Berita

Melawan Tambang, Puluhan Warga Banyuwangi Dikriminalisasi

By  | 

Banyuwangi – Sejak beroperasinya kegiatan industri pertambangan di bukit Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, yang dilakukan oleh PT. Bumi Suksesindo (PT. BSI) dan PT. Damai Suksesindo (PT. DSI) dari sejak tahun 2012, beragam krisis sosial-ekologis kini terus meningkat di daerah ini. Salah satu diantaranya yang masih membekas cukup kuat dalam benak warga Sumberagung adalah bencana lumpur yang terjadi pada Agustus 2016 silam.

Menurut warga Sumberagung, bencana lumpur tersebut telah menimbulkan beberapa persoalan penting, yakni telah membuat kawasan pesisir pantai Pulau Merah dan sekitarnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Dampak secara ekonomi akibat kerusakan kawasan pesisir ini adalah pendapatan nelayan Dusun Pancer, Sumberagung dan sekitarnya mengalami penurunan secara drastis. Jika sebelumnya pendapatan tiap nelayan mampu menembus angka Rp. 500.000,00 perhari, pasca bencana lumpur hanya mencapai Rp. 150.000,00 rupiah. Itupun para nelayan harus melaut hingga ke tengah. (lihat Menambang Bencana di Tumpang Pitu: http://selamatkanbumi.com/id/menambang-bencana-di-tumpang-pitu/).

Menurut keterangan Ahmad, salah seorang nelayan yang bermukim di Sumberagung, Banjir lumpur yang berasal dari kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu telah menyebabkan kerusakan dan pencemaran laut di Dusun Pancer dan sekitarnya. Lumpur menutupi laut hingga 4 km dari bibir pantai. Ini sejarah pertama kalinya terjadi di Pancer. Kini karang-karang telah rusak, dan ikan-ikan pun telah pergi. 

Selain itu, kelompok warga yang bergiat di bidang pengelolaan kawasan pariwisata Pantai Merah-Sumberagung juga terkena imbasnya. Pendapatan mereka juga mengalami penurunan, karena sebagian besar wisatawan enggan untuk kembali (lihat Banyuwangi Riwayatmu Kini: http://selamatkanbumi.com/id/banyuwangi-riwayatmu-kini/).

Bukit Tumpang Pitu merupakan kawasan penting bagi penduduk Sumberagung dan sekitarnya. Selain berfungsi sebagai pusat mata air yang mampu mencukupi kebutuhan pertanian dan konsumsi rumah tangga, di sanalah sebagian besar penduduk, khususnya kaum perempuan, mencari beberapa tanaman obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Namun pasca beroperasinya PT. BSI dan PT. DSI, yang keduanya adalah anak perusahaan PT. Merdeka Copper Gold Tbk, relasi antara warga dan bukit Tumpang Pitu menjadi terputus. Apalagi sejak ditetapkannya kawasan pertambangan Tumpang Pitu menjadi Objek Vital Nasional pada 2016 melalui SK Menteri Nomor: 631 K/30/MEM/2016.

Dengan ditetapkannya sebagai kawasan objek vital nasional, kini Tumpang Pitu menjadi kawasan eksklusif yang seolah tak dapat tersentuh oleh siapapun, khususnya warga sekitar dan masyarakat sipil lainnya. Situasi ini selain menunjukkan secara terang-terangan bagaimana kuasa modal melakukan penghilangan secara paksa hubungan, sejarah sosial dan memori warga terhadap bukit Tumpang Pitu, juga sekaligus memberi peluang besar terjadinya tindakan represi terhadap warga yang menolak kehadiran tambang.

Bagi umat Hindu yang bermukim di Banyuwangi, Tumpang Pitu juga dianggap sebagai tempat sakral dan istimewa. Pasalnya, di kawasan ini terdapat beberapa pura yang dianggap memiliki nilai historis tinggi, terkait penyebaran agama Hindu di Banyuwangi pada masa silam. Bahkan belakangan ini, karena faktor historis tersebut, banyak warga Hindu yang berasal dari Bali melakukan kunjungan rutin ke pura di Tumpang Pitu dan sekitarnya.

Dalam wawancara selamatkanbumi.com kepada pengurus pura di sekitar Tumpang Pitu pada awal Mei 2017, didapatkan sejumlah informasi bahwa Tumpang Pitu adalah pusat kehidupan, karena tempat pertemuan antara laut, darat, dan gunung. Dengan keyakinan ini, maka jika kawasan Tumpang Pitu dirusak, bencana akan segera datang.

Corporate structure PT Merdeka Copper Gold Tbk. Sumber: www.merdekacoppergold.com

Rentetan Kriminalisasi (2012 Hingga 2017)

Selasa (16/5/2017) lalu, puluhan warga Sumberagung kembali mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Kedatangan kedua ini tak lain bertujuan untuk mendapatkan konsultasi dan pendampingan hukum atas kasus kriminalisasi yang menimpa mereka. Dalam pertemuan ini, beberapa orang staf Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (Walhi Jatim) juga turut hadir.

