Berita

Gumuk pasir bagi warga Parangkusumo

By  | 

Yogyakarta – Belakangan ini, pesisir Parangkusumo, Desa Parangtritis, Kretek, Bantul, kembali menjadi perbincangan di beberapa media arus utama Yogyakarta. Pasalnya, wilayah tersebut, adalah satu dari sekian banyak wilayah di Yogyakarta yang saat ini terus bergejolak karena adanya konflik agraria. Kini, sebagian warga, khususnya yang tinggal di pesisir Parangkusumo, kembali dihadapkan dengan beberapa isu bahwa kawasan yang mereka diami sebagai pemukiman dan ruang hidup lainnya akan terancam digusur oleh pemerintah Kabupaten Bantul.

Isu penggusuran ini sebenarnya bukan isu yang pertama. Bahkan, menurut beberapa warga,  sudah beragam isu yang dilontarkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul untuk menggusur mereka. Diantaranya adalah dianggap sebagai penduduk liar karena menempati lahan Sultan Ground (SG) dan sebagai kawasan yang menyuburkan praktik prostitusi. September 2015 lalu, pasca peresmian kawasan Parangtritis Geomaritime Science Park, isu penggusuran terhadap mereka semakin menguat.

Menghadapi terjangan isu ini, sebagian warga memang mulai resah, namun tidak demikian bagi Watin dkk. Watin adalah seorang lelaki berusia 65 tahun, yang lahir di Sonosamiran (desa Parangtritis) dan besar di Parangkusumo. Ia juga seorang budayawan sekaligus salah satu yang dituakan di daerah tersebut. Baginya, pesisir Parangkusumo adalah tempat hidup dan matinya.

Karena telah tumbuh dewasa hingga menginjak usia senja sudah dihabiskan di Parangkusumo, tidak mengherankan apabila saat ini ia terus menolak digusur. Tuduhan sebagai penduduk liar yang ditujukan kepadanya dan beberapa warga lainnya, menurutnya tidak tepat. Hal itu bertentangan dengan fakta di lapangan. Ia dan warga lainnya memiliki surat pembayaran pajak atas tanah yang mereka diami, dan juga memiliki kartu tanda penduduk desa Parangtritis.

Tuduhan selanjutnya dari pemerintah kabupaten Bantul bahwa areal yang mereka diami sebagai kawasan yang menyuburkan praktik prostitusi juga baginya tidak relevan. Watin dkk merasa bukan sebagai pelaku yang menyuburkan prostitusi di Parangkusumo. Ia merasa tuduhan itu terkesan mengada-ada, dan hanya modus pemerintah untuk menggusur warga demi kepentingan bisnis tertentu. Menurutnya “bisnis ini terkait dengan rencana pemerintah yang ingin mengubah kawasan pesisir Parangtritis dan Parangkusumo menjadi semacam Bali. Ini kepentingan modal besar”, ungkapnya. Maka, untuk memuluskan rencana tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran.

Sebagai orang yang dianggap tahu seluk beluk sejarah sosial pesisir Parangkusumo, ia menceritakan secara singkat bagaimana Parangkusumo di masa lalu hingga saat ini. Ia menceritakan, sebelum tahun 1965, Parangkusumo masih dihuni oleh sedikit orang. Bahkan tidak lebih dari 5 rumah. Saat itu untuk mencukupi kebutuhan pangan, penduduk Parangkusumo bertahan hidup dengan cara mengelola lahan-lahan perbukitan yang tak jauh dari tempat mereka tinggal sebagai lahan pertanian. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain, misalnya, gula, kopi dan sandang, mereka harus membelinya dengan hasil penjualan sebagian panennya.

Hasil panen tersebut mereka jual di salah satu pasar yang terletak di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Jaraknya kira-kira 20 kilometer dari Parangkusumo. Ia dan teman-temannya membutuhkan waktu sedikitnya 8 jam untuk bisa sampai di Panggang. Hal itu disebabkan oleh medan jalan yang berbukit dan harus ditempuh dengan berjalan kaki. “Angkutan umum yang menghubungkan Parangtritis-Panggang belum ada pada masa itu, dan kendaraan sepeda motor masih barang mewah”, ungkapnya.

Ia biasanya berangkat dari Parangkusumo pada sore hari dan tiba di Panggang pada tengah malam. Ia membawa hasil pertaniannya ke dalam karung-karung kemudian diikat pada sebuah kayu agar bisa dipanggul di pundaknya. Terkait dengan masa lalunya ini, ia memiliki suatu pengalaman menarik yang tak pernah ia lupakan saat sedang menuju Panggang “kami pernah bertemu macan Jawa, dan anehnya waktu itu macannya malah lari melihat kami, padahal kami sangat takut”.

Selanjutnya, saat jembatan Kretek dibangun pada awal tahun 1980-an, menurut Watin, mulailah kawasan Parangkusumo menjadi ramai. Berdirinya jembatan Kretek ini mendorong kerapatan penduduk semakin meningkat dan pertumbuhan pariwisata di Parangtritis dan Parangkusumo terus semakin subur.

Gumuk Pasir

Selain menjadi areal pemukiman, sebagian kawasan pesisir lahan pantai Parangkusumo juga dikelola sebagai lahan pertanian oleh sebagian penduduknya. Sedangkan kawasan lain yang tidak berpasir oleh penduduk dikelola sebagai areal persawahan.

Warga Melarung Kerakusan di Pantai Parangkusumo.

ARMP Melarung Sultan Ground dan Pakua Alaman Ground.

Untuk melindungi lahan pertanian mereka dari gumuk-gumuk pasir yang terus berpindah-pindah, sebagian penduduk menanam beberapa jenis tanaman menjalar dan beberapa jenis tanaman lainnya. Hal ini menurut warga, juga berfungsi mencegah terjadinya abrasi.

Dengan teknik pengelolaan yang demikian, kawasan pesisir Parangkumo mampu memberikan berkah kehidupan, khususnya ekonomi rumah tangga. Dan sebagai wujud terima kasih kepada alam yang telah memberikan berkah kehidupan, penduduk pesisir Parangkusumo kerap melakukan ritual rutin, seperti sembah bumi, pada waktu-waktu tertentu. Mereka meyakini bahwa dengan ritual tersebut, alam akan memberi keselamatan, perlindungan dan kelimpahan kemuliaan kepada mereka.

Namun, pasca penetapan kawasan Parangtritis Geomaritime Science Park di kawasan pesisir Parangkusumo, Watin dkk kembali terancam. Karena mereka dianggap menempati kawasan zona inti Parangtritis Geomaritime Science Park. Seperti diketahui, kawasan Parangtritis Geomaritime Science Park terdiri dari 3 zona dengan luas kawasan mencapai 347 ha dengan pembagian: zona inti 141 hektar, zona terbatas 95 hektar, dan zona penyangga 111 hektar.

Sebelumnya didapatkan sejumlah informasi yang menyebutkan bahwa kawasan tersebut bisa berdiri karena lahan yang ditempati adalah lahan SG. Hal ini semakin menguatkan klaim bahwa lahan tersebut bukanlah lahan milik Watin dkk, melainkan milik Kasultanan. Hal tersebutlah yang memicu konflik agraria di Pesisir Parangkusumo semakin meruncing. Watin menambahkan, “sejak awal, tidak ada sosialisasi kepada penduduk bahwa akan ada berdiri kawasan PGSP, dan karena seolah-olah itu adalah lahan SG, maka sepertinya mereka langsung minta ijin ke Sultan, bukan ke warga. Ini namanya pembodohan dan pembohongan ke publik”.

Dengan berdirinya Parangtritis Geomaritime Science Park, teknik pengelolaan kawasan gumuk pasir yang dilakukan oleh warga selama ini dianggap salah. Karena Badan Informasi Geospasial, sebagai penanggung jawab Parangtritis Geomaritime Science Park mengatakan, bahwa di zona inti tidak diperbolehkan adanya tumbuhan dan pemukiman. Menurut Watin dengan tidak adanya tanaman di kawasan gumuk pasir malah justru akan membawa kerusakan dan bencana bagi warga sekitar. Hal itu akan memicu abrasi menjadi lebih cepat.

Fakta lain adalah, seperti yang telah terjadi saat ini. Yaitu, dengan tidak adanya tumbuhan di kawasan gumuk pasir, terjadi penumpukan pasir di kawasan pertanian warga. “Ada sekitar 42 hektar sawah kini telah tertimbun pasir, karena tidak ada tumbuhan penghalang”, ungkapnya. Menurutnya, kejanggalan terjadi saat warga sebagai pemilik sawah dilarang untuk membersihkan sawahnya dari pasir yang telah menimbun tanamannya. Bahkan mereka dituduh telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu karena telah melakukan penambangan pasir! Imbasnya, hingga hari ini, areal persawahan warga tersebut diberi garis Polisi (Police Line), di mana warga tidak diperbolehkan memasuki areal tersebut.

Menurut Watin, kejadian ini, selain sebagai unjuk kekuasaan, juga mencerminkan cara berpikir dan pemaknaan yang berbeda antara ilmuwan dan warga dalam mengelola dan memperlakukan kawasan gumuk pasir di pesisir Parangkusumo, sehingga warga yang berada pada posisi lebih lemah diharuskan untuk menerima hal tersebut.(Fandi)

Editor: Anto

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *