahan. Komando untuk mengangkut Yanto ke truk Polisi tak membuatnya takut.  

“Waktu saya diseret petugas, banyak betul, saya gak bisa lihat satu persatu. Saya sudah dikepung sama petugas. Saya tidak bisa apa-apa,” tutur Yanto.

Aparat Kepolisian yang meringkus Yanto sempat memukul kepalanya yang terlindung helm. Ia merasa beruntung karena pukulan tersebut cukup keras sampai-sampai helm yang dipakainya pecah.

“Saya dipukul dari belakang dan depan. Helm saya sampai pecah,” ujar Yanto sembari menunjukkan rasa sakit yang masih ia derita akibat pukulan aparat, “Saya juga merasa sakit. Saya minta pertolongan kepada Allah. Tidak ada jalan lain,” lanjutnya.

Dua hari setelah peringkusan, lelaki yang sehari-hari bekerja sebagai petani tersebut masih merasakan sakit karena luka di pergelangan tangan akibat borgol dan nyeri di punggung.

“Malamnya terasa sakit. Saya masih merasa sakitnya dipukuli,” ujar Yatno sendu.

Tidak hanya Yanto warga yang mengalami kekerasan fisik dalam pemberian ultimatum pengosongan lahan. Warga Glagah, Miyo (50) juga mengalami perlakuan yang sama kerasnya. Saat Ia menghalangi upaya pihak-pihak tak dikenal yang hendak mencabut meteran listrik, Miyo harus menghadapi puluhan aparat Kepolisian. Miyo sempat menyampaikan bahwa listrik sangat penting untuk keluarganya karena anaknya sebentar lagi melaksanakan Ujian Akhir Semester. Ia meminta niat pencabutan listrik batal karena anaknya tak mungkin belajar tanpa bantuan penerangan.

“Kalau diputus itu gimana? Berarti dia mematikan keluarga saya. Saya punya anak kecil yang baru mau ujian semester,” tutur Miyo yang juga ketua RT di dusunnya.

Meski harus berhadapan dengan puluhan orang, Miyo menghadang. Dorong-mendorong pun tak terhindarkan. Ia terdesak karena aparat Kepolisian memegangi tubuhnya, kemudian memiting kepalanya. Karena rombongan aparat Kepolisian yang datang ke rumah-rumah warga berasal dari Kepolisian Sektor Temon, Miyo yakin bahwa pelakunya adalah salah satu dari mereka.

Miyo sadar bahwa dirinya diperlakukan tak adil. Ia marah karena aparat Kepolisian yang seharusnya melindungi rakyat justru menyakitinya secara kasat mata. Tak mau menyerah, Miyo seorang diri menghadapi kekerasan yang bisa mengancam nyawanya.

“Saya sampai sekarang siap bertahan! Sampai mati pun saya tetap bertahan. Wong (tanah dan bangunan -red) itu hak saya. Katanya polisi melindungi masyarakat. Sekarang polisi kok melindungi penjahat. Apa itu (perbuatan yang -red) benar?” ucap Miyo sembari menunjukan rumah-rumah tetangganya yang rata dengan tanah.

Perempuan Korban Kekerasan Pembangunan Bandara NYIA

Minem menunjukan luka memar akibat cekikan aparat kepolisian saat berusaha menyelamatkan Yanto. Sumber foto :Selbum

Melihat aparat Kepolisian memborgol Yanto, Minem bergerak menyelamatkan suaminya. Ia berupaya sekuat tenaga melindungi suaminya. Minem tak bisa membayangkan apa yang akan menimpa Yanto jika sampai diangkut. Merasa terdesak, Minem menggapai benda di sekitarnya untuk menakut-nakuti aparat Kepolisian. Benda terdekat yang Ia raih adalah sebuah pisau dapur karena sebelumnya Ia sedang mengupas buah.

Minem maju ke tengah kerumunan aparat Kepolisian yang sedang melumpuhkan Yanto. Ia menjerit sambil mengacungkan pisau dapur. Tiba-tiba salah seorang Polisi mencekik leher Minem. Perlahan Minem lemas karena sulit bernafas. Seluruh tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa melihat dari jauh ketika Yanto digiring ke kantor PT. Pembangunan Perumahan.

“Saya bawa lading (pisau -red) tapi saya kan gak mau gunain. Suami saya dipukulin macam gitu saya gak terima, otomatis mau bantu suami saya,” ujar Minem menjelaskan.

Minem yang duduk di sebelah Yanto saat kami temui menyampaikan kesedihan mendalam. Baginya kekerasan yang menimpa Yanto dan warga lain seharusnya tak terjadi. Apalagi alasan warga tak mau pindah adalah karena tanah dan rumah mereka sah berstatus Hak Milik masing-masing, tanpa keinginan menuntut besaran ganti rugi karena memang tak setuju menjual tanah untuk bandara NYIA.

“Kenapa petugas bisanya memukuli suami saya? (Ini -red) kan rumah sendiri tanah sendiri, kenapa polisi mukulin suami saya?” tutur Minem terbata-bata.

Minem dan Yanto adalah pasangan petani yang mengelola lahan milik sendiri. Mereka telah hidup puluhan tahun dan membesarkan anak-anak di tengah lahan subur yang tak mungkin dinilai dengan sejumlah uang. Sebelum adanya rencana bandara, mereka belum pernah menyaksikan apalagi mengalami kekerasan fisik dan pengrusakan rumah oleh aparat Kepolisian.

Minem terus menjelaskan bahwa perlawanannya bukan untuk melawan Polisi, melainkan semata-mata demi menghentikan kekerasan terhadap suaminya.

“Dipukulin, ditarik pakai borgol, ya sakitlah! Suami saya gak mukulin cuma menghadang, karena rumah gak boleh diambil dan nggak boleh ditempeli stiker,” tegas Minem.

Hasil cekikan yang menghentikan perlawanannya meninggalkan memar. Sesekali Ia mengusap-usap bukti kekerasan yang melingkari lehernya. Minem masih merasakan nyeri yang sempat Ia periksakan ke dokter. Karena tak bisa menelan makanan, Minem segera memeriksakan diri untuk meringankan rasa sakitnya.

“Luka saya (tutup -red) pakai hansaplast. Ini (leher -red) merah bengkak karena (dicekik -red) Polisi. Saya sampai gak bisa makan satu hari. Setelah ke dokter saya bisa nelen air minum,” tuturnya pilu.

Perempuan yang pernah bekerja sebagai buruh migran ini juga mengaku kehilangan selera makan beberapa hari belakangan,

“Gimana mau makan, kan nelen obat saja susah,” ucap Minem sembari menjelaskan bahwa biaya pengobatan mereka tanggung sendiri, “Saya ke dokter bayar itu Rp.30.000 demi perjuangan gak papa,” lanjutnya lirih.

Meskipun merasa hampir pulih, Minem yakin warga mengalami perlakuan tidak adil. Baginya, Angkasa Pura I wajib menaati Hak Asasi Manusia saat melaksanakan proyek. Apalagi bandara NYIA adalah proyek yang mengatasnamakan kepentingan umum dan menjadi salah satu proyek strategis nasional. Ia kembali menegaskan bahwa perlakuan aparat Kepolisian tak pantas dilakukan terhadapnya sebagai perempuan dan terhadap suaminya sebagai orang yang mempertahankan hak milik.

“Saya seorang wanita. Yang cekek dua orang, kemudian pegang tangan dua, sini (kanan) sama sini (kiri). Pencuri saja gak dipukul kayak gitu. Siapa yang rela suaminya dihajar padahal gak bersalah, nyuri gak, suami saya kan mempertahankan hak milik doang” tuturnya seraya menunjukan luka-luka di tangan dan leher.

Faik Fahmi sebagai Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) menampik bahwa pihaknya menggunakan cara-cara kekerasan. Hal tersebut dikonfirmasi setelah pertemuan tertutup dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantor Gubernur DI Yogyakarta pada Kamis, (8/2/2018).

“Gak gak ada, selama ini kita gak seperti itu,” ujar Faik Fahmi saat menjawab pertanyaan mengenai upaya melakukan kekerasan dalam proses pengosongan lahan.

Sultan Hamengkubowono X memberikan keterangan usai bertemu dengan Pihak PT Angkasa Pura I di kantor Gubernur DIY pada Kamis (8/2/2018)

Faik Fahmi menjelaskan bahwa pihaknya berupaya mencegah tindak kekerasan tidak terulang kembali. Salah satu upaya tersebut adalah membuka ruang dialog untuk warga yang tetap menolak pembangunan bandara. Angkasa Pura I telah membuka layanan help desk yang bermaksud menampung keluhan warga.

“Kita malah sedang membangun help desk. Kita membuka dialog untuk menyampaikan aspirasinya, secara proaktif kita (mencegah kekerasan -red). Masalah pembayaran juga kan tidak masalah,” ujar Faik Fahmi.

Hamengkubowono X sebagai Raja atau Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat yang merangkap Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengulangi penjelasan Faik Fahmi mengenai proses penyelesaian besaran nilai ganti rugi melalu putusan Pengadilan Negeri Wates.

”Kan sudah di pengadilan, karena yang punya hak membatalkan sertifikat (Hak Milik perorangan -red) pengadilan,” jelasnya saat dimintai keterangan mengenai nasib warga yang menolak menjual tanah untuk bandara NYIA.

Sri Sultan kemudian menambahkan bahwa pembatalan sertifikat tanah dan rumah warga bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan untuk kepentingan umum. Setelah putusan pengadilan, tanah yang akan digunakan untuk pembangunan bandara NYIA beralih kepemilikannya menjadi tanah negara.

“Sertifikat (Hak Milik perorangan -red) sudah dibatalkan untuk kepentingan umum, jadi beralih jadi milik negara,” kata Sultan menutup pertanyaan.

*Naskah ini terbit pada tanggal 4 Desember 2017, beberapa hari setelah kekerasan berlangsung. Versi ini adalah penyempurnaan menyusul konfirmasi pihak-pihak terkait

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.