Berita

Ganjar Dihadang, Represi Datang

By  | 

Yogyakarta – Sabtu, (06/05) terjadi pengusiran paksa terhadap massa aksi yang menolak kehadiran Ganjar Pranowo ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Massa gabungan dari Solidaritas Jogja Tolak Pabrik Semen dan Aliansi Mahasiswa UMY Peduli Kampus menulis rincian kejadian sebagai berikut:

“Dalam aksi represif tersebut seorang petugas Tata Usaha Fakultas Hukum pun juga mengancam massa aksi untuk segera meninggalkan lokasi jika tidak ingin dihabisi di luar kampus; dia hanya membolehkan mahasiswa UMY yang melakukan aksi di UMY. Seseorang dengan berpakaian sipil yang mengaku penggembira di UMY juga ikut memaksa massa aksi untuk keluar kampus.”

Kronologi Kejadian Tindakan Represif Aparat Kampus (Satpam) UMY dan Pihak-Pihak Tertentu pada Saat Aksi Massa

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang 23 Februari 2017 mengeluarkan izin lingkungan untuk PT. Semen Indonesia No. 660.1/6 tahun 2017, mengisi Kuliah Umum berjudul “Strategi Pengelolaan Investasi Di Daerah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Acara tersebut diselenggarakan di Gedung KH. Ibrahim E7 A Lantai 5, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kuliah Umum Ganjar Pranowo di UMY Rusuh

“Dari mana kita mampu meningkatkan ekonomi? Dari investasi. Seperti di Boyolali yang saat ini memproduksi seragam militer untuk negara-negara non-NATO dan seluruh dunia, itu dari investasi,” ujar Ganjar di UMY, 6 mei 2017

Kabar kedatangan Ganjar disikapi massa aksi sebagaimana pada dua acara sebelumnya, yakni “Kapitalisasi Media Digital Sebagai Agen Pembentuk Pola Pikir Masyarakat” di UMY dan “Peran Mahasiswa Jawa Tengah dalam Pembangunan Desa Tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal”, 18 April 2017 di Wisma Kagama Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM). Kedua aksi sebelumnya berlangsung damai meski Ganjar batal menjadi pembicara di UMY, 25 Maret 2017.

Adnan Pambudi, Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) yang dihubungi redaksi (06/05) menyatakan siap mendampingi proses penindakan represi yang dilakukan aparat UMY.

“Kampus adalah lingkungan akademik yang harus melindungi demokrasi. Apalagi kasus Kendeng belum selesai, terkait tindakan Ganjar Pranowo yang menerbitkan izin baru untuk pabrik semen di Rembang. Itu menunjukkan Ganjar telah mengangkangi hukum di Indonesia,” ujar Adnan.

Sedangkan Ika Ayu, peneliti Center for Cultural Studies UGM yang tergabung dalam massa aksi mengecam tindak kekerasan yang dilakukan aparat UMY, di saat Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah sebagai ormas yang menaunginya telah melakukan koordinasi untuk mengadvokasi petani yang sedang berjuang mendapatkan keadilan termasuk petani Kendeng.

“Kami menuntut pihak kampus untuk memberikan kebebasan mimbar akademik dan ruang demokrasi bagi mahasiswa UMY dan publik yang menyampaikan tuntutan dan kritik terhadap kebijakan kampus dan politik kampus apalagi saat kampus mengundang pejabat publik yang membangkang dari putusan Mahkamah Agung,” tegasnya.

Solidaritas Jogja Tolak Pabrik Semen dibentuk setelah meninggalnya Ibu Patmi pada 21 Maret 2017 warga Desa Larangan, Pati, Jawa Tengah yang berjuang bersama Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK).

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *