Berita

Jalin Simpul Persaudaraan, Perpanjang Nafas Perlawanan

By  | 

Selasa siang (20/9/2016), rombongan warga dari Gunung Kidul, Kulon Progo, Parangkusumo serta warga yang tinggal di sekitar sungai Code tampak mulai berdatangan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kedatangan mereka dalam rangka menghadiri diskusi dan pemutaran film yang bertema “Lemahmu Udu Duwekmu” yang bertempat di Ruang Teatrikal, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Acara ini diselenggarakan oleh forum Jogja Darurat Agraria, bekerja sama dengan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setelah acara dibuka, gedung dengan kapasitas kurang lebih 300 orang ini semakin dipadati para mahasiswa. Ruangan pun kian menghangat. Tak lama kemudian, pembawa acara memanggil warga dari organisasi Paku Bangsa sebagai moderator. Bapak Wignyo, selaku moderator, membuka forum dengan pernyataan yang sederhana dan mendasar. Ia mengingatkan keberadaan kita sebagai makhluk darat, tidak seperti burung yang bisa terbang. Sehingga ketika kita berurusan dan memiliki kedekatan dengan tanah itu sudah wajar. “Tanah tidak semata persoalan politis, namun sudah menjadi kodrat, karena kita hidup dengannya.” Ujarnya.

Forum diskusi ini menghadirkan lima pembicara, yakni empat perwakilan dari kelompok warga terdampak (WTT dan PPLP Kulon Progo, Parang Kusumo, Watu Kodok) dan seorang pegiat Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria, Paramita Iswari. Dengan bahasa yang lugas dan sederhana, tiap perwakilan warga menceritakan kisah perampasan tanah yang terjadi di tiap wilayah masing-masing hingga cara bertahan dan bersiasat.

Ibu Kawit. Seperti namanya, ia yang menjadi pembuka kisah, bercerita soal awal keterlibatannya dengan perjuangan kolektif yang digalang antar warga di Parangkusumo. Dimulai sejak tahun 2007 ketika melihat penggusuran secara langsung di wilayah tempat tinggalnya, Bu Kawit dan suami tidak tinggal diam. Kini ia menjadi salah satu pegiat yang aktif bersama beberapa warga lainnya. Di Parangkusumo, warga pertama kalinya digusur dengan Perda soal Prostitusi. Kini mereka kembali diancam digusur, dengan surat perintah pengosongan lahan yang dikeluarkan oleh Panitikismo karena dianggap menempati lahan Sultanaat Ground (SG) dan kawasan konservasi gumuk pasir. Sementara di Watu kodok, ancaman penggusuran datang dari investor yang telah memegang surat kekancingan, yang juga dikeluarkan oleh Panitikismo. Menurut pengakuan perwakilan warga, mereka disuruh pergi tanpa ganti rugi ataupun relokasi.

jda-3

Foto Kegiatan Diskusi “Lemahmu Udu Duwekmu”. Sumber: Dwi Rachmanto

Bapak Tukijo, petani sekaligus pegiat Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo yang pernah dikriminalisasi, dipenjara selama 3  tahun juga kemudian membuka kisahnya. “Kami tidak hanya menolak penggusuran di Kulon Progo, tetapi dimanapun.” pekiknya. Di Kulon Progo, menurutnya, warga telah berhasil mengembangkan teknologi pertanian yang berhasil mendayagunakan lahan pasir menjadi lahan pertanian, tanpa bantuan pemerintah. Sehingga jika ada rencana penggusuran terhadap mereka, menurutnya itu tidak masuk akal. Dari pembacaannya, warga dan tanah di Yogyakarta kian menjadi objek kekuasaan setelah Undang-Undang Keistimewaan No. 13 tahun 2012 (UUK) disahkan.

Hal serupa juga dikisahkan oleh Wiji, perwakilan warga Kulon Progo yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT), yang bertahan di tanahnya menghadang megaproyek pembangunan Bandara Internasional.

Sementara Paramita Iswari menyampaikan pembacaannya soal situasi pertanahan di Yogyakarta paska UUK disahkan. Pasal demi pasal diblejeti, terutama pasal 32, soal pertanahan, yang menyebutkan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum. Yang kemudian dipertanyakan ialah statusnya sebagai badan hukum privat atau publik, karena berimplikasi pada kewenangan yang dimiliki. Sebagai badan hukum privat, sesungguhnya Kasultanan tidak dapat mengatur hak miliknya sendiri. Di titik inilah terdapat ketidakjelasan hak atau disebutnya sebagai konflik norma. Ia berpendapat bahwa untuk menggugat UUK, harus menggunakan UUD yang lebih tinggi, bukan hanya UUPA. Dalam hal ini, ia menyebut pasal 33 ayat 3 UUD 45 dan UU no. 56 tahun 60, yang menyebutkan negara sebagai Badan Hukum Publik. Negara sebagai badan hukum publik yang berwenang mengatur soal penetapan hak milik tanah juga tidak mengenal Panitikismo. Pembacaan atas situasi pertanahan di Yogyakarta ini kemudian ditutupnya dengan pernyataan sekaligus ajakan. Ia menyatakan bahwa Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria bukanlah ahli hukum, yang dilakukan ialah pembacaan atau tafsir atas undang-undang. “Jika kita ingin bertanya lebih lanjut ke ahli hukum, mari sama-sama kita ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.” Ungkapnya.

Selepas pembacaan dari tiap perwakilan warga terdampak, tanggapan dari para hadirin dibuka. Antusiasme warga untuk membagi kisah dan pembacaannya cukup tinggi. Pembacaan hukum dan analisis masalah tak luput dari apa yang disampaikan. Ketika sampai pada strategi dan solusi, forum nampak berhati-hati untuk membuat kesimpulan. Kendati benang merah persoalan dari perampasan ruang hidup kian jelas, strategi untuk menempuh misi demi misi selalu menjadi soal yang harus diputuskan oleh tiap komunitas terdampak. Meski di sisi luasnya, dalam forum seperti ini contohnya, bisa dibaca sebagai upaya untuk menebalkan visi jangka panjang, mempertemukan tiap simpul warga terdampak dalam rangka memperpanjang nafas perlawanan.

Penulis: Lisitrata Lusandiana

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *