Yogyakarta-Delapan komunitas akar rumput Yogyakarta yang melawan penggusuran dan perampasan tanah atas nama Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground di DIY berkumpul di Hotel Harper Yogyakarta untuk mengikuti Focus Group Disscussion (FGD) yang diadakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komunitas tersebut adalah, Paguyuban Petani Lahan Pantai- Kulon Progo (PPLP-KP), Wahana Tri Tunggal (WTT), Paku Bangsa, Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP), Aliansi Keutuhan NKRI (AKRI), Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (GRANAD), warga Karangwuni penolak apartemen utara, Paguyuban Kawulo Mataram Watu Kodok, dan Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA).

Selain mengundang komunitas warga, FGD tersebut juga mengundang tiga nara sumber yaitu, Mukmin Zakie, Ph.D  sebagai akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Rizki Fatahillah, SH. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan Nur Kholis dari Komnas HAM.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, sejak kamis (2/6) kemarin. Namun dihari pertama, FGD tidak melibatkan komunitas warga akar rumput, melainkan hanya para akademisi dan pihak pemerintah saja. Sebaliknya, dihari kedua (3/6) Komnas HAM juga hanya melibatkan komunitas warga saja tanpa melibatkan pihak pemerintah. Keterpisahan peserta FGD ini menurut salah satu perwakilan dari Komnas HAM adalah agar mempermudah proses penggalian data dari masing-masing pihak.

FGD  tersebut merupakan tindak lanjut dari beberapa laporan warga yang diterima Komnas HAM terkait konflik agraria di DIY. Selain itu, FGD ini juga merupakan kelanjutan dari kegiatan konsiliasi nasional untuk penyelesaian konflik di wilayah DIY pada oktober 2015 di Yogyakarta. Hasil temuan awal dari kegiatan konsiliasi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa di Yogyakarta UUK DIY berpotensi mendorong konflik agraria di DIY. Potensi konflik tersebut bersumber pada muatan UUK yang memiliki semangat untuk menghidupkan kembali tanah-tanah bekas swapraja (SG/PAG). Kebijakan UUK tersebut di nilai dapat mendorong pada pelanggaran HAM di DIY.

Dihari sebelumnya KGPH Hadiwinoto hadir dalam acara FGD mewakili undangan Gubernur Yogyakarta. Saat ditemui seusai acara FGD, KGPH Hadiwinoto mengatakan bahwa keberadaan SG dan PAG benar adanya karena merujuk pada Rijksblad 1918. Meski demikian dalam FGD hari kedua para peserta FGD mempertanyakan Rijksblad 1918 tersebut jika dijadikan sebagai landasan hukum untuk menghidupkan kembali tanah-tanah SG/PAG.

Menurut Zakie Dosen Fakultas Hukum UII, persoalan tanah (SG/PAG) di DIY sekarang sebetulnya sudah selesai jika mengacu pada satu payung UUPA tahun 1960 yang ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah DIY Nomor 3 Tahun 1984 dan Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1984 yang memberlakukan sepenuhnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di DIY. Menurutnya jika UUK DIY dikatakan istimewa dalam rangka NKRI maka semestinya harus konsisten pada undang-undang yang berlaku. “Kalo mau konsisten dengan NKRI ngomongin tanah ya harus merujuk pada UUPA”ungkap Zakie. Pendapat serupa juga dipaparkan oleh Rizki dari LBH Yogyakarta, bahwa “secara hukum saya sepakat bahwa SG dan PAG setelah adanya UUPA sejatinya sudah harus selesai” ungkapnya.

Lebih jauh Rizki menambahkan bahwa perjanjian Giyanti 1755 yang merupakan sejarah terbentuknya Kasultanan Yogyakarta adalah prodak hukum yang dibuat oleh Belanda. Artinya keberadaan Kasultanan sebagai pemerintahan yang berdaulat dalam konteks perjanjian Giyanti 1755 patut dipertanyakan kedaulatannya. Sebab menurut Rizki kedaulatan Kasultanan yang berdasarkan perjanjian Giyanti tersebut berada dibawah kedaulatan pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga secara otomatis Rijksblad 1918 tidak bisa dijadikan landasan hukum bagi Kasultanan dan Kadipaten Pakualam untuk menghidupkan kembali tanah-tanah SG/PAG dalam konteks NKRI.

Terkait hal itu, Siput, salah satu peserta FGD dari GRANAD juga mengatakan bahwa sebetulnya Kasultanan Yogyakarta tidak pernah memiliki tanah. dalam perjanjian Giyanti 1755 jelas dituliskan bahwa tanah Kasultanan merupakan tanah pinjaman dari kumpeni. Selain perjanjian Giyanti, perjanjian 1940 antara Sri Sultan HB IX dengan pemerintah Hindia Belanda juga secara tegas menyebutkan dalam bahwa “Kasultanan merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan karenanya berada dibawah Baginda Ratu Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal”. Namun setelah HB IX menyatakan untuk bergabung dengan NKRI melalui amanat 5 September 1945 perjanjian-perjanjian tesebut harusnya selesai dan Kasultanan tunduk pada peraturan perundang-undangan NKRI.

Warga Mempertanyakan penyelesaian yang Digagas Komnas HAM.

Meskipun acara diskusi menemukan persepsi yang sama soal penyangkalan tanah SG/PAG namun beberapa peserta FGD tersebut mempertanyakan kepada Komnas HAM terkait model penyelesaian konflik yang digagas. Watin ketua dari ARMP misalnya, mempertanyakan tentang sejauh mana Komnas HAM dalam upayanya melakukan penyelesaian konflik agraria di DIY. Sebab menurut Watin dari undangan yang diterima, dalam penyelesaian konflik agraria di DIY, Komnas HAM mengacu pada Undang-undang  No 7 tahun 2012 tentang penangan konflik sosial. Hal ini menurut Watin bisa mengaburkan kenyataan, karena sesungguhnya konflik yang terjadi di DIY bersifat struktural. Apalagi menurut watin penggunaan istilah yang dipakai Komnas HAM bukanlah konflik agraria akan tetapi Sengketa Agraria. Menurut watin kedua istilah ini memiliki definisi yang berbeda.

Selain Watin, Kawit dari AKRI juga mengingatkan kepada Komnas HAM bahwa win-win solution bukan penyelesaian untuk konflik agraria di DIY. Karena win-win solution sama saja turut meniadakan kedaulatan dan keberadaan hak dan wewenang Negara dalam hak menguasai Negara yang diatur UUPA serta menghapus hak masyarakat atas tanah. Kawit pun mengegaskan agar Komnas HAM tetap berkerja dengan keberpihakan terhadap rakyat yang merupakan kedaulatan tertinggi dari Undang-undang Dasar 1945, “agar Komnas HAM tidak menjadi bagian dari persoalan yang kelak menghadapi kekuatan rakyat maka tegakkan saja UUD 1945, UUPA, dan UU HAM sebagaimana yang dilakukan warga perjuangan warga terdampak selama ini” pungkasnya.

Menganggapi pertanyaan dari beberapa warga tersebut, Komnas HAM yang diwakili oleh Nur Kholis selaku anggota Komnas HAM menyatakan bahwa Komnas HAM tidak akan memoderasi gerakan-gerakan rakyat dalam proses penyelesaian konflik agraria di DIY. Meskipun Komnas HAM tidak punya HAK eksekutorial, akan tetapi menurut Nur Kholis pasti ada jalan keluarnya. Usaha FGD yang dilakukan merupakan bentuk ikhtiar dari Komnas HAM untuk mengetahui apa yang bisa ditemukan. Selain itu menurut Nur Kholis persoalan konflik Agraria di Yogyakarta ini menghadapi suatu pola kekuasaan yang sudah turun-temurun sehingga untuk penyelesaian dari konflik agraria ini hanya ada dua cara, yakni, pertama ke pengadilan dan yang kedua bertemu untuk berunding. Tentu ini semua ada pahit manisnya. Nur Kholis juga menegaskan bahwa Komnas HAM tidak memaksakan model penyelesaian seperti apa yang kemudian akan itu ditempuh. Keputusan jalur penyelesaian yang akan dipilih wargalah yang menentukan.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.