Berita

Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak Jokowi Menarik Kembali DIM RUU Minerba

By  | 

Kamis (1/8/2019), 57 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (KMS-RUU Minerba) menyampaikan surat terbuka kepada presiden Jokowi.

Surat terbuka tersebut mendesak Jokowi agar dapat menarik kembali Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba yang sebelumnya sudah dibahas dalam Rapat Kerja Komisi 7. KMS-RUU Minerba melihat terdapat beberapa aspek penting untuk dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan penatakelolaan dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut KMS-RUU Minerba pertimbangan penting yang sangat perlu untuk diperhatikan, antara lain:

Pertama, masih banyak pasal-pasal dalam draft RUU Minerba maupun DIM Pemerintah yang “bermasalah” karena tidak mencerminkan kedaulatan negara dan tata kelola yang baik sebagaimana mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Poin ini termasuk hilangnya pasal yang membatasi luas lahan maksimal yang dapat diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi (Pasal 62 UU Minerba No.4/2009), dan lemahnya perlindungan atas hak-hak dan keselamatan warga serta aspek sosial ekonomi lainnya.

Serta berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang dianggap menghalang-halangi kegiatan pertambangan.

Kedua, waktu yang sangat singkat (kurang lebih satu bulan) sangatlah dipaksakan untuk membahas RUU yang secara substansial sangat strategis. KMS-RUU Minerba menegaskan diperlukan pembahasan secara komperehensif dan melibatkan berbagai sektor terkait seperti lingkungan hidup, tata ruang dan lahan, keuangan, perekonomian, kelautan dan pesisir, BUMN, serta sektor-sektor strategis lainnya.

Ketiga, pembahasan draft RUU Minerba seharusnya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Poin ini menegaskan seharusnya tidak hanya bilateral antara Komisi VII dengan pemerintah saja. Namun, juga membuka konsultasi publik dengan pemangku kepentingan yang lain, seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, pelaku usaha maupun masyarakat terdampak di sekitar wilayah pertambangan.

Sebagaimana diketahui, wacana percepatan penyelesaian RUU Minerba sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPR RI Periode 2014-2019, menguat pasca hasil Rapat Kerja Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Menteri Perindustrian (Menperin), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) pada Kamis, 18 Juli 2019.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.