Sebuah Kisah Nyata dari Sumatera Selatan

Mangsang di Tengah Gempuran Modal

Mangsang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini terdiri dari 5 dusun dan tergolong sebagai desa yang memiliki luas wilayah terluas daripada desa-desa lainnya di Kecamatan Bayung Lencir. Dari dokumen desa (RPJMDes 2010-2015), disebutkan bahwa desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 405.000 hektar.

Desa Mangsang, secara administratif, memiliki batas-batas wilayah yang meliputi; sebelah Utara berbatasan dengan sungai Betaling, Provinsi Jambi, dan di Selatannya berbatasan dengan desa Simpang Tungkal. Sementara di bagian Baratnya berbatasan dengan Sungai Kenawang, dan di bagian Timur berbatasan langsung dengan Sungai Bakung dan Sungai Beduri.

Dari penuturan para sesepuh desa, didapatkan berbagai informasi terkait bagaimana asal muasal terbentuknya desa Mangsang. Mereka menceritakan bahwa asal muasal terbentuknya desa Mangsang memiliki sejarah yang cukup panjang. Penduduk awal Mangsang menurut cerita sesepuh desa adalah orang-orang yang berasal dari arah Palembang dan diyakini sudah bermukim di Mangsang dari sejak abad 17. Mereka datang ke Mangsang dengan cara menempuh jalur sungai Musi dan sungai Lalan menggunakan perahu-perahu kecil. Dan oleh karena itulah penduduk asli Mangsang ini disebut bermarga Lalan. Penamaan marga Lalan ini terkait erat dengan keberadaan sungai Lalan, sungai yang bersebelahan langsung dengan desa Mangsang.

Di awal kedatangannya di Mangsang, mereka pada umumnya hidup berpindah-pindah (nomaden) secara berkelompok di sepanjang sungai Lalan sebagai pengumpul rotan, damar, dan beragam jenis kayu. Dengan gaya hidup nomaden, mereka bertempat tinggal di atas rumah yang dibangun di atas perahu, atau yang disebut sebagai rumah terapung. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka membangun sistem pertanian gilir balik di sepanjang sungai Lalan yang mereka lalui. Ladang-ladang yang dikelola, dibangun tidak jauh dari rumah perahu yang mereka sandarkan. Di sepanjang sungai Lalan ini terdapat 4 kampung, yakni: Kampung Sungai Kubu (sekarang Karang Agung), Kampung Nyarang (sekarang Muara Merang), Kampung Mangsang dan Kampung Mendis. 4 kampung ini dipimpin oleh seorang Pasirah, dan tiap-tiap kampungnya dipimpin oleh seorang Krio.

Sungai adalah bagian terpenting bagi kehidupan orang Mangsang. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi untuk mengangkut hasil-hasil ladang dan hutan, juga berfungsi sebagai areal tempat pemukiman dan tempat penyedia makanan.

Seiring berjalannya waktu, pola hidup yang berpindah-pindah di sepanjang sungai Lalan, mulai berubah dan ditinggalkan oleh sebagian penduduk, seiring terintegrasinya sebagian penduduk dengan sistem ekonomi uang. Situasi itu dapat terlihat saat munculnya ladang-ladang tanaman komoditas karet pada awal tahun 1910. Sebagian dari mereka mulai hidup menetap dan mendirikan rumah-rumah di daratan di sepanjang sungai Lalan dan membentuk perkampungan di darat. Perkampungan darat ini terus semakin meluas, seiring dengan pembukaan areal-areal hutan yang dialih fungsikan sebagai kawasan pertanian menetap. Dari sinilah muncul kampung Mangsang Darat, yang menjadi cikal bakal terbentuknya Desa Mangsang.

Pada akhir tahun 1940an, sebagian besar dari penduduk Mangsang darat melakukan migrasi ke daerah-daerah lain. Diantaranya melakukan migrasi ke lokasi yang sekarang disebut sebagai ibukota Kecamatan Bayung Lencir. Perpindahan ini salah satunya disebabkan terbukanya akses jalan Lintas Palembang-Jambi yang mulai beroperasi di awal tahun 1950an.

Hingga tahun 1978, eksistensi sistem pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Pasirah di Mangsang masih berlaku. Namun setahun setelahnya, pasca berlakunya UU No. 5 Tahun 1979, sistem pemerintahan marga telah diganti oleh rejim ORBA menjadi pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam studinya, Fuller (2008: 25), mengatakan bahwa perombakan administratif dan politik tersebut telah mendorong perluasan kekuasaan pemerintah dalam penguasaan hutan-hutan di Sumatera Selatan sekaligus melemahkan kewenangan tradisional sistem pemerintahan marga atas hak-hak pengelolaan sumber daya alam yang mereka kelola sebelumnya. Selain itu, UU tersebut, juga memberikan wewenang kepada Camat dan Kepala Desa untuk merekomendasikan konsesi tanah untuk hutan industri dan perkebunan-perkebunan kelapa sawit. Dari sinilah kemudian, cerita bagaimana hutan-hutan di Musi Banyuasin dan wilayah-wilayah lainnya di Sumatera Selatan diubah menjadi areal industri ekstraktif yang menguntungkan bagi sekelompok pemburu rente kapital, baik swasta ataupun yang disebut sebagai milik negara.

Mangsang terus mengalami transformasi yang cukup massif, baik secara sosial, ekonomi, budaya maupun ekologi, khususnya saat memasuki pertengahan tahun 1990an. Masuknya korporasi-korporasi perkebunan raksasa seperti PT. London Sumatera (PT Lonsum) dan PT Pinang Sawit Mas (PT PWS), pada tahun 1996, mendorong kerapatan penduduk dan krisis sosial-ekologis yang cukup ekstrim. Penduduk dari luar daerah Mangsang mulai berdatangan secara bergantian dan tinggal menetap, baik yang datang untuk bekerja sebagai buruh di korporasi perkebunan, ataupun datang sebagai warga yang hendak mengadukan nasibnya sebagai petani tanaman komoditas dengan modal skala kecil. Sebagian besar para penduduk pendatang yang mengadukan nasibnya sebagai petani, mulai membuka areal-areal ladang dan perkebunan tanaman komoditas dengan cara membeli lahan dari kepala-kepala kampung. Akibatnya, kampung-kampung baru mulai tumbuh dan berkembang di sekitar kampung asli pinggiran sungai Lalan, dan terus meluas hingga ke daerah-daerah pinggiran hutan.

Saat ini, tahun 2015, Mangsang telah dikepung oleh puluhan korporasi yang bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan. Diantaranya adalah: PT. Lonsum, PT. PWS, PT. MSA, PT. SBN, PT. Conoco Philips, PT. MNC dan PT. Gudang Garam. Puluhan ribu hektar lahan yang masuk dalam wilayah administrasi Desa Mangsang telah melayang dan dikonsesikan sebagai areal Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan kawasan pertambangan yang diberikan oleh pemerintah Pusat maupun Daerah. Situasi padat modal ini mendorong penduduk-penduduk asli semakin tercerabut di wilayah sosial-ekologinya sendiri. Areal-areal yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai kawasan perladangan dan basis pertanian pangan, pelan-pelan mulai menyusut. Begitu juga dengan fungsi sungai, sama-sama bernasib naas. Hingga saat ini, walaupun masih terdapat penduduk yang tinggal di atas 50 rumah terapung di Mangsang, namun sungai tidaklah berfungsi sebagaimana sebelum jaman padat modal datang.

 

 

Hasil-tambang-di-Muba
Produksi Minyak dan Gas Bumi di MUBA, Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten MUBA

 

Sungai kini telah berubah fungsi menjadi jalur transportasi pengangkutan batu bara dan beberapa tanaman komoditas milik korporasi. Cerita sungai sebagai tempat bersemayamnya ikan-ikan, sumber vitamin dan ekonomi bagi penduduk di sekitar sungai, kini tinggal kenangan yang harus ditutup rapat-rapat akibat semakin terus meluasnya sirkuit kapital.

Bagi sebagian penduduk asli ataupun pendatang yang berhasil memiliki lahan perladangan dan perkebunan, mungkin masih bisa bertahan untuk mencukupi beberapa kebutuhan pokok rumah tangga. Namun bagi sebagian lain, khususnya mereka yang tergolong sebagai warga yang tidak memiliki sarana produksi, seperti penduduk rumah terapung, harus hidup sebagai buruh tani di korporasi-korporasi yang berproduksi di Mangsang ataupun ladang-ladang milik warga lain.

Mangsang yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan ini, merupakan salah satu desa yang strategis bagi para pemburu rente kapital abad 21. Di dalamnya terdapat kelimpahan sumberdaya alam yang dapat diekstraksi menjadi sumber-sumber keuntungan baru bagi korporasi raksasa. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya korporasi yang berdiri di atas wilayah desa Mangsang dengan ragam jenis operasi ekstraksi, yakni perkebunan dan pertambangan.

