Berita

Kepala Desa Sumberanyar Datangi Lokasi Tambang Yang Diduga Ilegal

By  | 

Pasuruan 15/03. Dipimpin oleh Kepala Desa, sekitar 15 orang yang terdiri dari Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan sidak penambangan pasir dan batu (sirtu) yang disinyalir ilegal di Dusun Gunung Bukor, Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan (14/3).

Kedatangan Pemerintah Desa itu disambut oleh para penjaga yang berada di pos pengamanan tambang yang terdiri dari beberapa TNI AL, orang perusahaan dan juga warga sipil yang ditugaskan menjaga area pertambangan.

Kades Sumberanyar, Purwo Eko ingin mengetahui bagaimana tambang beroperasi di desanya, “Kita ingin tahu, uang yang masuk dari penjualan tanah ini kemana?, siapa yang menambang? kok tidak ada penjelasan apa-apa ke pemerintahan desa,”. Sayangnya, hal-hal yang dipertanyakan perangkat desa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Penjaga tambang mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan instruksi pimpinan Lantamal V di Surabaya, “Kami hanya menjalankan tugas untuk menjaga area ini. Untuk segala bentuk pertanyaan saudara, akan kami sampaikan ke atasan kami. Karena ini adalah hajatnya Lantamal (TNI AL),” Tutur Sofyan, salah satu penjaga dari unsur prajurit TNI AL.

Informasi yang didapat Kepala Desa memang simpang siur. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pihak penambang adalah PT. Winona yang diduga menyetok tanah (sirtu) untuk pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo. “Untuk keterangan yang Pak Kades minta, saya tidak bisa berkata banyak. Takut salah. Biasanya, setiap hari hanya 5-8 Truck itu yang dikirim”, terangnya.

Dilansir dari www.jawapos.com (29/12/17), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa tambang tersebut statusnya ilegal. “Tambang itu tak mempunyai izin, itu jelas disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan melalui media koran akhir bulan lalu,” terang Eko Suryono, salah satu warga Sumberanyar. Anehnya, meski Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menyatakan ilegal, tidak ada tindakan apapun yang dilakukan Pemkab Pasuruan.

Purwo Eko menilai bahwa penambangan memang tidak dilakukan dengan prosedur dan aturan yang ada, sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). “Dulu, sekitar bulan Oktober 2017, sempat ada sosialisasi di pendopo ketika saya tidak sedang menjabat kades. Saat itu, saya diganti sementara oleh Bpk Singgih sebagai pejabat sementara. Warga saat itu menolak dengan keras dan tidak setuju”, tandasnya.

Pemerintah Desa Sumberanyar berharap agar keberadaan tambang untuk segera ditertibkan oleh pemerintah karena dinilai merugikan warga sekitar, “Banyak warga yang mengadu kepada saya untuk segera menutup tambang, karena tanah yang ditambang itu adalah tanah yang ditanami warga untuk menyambung hidup,” kata Purwo Eko. (Ek//In//Ug)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.