Berita

Gusur Gusar Kulonprogo, Lahan Dirusak, Pajak Diblokir, Warga Diusir

By  | 

Yogyakarta – Raut wajah Mbah Sastro yang kini berusia 80 tahun terlihat murung. Ia masih memikirkan pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang kian dekat mengancam ruang hidupnya. Meski begitu, kebulatan hatinya tak berubah. Ia tidak akan pernah menjual tanahnya karena tidak setuju bandara NYIA dibangun di desanya. Tanpa bandara, Mbah Sastro yakin kehidupan anak cucunya sudah terjamin jika mereka tetap bertani.

Mbah Sastro bertani sejak tahun 50an. Saat itu di mana-mana di desanya masih dalam kondisi hutan dan semak belukar. Ia dan keluarganya turut membabat alas, membersihkan lahan, dan menanaminya. Saat itu ia baru berusia 12 tahun.

“Sekitar (tahun) 80 an sudah ada sawah ini. Tapi sawah belum di dum-dum, masih jembar-jembar (sawah belum dibagi untuk kebutuhan lain, masih seluruhnya sawah -red),” tutur Mbah Sastro saat ditemui sore selepas perataan lahan di Desa Kebonrejo (7/10).

Kini dengan datangnya rencana pembangunan bandara NYIA, lahan pertanian Mbah Sastro ikut diratakan. Padahal ia tidak ada keiinginan sedikitpun untuk menjual lahan, bahkan setuju ada bandara saja tidak pernah.

“Tanah ini kami pertahankan, tidak kami jual,” tegas Mbah Sastro yang selalu hadir saat sosialisasi bandara sebagai pihak yang tidak setuju.

Kini, lahan yang juga warisan untuk anak cucunya itu telah rata digilas alat berat. Ia menuturkan jika dirinya tidak tahu asal mula kejadian tersebut. Ia baru tahu saat salah seorang tetangganya mengabari dan seketika Mbah Sastro menuju lahannya dan menyaksikannya dengan geram.

Ketika itu ia berusaha menghentikan kerja alat berat, namun semuanya sudah terlambat. Dengan perih ia melihat bagaimana pohon nangka, sukun, dan pisang yang subur di sebidang lahannya tumbang tak berdaya.

“Kejadiannya gak tahu jam berapa, tahunya dari warga yang menolak, ngasih tahu bahwa tanah saya kena (diratakan -red) karena di situ dibikin jalan akses bandara” tuturnya pilu.

Beberapa warga yang mengalami kejadian serupa selanjutnya mengatakan kepadanya bahwa ia bisa minta ganti rugi kepada perusahaan kontraktor yang menangani proyek tersebut. Dari informasi itu, Mbah Sastro mencoba protes pada perusahaan yang saat ini berkantor di Desa Palihan. Ketika menyadari bahwa proses itu hanya berujung pada upaya negosiasi penjualan tanah, Mbah Sastro mundur.

Blokir Pajak untuk Warga Penolak Bandara

Keanehan yang lain ditemui oleh Wiji, warga Desa Glagah, saat hendak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Agustus lalu. “Biasanya perangkat desa akan ngasih surat pajak ke rumah-rumah. Tahun ini nggak ada,” ujarnya.

Mendapati kejanggalan tersebut, Wiji bertanya ke kantor desa dan bank BPD tempat biasanya ia membayar pajak. Namun oleh perangkat desa ia disarankan untuk menanyakan langsung ke kantor pajak.

“Saya disuruh tanya ke pusat. Lalu katanya lahan sudah dikonsinyasi sehingga nomor pajak sudah diblok, nggak berlaku lagi.”

Saat meminta konfirmasi status nomor pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Wates menyarankan kepadanya  untuk menghubungi Pemda melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kulonprogo. Saat dihubungi redaksi, belum ada jawaban dari DPPKA karena petugas yang bersangkutan sedang kerja lapangan.

Redaksi kemudian mencoba menghubungi Lutfi seorang pemerhati pertanahan. Ia menjelaskan bahwa proses pelepasan hak tidak bisa dilakukan secara sepihak. Hal yang paling menentukan adalah kesepakatan. Meskipun ada peraturan baru yang merinci prosedur konsinyasi untuk pembebasan lahan demi kepentingan umum, hak pemilik tanah tidak bisa serta merta dicabut tanpa ada kesepakatan melalui proses pengadilan dan atau akta jual beli.

“Peralihan tanah harus melalui PPAT. Sedangkan pelepasan hak harus pakai akta notarial bukan akta PPAT. Selama tidak ada itu pengadilan tidak bisa memutuskan jual beli. Kalau tidak sesuai dengan prosedur tersebut, jelas prosesnya ada keganjilan,” ujarnya.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *