Berita

Memperjuangkan Ruang Hidup, Menolak Penertiban

By  | 

Yogyakarta – Desiran ombak sudah terdengar riuh dari jarak 200 meter. Angin kencang menggulung ombak tiada henti. Sesekali ombak terlihat meninggi lalu pecah menimpa dataran dangkal. Semakin mendekat, terlihat jelas gulungan ombak terus bergulir menuju hamparan pasir putih. Keindahan ini menjadi semakin sempurna karena ditambah dengan keelokan karst yang membentang di kiri kanannya. Inilah ciri khas pesisir selatan Pulau Jawa. Salah satunya dapat ditemui di pantai Sepanjang, pesisir Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Namun dibalik keindahannya itu, tak banyak orang tahu bahwa keindahan pantai Gunung Kidul juga menyimpan sejumlah cerita yang patut dicatat, khususnya potret kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Pagi itu, Kamis, 12 Januari 2017, warga anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berduyun-duyun menghadiri undangan yang diadakan oleh Rumah Belajar Rakyat (RBR) dengan tajuk “Jagongan Pesisir 3: Masa Depan Pantai Gunungkidul”. Acara ini berlangsung di Aula Sepanjang yang pada dindingnya terpasang papan daftar anggota dan struktur organisasi Pokdarwis setempat.

Keseriusan menghadiri forum dan mendengarkan diskusi yang digagas oleh RBR dan Kelompok Sadar Wisata tersebut ditunjukkan dengan hadirnya puluhan warga yang terancam himbauan tidak tertulis tentang penertiban pantai Sepanjang, Drini, Slili, dan Sadranan di Kecamatan Kemadang dan Kecamatan Tepus, oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul.

Prio selaku ketua Pokdarwis menjelaskan bahwa pada tahun 1935, Pantai Sepanjang yang berstatus tanah OO (Oro-oro) masih berupa hutan belantara yang kekes, angker, gawat, gatel dan serem. Warga kemudian membersihkan lahan untuk bertani dan lama kelamaan menerima pengunjung untuk berwisata. Keputusan tersebut disepakati warga pada tanggal 5 Maret 1998.

“ Proses untuk merubah lahan tidak sembarang orang berani karena saking gawatnya. Maka Si Penggarap dengan prihatin sedalam-dalamnya untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa” tutur Prio saat menjelaskan kronologi perintisan pantai Sepanjang.

Untuk meningkatkan taraf hidup, warga membuka warung makanan dan minuman serta mengenakan iuran parkir kepada pengunjung sebagaimana umumnya dilakukan oleh pengelola pantai-pantai lain. Pada tanggal 15 September 2003 barulah Pantai Sepanjang diresmikan oleh Pemerintah Desa.

Prio menambahkan bahwa dari tahun 2003 sampai 2016, Pantai Sepanjang dikelola oleh kelompok warga yang anggotanya kurang lebih 260 orang. Kelompok ini menyusun program pembangunan gazebo dan membuat AD/ART tanpa menggunakan bantuan dari pemerintah dengan tujuan untuk mengembangkan pariwisata setempat.

Namun dalam perjalanannya, pengelolaan pantai oleh warga tersebut menemui banyak tantangan dan ancaman. Salah satunya adalah, ancaman penggusuran yang dirasakan oleh warga Desa Kelor Kidul yang mengelola pantai Watukodok, tak jauh dari pantai Sepanjang.

Ancaman ini datang saat adanya klaim dari investor yang membawa peta dan Serat Kekancingan atau tanda bukti hak pakai tanah Kraton Yogyakarta. Kuasa hukum investor beberapa kali menyurati warga agar segera membongkar warung dan tempat tinggal yang dibangun di pantai Watukodok. Warga masih ingat bagaimana investor mendatangkan pula aparat keamanan dan perangkat desa untuk melancarkan proses pengosongan pantai Watukodok.

Ancaman silih berganti tersebut tidak menyurutkan semangat perjuangan warga. Mereka kemudian membentuk paguyuban sebagai wahana berkumpul dan terus berkegiatan mengelola pantai. Dalam perjalanannya, warga akhirnya berhasil mempertahankan ruang hidup yang mereka bangun di Watukodok dari penggusuran. Pengelolaan pantai ini selain mampu memperbaiki perekonomian warga, juga ditujukan sebagai bentuk sikap penghargaan jerih payah nenek moyang yang telah merintis kampung pesisir tersebut.

Bagi Sumarno selaku Ketua Pokdarwis Watukodok, pengalaman perjuangan tersebut mendorong tumbuhnya pengetahuan warga tentang situasi politik pertanahan Jogjakarta pasca disahkannya Undang Undang No.13 Tahun 2012 atau Undang Undang Keistimewaan (UUK) DIY dan terbitnya Nota Kesepahaman antara badan pertanahan Kraton Yogyakarta (Paniti Kismo) dengan Bupati Gunungkidul.

“ Warga itu bukan sekali dua kali dipecah belah, orang kelor, orang Watukodok ini sudah biasa. Maka penting bikin paguyuban organisasi warga yang bukan bikinan pemerintah” ujar Sumarno

Akhir tahun 2012, pasca disahkannya UUK, kraton mengizinkan penggunaan lahan untuk siapapun asalkan memenuhi persyaratan berupa bukti hak pakai tanah yang sudah ditentukan oleh Paniti Kismo atau pihak Kraton. “Kraton memunculkan izin prinsip yang isinya Kraton tidak keberatan”, ungkap Sutomo selaku anggota Paniti Kismo dikutip di majalah Ekspresi edisi XXVII/TH XXIII/November 2015

(Kiri) Surat dari K.H.P Wahonosartokriyo atau lembaga pertanahan Kraton Yogyakarta yang ditandatangani penghagengnya, KGPH Hadiwinoto tertanggal 22 September 2000 ini meminta pada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi DIY untuk menangguhkan permohonan masyarakat dalam pengurusan hak milik atas tanah.
(Kanan) Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1984 yang menetapkan pemberlakuan sepenuhnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY inilah yang meyakinkan warga desa Kelor Kidul untuk mempertahankan haknya di pantai Kapen atau Watukodok.

Kasus yang dialami oleh warga pengelola pantai Watukodok ini juga mendorong lahirnya solidaritas antar kelompok masyarakat sipil di Jogjakarta, dan mampu membawa pengaruh penguatan isu penegasan hak-hak warga DIY atas kedaulatan tanah. Puncaknya adalah pada tanggal 25 November 2016 digelar sebuah kegiatan bertajuk Festival Kathok Abang atau Festival Celana Merah sebagai perayaan unjuk kesadaran dan kemenangan warga Kelor Kidul di Watukodok. Sebelumnya, warga hanya dipandang sebelah mata oleh kuasa hukum investor karena dianggap hanya mengenyam pendidikan tingkat Sekolah Dasar.

Salah seorang warga, Tupar, menjelaskan bahwa perjuangan yang mereka lakukan telah melahirkan kesadaran baru antar anggota kelompok bahwa Sultanaat Ground dan Pakualamanaat Ground (SG/PAG) telah dihapus keberadaanya sejak disahkannya UU No.5 Tahun 1960 dan Keppres No. 33 Tahun 1984. Dasar hukum tersebut mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 24 September 1984 berdasarkan SK Mendagri No. 66 Tahun 1984.

Tupar menambahkan bahwa sejak itu warga Kelor Kidul menjadi lebih paham tentang perbedaan antara Serat Kekancingan dan Sertifikat Hak Milik, di mana Serat Kekancingan adalah bukti sewa lahan yang dibayarkan pada Kraton Yogyakarta. “Maka dari itu kami anti Kekancingan, warga  ditawari mboten purun” tegasnya.

Kini, pasca kasus pantai Watukodok, situasi di pesisir Gunung Kidul terus memanas. Pasalnya, warga mendapatkan isu bahwa akan ada penggusuran atas nama penertiban yang akan terjadi di pantai Drini, Slili, dan Sadranan. Hal ini bermula saat Asisten Sekretaris Kabupaten Gunung Kidul 1 (Asek 1) meminta Ketua Pokdarwis di wilayah pantai tersebut segera membongkar dan memindahkan gubuk (gazebo) milik warga.

Terkait dengan hal tersebut, seluruh warga pengelola pantai Drini, Slili dan Sadranan mulai bergerak untuk melakukan penggalangan kekuatan dan melakukan pendalaman berbagai materi untuk menguatkan perjuangan mereka.

Salah satu materi yang dibahas adalah Surat Nota Kesepahaman antara Kasultanan Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 21 Juni 2016. Surat bernomor 103/W&K/06/2016 itu berisikan tentang penertiban dan penataan atas tanah Kasultanan (SG) di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Pasal 2 dalam nota ini berisikan:

  1. Pedoman dan pegangan dalam melaksanakan kegiatan penertiban dan penataan Tanah Kasultanan atau Sultan Ground serta tertib administrasi di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
  2. Tujuan kerjasama-kerjasama ini adalah untuk mewujudkan tertib pengelolaan dan tertib penataan Tanah Kasultanan atau Sultan Ground di Kabupaten Gunungkidul.

Beberapa poin di atas, bagi warga Gunung Kidul, mengisyaratkan bahwa kini SG ataupun PAG yang merupakan produk hukum kolonial dan sudah dihapus keberadaanya tersebut akan kembali dihidupkan untuk kepentingan investor di daerah mereka. Dan mereka merasa ancaman penggusuran akan terus meluas di Gunung Kidul.

Protes Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis merupakan organisasi hasil himbauan Dinas Pariwisata dan atau inisiatif dari warga untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di daerah/wilayah masing-masing. Dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah, Ir. Firmasyah Rahim, selaku Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif dalam masa jabatannya tahun 2012 mengatakan bahwa Pokdarwis memliki andil penting dalam pengembangan pariwisata di daearah, sehingga keberadanya perlu didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Bagi warga peserta Jagongan Pesisir, keadaan tersebut tidak berlaku di lokasi wisata yang mereka kelola, yakni pantai Sepanjang, Watukodok, dan Kukup. Pokdarwis di wilayah tersebut justru dihilangkan haknya untuk mengelola lokasi wisata secara swadaya dan swakarsa. Padahal selama ini warga mengelola tanpa menadahkan tangan pada Pemerintah Kabupaten atau Dinas Pariwisata karena konsisten dengan sistem koordinasi Pokdarwis yang tertera dalam Buku Pedoman.

“Sejak pantai-pantai tersebut dibuka oleh sesepuh desa di Kecamatan Tanjungsari dan Tepus, Pemkab hanya ngasih undangan kalau ketua Pokdarwis diundang menghadiri sosialisasi peraturan daerah tentang pariwisata” ujar Subarno, Ketua Pokdarwis pantai Kukup.

Ia juga mengatakan bahwa warga telah terbiasa dan sembodho mengelola hal-hal mendasar seperti kebersihan, dengan menyediakan tempat sampah dan pembuangan umum, bahkan menyewa truk pengambil sampah secara berkala tanpa dukungan dana dan fasilitas dari Dinas Pariwisata maupun Pemerintah Kabupaten.

“Bahkan untuk membuat jalan masuk ke pantai dari jalan akses wisata, paguyuban warga keluar uang dari iuran anggota. Karena itu wajar kalau kita selaku pengelola dan anggota Pokdarwis menolak himbauan penertiban dari Asek 1,” ungkapnya.

Upaya Pemkab Gunung Kidul untuk menertibkan (menggusur) gubuk, tempat makan dan fasilitas lain yang sudah dibuat oleh Pokdarwis di empat pantai tersebut secara mandiri, justru bertentangan dengan semangat yang dicanangkan Kementerian Pariwisata melalui buku pedoman yang sudah disusun sebagai rujukan Pokdarwis seluruh Indonesia. Tindakan Pemkab Gunung Kidul justru membuat Pokdarwis mempertanyakan kembali mekanisme pembuatan kebijakan yang selama ini mereka insyafi, yakni Sapta Pesona.

Dua dari tiga lembar dari Nota Kesepahaman (atau lebih dikenal dengan sebutan “MoU”) antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Kasultanan Yogyakarta yang ditandatangani 10 November 2014 oleh Bupati Gunungkidul dan Kasultanan Yogyakarta. Berdasarkan Nota Kesepahaman di atas, Pemerintah Kabupaten mengakui keberadaan Tanah Kasultanan di Kabupaten Gunungkidul sekaligus mendapat legitimasi dari Kantor Pertanahan Kraton Yogyakarta untuk melakukan penertiban dan pemanfaatan. Namun, pemahaman pihak-pihak yang bertandatangan berbeda dengan pemahaman warga Gunungkidul yang mengacu pada kearifan lokal untuk merawat dan memanfaatkan tanah-tanah yang diwariskan nenek moyang mereka, dengan maupun tanpa keberadaan Kasultanan Yogyakarta

Prio menuturkan bahwa warung-warung tidak mungkin bisa direlokasi, karena penataan ruang pantai Sepanjang hari ini adalah kesepakatan warga berdasarkan perhitungan luas tiap kebutuhan anggota Pokdarwis.

“Kami tidak mau direlokasi, tidak mungkin juga warung-warung yang menempati lokasinya hari ini dipindahkan ke lokasi lain karena luas lahan tidak mencukupi kebutuhan 260 anggota pokdarwis” keluhnya.

Sedangkan bagi dari Pantai Kukup yang sudah merasakan dampak relokasi, pemindahan warung akan selalu menimbulkan potensi konflik horizontal.

Rumiyin Kukup, wonten kidul digeser ngaler, perjuangan dulu dibuatkan ler namung sak menika kidul kebak, dadi sing berjuang neteskan keringat neteske luh kepiye carane men iki metu tandurane metu pangane? Barang sing wes penak dipindah, sing wes enak diengggone wong (Dahulu di Kukup, gubuk di selatan diminta pindah ke utara. Tapi toh sekarang bagian selatan tetap penuh lagi. Coba bayangkan bagaimana perasaan orang yang dulu berjuang di selatan lalu pindah ke utara saat mengetahui kenyataan hari ini?)” ungkapnya.

Rencana relokasi di sepanjang pantai pesisir Gunung Kidul ini memang terus santer apalagi pasca penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kasultanan Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Juni 2016 lalu. Dalam sambutannya saat penandatanganan itu, Sultan HB X yang juga sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan jika tanah yang digunakan oleh warga atau untuk kepentingan publik tersebut bertatus Magersari. Artinya boleh ditempati asalkan tetap mengakui tanah tersebut sebagai tanah milik Kraton Yogyakarta.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.