Prev1 of 5Next
Gunakan ← → (tanda panah) untuk melanjutkan

PETA MASALAH DAN LATAR BELAKANG PENOLAKAN

Masyarakat Padarincang yang menyadari masa depan ketersediaan air menyatakan kesefahaman bersama bahwa komersialisasi air akan memunculkan resiko dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar; setidaknya akan menghilangkan hak dasar warga atas air serta pengurangan kapasitas dan kualitas air di wilayah Padarincang.

Pada pertengahan Juni 2010 warga Padarincang menggelar forum terbuka yang melahirkan kesepakatan mengenai bahaya krisis yang paling penting di Padarincang, Forum ini digelar sebagai bentuk respon dari akan dilanjutkannya rencana pembangunan pabrik Danone yang pada tahun 2008 sempat dihentikan oleh karena ada penolakan dari warga.

Forum yang dihadiri beberapa aktivis, tokoh pemuda, ulama dan perwakilan tokoh masyarakat dari berbagai sektor tersebut telah mengadakan perundingan mengenai sikap apa yang perlu ditempuh terhadap kehadiran industri air minum dalam kemasan di Padarincang, dan diskusi tentang dampak komersialisasi dan privatisasi air telah menyuntikan kembali gagasan penolakan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Serang yang telah mengizinkan PT. Tirta Investama untuk beroperasi di Padarincang.

Sejak tahun 2008 warga dengan tegas menolak kehadiran korporasi sektor air, PT. Tirta Investama telah dipandang sebagai salah satu perusahaan yang menyumbang terjadinya bencana kekeringan air, catatan di Sukabumi dan Klaten merupakan referensi empirik bagi warga Padrincang untuk terus menggalang solidaritas dan dukungan dalam upaya mencabut Surat Izin Bupati dengan nomor 593/Kep.50-Huk/2007 tertanggal 8 Februari 2007.

Secara kronologis Surat izin ini memiliki kecacatan dari sisi proses, pertama, tidak adanya proses sosialiasi untuk mendapatkan legitimasi publik terkait dukungan warga atas rencana pembangunan tersebut, kedua, tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku bahwa seharusnya surat izin itu terbit setelah ANDAL selesai di buat. Pemaksaan kehendak ini pada akhirnya memunculkan gerakan penolakan jilid pertama dengan memunculkan nama Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan. Aliansi yang terdiri dari organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, LSM, serta himpunan para alim ulama, tokoh masyarakat dan aktivis yang didukung oleh berbagai lembaga seperti Kontras, LBH Jakarta, Walhi serta mendapatkan perhatian dari Komnas HAM ini telah dapat menghentikan sementara rencana pembangunan yang sudah mulai beroprasi di kawasan Cirahab Padarincang. Bupati Serang, H. Ahmad Taufik Nuriman bersedia menghentikan dan berjanji akan mencabut surat izin yang telah diberikan kepada PT. Tirta Investama tersebut disusul dengan pernyataan pihak perusahaan bahwa mereka akan bersedia menghentikan pembangunan dan mencari tempat lain jika warga Padarincang tetap melakukan penolakan.

Penolakan tentu saja bukan tanpa alasan, tetapi tetap memunculkan polemik bahwa jika Danone tidak bisa diterima di kabupaten Serang, hal itu memungkinkan akan adanya penolakan terhadap korporasi lain yang ingin mengembangkan bisnisnya di Kabupaten Serang, masalah ini memunculkan asumsi bahwa iklim investasi di kabupaten Serang tidak kondusif.

Penolakan terhadap komersialisasi air di kawasan Cirahab Padarincang tentu saja telah memunculkan gejolak dalam dunia investasi, Danone selaku korporasi multi nasional yang memiliki jangkauan pasar yang luas di seluruh dunia telah menjadi catatan, memungkinkan bagi para investor lain berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di kabupaten Serang, asumsi semacam ini tentu saja akan direproduksi oleh para pengusaha untuk membentuk kehati-hatian dalam membuka bisnis baru dalam berbagai sector, dan pemerintah seakan ingin cuci tangan dari segala polemik yang berbau ketidak sehatan iklim investasi di daerah.

Warga yang melakukan penolakan disudutkan pada situasi yang tidak mengenakan, mereka dipandang sebagai masyarakat tertutup dan irasional, tidak memiliki visi pembangunan dan cenderung anti kompromi, terbelakang, dan sulit diajak maju. Sementara kegagalan pemerintah dalam kontek kebijakan seperti sepi dari kritik, selalu benar dan harus mendapatkan dukungan berbagai pihak, sementara terdapat fakta yang tidak bisa diabaikan begitu saja, bahwa:

1. Pemerintah daerah tidak mampu mengelola sumber daya alam dengan baik.
2. Terjadi inefesiensi dalam agenda pembangunan dan cenderung menempuh langkah praktis.
3. Tidak memiliki political will terhadap isu perubahan iklim dan bahaya bencana kekeringan air di bumi dalam decade terakhir.
4. Tidak pernah ada keterlibatan warga dalam proses mengambil atau mempengaruhi proses menentukan kebijakan.
5. Terdapat birokrasi yang tidak sehat yang memungkinkan terjadinya banyak penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan.
6. Tidak sesuai prosedur yang berlaku, sehingga menciptakan iklim investasi tidak kondusif.
7. Terdapat kekuatan diluar birokrasi pemerintah yang turut mengendalikan lancar atau tidaknya investasi di Banten.

Penolakan warga terhadap kehadiran PT. Tirta Investama yang akan mengeksploitasi air di kawasan Cirahab Padarincang karena minimnya keterlibatan warga dalam proses mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah tidak bisa disalahkan, Pemerintah seharusnya sejak awal melakukan sosialisasi dengan baik dan transparan .

Bahkan ada sebagian warga yang merasa telah dibodohi pada tahap pembebasan lahan, mereka mendapatkan informasi jika lahan itu diperuntukan bagi dunia pendidikan hingga memunculkan antusiasme untuk membatu rencana tersebut, dalam perjalannya masyarakat dikagetkan oleh hadirnya alat berat di kawasan tersebut, pengeboran yang dilakukan pada akhirnya memunculkan reaksi dari warga.

Upaya penolakan warga berbuah hasil saat Bupati Serang menghentikan sementara proses pembangunan pabrik dan berjanji akan mencabut surat izin pembangunan, tetapi dipandang lemah karena tidak dilakukan pengawalan secara ketat atas rencana pencabutan tersebut.

Gerakan Penolakan Jilid 2

Pertengahan tahun 2010 warga Padarincang kembali bergejolak setelah mendapatkan kabar bahwa Bupati akan meneruskan rencana pembangunan pabrik Danone di Cirahab. Reaksi kembali muncul dan mempertanyakan komitmen bupati atas pernyataan awal yang siap mencabut surat izin pembangunan yang telah diberikan kepada PT. Tirta Investama.

Spanduk, baliho dan media lain digunakan untuk menunjukan sikap penolakan sebagai mana sebelumnya pernah dilakukan, musyawarah akbar digelar untuk membangun kembali persepsi bersama tentang konsistensi penolakan tetapi tidak dengan menggunakan strutur keorganisasian yang jelas, warga cenderung melebur dan terkesan tidak memunculkan coordinator sebagaimana gerakan jilid pertama.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pencomotan nama-nama tertentu untuk melemahkan gerakan. Gerakan jilid kedua justeru tidak tertata sebagai mana gerakan jilid pertama yang memiliki komando dan struktur yang jelas, hingga ada yang memandang jika gerakan jilid kedua ini terkesan sporadis dan tidak memiliki akar dukungan yang jelas.

Apapun asumsi yang muncul, faktanya gerakan penolakan masih ada dan cukup menjadi perhatian pemerintah untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan dalam kontek pembangunan pabrik Danone.

Pro dan Kontra 

Secara garis besar, saat ini terdapat dua kubu yang bertentangan dalam merespon rencana pembanunan Pabrik Aqua di Padarincang dengan sejumlah alasan-alasan yang menyertainya.

Pertama, masyarakat yang mendukung rencana pembangunan memiliki alasan bahwa segala kebijakan pemerintah dalam bentuk apapun perlu didukung dengan segala konsekwensi yang menyertainya, industrialisasi memang memiliki dampak negatif dan positif tetapi saat ini ada yang dibutuhkan masyarakat dari dunia industry meski ada pula yang harus dikorbankan, para pendukung ini memiliki alasan:

1. Dapat membuka lapangan pekerjaan.
2. Memberi peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberi konstribusi terhadap pengembangan pembangunan khususnya di kecamatan Padarincang.

Kelompok ini memiliki pandangan praktis dan cenderung bermuara pada bagaimana mendapatkan keuntungan finansial, terkait persoalan kekeringan dan hilangnya hak warga atas air tidak begitu dipersoalkan. Secara politik kelompok ini mendapatkan dukungan dari pihak legislatif khususnya dari salah satu anggota dewan dari Komisi IV bahkan anggota dewan ini terlibat dalam melakukan penggalangan dukungan, mengkleim mendapatkan restu dari alim ulama yang terhimpun dalam kelompok pengajian Tambihul Umah, sebagai catatan, penggerak pengajian ini memiliki relasi yang dekat dengan kekuasaan, sebelumnya terlibat dalam gerakan penolakan dan salah satu pengusaha (Hariri) yang memiliki kepentingan langsung terhadap rencana pembangunan pabrik Danone memiliki hubungan saudara dengan anggota dewan dari komisi 4 (Damimi) ini.

Para kepala Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok ini, sebelumnya mereka pun termasuk dari kolompok yang melakukan penolakan, seiring perjalanan waktu dan bahkan ada dugaan bahwa penolakan yang berubah menjadi dukungan ini lebih sebagai upaya untuk meningkatkan posisi tawar dihadapan PT. Tirta Investama.

Keterbukaan investasi menjadi alasan lain yang menguatan upaya dukungan terhadap rencana eksploitasi air ini, jika Danone gagal beroperasi di Padarincang asumsinya adalah tidak akan ada investor lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasinya karena terdapat iklim investasi yang tidak kondusif di kabupaten serang kuhusunya di kecamatan Padarincang dan sekitarnya.

Kedua, masyarakat yang menolak memiliki alasan jangka panjang dengan beberapa pertimbangan bahwa tidak setiap kebijakan pemerintah harus selalu didukung mengingat kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dan penyalah gunaan wewenang serta tidak berpihak terhadap kepentingan warga, kelompok ini cenderung beranggapan bahwa kebijakan pemerintah perlu dikawal dan dikotrol untuk menghindari dampak buruk akbibat dari kegagalan kebijakan, beberapa alasan dan tujuan penolakan ini antara lain:

1. Mempertahankan hak dasar warga atas air.
2. Melindungi sumber air dari ancaman kekeringan.
3. Menjaga ketentraman dan kenyamanan Padarincang sebagai daerah pertanian.
4. Menghindari terjadinya kerusakan yang lain sebagai efek domino dari aktifitas idustri.
5. Menjaga ketersediaan air Rawa Danau sebagai cagar alam yang harus dipertahankan.

Pandangan yang dikemukakan lebih berdasar pada bagai mana menjaga kelestarian alam sekitar, bahwa ada unsur hak dasar warga yang tidak boleh diabaikan Negara atas air, komersialisasi air dipandang hanya akan menghilangkan hak dasar ini, selebihnya ada alasan yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiyah bahwa keyakinan agama tetang perlindungan atas air begitu kuat, hal ini dianut oleh para orang tua dan alim ulama yang mengkategorikan perlawanan ini sebagai bentuk jihad mempertahankan ketersediaan air di tanah Padarincang.

Informasi dasar investasi PT. Tirta Investama

– Luas lahan: 12 hektar. Keterangan: Status sudah dibebaskan, rencana kedepan PT. Tirta Investama akan melakukan pembebasan lahan lain di sekitar area dengan proyeksi pabrik terbesar se-Asia.
– RT/RW lahan: Tegalan sawah dan pepohonan tahunan. Keterangan: Padahal 12 hektar lahan adalah lahan sawah produktif.
– Rencana Investasi: Rp. 298.241.000.000,00.
– Izin pengeboran: 150m. Keterangan: Sulit untuk mengontrol tingkat kedalaman pipa penyedot, bias saja piha perusahaan menambah tingkat kedalaman saat ketersediaan air bawah tanah mulai menurun.
– Rencana penggunaan tenaga kerja: 174 orang. Keterangan: Terdapat penyimpangan informasi di level publik, warga mendapatkan informasi bahwa tenaga yang akan tertampung di pabrik Danone berkisar pada 2.000 tenaga kerja.
– Volume penyedotan air rencana tahap awal: 63 liter perdetik. Keterangan: Sulit untuk melakukan control terhadap aktifitas produksi, bias saja piha perusahaan menambah volume daya sedot untuk meningkatkan kuantitas produksi.

Rencana Produksi per-tahun

– Air minum dalam kemasan, 15540 liter dengan kapasitas 550.000.000
– Minuman ringan, 15541 liter dengan kapasitas 72.000.000

Prev1 of 5Next
Gunakan ← → (tanda panah) untuk melanjutkan

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.