Ilustrasi: Mikir, karya Salsabila Yona Oktavia Rahma (2019),
penggunaan ilustrasi telah seijin ilustrator.

 

Dampak Bisnis Hiburan Malam

Sarijan merasa khawatir hidup berdampingan dengan bisnis karaoke karena membahayakan kesehatan tubuh dan mental anak-anaknya. Ia mendapati sampah karaoke berserakan di sembarang tempat, berupa pecahan botol kaca, plastik bungkus makanan, dan kondom. Anak-anaknya sering menemukan botol-botol miras yang disembunyikan. “Karaoke tidak aturan, kadang mulai jam 18.00 sampai 05.00 WIB, mengganggu waktu belajar dan istirahat. Musiknya keras, bising,” ujar Sarijan.

Menurut Sarijan, anak-anak sering mendengar umpatan pelanggan, melihat perkelahian dan perilaku tidak pantas pengunjung dan LC. “Bahkan anak tetangga saya ada yang disuruh antar miras,” ungkap Sarijan, tukang merangkap petani dan peternak kecil ini menghuni rumah tembok 8 x 6 m di atas lahan Sultanaat Grond (SG) yang dijadikan relokasi di Grogol X bersama seorang isteri dan 5 anaknya.

Kunti juga sangat mencemaskan perkembangan anaknya di lingkungan bisnis hiburan malam yang sarat mirasantika. Seingat Kunti, dalam setahun ada 10 kasus narkoba di kawasan bisnis karaoke Parangtritis. “Ada yang masuk bui” ujarnya, Kunti khawatir anaknya bersentuhan dengan narkoba atau seks tidak aman.

Menurut Banowati, karena pengunjung karaoke menghendaki LC minum miras, pelecehan seksual kerap terjadi, “LC yang kerja di tempat saya pernah protes, katanya tamunya rese, raba-raba payudara, lalu daripada jadi ribut saya minta berhenti saja, kebanyakan juga memilih off.”

Mariana Amiruddin, Komisioner Komisi Nasional Perempuan RI, menanggapi situasi LC di Parangtritis yang dikondisikan minum miras saat bekerja dan kerap mengalami pelecehan seksual.

“Minum miras dan pelecehan sesungguhnya bukan bagian dari pekerjaan, karena yang ingin minum miras ialah tamu bukan LC. Itu artinya tak ada  kesepakatan ketika LC dikondisikan untuk minum miras lalu terjadi pelecehan. Jadi, posisi LC sangat dirugikan, jangankan hak-haknya, penghormatan saja tidak ada” jelas Mariana Amiruddin saat dihubungi via telepon (27 Februari 2020).

Menurut Mariana Amiruddin, kondisi perempuan dalam industri hiburan sangat berisiko karena profesi itu dianggap tidak terhormat, LC dianggap bukan pekerjaan. LC tidak dihormati karena fungsinya sebagai penghibur, meski disebut Lady Companion. Karena tidak ada penghormatan pada profesinya, LC mudah dijadikan obyek seksual.

Mariana Amiruddin menambahkan, kalau diperlakukan terhormat, profesi ini tidak diperlakukan demikian. “Misalnya, ada ketentuan LC dapat perlindungan jika tamu mengajak minum sampai mabuk, karena itu berbahaya,” jelasnya, “karena tidak dihormati maka LC tidak dilihat jam kerjanya, tidak dilihat kondisi kesehatannya, bahkan diminta keluar kalau tidak mau melayani konsumen,  itu sama seperti sapi perahan. Itu eksploitasi.”

Kunti mengenang saudaranya, seorang LC yang sakit dan tidak tertolong. “Famili saya mati muda, 19 tahun, anaknya meninggal duluan karena gangguan pernapasan. Semasa hamil dia masih giat jadi LC, tidak mau periksa meski kesehatan menurun padahal Dinas Kesehatan menyediakan tes VCT (Voluntary Counselling and Testing), jadinya tidak dapat ARV (antiretroviral). LC kalau kerja selalu minum miras, ditambah asap rokok dalam ruang tertutup ber-AC. Sini banyak LC yang tetap kerja pas hamil.”

Banowati membenarkan ada LC bekerja dalam keadaan hamil, “LC yang hamil biasanya berhenti kerja saat hamil 7 bulan, nanti setelah melahirkan jadi LC lagi. Semua risiko kesehatan yang tanggung LC sendiri, termasuk denda Rp. 500.000 kalau terjaring garukan”.

Terkait LC yang bekerja dalam kondisi hamil dan dikondisikan minum miras, menurut Komisi Nasional Perempuan RI hal itu pelanggaran yang lebih berat terhadap LC. “Saat LC hamil, siapapun tahu perempuan dalam kondisi hamil harus mendapat perlindungan dan jaminan kesehatan. LC punya hak untuk cuti, istirahat, memikirkan kesehatan karena ia harus melahirkan generasi manusia,” tutur Komisioner Komisi Nasional Perempuan ini.

Menurutnya. apa yang terjadi di bisnis karaoke Parangtritis adalah bentuk eksploitasi terhadap perempuan karena perempuan jadi tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu.

“Sama-sama bekerja di industri hiburan, bar tender saja tidak minum miras, tidak seperti LC. Karena tujuannya untuk dieksploitasi, LC jadi pihak yang tidak berdaya, tidak bisa melakukan posisi tawar, mudah dijadikan obyek seksual, apalagi ekonominya lemah karena jadi korban gusuran, sehingga tidak punya pilihan selain diperbudak, tidak bisa meminta hak-haknya,” ujar Mariana Amiruddin, menerangkan bentuk eksploitasi perempuan dalam bisnis hiburan di Parangtritis.

Ditemui di kantornya (2 Maret 2020), Arief Winarko, Staf Lapangan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) menyatakan bahwa anak usia usia 0-18 tahun harus dilindungi.

Terkait keberadaan LC di bawah umur, kata Kunti pada tahun 2016 terjadi razia dan mereka dipulangkan ke daerah asal di luar DIY. Media lokal sempat memberitakan hal itu dan dikutip dalam laporan SKMM ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelang peresmian SKMM pada Januari 2017.

“LC berumur 15-16 tahun juga pernah ada. Sekarang, LC harus punya KTP,” ujar Kunti yang juga pernah menjadi LC dengan penghasilan Rp. 25.000 per jam (2011), dari jam 18.00 hingga 03.00 WIB.

Arief Winarko membenarkan terdapat anak yang dipekerjakan sebagai LC di Parangtritis pada 2016, saat SAMIN melakukan investigasi bersama ECPAT (End Child Prostitution in Asian Tourism) yang berbasis di Bangkok, Thailand. “Ada dua anak, masing-masing 16 tahun, dari luar DIY” ujar Arief Winarko (2 Maret 2020).

Ia menginformasikan, anak-anak itu dikoskan di luar Parangtritis oleh pemilik karaoke, kebutuhannya dicukupi namun dihitung sebagai hutang, mereka diupah Rp. 60.000- Rp. 200.000, memperoleh tips di luar tarif dari pelanggan, “LC anak asal Medan adalah korban pedagangan manusia.”. Menurut Arief Winarko, latar belakang pekerja anak-anak tersebut beragam, ada yang  dari keluarga brkoen home, Drop Out dari sekolah, putus cinta, dan memenuhi gaya hidup.

Ditemui di kantor Polsek Kretek (27 Februari 2020), Kompol S. Parmin, Kapolsek Kretek belum mengetahui laporan resmi keberadaan LC anak-anak dari Polres Bantul karena baru menjabat 3 bulan dan belum melakukan pemeriksaan kembali ke lapangan baru-baru ini untuk kasus serupa.

Mewakili Kepala Desa Parangtritis yang sedang melakukan penertiban lanjutan di kawasan Gumuk Pasir, Ilyas, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Parangtritis juga mengaku tidak memperoleh aduan warga atau hasil laporan dari Kepolisian, Satpol PP maupun Dinas Sosial, “operasi kepolisian dan hasilnya  itu termasuk informasi rahasia”, jelasnya (27 Februari 2020).

Karna bercerita, di sekolah ia memperoleh perundungan akibat pekerjaan ibunya, bahkan ia pernah diusir dari pengajian oleh temannya.

“Sudah biasa diejek sama anak-anak warga asli dan sesama pendatang, terakhir dikeroyok sampai masuk rumah sakit, terus berhenti sekolah,” Karna mengungkapkan alasannya putus sekolah di kelas 6 SD, menurut ibunya Karna sempat gegar otak ringan akibat kepalanya dibenturkan ke tembok. Pembedaan identitas sebagai warga asli atau pendatang sering diterima Karna dalam pergaulan.

Karna sempat ditawari bekerja sebagai operator karaoke, tugasnya melayani pelanggan dan kebutuhan LC, baik itu sound system maupun miras. Namun, Kunti tidak memperbolehkan, “saya tidak ingin anak saya dekat-dekat dunia itu, apalagi belum bisa urus orang mabuk, nanti bisa dipukuli. Kalau mau kerja nanti setelah punya KTP.”

Tanpa segan, Karna mengakui ia sudah terbiasa merokok dan mengonsumsi miras sejak putus sekolah. “Paling banyak minum dua botol oplosan, tapi kalau obat atau narkoba belum pernah, tidak boleh sama emak” ujar remaja yang ingin menjadi sopir itu. Ia juga sudah tahu risiko jika hubungan badan dilakukan dengan tidak sehat/aman, meskpun ia belum pernah melakukannya. Pergaulan dengan orang dewasa membuat Karna banyak tahu. Ia sering mendapati LC dan pelanggan berpelukan atau berciuman di depan umum.

Nakula berkisah, semasa SD ia sering mendapati botol-botol miras yang belum dibuka saat bermain bersama teman-temannya di sekitar rumahnya. Ia pilih menjauh. Kendati demikian, teman-temannya bercerita bahwa mereka patungan membeli miras dan rokok untuk dikonsumsi bersama di malam hari.

“Teman-teman saya cerita bagaimana rasanya merokok dan minum miras, menurut guru SMP saya miras dapat merusak kesehatan dan mental, narkoba juga,” kata Nakula.

“Pengeluaran pelanggan untuk miras lebih tinggi daripada untuk sewa room dan LC, meskipun pelanggan berkaraoke 2 jam. Miras dicarikan di luar kawasan. Jika terjadi transaksi prostitusi, itu di luar tanggungjawab pemilik karaoke, tidak ada prostitusi di sini,” tutur Banowati yang juga mengambil untung dari transaksi miras..

Kata Karna, harga miras Anggur Rp.100.000 per botol dan AO Rp. 90.000 per botol. “Itu harga kenalan, kalau bukan kenalan bisa lebih mahal. Biasanya 4-5 botol per room”, Karna menjelaskan yang ia ketahui.

Ketahanan Keluarga

Banowati melarang keras Ragil dan teman-temannya untuk nyanyi di room karaoke, meski ongkos room dan LC terbilang murah, yaitu masing-masing Rp. 50.000 per jam/per orang (2020). Ia bahkan memisahkan rumah tinggal dan rumah usaha agar anaknya tidak terganggu kebisingan karaoke yang ia dirikan dan kelola dengan modal sendiri itu. “Anak saya pernah protes dengan kebisingan, padahal kamar pisah rumah. Ia biasanya belajar jam 19, tidur jam 21.” Banowati berharap masih bisa membuka bisnis karaoke karena memulai usaha baru baginya sudah sulit.

Kunti juga melarang keras anaknya untuk mencoba narkoba dan seks tidak sehat. “Cuma dia yang saya punya, saya sangat menyayanginya. Saya ingin bisa modali anak saya buka kios bensin, rokok, dan jual pulsa kalau sudah punya KTP,” tutur Kunti sambil berharap ia segera sembuh dari penyakitnya, ia sadar tidak bisa melarang anaknya karena ia hidup dari apa yang ia cemaskan.

Sarijan membatasi anak-anaknya untuk bergaul dengan anak-anak LC maupun pengelola karaoke, meskipun anak-anaknya berteman dengan siapapun dan bisa menjaga diri.

Ilyas menerangkan bahwa SD Negeri 2 Parangtritis dulu menjadi sekolah anak-anak warga Grogol VII, VIII, IX, X hingga Mancingan XI, namun seiring tumbuhnya bisnis karaoke dan banyaknya anak-anak pendatang yang orangtuanya LC, pelaku bisnis karaoke, PSK, maupun pekerjaan lainnya yang bersekolah di SD tersebut, para warga asli mempertimbangkan untuk menyekolahkan anak-anaknya di tempat lain agar anak-anaknya terhindar dari pergaulan yang buruk.

“Karaoke itu tidak memberikan manfaat pada warga asli sekitar. Pebisnisnya, pekerja, dan pelanggannya orang luar, perputaran uang di Parangkusumo yang menikmati orang luar. Mereka bukan warga kami” jelas Ilyas yang berharap ada penertiban di tanah SG dan area bisnis karaoke Parangtritis menyambut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Parangtritis-Samas yang detilnya belum diketahui pemerintah Desa.

Terkait KEK Parangtritis-Samas, Kompol S. Parmin menambahkan, “KEK tersebut akan dimulai 2021, tugas dan fungsi kami mengawal biar aman. Kecamatan dan Desa sudah sinergi karena agenda itu prioritas pertama (P1).”

Kunti menyebutkan ada sekitar 4 warga asli yang menyewakan kos-kosan untuk LC, menyewakan rumah untuk karaoke, atau punya kios karaoke, namun ia enggan menyebutkan identitasnya.

Ibu Nakula dan Sadewa bercerita bahwa di saat sulit, keluarganya dibantu seorang pengusaha karaoke hingga cukup untuk bangkit.

Banowati juga dikenal dermawan dan mudah membantu, menurut Kawit. “Saat perwakilan warga kami diundang audiensi DPR RI tahun 2015 karena masalah pertanahan, ongkos transportasi dibantu dari pelaku karaoke,” kata Kawit.

SAMIN mengkampanyekan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Salah satu kisah suksesnya di Wukirsari, Imogiri, Bantul. “Melalui PATBM, dibentuk forum anak di tingkat kabupaten hingga desa. Dalam forum anak itu tidak dibedakan siapa anak siapa, semua punya hak yang sama untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes,” jelas Arief Winarko, agar anak secara perlahan bisa keluar dari jerat-jerat eksploitasi.

Upaya Titik Temu     

Di lokasi bekas rumahnya, Hayamie (59) berpendapat bisnis karaoke tanpa miransantika, tanpa keributan, dan santun, barangkali membuat nyaman dan bisa dinikmati. “Kalau ada karaoke ya yang enjoy, tidak seperti yang ada saat ini,” ujar Hayamie yang turut prihatin atas kesehatan mental dan fisik anak-anak tetangganya di Parangtritis (25 Februari 2020).

Banowati berharap jika KEK Parangtritis dipastikan mengulangi pengosongan, maka seluruh warga yang ada dimanusiakan karena sama-sama mencari nafkah. “Tempat usaha dan waktu yang cukup untuk menata hidup,” pintanya sembari menanti Ragil yang tak kunjung pulang dari kegiatan di Polres Bantul. Kunti berharap cukup kesempatan baginya untuk sehat kembali, menabung dan memodali anak kesayangannya. Sarijan berharap tidak digusur lagi, demikian pula keluarga Nakula dan Sadewa.

Terkait eksploitasi perempuan dalam bisnis karaoke di Parangtritis, Komisi Nasional Perempuan RI berpendapat bahwa posisi hubungan kerja LC dan pemilik karaoke harus diperbaiki jadi setara, “Relasi kerja harus diperbaiki, tujuan harus jelas setara antara LC dan pemilik atau pelanggan. Mereka pekerja yang harus dilindungi. Kalau itu profesi, harus ada hak dan kewajiban, posisi harus setara antara LC dan pemilik karaoke,” ujar Mariana Amiruddin, Komisioner Komisi Nasional Perempuan RI.

Menurut Arief Winarko, aturan dalam bisnis hiburan harus ada dan ketat demi perlindungan anak. “Lokalisasi dan pelatihan untuk peralihan profesi bisa menjadi alternatif selain penggusuran. Namun, pelatihan dari pemerintah biasanya terkendala oleh status pendatang dari warga. Pemerintah mengutamakan warga asli sebagai peserta pelatihan,” ujar Arief Winarko menutup perbincangan.

Hingga laporan ini disusun, KPAI belum merespon setelah dihubungi pada 27 Februari 2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.