Percepatan transformasi serta pembongkaran sumberdaya alam yang ada di dalamnya, yang terlihat terus semakin massif belakangan ini tentunya juga tidak terlepas dari pembentukan pulau Sumatera sebagai koridor “sentra produksi dan pengelolaan hasil bumi dan energi nasional” yang dalam hal ini ditetapkan dalam desain Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pembentukan koridor tersebut harus dipandang sebagai dinamika pergerakan kapital yang terus akan menguntungkan kapitalis untuk menghindari cara produksi kapitalis yang selama ini selalu menghasilkan krisis (Yanuardi dan Rahman, 2014: 32). Dengan cara pandang yang demikian, maka tidak mengejutkan jika masyarakat di sekitar sabuk kapital akan terus dalam berada posisi yang paling rawan untuk disingkirkan demi kelancaran blok-blok produksi modal. Situasi ini terus memicu terjadinya peningkatan konflik agraria di sudut-sudut desa pinggiran hutan, ataupun desa yang diklaim masuk dalam wilayah teritori hutan negara di hampir seluruh provinsi Sumatera Selatan.

Secara geografis dan administratif, serbuan padat modal ini juga terus mendorong perubahan batas-batas wilayah dan kependudukan di Mangsang. Jika sebelum tahun 2002, desa ini masih terdiri dari 1 dusun, pada tahun 2003-2005, desa ini telah berkembang menjadi 5 dusun. Begitu juga dengan jumlah penduduknya, dimana tahun 1993 masih tercatat hanya berjumlah 175 KK, kini pada tahun 2015 telah berkembang menjadi 7500 KK dengan total populasi kurang lebih mencapai 17.000 jiwa.

 

 

Lahan PT Lonsum
Lahan yang Dikuasai PT Lonsum di Desa Mangsang, Sumber: Pribadi

 

 

Kepemilikan Tanah di Desa Mangsang

Sebelum datangnya era padat modal pada pertengahan tahun 1990an yang terus meluas hingga era awal abad 21 saat ini, Mangsang adalah sebuah desa yang masih terdiri dari 1 dusun. Situasi secara umum bagaimana 1 Dusun di era itu, sedikitnya dapat tergambarkan oleh penuturan Karim, seorang warga yang kini bermukim di dusun 2. Ia menceritakan bahwa pada tahun 1993, penduduk Mangsang tidak lebih dari 175 Kepala Keluarga (KK), dan jumlah tersebut masih terpusat di Dusun I yang terletak di pinggir sungai Lalan.

Hampir keseluruhan penduduk dusun I, saat itu masih bermata pencaharian sebagai pencari ikan di sungai, pengumpul rotan, damar dan kayu-kayu jenis lain. Namun sebagian lain juga ada yang mulai mengembangkan model perkebunan tanaman komoditas skala kecil-sedang, khususnya karet. Tetapi secara kuantitas, jumlahnya masih di dominasi oleh jenis mata pencaharian yang tergantung dengan hasil hutan dan sungai. Hal itu dapat dilihat dengan jumlah angka model pemukiman terapung yang masih tinggi.

Model pemukiman terapung dan darat dapat mencirikan bagaimana jenis mata pencaharian penduduk yang ada di Mangsang. Bagi warga yang tergolong sebagai pengumpul hasil hutan dan sungai, maka ia akan membangun model pemukiman terapung di atas sungai. Begitu sebaliknya, bagi mereka yang sudah terintegrasi dengan model pertanian menetap, maka ia akan membangun perumahan di darat. Hingga tahun 1993, model pemukiman terapung, menurut Karim masih berjumlah 80 persen dari total keseluruhan pemukiman yang ada. Sisanya, 20 persen, merupakan pemukiman darat.

Keberadaan masyarakat rumah terapung ini, pada tahun 1995 sempat diintervensi oleh negara. Mereka dikategorikan sebagai kelompok suku masyarakat terasing, dan dengan ungkapan yang bernada negatif disebut sebagai keturunan Suku Anak Dalam yang perlu ditata dan direlokasi ke dalam model pemukiman yang menetap di darat. Relokasi ini diharapkan dapat mendorong mereka ke dalam sistem ekonomi padat modal, yaitu menjadi petani dengan sistem perladangan menetap ataupun menjadi menjadi buruh-buruh perkebunan milik korporasi. Hal itu, salah satunya dikuatkan dengan adanya kegiatan pelatihan bercocok tanam tanaman komoditas yang pemerintah selenggarakan secara rutin. Termasuk pemberian modal dalam bentuk pinjaman. Mereka juga dijanjikan akan diberikan sertifikat kepemilikan lahan secara sah. Dengan model demikian, ideologi pembangunan dan sistem pertanian menetap yang terintegrasi dengan sistem kapitalisme perkebunan semakin menjadi terbangun dan pasar-pasar baru akan tanaman komoditas menjadi semakin luas. Dari sinilah cerita ideologisasi perkebunan, menguatnya sistem ekonomi uang, perubahan makna akan tanah dan melenyapnya sistem pertanian subsisten mulai terjadi dan meluas di kalangan orang-orang yang disebut sebagai penduduk asli Mangsang.

Akibatnya, dengan perubahan itu, pertumbuhan industri perkebunan di wilayah Mangsang terus semakin meluas dan mencapai puncaknya pada awal tahun 2000. Situasi ini terus mendorong migrasi penduduk dari luar Mangsang ke wilayah Mangsang bertambah semakin tinggi. Kampung-kampung baru terus bermunculan di sekitar kawasan-kawasan areal konsesi perkebunan. Kampung-kampung tersebut berfungsi sebagai sebuah kawasan “kantung” tenaga kerja murah bagi industri perkebunan. Di lain pihak ia juga berperan sebagai “agency” untuk memperluas ideologi sistem pertanian tanaman komoditas perkebunan bagi masyarakat setempat yang masih kurang tertarik untuk menanam tanaman komoditas. Salah satunya, secara sadar atau tidak, seperti apa yang dilakukan oleh Karim dkk. Ia beserta 150 KK penduduk yang berasal dari Jawa mulai membentuk satu perkampungan, dan membuka areal-areal perkebunan dan pertanian yang dibeli dari penduduk setempat. Sebelumnya mereka merupakan para pekerja pemotong kayu yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan kayu, yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan dalam administrasi Kabupaten Banyuasin. Namun karena pekerjaan tersebut dianggap tidak menjanjikan masa depan ekonomi yang lebih baik, mereka memilih untuk merintis areal-areal perkebunan. Tiap-tiap KK, para kelompok pendatang ini, di awal perintisannya, rata-rata membeli tanah dengan ukuran 1 kapling (2 ha). Hingga tahun 2003, kampung yang dirintis oleh Karim dkk, telah berkembang menjadi kampung yang penduduknya mencapai 522 KK. Kampung tersebut selanjutnya menjadi dusun II di Desa Mangsang.

Berbeda dengan Mansur, Hajir dan Andi. Mereka adalah para penduduk yang datang dari Jawa di awal tahun 1994 yang ingin mengubah nasibnya sebagai petani sukses dengan cara menjadi peserta transmigrasi di Banyuasin. Di awal kedatangannya, mereka ditempatkan di sebuah kawasan transmigrasi di pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Namun kawasan transmigrasi yang mereka diami, mereka anggap sebagai kawasan yang tidak memadai dan kurang menguntungkan. Faktor penyebabnya adalah banjir dan sistem pengairan yang tidak efisien. Situasi itu semakin diperparah dengan hadirnya beberapa korporasi perkebunan di sekitar mereka tinggal, yang seringkali menimbulkan bencana banjir terhadap ladang-ladang yang mereka kelola. Tak pelak, ratusan hektar tanaman padi yang mereka usahai menjadi rusak dan hal itu mendatangkan kerugian dalam jumlah besar.

Oleh karena situasi yang demikian, Mansur, Andi dan beberapa rekannya mencoba untuk memilih menjadi buruh serabutan pemotong kayu di sekitar Musi Banyuasin. Tak lama setelahnya, mereka juga mencoba untuk membuka areal perkebunan di sekitar Mangsang. Dari sisa tabungan yang mereka miliki, mereka membeli beberapa kapling lahan, yang mereka anggap masih tergolong murah dari warga Mangsang dengan surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mangsang. Mula-mula untuk dapat bertahan hidup, areal yang mereka miliki, dikelola sebagai areal perkebunan kepala sawit. Namun, dikarenakan tanaman kelapa sawit, baru bisa dipanen saat telah berusia 5 tahun, maka untuk menutupi kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok harian lainnya, mereka bekerja sebagai buruh tani di ladang-ladang milik warga di sekitar Mangsang ataupun buruh perkebunan di korporasi-korporasi perkebunan. Selebihnya, waktu senggang yang dipunyai, dimanfaatkan untuk merawat dan mengontrol tanaman komoditas yang mereka usahai, dengan harapan perawatan rutin yang mereka kerjakan bisa mempercepat masa usia panen datang lebih cepat. Hadirnya para warga pendatang ini menjadi berkah bagi sebagian korporasi perkebunan yang membutuhkan tenaga kerja murah. Bagi korporasi perkebunan mempekerjakan warga pendatang ini lebih menguntungkan karena dianggap lebih giat bekerja dan rela dibayar dengan upah murah.

Lambat laun, perkampungan yang dirintis oleh Andi dkk terus berkembang menjadi sebuah kasawan padat penduduk. Dan pada tahun 2004, kampung yang mereka diami berubah menjadi dusun 3 dan 4.

Kini, desa Mangsang telah berubah menjadi sebuah desa yang terdiri dari 5 dusun dan 43 RT. Dari luas total wilayah desa Mangsang, luas pertanian dan perkebunan yang dimiliki masyarakat jumlahnya telah mencapai 12.000 hektar. Dari luas total lahan yang dimiliki masyarakat tersebut, 80 persennya ditanami oleh jenis tanaman komoditas kelapa sawit, dan sisanya adalah karet dan padi. Sementara dari data yang didapatkan dari beberapa wawancara kepada sebagian perangkat desa, didapatkan sejumlah informasi bahwa lahan milik korporasi perkebunan angkanya melebihi 50 ribu hektar. Dan menurut perangkat desa, angka luas lahan tersebut mungkin bisa lebih, dikarenakan minimnya informasi dan sosialisasi pihak korporasi perkebunan terkait izin penguasaan lahan yang mereka kelola terhadap pihak pemerintah desa.

Dari jumlah keseluruhan penduduk yang bermukim di Mangsang, setidaknya dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok menurut jumlah kepemilikan sarana produksi (tanah) yang mereka punyai. Yakni: Pertama, Kelompok petani pemilik lahan ukuran besar. Kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok yang menguasai dan memiliki tanah lebih dari 5 ha. Kedua, Kelompok petani pemilik lahan ukuran sedang. Kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok yang memiliki tanah 3-5 ha. Ketiga, Kelompok petani pemilik lahan ukuran kecil. Kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok yang memiliki lahan kurang dari 3 ha. Dan, Keempat, Kelompok yang tak berpunya; buruh tani. Kelompok ini digolongkan sebagai kelas yang tidak memiliki sarana produksi sama sekali, dan menggantungkan hidupnya dari menjual tenaga kerjanya kepada kelas yang menguasai dan memiliki sarana produksi; menjadi buruh tani ataupun buruh perkebunan.

Dari penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada hasil wawancara mendalam dan pemeriksaan statistik yang terdapat di dokumen desa, didapatkan keterangan bahwa kelas buruh tani angkanya mencapai 45 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk di Mangsang. Sisanya dapat digolongkan sebagai berikut: 25 persen kelompok petani lahan kecil, 20 persen kelompok petani lahan sedang, 10 persen kelompok petani lahan besar. Dan yang mencengangkan adalah, di dalam kelas buruh tani tersebut terdapat setidaknya 50 KK yang disebut sebagai penduduk asli Mangsang yang hidup di atas rumah terapung.

Pilkades dan Dinamika Perebutan Ruang

Bulan Januari tahun 2015 lalu adalah bulan yang istimewa bagi sebagian besar penduduk Desa Mangsang. Mereka menyebutnya sebagai bulan “pesta demokrasi” yang ramainya mampu mengalahkan Pemilu Presiden tahun 2014. Di bulan tersebut digelar sebuah perhelatan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) yang diikuti oleh 4 calon. Saat itu masing-masing calon diperhitungkan sama-sama memiliki kekuatan seimbang.

Diantara 4 calon tersebut, 1 orang calon merupakan calon incumbent yang berasal dari dusun 1, sementara 3 calon lainnya adalah berasal dari dusun 3 dan 4. PILKADES tersebut dimenangkan oleh calon incumbent dengan perolehan suara yang cukup besar. Bahkan total perolehan suara dari 3 calon lainnya jika digabungkan tetap saja tidak mampu mengimbangi hasil suara yang didapatkan dari calon incumbent.

Setidaknya jika dicermati kembali, keberhasilan calon incumbent yang bernama Zainal Arifin (ZA) dalam PILKADES lalu, merupakan fenomena yang menarik untuk diperiksa. Pasalnya, ia bukan hanya sekedar calon yang memiliki modal yang cukup besar, baik secara ekonomi; kelompok petani pemilik lahan besar, namun juga memiliki modal kultural yang cukup diperhitungkan. Modal terakhir yang dimilikinya itu ternyata mampu menggerakkan suara pemilih yang pada awalnya tidak terhitung sebagai suara pemilih dirinya.

ZA merupakan calon satu-satunya yang dianggap sebagai keturunan penduduk asli Mangsang. Namun ZA bukanlah warga yang masih tinggal di atas rumah terapung, melainkan sudah menetap di daratan, dan bahkan di anggap sebagai pengusaha sukses. Istrinya adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Ia oleh para penduduk pendatang dianggap tahu seluk beluk bagaimana sejarah asal usul tanah di desa Mangsang. Dengan modal itu, para penduduk pendatang dari kalangan orang Jawa di Mangsang lebih memilih dirinya daripada calon yang berasal dari kalangan orang Jawa sendiri. Hal itu terbukti pada jumlah perolehan suara di kantung-kantung pemukiman Jawa yang dalam penghitungan suara lebih besar menggunakan suaranya memilih ZA. Fenomena ini menggambarkan bagaimana dinamika pertarungan politik pedesaan, khususnya dengan melihat keberadaan sikap politik para pendatang yang lebih memilih dirinya. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa informan di dusun 3 dan 4, didapatkan informasi bahwa “jika suatu saat terjadi konflik agraria-klaim perusahaan perkebunan terhadap tanah yang dikuasai oleh warga Jawa, maka ZA lebih mempunyai pengetahuan daripada calon lainnya yang bukan berasal dari keturunan penduduk asli”.

Pernyataan yang demikian memang tidak berlaku umum bagi seluruh penduduk pendatang Jawa yang bermukim di Mangsang, namun dari beberapa informasi yang dikumpulkan, didapatkan bahwa beberapa program yang diusung ZA dalam kampanye PILKADES lalu memang cukup strategis untuk menyerap beberapa kebutuhan penting para penduduk pendatang. Beberapa programnya diantaranya adalah: menggalakkan perkebunan untuk warga, mengusahakan kepastian hukum atas tanah yang dikelola oleh warga dari caplokan perusahaan dan pemerintah kabupaten, dan mendorong terjadinya pemekaran desa. Bagi warga penduduk pendatang, baik yang berasal dari Jawa ataupun wilayah lainnya, program jaminan kepastian hukum atas tanah mereka memang menjadi isu yang sangat penting. Mereka terkadang masih beranggapan bahwa saat ini mereka menduduki lahan hutan produksi yang suatu saat dapat dengan mudah tersingkirkan dari tanah yang mereka kelola. Dengan kampanye yang dilakukan ZA “pengusahaan hutan produksi menjadi tanah rakyat”, secara khusus menjadi kekuatan tersendiri yang mampu menempatkan dirinya kembali dalam percaturan politik di desa Mangsang. Selain itu beberapa informan juga menambahkan, ZA juga memiliki modal politik lainnya yang dapat diandalkan, yaitu status istrinya yang juga anggota legislatif di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin.

Fenomena politik lokal tersebut merupakan suatu hubungan yang mirip oleh James Scott sebutkan sebagai hubungan patron-klien (Scott, 1972, 1983). Hubungan antara kedua peran yang dalam kasus khusus, dimana seorang individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (klien). Klien kemudian membalasnya dengan menawarkan dukungan dan bantuan kepada patronnya. Dalam hal ini, situasi itu dapat tergambarkan dengan posisi ZA selaku patron, dianggap sebagai orang yang dapat memberikan penyediaan jaminan sosial dasar dan keamanan bagi pendatang Jawa yang ingin kepemilikan tanahnya tetap terlindungi. Maka sebagai timbal baliknya, para pendatang, selaku klien, tidak ragu-ragu untuk memilih ZA sebagai Kades. Namun hubungan patron-klien ini bisa saja berakhir, bila para klien menganggap hubungan tersebut berubah menjadi hubungan yang eksploitatif, yang mana si patron tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan dasar para klien.

Nasib Kaum Tak Bertanah dan Ragam Krisis di Desa Padat Modal

Bagi mereka yang tergolong sebagai kelas buruh tani, mereka harus bekerja keras agar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pada umumnya mereka akan bekerja sebagai buruh di korporasi perkebunan dengan menjual tenaga kerjanya selama 7 jam kerja perhari. Dengan durasi waktu kerja tersebut, mereka akan mendapatkan upah perharinya sebesar 81.500 rupiah.

Agar dapat hidup layak di Mangsang, Hajir dkk menjelaskan bahwa rata-rata kebutuhan perbulan tiap KK yang memiliki anak balita 1 orang, sedikitnya akan membutuhkan uang sebesar 2 juta rupiah. Untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang disebutkan, seorang Kepala Keluarga harus bekerja sebagai buruh selama 25 hari. Tetapi persoalannya adalah ketersediaan pekerjaan di korporasi perkebunan tidaklah gampang untuk di dapatkan. Karena korporasi perkebunan memberlakukan sistem kerja gilir kepada setiap buruh yang diikat dengan “perjanjian kontrak”. Perjanjian kontrak kerja ini hanya memberikan lowongan pekerjaan 10 hari kerja kepada tiap-tiap buruh yang digolongkan bekerja dengan sistem yang demikian.

Dengan perjanjian kontrak kerja tersebut, setiap buruh hanya mendapatkan upah kurang dari 900 ribu rupiah tiap bulan. Oleh karenanya, untuk mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan tiap bulannya, ia harus mencari lowongan kerja sebagi buruh serabutan di ladang-ladang milik warga lain yang sedang membutuhkan jasa tenaga kerja.

Hal ini tentunya akan berbeda dengan pendapatan ekonomi yang digolongkan sebagai kelas pemilik tanah. Bagi kelas pemilik tanah yang mengelola lahannya sebagai areal perkebunan kelapa sawit, maka dari tiap 1 hektarnya akan mendapatkan keuntungan per bulan kurang lebih 1,5 juta rupiah. Dan bisa dibayangkan jika ia memiliki luas lahan lebih dari itu.

Persoalan ketimpangan kepemilikan lahan penduduk Mangsang sebenarnya cukup mengkhawatirkan karena angka kelas buruh tani jumlahnya mencapai 45 persen dari total jumlah keseluruhan penduduk yang ada. Di tengah persoalan ini, sebagian warga Mangsang mengusulkan untuk melakukan alih fungsi hutan produksi di desa Mangsang menjadi areal-areal pertanian baru bagi kaum miskin (kelas tak bertanah).

Selain persoalan tingginya ketimpangan kepemilikan lahan, juga terdapat persoalan lain yang tak kalah penting di desa Mangsang. Persoalan tersebut adalah krisis bahan pangan (padi) yang pada selanjutnya menimbulkan krisis konsumsi. Hal ini selain disebabkan oleh tingginya ketimpangan kepemilikan lahan, juga disebabkan oleh tidak berbanding lurusnya luas areal lahan tanaman komoditas dengan areal pertanian pangan. Dari total keseluruhan areal lahan yang dikuasai dan dikelola oleh warga, jumlah luas areal lahan yang digunakan sebagai areal tanaman pangan pokok (padi) jumlahnya dapat digolongkan sangat terbatas. Bahkan angkanya tidak lebih dari 10 persen.

Banyak KK yang memiliki areal perladangan dan perkebunan dalam jumlah cukup luas, namun dalam memenuhi kebutuhan beras sehari-harinya mereka membeli dari warung-warung atau pasar terdekat. Situasi ini disebabkan oleh “demam” tanaman komoditas yang menurut mereka lebih menjanjikan keuntungan ekonomi daripada menanam tanaman pangan pokok. Dari seluruh dusun yang terdapat di Mangsang, hanya terdapat di dusun 2 yang penduduknya menanam tanaman padi. Itupun dalam jumlah yang sangat terbatas.

Saat ditanyakan bagaimana menghadapi situasi yang demikian, Andi dkk dan para warga pendatang menyatakan bahwa jalan satu-satunya adalah mengubah areal rawa-rawa yang terdapat di Mangsang menjadi areal pertanian padi. Namun saat ditanyakan kepada warga lain, khususnya penduduk asli Mangsang, cara yang ditawarkan oleh Andi dkk dianggap tidak tepat, karena bagi mereka kawasan rawa memiliki fungsi penting bagi Mangsang secara turun temurun, yaitu sebagai kawasan pencegah banjir, tempat berkembang biaknya ikan, dan tempat perlindungan mata air.

Ungkapan di atas mencerminkan bagaimana sikap para warga pendatang melihat ruang yang terdapat di sekitarnya, yang sebenarnya memiliki fungsi ekologis, seperti rawa yang berfungsi sebagai tempat penyedia/pelindung mata air yang tersisa serta tempat di mana sumber-sumber ikan bersarang dapat diubah menjadi areal komoditas baru untuk sekedar mengamankan areal komoditas yang dimilikinya (kebun sawit). Situasi ini memang sangat kompleks dan sekaligus memberikan penjelasan bagaimana perbedaan cara pandang warga pendatang dan penduduk asli dalam melihat ruang dan bentang ekologi di Mangsang. Walaupun jika dibayangkan ada muncul inisiatif untuk tidak mengambil lahan lain (rawa) untuk diproduksi menjadi areal baru sebagai tempat pertanian pangan, namun dengan cara mengubah areal lama seperti perkebunan sawit milik mereka menjadi lokasi pertanian padi, tetap saja cara yang demikian tidak akan mendatangkan keberhasilan. Hal itu tentunya didasarkan pada beberapa alasan logis yang menerangkan bahwa tidaklah mungkin areal-areal yang sudah dikonversikan menjadi areal tanaman padat modal (perkebunan sawit) yang sangat merusak kesuburan alami tanah karena tingginya penggunaan pupuk kimia dan rusaknya kawasan mata air menjadi areal pertanian pangan (padi).

Inilah potret di mana masyarakat yang telah terintegrasi dalam sistem ekonomi kapitalisme, yang dalam kondisi umum biasanya tidak terlalu memikirkan urusan-urusan fungsi ekologis di tempat di mana ia hidup. Selain krisis pangan, hadirnya korporasi perkebunan dan pertambangan di Desa Mangsang juga memicu terjadinya krisis ekologis lain yang cukup parah. Beberapa jumlah titik mata air yang tersebar, baik di kawasan rawa ataupun sekitar sungai menghilang secara drastis dalam kurun waktu tidak kurang dari 2 dekade belakangan ini.

Perkebunan kelapa sawit dan pertambangan telah menguras habis persediaan dan merusak kawasan penyedia air di Mangsang. Situasi ini terus memaksa mereka hidup dalam kondisi “krisis air bersih” dan menjadi masyarakat konsumsi tingkat akut. Setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli beberapa galon air untuk kebutuhan minum ataupun kebutuhan lainnya. Melihat fenomena ini, dapatkah krisis sosial ekologis yang terjadi di Mangsang ataupun daerah-daerah lainnya dapat dihentikan? Murray Bookchin, seorang ekolog radikal pernah mengatakan bahwa krisis sosial-ekologis yang terjadi adalah hasil dari adanya bentuk organisasi kekuasaan yang hirarkis dan mentalitas otoriter yang mengakar dalam stuktur masyarakat. Bentuk kebudayaan yang demikian merupakan cerminan dari hasil kebudayaan kapitalisme yang melanggengkan stuktur hirarki dan kelas ekonomi. Hal inilah yang selanjutnya membawa pada situasi lahirnya dominasi manusia terhadap alam yang disebabkan oleh adanya dominasi manusia terhadap manusia yang lain.

Daftar Pustaka:

  1. Bookchin, Murray. 1992. The Ecology of Freedom. Chesire Books.
  2. Collins, Elizabeth Fuller. 2008.Indonesia Dikhianati. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
  3. Farida dan Yunani. Tanpa Tahun. Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai Sumber Hukum di Kesultanan Palembang. Universitas Sriwijaya.
  4. Scott, James C. 1983. Moral Ekonomi Petani. Jakarta: LP3S.
  5. ——————. 1972. Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia, dalam Friends Followers and Factions: A Reader in Political Clientalism, Steffen W. Schmidt, James S Scott dkk (eds). Berkeley: University of California Press.
  6. Yanuardi, Dian dan Noer Fauzi Rahman (ed). 2014. Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial Ekologis Indonesia. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Catatan tambahan:

  1. Dalam sistem pemerintahan Marga, kepala Marga disebut Pasirah.
  2. Sebelum berkuasanya kolonial Belanda di Sumatera Selatan, sistem penguasaan tanah di bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan, masih tunduk pada sistem marga yang berlandasakan pada aturan Undang-Undang Simbur Cahaya, yang dilahirkan oleh Kesultanan Palembang pada abad pertengahan abad 17 (1629-1636). Selain mengatur tentang penguasaan tanah, Undang-Undang ini juga mengatur tentang aturan marga, dusun, kampung, bujang gadis kawin, perladangan, hukuman dan denda. Namun UU ini dalam perjalanannya terus mengalami perubahan semenjak kolonial Belanda berkuasa setelah menghapuskan Kesultanan Palembang (tahun 1825). Bahkan dihapuskan sejak terbitnya UU No. 5 tahun 1979 lewat SK Gubernur No. 142/SKPT/III/1983 (lihat: Farida dan Yunani).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.