Berita

Hentikan Perluasan Industri Ekstraktif, Selamatkan Ruang Hidup Rakyat

By  | 

Surabaya-Setelah melewati beberapa putaran diskusi rutin selama lebih dari 1 pekan, akhirnya 24 organisasi yang berkedudukan di Surabaya dan sekitarnya bersepakat membentuk sebuah koalisi yang bernama Jawa Timur Peduli Agraria (Jelaga). Kesepakatan ini bermula dari lahirnya sebuah kegelisahan bersama antar organisasi terkait krisis sosial-ekologis dan konflik agraria yang terus semakin meningkat di Indonesia pada umumnya, dan Jawa Timur pada khususnya.

Pasca terbentuknya koalisi tersebut, dengan perhitungan yang cukup matang, Jelaga akhirnya memutuskan untuk melakukan aksi selama 4 hari berturut-turut di 2 lokasi yang berbeda, terhitung sejak Senin tadi (10/4/17) dan akan berakhir pada Kamis (13/4/17). Dengan aksi ini, Jelaga berharap bahwa warga Jawa Timur terus terdorong untuk semakin solid dan sadar akan krisis sosial-ekologis dan konflik agraria yang sedang terjadi. Selain itu, aksi ini juga diharapkan dapat menjadi ruang solidaritas bersama antar kelompok warga, guna mendesak pengurus negara agar segera menyelesaikan kasus-kasus rakyat yang terjadi.

Beberapa peserta aksi mengatakan bahwa selama 4 hari, selain akan menggelar beberapa workshop dan pameran foto, aksi ini juga akan mengorganisasi beberapa putaran diskusi dengan beberapa tema. Dalam putaran diskusi tersebut, Jelaga akan mengundang beberapa kelompok warga yang sedang berjuang, diantaranya adalah warga Porong; korban Lapindo, dan warga nelayan Nambangan; pesisir Surabaya, warga Sepat; Surabaya Barat, dan warga pinggir kali Surabaya untuk menjadi narasumber utama. Dengan metode yang demikian, harapannya suasana diskusi akan menjadi lebih kaya pengalaman dan pengetahuan, sekaligus mampu memupuk rasa persaudaraan dan solidaritas antar kelompok.

Pada hari pertama, diskusi yang digelar akan berfokus pada tema kejahatan industri ekstraktif, dan pada hari kedua akan mengambil tema seputar konflik agraria dan kriminalisasi petani, selanjutnya pada hari ketiga tentang perampasan ruang hidup perkotaan. Selama 3 hari tersebut, lokasi aksi yang dipilih oleh Jelaga adalah Taman Apsari, seberang Balai Kota Surabaya. Sementara untuk hari keempat, aksi akan dilanjutkan dengan melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur Jatim.

Selain mengkampanyekan kasus-kasus yang terjadi di Jawa Timur, aksi ini juga ditujukan sebagai aksi dukungan terhadap perjuangan warga Kendeng, Jawa Tengah, yang saat ini sedang berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman industri semen, yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia (PT SI).

Wahyu, salah seorang isiniator Jelaga, mengatakan bahwa aksi yang akan dilakukan selama 4 hari ini merupakan pintu awal untuk terbangunnya solidaritas gerakan rakyat melawan industri ekstraktif, khususnya untuk wilayah Jawa Timur. “Aksi ini selain sebagai solidaritas untuk perjuangan warga Kendeng, juga sebagai bagian dari rangkaian pekerjaan rumah bagi seluruh elemen organisasi rakyat untuk kembali merebut kedaulatan dari tangan pemodal”. Ia menambahkan bahwa selama 3 hari ke depan, siapa saja dapat bergabung dalam aksi yang digagas oleh Jelaga tersebut, baik dalam aksi yang akan dilakukan di Taman Apsari, maupun yang di depan kantor Gubernur Jatim.

Jawa Timur dalam Krisis

Terkait dengan situasi krisis sosial-ekologis di Jawa Timur, Rere, Direktur Walhi Jatim mengatakan bahwa sepanjang tahun 2016, telah terjadi 127 kasus sosial-ekologis yang telah memberikan dampak yang cukup serius, baik terhadap perusakan lingkungan maupun pencaplokan wilayah kelola rakyat di wilayah Jatim.

Dalam catatan Walhi Jawa Timur tahun 2016, didapatkan beberapa informasi penting terkait krisis sosial-ekologis yang dipicu oleh massifnya industri ekstraktif. Yakni: Pertama, Di sektor migas, setidaknya terdapat 63 wilayah migas (31 wilayah kerja pertambangan (WKP) dengan status eksploitasi, dan 32 WKP dengan status eksplorasi). Sementara di sektor pertambangan mineral dan batubara, menunjukkan bahwa selama tahun 2012 hingga 2016, telah terjadi peningkatan luas lahan pertambangan dari 86.904 hektar menjadi 551.649 hektar. Ia menegaskan bahwa dengan data tersebut, jumlah luasan lahan untuk pertambangan di Jawa Timur meningkat hingga 535 persen hanya dalam waktu 4 tahun. “Situasi ini jelas memberikan gambaran bahwa Jawa Timur sedang dalam kondisi yang sangat krisis. Dan sekaligus menunjukkan kegagalan pengurus negara”, ungkapnya.

Baliho Aksi Hari 1 Jawa Timur Peduli Agraria

Cerita krisis ini menjadi semakin nyata, saat Buk Har, warga korban Lapindo, juga turut memberikan kesaksian dalam diskusi aksi hari pertama yang digagas oleh Jelaga ini. Ia bercerita bahwa perjuangan warga korban Lapindo yang kini telah memasuki hampir 11 tahun jelas menunjukkan bahwa hukum kerap tidak pernah berpihak pada rakyat kecil. Baginya, kejahatan korporasi yang dilakukan oleh Lapindo bukan hanya membuat warga korban Lapindo kehilangan tempat tinggalnya, namun juga kehilangan sejarah sosial yang tidak bisa digantikan dengan apapun. “Tidak ada lagi kisah-kisah dan cerita masa kecil yang bisa dibagi lagi ke anak-cucu”. Ungkapnya.

Dalam diskusi tersebut, ia juga mengingatkan kepada seluruh peserta aksi, agar semuanya tetap bersemangat melawan industri ekstraktif apapun, baik industri di bidang migas ataupun pertambangan mineral, agar kejadian serupa yang dialaminya, tidak terjadi di tempat-tempat lain. Di penghujung diskusi, ia memberikan testimoni dukungan kepada perjuangan ibu-ibu Kendeng dengan cukup bersemangat. “Kita sebagai kaum perempuan, adalah ibu pertiwi. Kita yang melahirkan generasi bangsa. Kita harus bersemangat untuk memperjuangkan ibu pertiwi” ucapnya.

Selain Buk Har dan warga korban Lapindo lainnya, dalam diskusi ini hadir juga rombongan warga pesisir Nambangan, Surabaya. Seperti yang diketahui, bahwa warga pesisir Nambangan Surabaya juga kelompok warga yang sedang berjuang dalam mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman penambangan pasir di kawasan tangkap mereka. Sejak tahun 2006, kawasan tangkap nelayan Nambangan telah dirusak beberapa kali oleh beberapa korporasi, salah satunya adalah PT Gora Gahana.

Aktivitas penambangan pasir ini terus meningkat guna menunjang pembangunan proyek reklamasi di Teluk Lamong Gresik, Jawa Timur, yang dilakukan oleh PT Pelindo. Walaupun kegiatan penambangan tersebut berhasil dihentikan oleh warga dalam 2 tahun belakangan ini dengan perjuangan yang cukup panjang, namun Syukron dkk tetap merasa khawatir. Karena hingga saat ini, ijin penambangan pasir yang dikantongi oleh pihak perusahaan belum dicabut. Sehingga ia dan warga Nambangan lainnya, merasa bahwa untuk kedepan penambangan akan kembali terulang.

Kegiatan penambangan ini, setidaknya menurut mereka telah menimbulkan beberapa dampak yang cukup seius. Yakni, Pertama, telah merusak kawasan terumbu karang pesisir Nambangan dan Surabaya sekitarnya, yang menyebabkan jumlah ikan dan biota laut lainnya semakin menurun. Kedua, telah mendorong peningkatan bencana banjir rob. Ketiga, meningkatnya pengeluaran (ongkos produksi) melaut, karena harus pergi melaut ke tempat yang lebih jauh, guna mendapatkan hasil tangkapan yang lebih baik.

Di penghujung presentasinya, ia menyatakan bahwa Presiden Jokowi harus menghentikan kegiatan penambangan dan rencana reklamasi di pesisir Surabaya, dan di tempat lainnya. Baginya hal tersebut bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh nelayan tradisional.

Menjelang magrib, aksi hari pertama koalisi Jelaga ditutup oleh panitia, diiringi dengan lagu darah juang, dan pembacaan pernyataan sikap, yang berbunyi: mendukung sepenuhnya perjuangan warga Kendeng dalam menolak masuknya industri semen, dan mendesak Jokowi selaku Presiden untuk meninjau ulang dan mencabut seluruh ijin pertambangan yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *