Berita

Komnas HAM Minta Pembangunan NYIA Dihentikan Sementara, Jokowi Perlu Evaluasi

By  | 

Kulonprogo (19/12) Kedatangan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ke lokasi pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Kulonprogo, bertujuan untuk menelusuri dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan BUMN terkait, dalam hal ini PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai pemrakarsa proyek.

Choirul Anam saat memberikan keterangan pasca bertemu dengan warga, mengungkapkan bahwa selalu ada indikasi pelanggaran HAM dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Ia juga menyatakan bahwa kejadian tanggal 5 Desember 2017 yang berujung penangkapan 15 relawan yang bersolidaritas sekaligus kekerasan fisik terhadap warga, tidak boleh terjadi lagi.

Menurutnya, negara dan PT. Angkasa Pura I (Persero) tidak boleh mengatasnamakan tenggat waktu membangun untuk memaksa warga menyerahkan tanah dan bangunan. Pilihan warga yang menolak menjual harus dihormati. Sedangkan pembangunan yang menimbulkan konflik struktural maupun horizontal, akan berujung pada buruknya reputasi pemerintah dalam membangun atau memberikan izin pembangunan.

“Kalau sejak awal sudah merampas hak orang lain, menimbulkan ketidakamanan orang lain, pesan pertamanya dalam pembangunan ini ada sesuatu yang salah. Salah proses awalnya, salah dalam bidang desain pembangunannya, salah dalam tata kelola pembangunannya,” jelas Choirul.

Kabar terbaru yang diterima selamatkanbumi.com dari warga adalah kemunculan individu maupun kelompok yang menemui warga penolak untuk meminta mereka melepaskan hak atas tanah masing-masing. Keinginan ini kerap diutarakan dengan ungkapan-ungkapan yang mengangkat sentimen tempatan dan pengorbanan demi kemajuan daerah. Ujaran pihak-pihak yang tidak secara formal tercatat sebagai pihak pembangun bandara ini juga kemudian membidik kehadiran jaringan solidaritas yang didefinisikan sebagai pihak luar, sehingga dianggap tak berhak mendukung warga penolak.

“Ada pesan via sms dan WA yang intinya meminta saya melepaskan tanah dan supaya saya mengajak warga-warga lain,” tutur Sofyan, petani yang juga dikenal di lingkungannya sebagai pengelola Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) sebelum rencana pembangunan bandara.

Siang hari sebelum kedatangan Choirul Anam, terjadi upaya pemukulan terhadap salah satu relawan yang bersolidaritas. Kejadian tersebut berlangsung beberapa saat setelah perwakilan PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Pemerintah Daerah Kulonprogo menyelenggarakan jumpa pers di kantor PT. Pembangunan Perumahan (PP). Upaya pemukulan dilakukan oleh salah seorang warga yang diperkerjakan untuk membongkar rumah dan membersihkan lahan.

Menurut Choirul, potensi konflik horizontal seperti yang berlangsung belakangan ini di lokasi rencana pembangunan bandara termasuk tanggung jawab semua pihak, khususnya BUMN terkait sebagai pelaksana proyek.

“Kekerasan horizontal harus dicegah. AP I bertanggungjawab mencegahnya, apalagi orang didorong untuk konflik horizontal,” lanjut Choirul yang berlatar profesi advokat.

Ia meminta kepada jajaran pemerintah kabinet kerja dan PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk menghentikan terlebih dahulu proses pembangunan sampai ada titik temu dengan warga penolak.

“Spesifik di Kulonprogo, hentikan prosesnya dulu, tidak boleh ada kekerasan apa-apa sampai ada titik temu antara AP, negara, dan masyarakat pemilik hak di sini,” ucap Choirul tegas.

Regulasi Konsinyasi Harus Dievaluasi

Pembangunan bandara NYIA yang ditargetkan beroperasi awal 2019 berpijak pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Petunjuk teknis termutakhir untuk pelaksanaan pembangunan adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY. Sedangkan untuk mekanisme pembebasan tanah, dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 yang kemudian menjadi rujukan proses konsinyasi, atau penitipan uang di pengadilan untuk memfasilitasi praktik pelepasan hak.

Bagi Choirul sistematika regulasi tersebut mengandung banyak kritik, seperti pada proses konsinyasi yang tidak memberikan ruang penolakan bagi warga. Praktik penitipan uang ganti rugi melalui lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Wates, menjadi tidak wajar karena hampir seluruh pemegang hak atas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan bisa ditemui dan dilibatkan dalam musyawarah selain semata-mata untuk penentuan nilai ganti rugi.

Choirul memaparkan bahwa musyawarah kebutuhan tanah untuk pembangunan tidak hanya berkaitan dengan nilai ganti rugi, bahkan semestinya memberikan ruang bagi warga untuk bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait sebelum penetapan lokasi.

“Banyak kritik dalam praktik konsinyasi. Soal hak milik tidak bisa hanya kelar di angka, minta berapa, minta berapa? Ini jauh lebih besar dari hak milik, ini soal kehidupan sosial masyarakat. Makanya bagi kami secara umum, pembangunan infrastruktur harus tetap menghargai HAM,” katanya.

Choirul menegaskan kembali jika terus memaksakan diri untuk tetap membangun dengan target selesai awal 2019, namun luput memperhatikan hak hidup warga dalam kesatuan lingkungannya, maka pembangunan menjadi tak berguna.

“Percuma memaksakan diri. Misalkan ada target 2019 tapi menutup mata problem kemanusiaan, nggak ada gunanya. Bandara ini akan tercatat sebagai bandara yang tidak menghormati HAM,” lanjut Choirul.

Untuk itu ia meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi sistematika regulasi tersebut, sebab peristiwa yang terjadi di Kulonprogo akan dialami hampir seluruh warga Indonesia yang terdampak pembangunan infrastruktur atas nama kepentingan umum.

“Kasus (seperti-red) di Kulonprogo ini tidak hanya terjadi di sini, tempat lain juga mengalaminya. Sehingga penting bagi Jokowi untuk segera mengevaluasi regulasinya,” tutup Choirul.

1 Comment

  1. Barass

    Kamis Desember 21st, 2017 at 10:48

    Maaf tidak bermaksud menumpangi masalah . Keterangan Komnasham sudah jelas tentang apa yg terjadi di Jepara terkait proyek PLTU Tanjung Jati-GI Sayung . Apakah Pemda Jepara tdk tersentuh ? Trmksh

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.