Opini

Kemana arah Gerakan Agraria kita melangkah?

By  | 

Diskusi tentang gerakan agraria, saat ini dapat dijumpai dengan mudah di banyak tempat. Mulai dari pojok ruangan kelas universitas, kantor LSM, hotel kelas melati dan berbintang hingga kafe-kafe di tengah perkotaan yang diorganisasi oleh kelas menengah. Ataupun di tempat lain, seperti, pinggiran perkebunan, posko-posko perjuangan petani dan rumah-rumah warga yang mengalami konflik agraria secara langsung. Meledaknya jumlah diskusi tersebut, diyakini seiring dengan semakin meluasnya sirkuit kapital yang beroperasi lewat proyek-proyek korporasi raksasa ataupun dalam skala ukuran sedang di seluruh wilayah Nusantara. Sebut saja salah satunya adalah MP3EI, sebuah dokumen rencana proyek pembangunan Indonesia yang diteken pada tanggal 20 Mei 2011 lalu oleh SBY. Di dalam dokumen MP3EI tersebut, Pemerintah RI dengan sangat amat ambisius meyakini akan mampu meningkatkan pendapatan perkapita antara USD 14.250-15.500 USD dan selanjutnya menghantarkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025.

Sejak terbitnya MP3EI, wilayah Indonesia dibagi-bagi menjadi 6 gerbong produksi yang disesuaikan dengan potensi dan keunggulan masing-masing daerah-kawasan, baik lewat klaster industri ataupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dan 2 tahun setelahnya, tepat pada tahun 2013, dampak yang ditimbulkan akibat perluasan kapital lewat MP3EI ini memicu peningkatan konflik agraria secara massif dan semakin brutal. Setidaknya jika merujuk pada catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), disebutkan bahwa selama tahun 2013 telah terjadi 369 kasus konflik agraria dengan luasan mencapai 1.281.660,09 hektar. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya (2012), di mana juga terdapat 198 kasus konflik agraria.

Situasi kronis ini telah membawa lahirnya gelombang kebangkitan gerakan agraria abad 21 di Indonesia, yang peluangnya mulai muncul sejak tahun 1998, pasca kejatuhan Suharto. Begitu juga dengan studi agrarianya, menunjukkan kebangkitan yang serupa. Gelombang kebangkitan ini terus memicu semakin suburnya ruang-ruang diskusi bertemakan konflik agraria yang muncul di banyak tempat. Dalam perjalanan diskusi itu, banyak kelompok yang meyakini bahwa penyelesaian masalah agraria dapat ditempuh dengan beragam cara, yang dalam hal ini juga mencerminkan bagaimana latar belakang paradigma dari tiap-tiap kelompok tersebut. Diantaranya adalah dengan cara-cara prosedural-legal dan nonprosedural-ekstra legal. Prosedural-legal disini diartikan sebagai cara perjuangan lewat upaya hukum dengan regulasi yang ada ataupun mengajukan regulasi-regulasi baru yang diyakini dapat menjadi jalan keluar kebuntuan perampasan ruang hidup warga akar rumput. Sebaliknya ekstra legal adalah cara dan pola perjuangan yang lebih menekankan pada gerakan ekstra parlementer dengan berbagai gaya, seperti sabotase, menghambat produksi kapital di wilayah konflik, memperluas jaringan gerakan rumput, dsb.

Bagi para pejuang agaria yang memilih prosedural-legal biasanya akan menganggap perjuangan telah berakhir jika kasus perampasan yang terjadi telah diselesaikan, dalam artian tanah telah kembali kepada rakyat akar rumput. Persoalan bagaimana selanjutnya ketimpangan kepemilikan tanah yang terjadi di rakyat akar rumput serta dampak yang dihasilkan terhadap ruang hidup akibat pemilihan jenis tanaman yang merusak jarang sekali untuk dibicarakan. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu hal ini tidak bisa digeneralisir. Di dalam kelompok yang seperti ini, kesejahteraan biasanya juga hanya ditafsirkan dengan tingkat pendapatan ekonomi tinggi (uang), namun bagaimana ketimpangan kepemilikan yang menjadi ciri masyarakat kapitalistik dan berlakunya sistem kompetisi bebas sama sekali tidak pernah disasar dan diubah.

Kelompok ini juga dipenuhi oleh gerombolan-gerombolan yang berfaham developmentalis, kelompok yang mempercayai pembangunan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Pembangunan yang dimaksud disini adalah diskursus yang terkait erat dengan kepentingan kapitalisme di negara-negara dunia ketiga, yang jika dilacak ke belakang diskursus ini mulai disuburkan pasca perang dunia II. Walaupun demikian tidak sedikit kelompok lain yang juga sering menggunakan wacana radikal namun juga menempuh cara-cara perjuangan legal-prosedural. Menempuh sebagai taktik atau justru menganggapnya sebagai tujuan akhir, tentunya harus dijawab oleh para pelakunya.

Sementara bagi para pejuang agraria yang memilih nonprosedural-ekstra legal, cara-cara yang ditempuh justru sebaliknya. Mereka bukan hanya memilih menolak upaya hukum formal karena menempatkan hukum positiv (negara) sebagai jalan buntu namun juga menempatkan negara sebagai organisasi politik yang menjadi aktor utama penindasan secara struktural dan kultural terhadap warga komunitas akar rumput. Kelompok ini biasanya juga masih terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kelompok yang masih mengelola dan mengakui kepemilikan pribadi dan kelompok yang menganut sistem kepemilikan kolektif ataupun yang sedang akan mengubah kepada bentuk-bentuk perjuangan kepemilikan kolektif.

Diantara banyak cara pandang tersebut, ada baiknya jika kita melihat cara-cara kelompok lain yang tergolong lebih memilih jalur perjuangan nonprosedural-ekstra legal namun memiliki cara pandang yang lebih kritis. Mereka adalah para kelompok yang terus menerus mempertanyakan “apakah perjuangan agraria telah berakhir pada selesainya kasus perampasan yang terjadi?”. Kelompok ini menganggap perjuangan agraria mempunyai daftar pekerjaan panjang, yang tidak hanya sekedar mengurusi persoalan perampasan, namun juga menyasar pada persoalan-persoalan inti dimana akar penindasan dan kapitalisme sesungguhnya. Daftar pekerjaan tersebut adalah perombakan tata kelola kepemilikan tanah yang adil dan kolektif serta pemulihan dan tata kelola ruang hidup yang ekologis dan berkelanjutan. Bagi kelompok ini, kedua daftar pekerjaan ini adalah sebuah harga mati yang ditujukan untuk memperkecil kapitalisme pasar dan negara serta menuju pada sebuah praktik demokrasi langsung dan kehidupan alam yang lebih baik.

Lalu, pada bagian mana kita berada dalam gerakan agraria tersebut?

Oleh: M. Afandi, Relawan FKMA

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.