Berita

Kecaman WTT terhadap kekerasan aparat

By  | 

Kulon Progo – Sehari pasca penyerangan aparat kepolisian Kulon Progo terhadap warga Wahana Tri Tunggal (WTT) di Dusun Sidorejo, Desa Glagah, Kecamatan Temon, situasi di lapangan kembali tegang. Pasalnya, aksi penolakan WTT terhadap pengukuran tanah untuk rencana pembangunan bandara yang dilakukan oleh tim Appraisal kemarin (12/5) dituduh oleh Kapolres Kulon Progo, AKBP Nanang Djunaedi, bahwa yang melakukan aksi bukanlah sepenuhnya warga Glagah. Kapolres Kulon Progo juga menuding bahwa warga adalah penggarap lahan Pakualaman Ground (PAG).

Terkait dengan pernyataan tersebut, Mbah Muh, salah seorang warga, mengatakan “Tuduhan itu tidak benar. Kami semua adalah warga yang tinggal di Glagah, dan semuanya adalah anggota WTT. Itu hanya strategi pemerintah dan aparat kepolisian untuk membelokkan fakta. Kami adalah pemegang hak milik. Lagi pula PAG telah dihapuskan lewat terbitnya Peraturan Pemerintah DIY Nomor 3 Tahun 1984 dan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakukan Sepenuhnya UUPA di DIY Tegasnya.

Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa pengurus Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA). FKMA menyatakan bahwa PAG ataupun SG itu sudah tidak ada lagi dan sudah dihapus dengan terbitnya UUPA, Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984 dan Keppres Nomor 33 Tahun 1984 “Bangkitnya wacana SG/PAG dalam konteks keagrariaan di DIY merupakan penghianatan terhadap cita-cita luhur pendiri bangsa. Itu sama saja menghidupkan kembali sistem hukum kolonial. Dari dulu, Mataram tidak pernah punya tanah, karena dalam Perjanjian Gianti 1755, pasal 1, disebutkan bahwa tanah yang dikelola Mataram adalah tanah pinjaman dari VOC. Wacana SG/PAG yang menguat pasca lahirnya UUK ini sangat terkait erat dengan fenomena menguatnya oligarki dalam penguasaan sumber daya agraria di DIY oleh keluarga kerajaan. Ungkap salah seorang pengurus FKMA.

Selain membantah pernyataan yang telah dilontarkan oleh Kapolres Kulon Progo, WTT juga mengecam atas tindakan kekerasan aparat kepolisian dalam penanganan kasus penolakan rencana pembangunan bandara. Untuk waktu kedepan, WTT akan terus menggalang solidaritas dengan berbagai elemen rakyat di DIY, dan juga sembari menyiapkan beberapa langkah hukum untuk membatalkan rencana pembangunan bandara Kulon Progo.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.