Berita

Komnas HAM Pantau Proses Pembangunan Bandara NYIA, Bupati: Melanggar HAM yang Mana?

By  | 

Yogyakarta (26/03) – Setiap hendak pergi ke ladang, ia mendengar dentuman keras hingga menggetarkan bumi. Setiap malam ia selalu merasakannya. Penasaran dengan suara itu, ia memutuskan untuk keluar melihat apa yang terjadi di sekitar rumahnya. Ia kaget, alat berat dengan tinggi 10 meter berwarna putih sedang beraktivitas meratakan tanah. Jumlahnya tidak satu, ia melihat ada lima alat berat jenis crane di wilayah pesisir pantai selatan.

Ia menyadari, lokasi yang menjadi rumah dan ruang hidupnya akan hilang. Pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) akan meratakan lahannya. Ia menegok ke sebelah selatan, tepatnya dekat ladang yang digarapnya. Saat itu (11/03) masih tumbuh sayuran. Melihat geliat alat berat ia khawatir ladang dan tanamannya rusak, karena getaran yang begitu keras seringkali melemparkan debu-debu pasir hingga menutupi tanaman-tanaman di ladangnya.

Muhdi (60) sehari-hari bekerja sebagai petani. Rumahnya berada tepat di perbatasan tapak pembangunan bandara. Namun, ladangnya berada di dalam pagar bandara. Keduanya terpisah pagar yang memanjang, mengelilingi area yang akan dijadikan bandara. Tanah yang ia tempati kabarnya sudah menjadi milik Angkasa Pura I. Muhdi menampik kabar tersebut, sebab dirinya tidak pernah menyerahkan Sertifikat Hak Milik kepada Angkasa Pura I. Ia juga tidak pernah mengikuti proses pengadaan lahan untuk bandara, sejak sosialisasi hingga munculnya help desk sebagai ruang memproses jual beli tanah untuk warga penolak bandara. Sejak awal Muhdi memang menolak pembangunan bandara, dan sikapnya tak tergoyahkan.

Baginya penolakan terhadap bandara bukan karena nilai uang yang janjikan Angkasa Pura I cukup besar. Muhdi menyatakan penolakan dilakukan karena tanah tersebut adalah warisan turun temurun yang wajib ia jaga untuk keturunannya.

Muhdi akan kesulitan bekerja di ladang. Lokasi ladang yang sudah dipagari, ditambah pengalihan dan penutupan jalan di lokasi pembangunan bandara membuatnya harus mengitari pinggiran Jalan Daendels, yang selama ini dimanfaatkan sebagai jalur pendukung ekonomi warga Kecamatan Temon dan sekitarnya. Akses yang tersisa adalah jalan tanah sempit yang penuh rintangan karena pelaksana proyek NYIA juga menggali jalan di depan rumah-rumah warga. Tak hanya itu, mereka juga seringkali meninggalkan puing-puing bekas rumah warga di tengah jalur-jalur ke lahan tersebut.

Masih ada 86 Kepala Keluarga atau 300 jiwa yang berkehidupan di dalam area seluas 637 Hektar. Hari ini, mereka semakin diisolasi dan dikungkung proyek NYIA. Setelah pencabutan listrik dan konsinyasi yang dinilai sebagai maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Yogyakarta, kali ini Angkasa Pura I menutup akses yang selama ini menjadi denyut kehidupan warga petani. Muhdi berkisah, selama ini Jalan Daendels merupakan jalan utama untuk mengantarkan hasil panennya kepada pembeli yang berada di luar pagar.

“Susah jelas to, mau ke timur, timur ke barat gak punya jalan,” tutur Muhdi sembari menyulut rokok kretek lintingan.

Ia mengungkapkan tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan Angkasa Pura I maupun Pemerintah Kabupaten. Informasi penutupan jalan mulai tanggal 26 Maret 2018 ia dapatkan dari warga masyarakat di daerah Sindutan, itupun hanya disampaikan melalui pengeras suara masjid yang berada di dekat rumahnya.

“Gak ada sosialisasi sama sekali, cuma numpang pakai pengeras suara di masjid, kalau akan ada pemortalan,” katanya disusul tawa getir.

Tidak hanya Muhdi yang merasakan kesulitan, Sutrisno warga Sidorejo yang sehari-hari mencari nafkah melalui Jalan Daendels, ikut kena dampak. Ia mengungkapkan tidak hanya dirinya dan warga penolak bandara yang akan terdampak atas pemortalan ini. Warga di luar pagar yang sehari-hari memanfaatkan Jalan Daendels juga turut dirugikan.

“Rencana pemortalan akan merugikan masyarakat, kegiatan akan lumpuh, terutama karena anak-anak kami berangkat dan pulang sekolah melalui Jalan Daendels,” ujar Sutrisno.

Agus Widodo, petani dari desa Palihan juga mengeluhkan hal yang sama. Proses penutupan jalan akan berdampak besar pada anak-anak mereka yang bersekolah di luar pagar. Ia sangat terganggu dengan tindakan Angkasa Pura I menutup jalan, menurutnya ini tindakan yang tidak berperasaan.

“Ada anak-anak kami sekolah. Rumahnya ada di dalam pagar, namun bersekolah di luar pagar, itu ada rasa iba atau gak?” tanya Agus.

Mendengar keresahan warga, selamatkanbumi.com mencoba mengkonfirmasi kegiatan pengalihan jalan dan pemortalan yang dilakukan Angkasa Pura I kepada Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo.

Menurut Hasto, pemortalan dilakukan untuk mempercepat pekerjaan tahapan bandara. Hasto menjelaskan bahwa pengalihan arus lalu lintas diperlukan untuk persiapan mengurug jalan.

“Ini akan diurug, masak diurug kok gak dikasih tanda jalan ini ditutup. Kan berbahaya juga kalau ada alat-alat berat, masalahnya kan di situ,” ujar Hasto saat dikonfirmasi melalui telepon.

Saat kami tanya, bagaimana dengan warga yang masih menolak pembangunan bandara yang rumahnya berada dalam pagar proyek NYIA, Hasto mengungkapkan bahwa pihak pemerintah akan terus melakukan pendekatan persuasif kepada warga. Berbeda dengan kenyataan yang kami temui di lapangan, Hasto menyebutkan masih ada 32 Kepala Keluarga yang menolak NYIA. Pendekatan persuasif terhadap warga penolak akan dilakukan satu persatu.

“Kalau (mengenai -red) tugas saya sebagai Pemda, saya akan melakukan pendekatan persuasif. Sekarang masih ada 32 KK,” kata Hasto.

Hasto menambahkan bahwa konsinyasi yang berakhir pada tanggal 19 Maret 2018 menjadi tanda bahwa seluruh tanah yang ada di lokasi IPL menjadi kewenangan AP I sepenuhnya. Baginya AP I berhak untuk melakukan penutupan jalan, sebab tanah sudah menjadi milik AP I secara hukum.

“Dengan diportal jalan raya sebagai bagian dari IPL, sudah beralih dari Gubernur ke Angkasa Pura 1, ya sudah kan ditutup tidak untuk jalan lagi, lha bagaimana?” Hasto bertanya balik.

Proses pemortalan yang dilakukan Angkasa Pura I untuk mengisolasi warga menuai kritik, hal tersebut berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia, sebab di dalam pagar masih ada kehidupan. Warga penolak proyek NYIA seluruhnya menggantungkan nafkah dari mata pencaharian di lahan yang secara hukum masih menjadi hak milik.

Guntur selaku anggota Pusat Studi Hukum dan HAM UII (PUSHAM UII) mengatakan tindakan Angkasa Pura I sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Baginya tindakan hal tersebut merupakan bagian dari menutup akses ruang publik.

“Tujuannya membatasi akses warga. Ini bagian dari arogansi Angkasa Pura, sebagai bagian cara membatasi akses warga,” kata Guntur.

Menurutnya, menghalangi jalur ekonomi yang berdampak pada kerugian sosial merupakan pelanggaran hak ekonomi sosial, ”Ini konteks hak ekosob terganggu dengan adanya pemortalan, seolah-olah (warga -red) sudah disikat saja,” terang Guntur.

Sedangkan Amir Al-Rahab sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang ditunjuk untuk mendampingi isu pembangunan bandara NYIA, menyatakan bahwa konflik yang muncul dari pemortalan harus dicegah agar tidak terjadi pelanggaran HAM.

“Kalau saran saya Angkasa Pura I perlu menjalin komunikasi dengan warga, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Amir.

Sarannya tidak berarti Komnas HAM hanya menghimbau. Amir menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan atas apa yang terjadi di Kulon Progo, “Komnas HAM memantau perkembangannnya. AP sudah saya kasi tahu, kita akan pantau!” tegas Amir.

Hasto berkilah tidak ada yang melanggar HAM dari proses pemortalan, menurutnya, jalan yang di portal masuk zona IPL. Tanahnya milik Angkasa Pura I menurutnya kewenangannya di Angkasa Pura I.

“Kalau melanggar HAM yang mana? Karena jalan ini memang bagian dari IPL, masuk dalam IPL. Semua sudah tahu. Tanahnya sudah beralih ke Angkasa Pura.” seru Hasto.

Di depan mata Muhdi, Sutrisno, Agus, dan warga lain yang terdampak pembangunan NYIA, penutupan akses jalan adalah tindakan yang tujuannya memutus kehidupan mereka dengan kehidupan di luar pagar proyek. Belum tuntas perjuangan mereka karena tanah dan ruang hidupnya dirampas, kini ekonomi mereka yang berikutnya akan dilemahkan. Meski demikian, percepatan pembangunan yang disusul dengan penutupan jalan, tak membuat mereka gentar menghadapi Angkasa Pura I. Mereka tetap giat menanam di medan yang sulit bagi petani manapun.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *