Berita Terkini

Industri Pariwisata di Tengah Kawasan Bentang Alam Karst

By  | 

Yogyakarta – Jumat 5 Oktober 2018, pengurus Rumah Belajar Rakyat (RBR) menyelenggarakan sebuah diskusi bertemakan “Industrialisasi di Tengah Kawasan Bentang Alam Karst” di warung Kopi Angkringan Wonosari, Yogyakarta. Diskusi ini menghadirkan 2 orang narasumber, yakni Nandra Eko Nugroho, dosen geologi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta dan Abdus Somad selaku jurnalis.

Nandra mengawali diskusi dengan memaparkan kajian yang berjudul “Assessment Kerentanan JJLS yang Melintasi Kawasan Karst di Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, DIY”. Ia menunjukkan bahwa pembangunan di kawasan karst sangat rentan, dan dapat menyebabkan banjir karena adanya pemapasan permukaan tanah untuk keperluan pembangunan.

Dampak lainnya juga bisa memicu runtuhnya batu gamping akibat beban yang diterima cukup berat dari bangunan di atasnya. Selain itu juga dapat menyebabkan gangguan pada aliran sungai bawah tanah karena menerima secara langsung curahan air dari atasnya sehingga dapat menyebabkan kebanjiran atau malah kekeringan.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Pusat Studi Geologi UPN, diketahui bahwa kawasan Desa Tepus masuk dalam Kawasan Bentang Alam Karst yang dilindungi oleh Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.

“Areanya masuk dalam kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional. Pembangunan harus memikirkan resiko bencana”, tutur Nandra.

Selanjutnya, diskusi dilanjutkan dengan hasil investigasi Somad yang memaparkan tentang Karst dan Industri di pesisir Selatan Gunungkidul.

“Kawasan Gunungsewu merupakan kawasan bentang alam karst yang dilindungi dalam Kepmen ESDM Nomor 3045/K/40/2014 seluas 1.100,17 Km dan Perda DIY No. 2 Tahun 2010 pasal 126”, tuturnya.

Di kawasan bentang alam karst ini tercatat ada 79 mata air. Dan menurut sebarannya di Kecamatan Ponjong ada 7 mata air, Kecamatan Semanu dan Paliyan ada 1 mata air, Kecamatan Playen ada 2 mata air, Kecamatan Purwosari ada 27 mata air, Kecamatan Panggang ada 12 mata air, Kecamatan Tanjungsari ada 5 mata air, Kecamatan Tepus ada 15 mata air dan Kecamatan Girisubo ada 12 mata air”, ungkap Somad.

Menurut Somad, saat ia melakukan investigasi, ia menemukan adanya rekomendasi dan pemberian izin kawasan karst untuk industri pariwisata skala besar. Dari hasil investigasinya menunjukkan ada beberapa perusahaan yang mendapat rekomendasi seperti PT. Pantai Baron seluas 28 hektar melalui surat rekomendasi Nomor 01/REK-KPRD/I/2015 yang dikeluarkan pada 12 Januari 2015. PT. Muncul Properti Grop seluas 12 hektar melalui surat rekomendasi Nomor 37/REK-BKPRD/V/2015 yang dikeluarkan pada 5 Mei 2015. PT. Gunung Samudera Tirtomas seluas 76 hektar yang tertulis dalam surat rekomendasi ruang Nomor 16/REK-BKPRD/III/2016 yang dikeluarkan pada 16 Maret 2016. Terakhir ada PT. Argenta Persada dan Inesya Resort di Pantai Mbuluk.

 “Data ini saya temukan tahun 2017, tidak tahu kalau sekarang”, ucap Somad.

Potensi Ancaman

Somad mengungkapkan, dengan data yang ia dapatkan, ia menduga ruang hidup masyarakat pesisir Gunung Kidul akan hilang, karena adanya proses privatisasi pantai dan kawasan pesisir oleh hotel atau resort; adanya resiko perubahan bentang alam karst; adanya resiko bencana alam yang mengancam; dan tidak adanya pengawasan saat izin pemanfaatan bentang alam karst karena dinas pemerintah terkait tidak terlalu mengetahui dampak pemanfaatan kawasan karst untuk pembangunan pariwisata dan pembangunan lainnya. Temuannya di lapangan menunjukkan kajian analisis dampak lingkungan dan resiko bencana juga diabaikan.

Di tengah potensi keterancaman dan kerawanan tersebut, menurut Somad, seharusnya Pemkab Gunungkidul lebih jeli dalam melihat persoalan investasi di kawasan bentang alam karst Gunungsewu. Dan tidak hanya melihat potensi pendapatan daerah yang dihasilkan dari industri pariwisata tetapi mengabaikan kelangsungan alam dan ekosistem di kawasan karst. Selama ini kawasan karst Gunungkidul kerap dianggap sebagai kawasan yang kering, tandus, dan tidak produktif. Padahal dalam faktanya, di dalamnya terdapat cadangan air yang cukup besar bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitarnya.

Langkah ke Depan

Merujuk pada Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 pasal 1 nomor (1) menyebutkan karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit. Sedangkan nomor (2) menjelaskan kawasan bentang alam karst adalah karst yang menunjukan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu.

Terkait pentingnya menjaga kawasan tersebut dari kerusakan, maka penyerbarluasan pengetahuan tentang fungsi kawasan karst harus tetap dilakukan terus menerus. Menurut Nanda, jika di kawasan karst ditemukan mata air, gua dan dan ponor namun belum disebutkan sebagai kawasan yang dilindungi, maka cara yang dapat ditempuh untuk menyelamatkannya adalah melakukan pendataan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, lalu diajukan ke Badan Geologi.

Kegelisahan serupa juga diungkapkan oleh beberapa peserta diskusi yang turut hadir, salah satunya Bowo. Ia mengungkapkan bagaimana cara mengubah mindset yang memandang kawasan karst hanya melihat batu. Padahal menurutnya ada mata rantai ekosistem yang hidup dan bergantung terhadap karst.

Terkait maraknya industri pariwisata di kawasan karst, peserta lain, Bintang, juga mengajukan pertanyaan kritis, apa yang menjadi pertimbangan pemerintah Gunungkidul menjatuhkan pilihan pada industri pariwisata? Sebagai orang yang pernah bergerak dalam industri pariwisata, Bintang menyebutkan bahwa industri pariwisata sangat rapuh karena bergantung pada kunjungan orang lain dan biro travel dari luar.

“Secara ekonomi tidak kuat karena bergantung pada pihak luar”, ucapnya.

Ia juga mengajukan pertanyaan tambahan, yang berbunyi: Kalau pilihannya jatuh pada industri pariwisata berbasis masyarakat, lalu seperti apa konsepnya? Apakah masyarakatnya hanya berpartisipasi saja? Atau masyarakatnya berhak atas wilayahnya?

Maksud pertanyaannya tersebut adalah karena banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat lokal kerap menjadi pekerja di resort atau hotel milik investor lain. Dan itupun terkadang digaji rendah. Selain itu juga seringkali masyarakat lokal tersingkir dari ruang hidupnya seiring berkembangnya industri pariwisata di kampung mereka, karena industri selalu membuka ruang pertarungan dan kompetisi terbuka untuk dapat terus mengakumulasi. Tak mengherankan jika selanjutnya akibat kompetisi tersebut, kekayaan dan keuntungan akan mengarah kepada sekelompok orang saja, yang dalam hal ini seringkali berasal dari luar kampung.

Kontributor: Heronimus Heron

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.