Andri (nama aslinya sengaja disamarkan), salah seorang warga yang ikut dalam pertemuan di LBH Surabaya, mengatakan bahwa sejak beroperasinya PT. BSI dan PT. DSI di desa mereka, puluhan warga telah menjadi korban kriminalisasi karena menolak kehadiran pertambangan.

Pertama: Pertengahan November 2015, 1 orang warga dituduh merusak drone milik perusahaan. Akibat tuduhan ini warga tersebut menjadi tersangka.

Kedua: Akhir November 2015, 8 orang warga dituduh merusak fasilitas perusahaan. Saat ini kasus tersebut berstatus 4 orang divonis bebas murni, dan 4 warga lain, kasusnya masih berjalan di tingkat kasasi.

Ketiga: Awal April 2017, 22 orang warga dituduh membawa spanduk aksi yang diduga mirip logo palu arit. Saat ini atas tuduhan tersebut, 3 orang warga ditetapkan menjadi tersangka. Menurut keterangan warga, kasus ini bermula dari aksi pemasangan spanduk “tolak tambang” yang dilakukan pada tanggal 4 April 2017. Aksi pemasangan spanduk penolakan ini dilakukan di sepanjang pantai Pulau Merah-Sumberagung hingga kantor Kecamatan Pesanggaran. Satu hari pasca aksi (5/4), muncul beberapa pernyataan dari pihak aparat keamanan Banyuwangi (TNI/Polri), bahwa di dalam spanduk penolakan warga terdapat logo yang mirip palu arit. Atas kasus ini, warga memberikan pernyataan bahwa tidak satupun spanduk yang mereka pasang terdapat logo yang dituduhkan pihak aparat keamanan. Warga menduga tuduhan tersebut hanya bertujuan untuk melemahkan gerakan penolakan yang sedang mereka lakukan. Sekaligus juga untuk memecah belah persatuan perjuangan warga.

Keempat: Akhir April 2017, 1 orang warga dituduh melakukan penghadangan terhadap pekerja PT. DSI. Atas tuduhan tersebut, 1 orang warga kini ditetapkan sebagai tersangka.

Kelima: Mei 2017, 1 orang kuasa hukum (pengacara) warga dituduh melakukan pencemaran nama baik perusahaan. Kasus ini bermula saat pengacara warga tersebut mengatakan bahwa aktivitas kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu diduga telah mencemari lingkungan. Atas kasus ini, pengacara warga tersebut kini ditetapkan menjadi tersangka.

Terkait dengan tingginya angka kriminalisasi terhadap warga Banyuwangi yang sedang berjuang mempertahankan ruang hidupnya ini, LBH Surabaya dan Walhi Jawa Timur berencana akan menggandeng sejumlah lembaga dan individu untuk turut serta berjuang bersama warga.

Patut dicatat, dalam melakukan kegiatan industri ekstraktifnya di bukit Tumpang Pitu, PT. Merdeka Copper Gold Tbk., beroperasi melalui 3 anak perusahaannya, yakni: PT. BSI, PT. DSI, dan PT. CBS.

Kini, dalam memuluskan kegiatan pertambangannya di Tumpang Pitu, PT. Merdeka Copper Gold, Tbk., juga mendapatkan perjanjian fasilitas kredit dengan konsorsium tiga bank internasional, yakni: HSBC, BNP Paribas, dan Society Generale, tertanggal 19 Februari 2016.

Dibalik kerasnya represi ini, warga Sumberagung tetap meyakini bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan sosial-ekologi mereka adalah tetap tidak mundur dari perjuangan. Warga tidak peduli bahwa semangat dan tekad mereka akan dihadapkan lagi dengan berbagai bentuk represi lainnya. “Tak ada jalan mundur”, ungkap salah seorang warga.

Catatan:

  1. BSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi, No. 188/928/KEP/429.011/2012 tertanggal 7 Desember 2012. Sedangkan DSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tanggal 10 Desember 2012, di mana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/109/KEP/429.011/2014 tanggal 20 Januari 2014.
  2. Lihat: Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/551/VIII/2003, Tanggal 12 Agustus 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Pengamanan Obyek Khusus, Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/738/X/2005, Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional, Direktif Kapolri No.Pol: R/Dir/680/IX/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital.

1 Comment

  1. Nurul Anna FM

    Kamis Juni 1st, 2017 at 09:05

    Saya mau tanya, gambar di atas itu penampakan tambang pt. bsi di tumpang pitu kah? Lalu untuk pt. Dsi dan pt. Cbs letak konsesinya di mana ya?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *