Setiap tanggal 24 September, rakyat Indonesia memperingati Hari Tani Nasional (HTN). Sejarah ini bermula saat Presiden Soekarno menetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA 1960). Gagasan besar dalam UUPA ini bertujuan agar tercapainya keadilan agraria. Namun di tahun 2019, peringatan HTN menjadi sangat penting karena di tengah kemelut revisi UU Pertanahan, dan pekatnya kabut asap di  Sumatera, dan Kalimantan.

Kemelut UU Pertanahan

Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) yang awalnya dibentuk untuk memperkuat substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria justru terlihat tergesa-gesa dan mengakomodir kepentingan investasi. Guru Besar IPB Hariadi Kartodiharjo yang terlibat dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNSDA)-KPK sebagaimana dikutif dari Kompas (15/09) menyebutkan dalam RUU Pertanahan terdapat pasal pemutihan tanah-tanah yang melebihi hak guna usaha (HGU). Dengan pasal ini, jutaan lahan sawit ilegal karena berada di wilayah hutan akan diputihkan.

Menurut Hariadi, kajian GNSDA-KPK tahun 2017 telah menemukan lokasi HGU yang tumpang tindih dengan izin pertambangan seluas 3,01 juta hektar (ha), dengan izin hutan tanam seluas 534.000 ha, dengan izin hutan alam seluas 349.000 ha, serta area lindung seluas 801.000 ha.

Maka tidak mengherankan para akademisi, masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menolak RUU Pertanahan. Menurut KPA sebagaimana dikutif dari ICEL (17/09), draf RUU Pertanahan kontra produktif dengan semangat reforma agraria dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang baik. Warga perkotaan juga terancam dengan RUU Pertanahan karena ada klausul yang menyebutkan jika hak atas tanah suatu wilayah bertentangan dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) suatu daerah maka hak atas tanah itu menyesuaikan dengan RTRW tersebut. Artinya jika RTRW suatu wilayah dirubah menjadi kawasan industri atau ekonomi khusus maka warga disekitar wilayah tersebut akan tergusur.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana sebagaimana dikutif dari Antara (10/09) menyebutkan RUU Pertanahan yang lagi dibahas DPR merampas hak akses informasi masyarakat. Baginya RUU ini bertentangan dengan pasal 28 F UUD 1945 yang mengatur jaminan terhadap setiap orang untuk mendapatkan informasi. RUU Pertanahan memuat rumusan pengecualian informasi terhadap daftar nama pemilik hak atas tanah.

Pekatnya Kabut Asap

Selain itu, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Pada Jumat, 19 September 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan luas lahan terbakar di Provinsi Riau mencapai 49.266 hektar, Kalimantan Tengah mencapai 44.769 hektar, Kalimantan Barat mencapai 25.900 hektar, dan Kalimantan Selatan mencapai 19.490 hektar. Sementara Sumatera Selatan mencapai 11.826 hektar dan Jambi mencapai 11.022 hektar.

Di tengah pekatnya kabut asap muncul pernyataan dari Menkopolhukam Wiranto (13/09) yang menyebutkan kebakaran hutan terjadi karena peladang membuka lahan dengan cara dibakar. Pernyataan tersebut sontak mendapat kecaman dari Persatuan Peladang Kalimantan Barat. Yohanes Mijar Usman selaku Ketua Persatuan Peladang Kalimantan Barat sebagaimana dikutif dari Ruai.TV (14/09) menyebutkan “Seluruh masyarakat peladang tidak terima dengan pernyataan Wiranto karena pernyataan tersebut menghina, seolah peladang merusak. Mereka (pemerintah) tidak melihat lebih jauh hal lain yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang menghasilkan petaka asap. Jangan mengkambinghitamkan peladang”.

Sangat wajar kalau peladang marah dengan pernyataan Wiranto. Masyarakat peladang sendiri memiliki kebijaksanaan hidup. Saat membuat ladang ada serangkaian proses yang dilakukan, mulai dari pemilihan lokasi, pembersihan lahan dan pembakaran. Saat membakar ladang pun masyarakat membuat sekat melingkar dan melihat arah angin yang sedang bertiup. Jika angin datang dari barat ke timur maka membakar ladangnya dari arah timur ke barat. Membakarnya pun melawan arah angin agar api tidak membesar dan dengan cepat dipadamkan. Warga yang membakar ladang tidak akan kembali ke rumah sampai api benar-benar padam. Kalau api sampai merambah ke luar ladang dan mengenai tanah milik orang lain maka pemilik ladang tersebut akan didenda adat.

Kalau kita melihat orang berladang, kita sedang memandang masyarakat memadukan aspek budaya, sosial, ekonomi, hukum adat dan spiritualitas masyarakat dengan tanah tempatnya hidup serta mendapat makanan. Maka tuduhan Wiranto adalah tuduhan yang sangat tendensius, dan menunjukkan kemalasan berpikir serta tidak pernah mendengar masukan masyarakat.

Pemerintah Joko Widodo divonis melawan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada Jumat (19/7/2019). Selaku tergugat 1 Presiden Jokowi diputuskan untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Kepala BNPB Doni Monardo, di acara ILC di tvOne (17/09), menyebutkan “Kita tidak bisa mengatakan yang membakar korporasi tetapi lahan yang pernah terbakar itu berubah menjadi miliknya lahan korporasi”. Kepolisian dikutip dari Kompas (20/09) juga telah menetapkan lima perusahaan sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan, yaitu PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) di Riau, PT. Bumi Hijau Lestari (BHL) di Sumatera Selatan, PT. Palmindo Gemilang di Kalimantan Tengah, PT. Surya Agro Palma (SAP) di Kalimantan Barat, dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha (SISU) di Kalimantan Barat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagaimana dikutif dari Kompas (21/09) mengklaim sudah menyegel 52 bidang lahan di Kalimantan dan Sumatera sepanjang tahun 2019 berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Lahan yang disegel seluas lebih dari 9.000 hektar yang tersebar di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah.

Tentu langkah pemerintah masih tetap ditunggu agar keadilan lingkungan dapat dirasakan masyarakat. Apalagi negara seringkali tidak tegas kepada korporasi yang jelas-jelas melanggar suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jangan sampai akhir cerita dari kabut asap ialah masyarakat kehilangan pilihannya untuk bertahan hidup selain menjadi buruh di perkebunan dan perusahaan.

Warga Menjadi Korban

Munculnya pasal-pasal yang mengakomodir kepentingan investasi di RUU Pertanahan dan tuduhan masyarakat peladang sebagai penyebab kebakaran hutan menunjukkan lemahnya daya nalar dan moralitas pengurus publik (pemerintah) kita. Alih-alih membela kepentingan publik sekelompok orang malah melancarkan agenda agar kepentingannya diakomodir di dalam regulasi. Jika RUU Pertanahan tidak dikawal, maka bisa dipastikan setiap warga negara terancam menjadi korban penggusuran.

Begitu pula dikasus pekatnya kabut asap. Sudah ada korban jiwa yang menjadi korban dari pembakaran hutan dan lahan. Mau sampai kapan rakyat dijadikan korban dari sebuah kebijakan korporasi maupun negara? Jika salah satu mandat dari Indonesia merdeka ialah mensejahterakan kehidupan bangsa, lalu bagaimana nasib rakyat dihadapan peraturan yang pemerintah dan DPR terbitkan? Semoga spirit dari Hari Tani Nasional (HTN) tentang keadilan agraria bukan hanya jargon pemanis kepentingan politik semata. Selamat Hari Tani Nasional.

 

Penulis: Heronimus Heron

Peneliti MINDSET Institute

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.