Berita

Komnas Perempuan Memantau Pembangunan Bandara NYIA

By  | 

Yogyakarta (30/12)- Menjelang tengah hari Ibu-ibu yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP) mulai berdatangan ke salah satu rumah warga yang terletak di dusun Sidorejo. Mereka berpakaian rapi layaknya akan menghadiri kenduri. Sekitar pukul 12.31 WIB mobil SUV hitam dari arah timur mendekati tempat berkumpul warga. Terlihat Sri Nurherwati selaku Komisioner Komisi Nasional Perempuan turun dari mobil bersama Damairia Pakpahan dari Yayasan Perlindungan Insani.

Kehadiran mereka untuk bertemu dan tatap muka dengan ibu-ibu yang menolak pembangunan bandara NYIA. Mereka tampak ramah menyambut kedatangan tamu-tamunya. Wajah ceria terpancar dari wajah Sri. Setelah sesi dibuka, Ia menyampaikan tujuan kedatangannya, yakni untuk mendengar langsung keluhan warga yang diduga mendapat perlakukan tindakan kekerasan dari pemerintah dan aparat kepolisian, sejak PT. Angkasa Pura I (Persero) melakukan pengosongan lahan.

Baginya perempuan harus dilindungi dari kekerasan yang menyertai pembangunan infrastruktur yang menjadi proyek negara, khususnya proyek skala nasional dan dianggap proyek strategis.

“Komnas Perempuan bisa merekomendasikan pemerintahan maupun pelaksana proyek, tidak menjalankan pekerjaan masing-masing dengan membiarkan terjadinya kekerasan,” tutur Sri Nurherwati yang menjabat Kepala Sub Bidang Pemantauan Komnas Perempuan.

Dasar tersebut menurut Sri adalah Konvensi bernama CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), atau perjanjian internasional yang bertujuan menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melalui mandat langsung pada pemerintah negara-negara termasuk Republik Indonesia. Situasi yang dipelajari Sri siang itu di Temon menunjukkan sebaliknya, sehingga Sri menekankan bahwa untuk pembangunan berskala internasional seperti Bandara Internasional Baru Yogyakarta (NYIA), tuntutan melaksanakan mandat tersebut sangat besar. Perempuan harus dimintai pendapatnya tentang pembangunan, suaranya harus didengarkan, dan diberi peran langsung dalam keputusan agar perencanaan pembangunan berlangsung harmonis.

“Perempuan harus diajak bicara untuk keputusan-keputusan terkait pembangunan. CEDAW memberikan mandat setiap pembangunan memperhatikan perempuan,” katanya.

Ia mewakili Komnas Perempuan menyoroti aspek kekerasan berbasis gender yang terjadi di lokasi rencana bandara NYIA. Komnas Perempuan berupaya mencengah pemerintah melakukan kekerasan terhadap perempuan.

“Komnas Perempuan akan mencegah pemerintah melakukan kekerasan,” tutur Sri setelah berdialog dengan para Ibu.

Penolakan Bandara dan Kekerasan Perempuan

Wagirah, salah seorang perempuan penolak bandara angkat bicara tentang pengalamannya hidup di lokasi bandara NYIA. Ia mengalami kekerasan aparat Kepolisian pada 27 November 2017 di depan rumahnya. Kekerasan terjadi saat Wagirah bertahan menghalangi petugas PLN dan PT. Angkasa Pura I (Persero) yang memaksa mencopot meteran listrik serta menempel stiker pengumuman pengosongan lahan tanggal 4 Desember 2017.

Saat itu, Wagirah terus menghalangi rombongan yang datang. Wagirah dihardik dan dituduh melanggar hukum, sampai akhirnya ia dipiting dan dilempar oleh empat aparat Kepolisian di depan rumahnya sendiri.

“Saya dipenthel lalu dilempar empat polisi (yang -red) pegang kaki sama tangan saya,” tuturnya kepada Sri Nurherwati.

Tak lama, Wagirah merasa sesak napas seraya berpikir sudah tak ada yang bisa diharapkan. Ia tetap pada pendiriannya namun pasrah pada nasib yang telah dan akan menimpa dirinya. Ia hanya terdiam menahan amarah dan kesedihan menyaksikan alat berat menggilas pepohonan dan tanaman di pekarangan rumahnya. Seketika lingkungan rumahnya menjadi gersang, tak lagi rimbun sebagaimana semula.

“Rasanya sesak napas, backhoe di kanan kiri rumah saya menghancurkan tanaman” ucapnya lirih.

Wagirah dan perempuan penyintas yang hadir siang itu telah yakin bahwa negara bertindak tidak adil dan sewenang-wenang. Pilihan untuk menolak telah sejak awal menyebabkan pembedaan pelayanan dari perangkat desa dan merusak hubungan sosial yang terjalin puluhan tahun.

“Waktu sosialisasi pertama kali di Balai Desa, kami diberi kertas, bisa menulis menerima atau menolak bandara. Kami menolak” tutur Rochaningsih.

Setelah pencopotan aliran listrik di lima desa terdampak, kehidupan warga bergantung penuh pada penerangan seadanya. Para Ibu mengungkapkan jika anak-anak mereka harus belajar dalam suasana remang-remang, dengan lilin atau lampu teplok karena kejadian pemutusan listrik berlangsung persis di masa ujian semester sekolah menengah.

Pertemuan ditutup dengan kunjungan Sri Nurherwati dan Damairia Pakpahan ke Masjid Al Hidayah, lokasi yang banyak dikunjungi untuk solidaritas terhadap korban penggusuran akibat pembangunan Bandara NYIA.

Kita pantau sama-sama. Sejauh ini, kami melihat ada kekerasan terhadap perempuan dan berpotensi berlanjut,” tutur Sri Nurherwati.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *