Solidaritas

[Pernyataan Sikap] Kongres Kedua Forum Komunikasi Masyarakat Agraris

By  | 

Pada tanggal 10 Februari 2013, petani yang memperjuangkan ruang hidupnya melaksanakan kongres petani otonom yan ke-2 kalinya. Petani yaang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA) ini membuat pernyataan sikap berikut:

Membayangkan dunia tanpa petani/pertanian sama seperti membayangkan hidup tanpa pangan. Demikian pula, membayangkan negara yang abai pada rakyat sama seperti membayangkan negara tanpa kedaulatan. Saat ini, angan-angan (imajinasi) gelap itu justru hendak diwujudkan oleh penyelenggara negara dengan cara menjadi budak/antek korporasi.

Atas nama pembangunan, negara dan perusahaan semakin gencar mengambil alih lahan petani. Atas nama kesejateraan, petani secara perlahan dan teratur diubah menjadi buruh cadangan. Atas nama kepentingan umum, ruang hidup petani dipersempit bahkan dihilangkan untuk memperkaya segelintir konglomerat. Atas nama kemajuan, petani dikelabui untuk melepas hak hidupnya, melepas tanahnya, melepas pekerjaannya, melepas jatidirinya, melepas kehormatannya sebagai rakyat, sebagai manusia.

Apa yang tertulis dalam UUD 1945 (konstitusi) sama sekali bertolak belakang dengan apa yang terjadi dalam kenyataan. Tertulis bahwa:

“kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, kenyataannya: kedaulatan negara dan bangsa berada dalam kendali konglomerat. Adalah fakta bahwa pemerintah bukan pelayan rakyat, melainkan hamba korporasi”

Negara yang semula dimaksudkan sebagai alat untuk mengelola kekuasaan dan alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat, kini justru beralih menjadi alat untuk melestarikan penindasan terhadap rakyatnya sendiri, alat bagi komplotan politik dan pemodal untuk menumpuk kekayaan. Di kampung bernama Indonesia ini, para pencuri menyamar menjadi tamu agung dan lancing mengatur tuan rumah pemilik sah kekayaan ibu pertiwi.

Hukum bukan lagi ruang di mana rakyat dapat menemukan keadilan, tetapi hukum menjadi pembenaran atas pelanggaran asas-asas keadilan. Saat ini, pemerintah mencanangkan pengurasan kekayaan alam Indonesia dan pengusiran terhadap penduduk yang dianggap menghambat perluasan modal, dengan produk hukum/kebijakan yang membenarkan tindakan tersebut, antara lain :

1. UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
2. UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
3. UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
5. RUU Keamanan Nasional.
6. PP No 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015.

Sejarah Indonesia adalah sejarah konflik agraria yang berlangsung sejak jaman kolonial, dan berlanjut hingga kini. Konflik agraria belum selesai atau sengaja dirawat untuk mengukuhkan tatanan yang menguntungkan penguasa dan pengusaha. Dan, di dalam konflik agraria itulah, aksi-aksi kekerasan terhadap rakyat dilakukan oleh aparat negara dan dilegitimasi atas nama Undang-Undang.

Kriminalisasi, teror, intimidasi, penculikan, dan penembakan terhadap petani/pejuang hak-hak rakyat adalah contoh nyata bahwa negara memilih menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Sementara, label kekerasan justru disematkan kepada rakyat yang dianggap menghambat masuknya modal, dengan dalih bahwa: aparat negara menjaga stabilitas keamanan (modal). Kekerasan juga dilakukan oleh elemen masyarakat dengan cara mendukung wacana ala negara dan korporasi, dengan slogal perjuangan : melawan tanpa kekerasan, agar rakyat tidak berbuat apapun ketika negara menghianati amanat rakyat. Tindakan rakyat untuk mempertahankan/merebut kembali hak-haknya bukanlah kekerasan, melainkan perjuangan sebagaimana perjuangan bersenjata para pejuang kemerdekaan di jaman kolonial.

Konflik agaria adalah tanda bahwa rakyat belum merdeka, bahkan bukan hanya rakyat, melainkan juga tanda bahwa negara telah kehilangan kedaulatannya. Kemerdekaan bukanlah kebebasan tanpa batas, bukan pula anti kerjasama, kemerdekaan adalah lepas dari ketergantungan, berdaulat dalam mengambil keputusan, dan semangat untuk mengandalkan kekuatan sendiri.

Forum Komunikasi Masyarakat Agraris digagas, dirumuskan, dan dibentuk oleh komunitas-komunitas petani/masyarakat yang menjadi korban persekongkolan negara dan korporasi atas sumberdaya agraria (ruang hidup). Dengan tema : Menuju Gerakan Akar Rumput yang Mandiri, FKMA ke-2 meletakkan kembali posisi rakyat di atas negara, dan meletakkan korporasi dibawah kendali negara. Dengan tetap waspada terhadap upaya-upaya perampasan sumberdaya agraria/pasar tanah, FKMA ke-2 menghasilkan butir-butir sebagai berikut:

1. Melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan akibat kejahatan korporasi, negara dan persekongkolan keduanya dalam pengurusan sumberdaya alam/agraria, yaitu :
a. Menolak latihan TNI dan ujicoba senjata berat oleh TNI AD, pertambangan pasir besi di Kebumen.
b. Menolak pertambangan pasir besi dan Jalur Jalan Lintas selatan Jawa di Kulon Progo.
c. Menolak pertambangan pasir besi dan PLTN, PLTU, di Bandungharjo dan Balong Jepara.
d. Menolak pertambangan karst dan pendirian pabrik semen di pegunungan Kendeng, Pati.
e. Menolak privatisasi air tanah oleh Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) di Kradenan, privatisasi air oleh PT Ghendis Multi Manis di Bentolo, dan pendirian pabrik semen di pegunungan Kendeng, Blora.
f. Menolak rencana pertambangan pasir besi di Wotgalih, dan menuntut penghentian pertambangan sepanjang pesisir selatan Lumajang.
g. Menuntut pemulihan hak hidup sepenuhnya korban LAPINDO dan bukan skedar ganti rugi tanah dan bangunan dan penolakan pengeboran LAPINDO di Sidoarjo.
h. Menolak penggusuran oleh Pemrintah Kabupaten Bantul dengan dalih Pelarangan Pelacuran menurut Perda No 5 tahun 2007, di Parang Tritis, Bantul.
i. Menuntut pembubaran PTPN VII Cinta Manis dan menolaj keterlibatan TNI/POLRI dan paramiliter (preman0 dalam penanganan konflik agraria, di Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
j. Menolak Pembangunan pabrik Aqua Danone dan pembangunan Proyek Geothermal, di Pandarincang, Banten.
k. Menolak pertambangan pasir di Ciamis dan Tasikmalaya.

2. Menyerukan dan mengajak semua elemen masyarakat sispil untuk mendukung perjuangan gerakan akar rumput menuju gerakan yang mandiri.

3. Memaksa pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi serta membebaskan petani dan pejuang hak-hak rakyat dari tahanan akibat konflik agraria.

4. Memerintahkan kepada Presiden RI dan jajaran penyelenggara negara untuk mewujudkan hak-hak rakyat atas sumberdaya agraria/ruang hidup.

5. Menyerukan korporasi untuk menghentikan segala upaya perampasan/pengambilalihan lahan yang menjadi ruang hidup rakyat.

6. Mengecam keberpihakan TNI/POLRI dan paramiliter pada korporasi dan menolak aksi-aksi kekerasan TNI/POLRI dan paramiliter dalam penanganan konflik sosial.

7. Memerintahkan kepada segenap penyelenggara negara untuk tidak membuat atau mencabut kebijakan yang menjadi legitimasi bagi perampasan hak rakyat, terutama hak atas sumberdaya agraria.

8. Mengecam segala bentuk persekongkolan antar elemen masyarakat, seperti LSM, Parpol, gerakan mahasiswa, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, institusi pendidikan/akademisi, media, dan sebagainya yang melemahkan perjuangan gerakan akar rumput/rakyat dalam memperjuangkan keadilan agraria.

9. Menyerukan solidaritas untuk kelompok-kelompok masyarakat yang terampas hak-haknya di seluruh dunia.

Yogyakarta, 10 Februari 2013.
1. Kelompok Tani BERDIKARI, Sumedang.
2. Urut Sewu Bersatu, Kebumen.
3. Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP), Kulon Progo.
4. Forum Silaturahmi Masyarakat Wotgalih (FOSWOT), Lumajang.
5. Forum Nelayan (FORNEL) dan Persatuan Masyarakat Balong (PMB), Jepara.
6. Serikat Petani Blora Selatan, Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Blora.
7. Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dan Sedulur Sikep, Pati.
8. Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Front Pemuda Rengas (FPR) Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
9. Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP), Parang Tritis, Bantul.
10. Suara Korban Lumpur LAPINDO/AL FAZ, Sidoarjo.
11. BALE RUHAYAT, Ciamis dan Tasikmalaya.
12. Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Aqua Danone (GRAPAD), Banten.

Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA)adalah wadah perjuangan petani yang mandiri dan independen. Gerakan ini berorientasi pada gerakan yang lepas dari campur-tangan, intervensi dan arahan pihak-pihak di luar petani misalnya LSM, Partai Politik, Lembaga Donatur dan Organisasi Mahasiswa. Kalaupun badan-badan non-petani seperti tersebut di atas ingin ikut berjuang mendukung petani, bentuknya adalah dukungan solidaritas yang porsi dan posisinya berada di lingkaran luar dari petani sendiri.

5 Comments

  1. toni

    Selasa Pebruari 26th, 2013 at 04:52

    mas, jangan menatasnamakan petani cilacap dong, saya anak petani cilacap merasa profesi orang tua kami dicatut, anda cantumkan direktori CILACAP untuk halaman ini, tapi gak ada satupun petani cilacap yang merasa ikut pergerakan njenengan…aneh…

    • Agrarista Gilba

      Selasa Pebruari 26th, 2013 at 06:52

      Terima kasih mas atas commentnya. Pada pertemuan FKMA I, Desember 2011, petani Cilacap dari organisasi SETAM ikut hadir dalam persiapan FKMA dan pada akhirnya melebur dalam organisasi FKMA. Sehingga di dalam website ini kami harus mencantumkannya. Kecuali jika ada pernyataan resmi dari kawan-kawan petani Cilacap yang dulu hadir dalam pertemuan FKMA I untuk mengundurkan diri dari forum ini maka kami akan tidak mencamtumkannya.

      Maka jika mas keberatan atau merasa dicatut dalam forum ini, itu tidak masalah, namun bila Mas keberatan jika Setam bergabung di FKMA ya silahkan langsung ngobrol dengan Setam.

      Salam

    • Soemanto Rahardjo

      Rabu Pebruari 27th, 2013 at 07:13

      Toni,

      Cilacap itu luas. Memangnya, petani (atau minimal komunitas petani) di Cilacap sudah Anda survei satu per satu sehingga Anda bisa klaim statemen “ga ada satupun petani Cilacap yang merasa ikut pergerakan njenengan.”

      SETAM Cilacap ikut Deklarasi Kongres Petani I di Yogyakarta, pada 22 Desember 2011, bertempat di Aula Resist Book. Setelah sebelumnya, 3 hari ikut urun-rembug di gerbong revolusi, sekretariat Paguyuban Petani Lahan Pantai, Kulonprogo.

      Silakan lihat sendiri buktinya di tautannya ini: http://petanimerdeka.tk/deklarasi-forum-komunikasi-masyarakat-agraris.html/

      Kecuali ada surat pernyataan langsung dari SETAM Cilacap untuk mengundurkan diri dan tidak bergabung dengan FKMA, maka kami tidak berhak mencabut komunitas petani tersebut dari FKMA.

      Salam.

  2. Pingback: Media Korporat? Persetan!* | Lidahibu.com

  3. Pingback: Media Korporat? Persetan! | Milisi Mahasiswa Radikal

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *