Opini

Menabur Racun Kematian di Pesisir Banyuwangi

By  | 

Oleh: Muhammad Afandi(1)

 Regulasi Ekstraktif

Tak terlalu sulit sebenarnya untuk mencari jawaban awal mengapa di pesisir Selatan Jawa Timur pada umumnya, dan di kabupaten Banyuwangi khususnya, terus terjadi penyingkiran dan perampokan terhadap ruang hidup rakyat selama 5 tahun belakangan ini (2012-2017).

Jawaban itu setidaknya dapat kita lacak dengan mudah dalam dua regulasi lokal (produk hukum pemerintahan provinsi dan kabupaten), yakni; Pertama, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Tahun 2011-2031. Dalam regulasi ini, khususnya pada pasal 79 ayat 3, disebutkan bahwa kawasan pertambangan mineral logam di Jatim akan dikonsentrasikan pada 8 kabupaten pesisir Selatan. Hal inilah yang menegaskan mengapa maraknya industri pertambangan di pesisir Selatan Jawa Timur terus mendapatkan legitimasinya.

Kedua, Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032. Dalam pasal 60 huruf a, dinyatakan bahwa kawasan pertambangan mineral logam akan dikonsentrasikan pada 2 kecamatan yang terletak di pesisir Selatan Banyuwangi, yakni Pesanggaran dan Siliragung, dengan luasan mencapai 22.600 hektar. Hal inilah yang kemudian semakin menjelaskan mengapa industri pertambangan di Gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran, mendapatkan stempel resmi dari otoritas negara, dan kini terus memicu krisis sosial-ekologis menjadi semakin akut.

Oleh karena itu, tak mengherankan jika selanjutnya selama tahun 2012 hingga 2016, dengan hadirnya 2 produk hukum di atas, telah mendorong peningkatan luas lahan pertambangan dari 86.904 hektar menjadi 551.649 hektar di Jawa Timur. Angka ini menjadi pertanda sekaligus menorehkan catatan kelam, bahwa dengan data tersebut, jumlah luasan lahan untuk pertambangan di Jawa Timur telah meningkat hingga 535 persen hanya dalam waktu 4 tahun.(2) Kebrutalan atas perampokan ruang hidup rakyat ini tentunya akan tampak menjadi semakin mengerikan, jika diperluas melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap beberapa regulasi yang berasal dari pemerintahan pusat, ataupun perjanjian dagang internasional, induk di mana skenario penciutan ruang hidup rakyat diperjual-belikan.(3)

Dalam rangka menelusuri kembali bagaimana potret krisis sosial-ekologis tersebut terjadi, dan sebagai bagian dari upaya untuk menghadirkan dan menjaga ingatan kita tentang begitu brutalnya industri ekstraktif yang terus dipelihara oleh rejim neo-liberal ini, maka artikel ringan dan singkat ini, mencoba mengambil studi kasus pertambangan Tumpang Pitu-pesisir Selatan Banyuwangi, dengan mengandalkan data-data lapangan yang selama ini saya kumpulkan.

Pegunungan Selatan Banyuwangi

Secara fisiografi dan geologi, industri pertambangan di Tumpang Pitu terletak di zona pegunungan Selatan Banyuwangi, Jawa Timur, tepatnya di bagian tengah busur magmatik Sunda-Banda. Zona Sunda-Banda ini memanjang dari pantai Barat Sumatera, Jawa Barat, kemudian ke arah Timur melalui Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa, dan Flores. Oleh para geolog, zona ini memang dikenal sebagai wilayah yang memiliki kandungan mineral logam emas, perak, dan tembaga.(4)

Zona pegunungan Selatan Kabupaten Banyuwangi ini, secara umum terdiri dari dataran rendah, daerah karst, perbukitan berlereng terjal, dan perbukitan rendah yang bergelombang. Karakteristik dan ciri dari dataran rendah itu dapat kita temui dengan adanya kawasan rawa-rawa di kawasan ini. Sementara untuk kawasan karst dapat kita jumpai dengan mudah di daerah semenanjung Blambangan, dengan ketinggian morfologi mencapai 245 m dari permukaan laut. Kawasan karst ini dicirikan oleh adanya gua-gua, liang langgah dan sungai bawah tanah. Selanjutnya untuk perbukitan berlereng terjal menempati bagian Barat dan Tengah antara beberapa puncak Gunung Capil (340 m), Gunung Tumpang Pitu (489 m ), Sunung Sukamade (340 m), dan Gunung Tembakur (584 m). Dan yang terakhir untuk kawasan perbukitan rendah bergelombang juga terdapat di bagian Barat dan Tengah, yang dicirikan dengan lereng landai.(5)

Industri pertambangan di Bukit Tumpang Pitu ini, terletak persis di kecamatan Pesanggaran. Secara geografis, wilayah Pesanggaran ini di dominasi oleh wilayah pantai dan sejumlah gunung yang tidak terlalu tinggi, yakni: Tumpang Pitu (489 m), Lampon (180 m), Tembakur (458 m), Gendong (893 m), Sumbadadung (520 m), dan Permisan (587 m).(6)

Selain itu, di Pesanggaran ini juga terdapat 9 sungai dengan ukuran panjang dan lebar yang berbeda, yang memiliki hulu dari beberapa gunung yang telah disebutkan di atas, seperti: Kalibaru, Lompong, Tembakur, Agung, Buyuk, Karang Tambak I dan II, Kawat, dan Sukamade.

Bagi sebagian besar masyarakat di Pesanggaran, keberadaan gunung dan sungai-sungai itu dianggap sebagai fondasi utama bagi keberlangsungan seluruh kehidupan mereka, karena disanalah terletak sumber air utama yang menopang kegiatan pertanian, peternakan, dan rumah tangga.

Secara administratif, Pesanggaran terdiri dari 5 desa, yakni: Pesanggaran, Sumbermulyo, Sumberagung, Kandangan, Sarongan, dan memiliki luas sekitar 80, 36 km2. Dari 5 desa tersebut, dapat diketahui, Sarongan adalah desa yang memiliki wilayah terluas, yakni 47,04 km2 (59 persen). Selanjutnya disusul oleh Kandangan dengan luas 18,06 km2 (22 persen), Sumberagung 6,99 km2 (9 persen), Sumbermulyo 5, 64 km2 (7 persen), dan Pesanggaran 2,63 km2 (3 persen).

Sejarah Singkat Pertambangan di Banyuwangi(7)

Melimpahnya kandungan mineral di sepanjang pesisir selatan Banyuwangi telah berulang kali membuat para investor berlomba-lomba untuk mengubah kawasan ini menjadi areal industri ekstraktif pertambangan dalam skala raksasa. Perburuan terhadap mineral tambang itu sedikitnya dapat dilacak hingga dua dekade ke belakang, tepatnya pada tahun 1995 saat PT. Hakman Metalindo mendapatkan ijin Kuasa Pertambangan dari ESDM di Banyuwangi dan Jember dengan luas kawasan eksplorasi mencapai 62.586 hektar (ha).

Saat itu, untuk memulai kegiatan eksplorasinya PT. Hakman Metalindo bekerjasama dengan Golden Valley Mines N.L., sebuah perusahaan asal Australia. Akibat kegiatan eksplorasi PT. Hakman Metalindo, kawasan hutan jati di daerah tersebut kering kerontang (Jatam, 2012). Dalam memuluskan rencana eksploitasi pertambangannya, PT. Hakman Group juga mengajukan Kontrak Karya Pertambangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Jember dan Banyuwangi pada tahun 2000. Tak lama berselang, PT. Jember Metal dan PT. Banyuwangi Mineral juga mengajukan ijin prinsip Kontrak Karya untuk membuka pertambangan di daerah yang sama. Menariknya, 2 perusahaan tersebut dipimpin oleh direktur yang sama-sama berasal dari PT. Hakman Metalindo, yakni Jansen FP dan Yusuf Merukh. Yusuf Merukh adalah konglomerat pemilik saham 20% Newmont Minahasa Raya dan Newmont Nusa Tenggara (Jatam, 2012).

Selanjutnya, berdasarkan surat No.01.17/BM/VII/2000, tanggal 17 Juli 2000, PT. Banyuwangi Mineral mengajukan permohonan ijin prinsip Kontrak Karya Pertambangan untuk kawasan seluas 150.000 ha di daerah Banyuwangi. Sedangkan di Jember, dengan surat No. 01.13/JM/VII/2000, tanggal 11 Juli 2000, direktur PT. Jember Mineral juga mengajukan permohonan ijin serupa dengan luas 197.500 ha (Jatam, 2012).

Namun, dalam perjalanannya eksplorasi oleh PT. Hakman Group berakhir pasca terbitnya surat Bupati Banyuwangi, Nomor 545/513/429.022/2006 tanggal 20 Maret 2006. Selanjutnya, lewat surat Keputusan Bupati Nomor 188/57/KP/429.012/2006, penguasaan pertambangan diberikan kepada PT. Indo Multi Cipta (IMC). Perusahaan ini di kemudian hari berganti nama menjadi Indo Multi Niaga (IMN), dan lewat surat nomor 188/05/KP/429.012/2007, IMN mengantongi ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 11.621,45 ha.

Pada tahun 2012, PT. IMN mengalihkan Ijin Usaha Pertambangannya kepada PT. Bumi Suksesindo (BSI), anak perusahaan PT. Merdeka Copper Gold, Tbk, yang saat ini menguasai Gunung Tumpang Pitu.

PT. Merdeka Copper Gold, Tbk, memiliki anak perusahaan, yaitu PT. Bumi Suksesindo (BSI), PT. Damai Suksesindo (DSI), dan PT. Cinta Bumi Suksesindo (CBS). Hingga saat ini, hanya PT. BSI dan PT. DSI yang sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP)di Tumpang Pitu.

PT BSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi, No. 188/928/KEP/429.011/2012 tertanggal 7 Desember 2012. Sedangkan PT DSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tanggal 10 Desember 2012, di mana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/109/KEP/429.011/2014 tanggal 20 Januari 2014.

Lokasi IUP PT BSI dan PT DSI ini terletak di beberapa desa di Kecamatan Pesanggaran, dengan IUP OP BSI seluas 4.998 ha, dan IUP Eksplorasi DSI seluas 6.623 ha.

IUP OP milik PT BSI ini akan berlaku sampai dengan 25 Januari 2030 dan IUP Eksplorasi milik DSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2016. Sebelum bernama PT. Merdeka Copper Gold, Tbk, perusahaan ini bernama PT. Merdeka Serasi Jaya. Didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.2, 5 September 2012, dengan pengesahan dari Menkumham, berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan terdaftar di dalam daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0081346.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013 (Prospektus Final PT Merdeka Copper Gold, Tbk).

Dalam dokumen Prospektus PT. Merdeka Copper Gold, Tbk (2015), disebutkan bahwa susunan direksi dan dewan komisaris, berdasarkan akta No.479/2014 dan akta No.73/2015, adalah: Direksi (Presdir: Adi Adriansyah Sjoekrie, Wapresdir: Gavin Caudle, Dir. Independen: Chrisanthus Soepriyo, Dir: Hardi Wijaya Liong, Michael W Soeryadjaya, Ronny N. Hendropriyono). Dewan Komisaris (Preskom: A.M. Hendropriyono, Wapreskom: Edwin Soeryadjaya, Komisaris Independen: Richard Bruce Ness, Zannuba Arifah (Yenny Wahid), Komisaris: Garibaldi Thohir).

Namun saat ini (2017) jika mengunjungi website PT. Merdeka Copper Gold, Tbk, manajemen perusahaan ini mengalami beberapa perubahan, yakni terdiri dari: Dewan Komisaris (Preskom: Edwin Soeryadjaya, Komisaris: Garibaldi Thohir, Komisaris Independen: Dhohir Farisi (suami Yenny Wahid), Komisaris Independen: Richard Bruce Ness). Direksi: (Presdir: Adi Adriansyah Sjoekri, Wapresdir: Colin Francis Moorhead, Dir: Gavin Arnold Caudle, Hardi Wijaya Liong, Michael W.P. Soeryadjaya, David Thomas Fowler, Rony N. Hendropriyono, Gavin A Caudle, Dir.Independen: Chrisanthus Supriyo).

Patut dicatat, dalam memuluskan kegiatan industri pertambangannya di Tumpang Pitu ini, PT BSI pada 19 Februari 2016 lalu, mendapatkan dukungan finansial dari konsorsium 3 bank internasional, yakni: HSBC, BNP Paribas, dan Society Generale.(8)

Corporate Structure PT Merdeka Copper Gld Tbk

Sumber: http://www.merdekacoppergold.com/about_us

Daya Dukung Sosial-Ekologi yang Terus Merapuh

Gunung Tumpang Pitu bukanlah tempat yang asing bagi Kartiman (60 tahun), seorang warga Sumberagung yang bermukim di dusun Pancer. Ia menuturkan bahwa 45 tahun dari usianya telah dihabiskan di kawasan ini. Oleh karenanya, beragam pengalaman dan pengetahuannya tentang struktur ekologi Tumpang Pitu tidak dapat diragukan lagi.

Menurutnya, di kawasan Tumpang Pitu, terdapat beberapa kawasan mata air dan sungai yang berfungsi sebagai penjaga kelangsungan sistem sosial-ekologi bagi tumbuhan (flora), fauna (fauna), dan manusia di sekitarnya.

Adapun beberapa sungai yang dimaksud yang berada di sekitar desanya adalah: Katakan, Banyutowo, Dadapan, Bangsong, Manis, Parangkursi, Jedingan, Kucur, dan Candrian. Ia menjelaskan bahwa keseluruhan sungai yang terdapat di Tumpang Pitu tersebut, baik yang melintasi desanya ataupun tidak, bermuara langsung ke Samudera Hindia. Dengan demikian perubahan ekologi yang terjadi di Tumpang Pitu (hulu) juga akan berpengaruh secara langsung terhadap ekologi kawasan pesisir (hilir).

Baginya, keberadaan kesembilan sungai itu menggambarkan secara langsung begitu kayanya mata air di Tumpang Pitu. Sungai-sungai itu, menurutnya, telah memberikan kontribusi penting bagi seluruh kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Karena kesembilan sungai ini telah menjadi sumber air minum utama bagi tumbuhan dan hewan-hewan liar yang ada di Tumpang Pitu, hewan ternak milik warga, dan juga menjadi sumber pengairan utama bagi pertanian penduduk di Sumberagung. Selain itu juga menjadi ruang terbuka bagi seluruh warga untuk mendapatkan sumber protein secara gratis, karena di dalamnya terdapat beberapa jenis biota seperti udang, belut, gabus, wader dan beberapa jenis ikan air tawar lainnya.

Secara umum, vegetasi di kawasan Tumpang Pitu ini terdiri dari tumbuhan berkayu dan tak berkayu, yang meliputi kawasan hutan alam, semak belukar, pantai, tempat terbuka dan tanaman budidaya. Adapun jumlahnya terdiri dari spesies pepohonan yang tergolong umum (20 jenis), tanaman berstatus konservasi tinggi-terancam punah dan dilindungi (3 jenis), vegetasi pantai (10 jenis), serta aneka tumbuhan (31 jenis lainnya) yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Sumberagung dan sekitarnya untuk makanan, obat tradisional, rempah-rempah, kayu bakar, arang, perumahan, dan lain-lain (lihat tabel dibawah).

Daftar Spesies Pepohonan yang Umum di Tumpang Pitu

Sumber: Studi Amdal PT BSI 2014; Vegetation Survey of The Tujuh Bukit Concession Area, Intertek 2008 

Begitu juga dengan keragaman faunanya, juga tak kalah banyak. Kartiman menjelaskan bahwa selama 45 tahun berhubungan dengan kawasan hutan dan gunung Tumpang Pitu, beberapa jenis fauna yang kerap ditemuinya selama beraktivitas adalah: kera, babi hutan, macan Jawa, ular, rusa, kijang, dan beberapa jenis burung. Namun, ia menegaskan, bahwa selain jenis fauna yang telah ia sebutkan, juga terdapat jenis fauna lainnya yang namanya ia kurang mengerti.

Ungkapannya itu ternyata benar, karena jika merujuk pada data penelitian sebagaimana yang telah tercantumkan dalam dokumen Amdal PT BSI (2014) dengan merujuk pada data survey Intertek 2008, setidaknya di kawasan Tumpang Pitu ini terdapat sedikitnya 25 spesies mamalia, 101 jenis burung, 15 jenis herpetofauna (reptil dan amfibi), dan aneka jenis biota perairan yang meliputi plankton (4 spesies Phytoplankton dan 9 spesies Zooplankton), Benthos (19 spesies Benthic Algae), 8 spesies Makroinvertebrata, dan Nekton (ikan air tawar: wader, lele, sepat, gabis, belut, dll).

Namun, keragaman ini, menurut Kartiman, semuanya telah terancam punah memasuki tahun 2012, saat pertambangan terus menancapkan kukunya dengan skala yang lebih massif. “Jangankan tumbuhan dan hewan, manusianya juga terancam binasa”, tegasnya.

Padahal, ia menceritakan, dari sejak duduk di bangku sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga sebelum tahun 2011, ia kerap menghabiskan waktunya sepanjang sore di Tumpang Pitu untuk mencari beberapa tanaman, seperti bambu kering, dan beberapa jenis tanaman basah lainnya untuk memenuhi kebutuhan tersedianya kayu bakar, dan kebutuhan obat-obatan bagi keluarganya.

Kini, mencari rumput, menggembalakan ternak, mencari kayu bakar dan rotan, mencari tanaman obat-obatan, memancing, mandi di sungai, ataupun sekedar melintas di Tumpang Pitu hanya akan menjadi cerita yang tak bersambung baginya. Apalagi untuk diwariskan ataupun dilakukan ulang oleh anak cucunya menjadi semakin tidak mungkin.

Sebagian besar sungai-sungai yang telah ia sebutkan di atas juga telah dipagar rapat, dan dijaga oleh pasukan keamanan serta tak lagi bisa diakses oleh warga Sumberagung dan sekitarnya.

Ia pun juga menambahkan, jikapun diberi kesempatan untuk dapat mengakses kembali sungai-sungai yang ada di Tumpang Pitu pada saat ini, terkadang membuatnya menjadi berpikir dua kali. Karena ia menduga, air-air yang mengalir di sungai-sungai itu tak lagi layak untuk disentuh, sebagaimana informasi yang sering ia dapatkan dari cerita teman-temannya, bahwa air di wilayah pertambangan mungkin bisa mempercepat siapa saja untuk bertemu dengan maut.

Daftar Jenis Reptil dan Ampibi di Wilayah Konsesi Tumpang Pitu


Sumber: Studi Amdal PT BSI 2014; Vegetation Survey of The Tujuh Bukit Concession Area, Intertek 2008
 

 Ekonomi Pertanian dan Perikanan versus Pertambangan di Sumberagung

1. Pertanian

Sumberagung adalah desa yang terletak di ring pertama dalam wilayah konsesi pertambangan PT BSI di Tumpang Pitu.(9) Wilayah desa ini terdiri dari pesisir pantai, dataran rendah, dan kawasan perbukitan. Desa ini memiliki 4 dusun dan jumlah penduduk terbanyak kedua di kecamatan Pesanggaran (setelah desa Pesanggaran), yakni berjumlah total 13.766 jiwa.(10)

Secara umum, keseluruhan masyarakat Sumberagung menggantungkan sepenuhnya denyut nadi perekonomian rumah tangga mereka pada 2 sektor utama, yakni pertanian dan perikanan-kelautan.

Menurut penuturan Seno, petani dusun Pancer, Sumberagung, 4 tahun belakangan ini (2013-2017), sebagian besar petani Sumberagung banyak yang mengubah areal lahan pertanian padi dan palawija mereka menjadi kawasan pertanian tanaman komoditas jeruk dan buah naga. Hal ini menurut mereka disebabkan oleh jenis tanaman komoditas tersebut dianggap dapat menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan.

Menurut Rudi, petani buah naga Sumberagung, hasil produksi buah naga di luasan lahan 1 hektar mampu menghasilkan keuntungan bersih rata-rata 50-60 juta rupiah pada tahun pertama panen (umur 2 tahun), dan 200-300 juta rupiah pada tahun kedua panen (umur 3 tahun). Jumlah pendapatan itu menurutnya akan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya, dan akan bertahan sampai usia tanaman berumur 8 tahun.

Keterangan: Memasuki tahun kedua dst, jumlah ongkos produksi akan semakin menurun, sementara hasil produksi akan terus semakin meningkat.

Begitu juga dengan tanaman komoditas jeruk. Bagi Iwan, petani jeruk Sumberagung, tanaman komoditas jeruk ini juga tak kalah pamornya dengan buah naga. Menurutnya, asal dirawat dengan baik, tanaman jeruk juga mulai bisa dipanen pada umur tanaman mencapai 2 tahun.

Pada panen pertama ini, menurutnya, keuntungan kotor yang diraih bisa mencapai 130 juta rupiah per tahunnya (umur 2 tahun). Dan angka pendapatan itu akan terus meningkat pada masa panen tahun ketiga, yakni mampu mencapai 200-300 juta rupiah per tahunnya (umur 3 tahun). Bahkan ia menambahkan, dalam tahun keempat dan seterusnya (bertahan sampai umur 7 tahun) pendapatannya akan terus melonjak, asalkan perawatannya terus dijaga.

Seperti yang diketahui dari catatan yang dituliskan oleh BPS Banyuwangi (Kecamatan Pesanggaran Dalam Angka 2014), jumlah luas lahan panen di Sumberagung terbilang sangat cukup luas, yakni; luas areal panen untuk tanaman padi mencapai 1135 ha, jagung 504 ha, kedelai 677 ha, kacang tanah 1 ha, ubi kayu 8 ha.

Kini, menurut keterangan beberapa warga di Sumberagung, peningkatan pendapatan dari 2 jenis tanaman komoditas ini telah menyebabkan jumlah luas lahan pertanian tanaman buah naga dan jeruk di Sumberagung terus kian melonjak, yakni mencapai angka sekitar 70 persen (50 persen buah naga, 20 persen jeruk) dari luas total lahan pertanian keseluruhan yang ada. Sementara sisanya, masih bertahan dengan jenis tanaman padi sawah ataupun palawija.

Bagi warga Pancer, dan desa-desa sekitarnya, peningkatan pendapatan di sektor pertanian ini sudah cukup menjadi alasan dasar mengapa pertambangan di wilayah mereka tidak dibutuhkan. Malah sebaliknya, justru diduga akan membuat penurunan kualitas ekologi dan kehidupan sosial mereka.

Seperti yang diketahui belakangan ini (Juli-September 2017), pasca meningkatnya kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu, beberapa peristiwa yang menunjukkan penurunan kualitas ekologi terus terjadi di daratan Sumberagung, misalnya: Pertama, menurut beberapa keterangan warga Sumberagung, infrastruktur publik, seperti jalan utama desa mulai banyak yang rusak. Warga mengatakan aktivitas lalu-lalang truk-truk pertambangan telah menyebabkan sebagian besar jalan desa berlubang dan rusak parah. Kondisi ini semakin diperburuk dengan pembuangan material tanah bekas kegiatan pertambangan ke jalan-jalan desa. Dampaknya, polusi udara, suara, dan air semakin meningkat tajam.

Kedua, munculnya fenomena migrasi sekelompok hewan dari Tumpang Pitu ke lahan-lahan pertanian dan pemukiman warga. Atas fenomena ini salah seorang warga mengatakan: “Satu tahun belakangan ini, gerombolan monyet mulai turun ke lahan-lahan pertanian warga. Gerombolan kijang juga mulai banyak turun ke perkampungan warga. Bahkan pemancing di pantai Lampon, yang tak jauh dari sini sempat melihat binatang mirip harimau juga turun. Ini terjadi tentunya setelah rumah mereka (Tumpang Pitu) rusak dibabat tambang”,.

Ketiga, terjadinya serangan penyakit cacar terhadap sejumlah pertanian buah naga milik warga Sumberagung. Warga menduga, serangan penyakit itu dipicu oleh semakin menurunya kualitas lingkungan hidup mereka karena semakin meningkatnya kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu.

2. Perikanan dan Kelautan

Sikap penolakan senada terhadap industri pertambangan di Tumpang Pitu juga diungkapkan oleh mayoritas nelayan Sumberagung. Menurut Ahmad, seorang nelayan Pancer, Sumberagung yang telah menjalani profesi sebagai nelayan selama 38 tahun (1968-2006), sektor perikanan dan kelautan adalah jantung perekonomian bagi mayoritas penduduk Pancer. Hal itu menurutnya karena mayoritas nelayan yang ada di Sumberagung bermukim di dusun Pancer, dan jumlahnya tak kurang dari 1200 nelayan.

Menurutnya, secara historis dan berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayah operasinya, nelayan di Pancer terdiri dari 3 kelompok, yakni: nelayan pinggiran, nelayan jukung, dan nelayan jauh.

Nelayan Pinggiran (darat) adalah kelompok pencari hasil biota pesisir-laut berupa kerang sampir, kerimis, dan luminti. Jumlahnya tak kurang dari 3 persen dari total keseluruhan nelayan Pancer. Wilayah operasinya meliputi karang-karang pesisir, dan pinggiran pesisir bukit Tumpang Pitu.

Pekerjaan ini umumnya dikerjakan oleh keluarga nelayan yang tak memiliki perahu, dan tak terbatas hanya pada laki-laki, namun juga kaum perempuan. Kaum nelayan laki-laki jenis ini biasanya akan mencari luminti dan kerang sampir dengan cara menyelam di sekitar pesisir, sementara kaum perempuan akan mencari kerimis dengan cara mengeruk secara manual di dalam pasir pinggiran pesisir.

Menurut Ahmad, aktivitas kelompok nelayan pinggiran ini, sebelum tahun 2000-an, dapat dilakukan sepanjang hari dan tidak mengenal musim hasil tangkapan, karena karang-karang dan kualitas pesisir Pancer masih tergolong baik. Hasilnya pun cukup lumayan, per harinya tiap 1 kelompok (3 orang) mampu mendapatkan tangkapan kerimis sebanyak 400 kg. Dan rata-rata perkilonya setara dengan Rp. 1500,- (harga sekarang). Begitu juga dengan hasil tangkapan kerang sampir, per harinya tiap kelompok dapat mengumpulkan 40 kg kerang sampir, yang per kilonya setara dengan Rp. 20.000,- (harga sekarang).

Namun menurutnya, memasuki pertengahan dan akhir tahun 2000-an, tahun di mana pertambangan mulai dioperasikan oleh IMC-IMN, aktivitas nelayan jenis ini mulai berkurang, dan hanya dapat dilakukan pada bulan November hingga Februari. Hal ini disebabkan oleh terus merosotnya jumlah hasil tangkapan, yang diduga oleh sebagian besar nelayan karena terjadinya penurunan kualitas karang dan pesisir Pancer yang disebabkan oleh adanya kegiatan industri pertambangan di Tumpang Pitu. Bahkan, menurut pengakuan sejumlah nelayan Pancer, memasuki tahun 2012 hingga kini (2017), jenis pekerjaan nelayan pinggiran ini punah dari Pancer, seiring rusaknya karang-karang dan kawasan pesisir Pancer, khususnya pasca bencana lumpur Agustus 2016, yang diduga berasal dari kegiatan pertambangan yang berada di Tumpang Pitu. Patut dicatat, bencana lumpur tersebut, menurut pengakuan warga Pancer, telah menyebabkan kawasan pesisir pantai Pancer terendam lumpur selama 2 pekan hingga 4 mil dari bibir pantai.

Selanjutnya adalah nelayan Jukung. Menurut Ahmad, kelompok nelayan ini dicirikan oleh beberapa hal, yakni: menggunakan perahu bersayap bambu (berukuran panjang 10 m, lebar 40 cm, tinggi 1 m), dikelola 2 orang, dan menggunakan mesin berkapasitas 10 PK dengan jenis alat tangkap pancing dan jaring. Wilayah operasi tangkapannya meliputi 1-3 mil dari bibir pantai.

Adapun hasil tangkapan yang biasanya didapatkan oleh nelayan tipe ini adalah: ikan cakalang, carang gigi, bara kuda, putihan, kerapuh, bawal, dan bagong.

Menurut Ahmad, jumlah nelayan tipe ini adalah mayoritas tipe nelayan yang terdapat di Pancer, jumlahnya mencapai 65 persen dari total keseluruhan nelayan yang ada. Namun, kini jumlah nelayan tipe ini terus merosot, sejak hasil tangkapan mereka semakin berkurang. Menurut penuturan sejumlah nelayan Jukung, penurunan hasil tangkapan ini terlihat secara drastis pasca terjadinya bencana lumpur Agustus 2016, di mana biasanya mereka mendapatkan hasil tangkapan sebanyak diatas 10 kg (setara dengan 300-400 ribu rupiah), kini hanya mampu menembus 2-7 kg. Dengan kondisi ini, tak sedikit dari nelayan Jukung sering mengalami beberapa kerugian karena tak mampu menutupi ongkos produksi melaut, yang jumlahnya tak kurang dari 150 ribu rupiah per sekali melautnya.

Dan yang terakhir adalah nelayan Jauh. Nelayan tipe ini memiliki ciri-ciri: menggunakan perahu (berukuran panjang 15 m, lebar 3-5 m, tinggi 1.5-2 m), memiliki 3 mesin dengan kekuatan 25 PK, menggunakan jenis alat tangkap jaring besar, dikelola oleh 15 orang, dan wilayah operasi tangkapnya terletak di atas 3 mil dari bibir pantai. Menurut keterangan nelayan Pancer, jumlah tipe nelayan ini mencapai 12 persen dari total keseluruhan nelayan yang bermukim di Pancer.

Adapun hasil tangkapan yang dihasilkan dari nelayan tipe ini adalah: ikan tongkol, layang, lemuruh, baby tuna, cumi-cumi, dan tengiri.

Menurut keterangan sejumlah nelayan tipe ini, hasil tangkapan mereka saat ini tidak mengalami penurunan yang signifikan seperti yang dialami oleh nelayan Jukung, walaupun terkadang di musim-musim tertentu penurunan hasil tangkapan kerap terjadi. Akan tetapi, persoalan rusaknya karang di kawasan Pancer bagi mereka tetap memberikan sejumlah dampak yang tak kalah penting, karena dengan demikian mereka tak lagi bisa menggantungkan hasil tangkapan di wilayah operasi dibawah 3 mil dari bibir pantai yang kini telah rusak.

Dulu kalau saat tidak dapat ikan di tengah laut (>4 mil dari bibir pantai), kami masih bisa mendapatkannya dari pinggiran (<4 mil dari bibir pantai). Tapi kini setelah di pinggiran karang-karangnya rusak, khususnya pasca terjadinya bencana lumpur Agustus 2016, kami tak bisa lagi mendapatkan apa-apa. Hal inilah yang mempengaruhi pendapatan”, ungkap nelayan Jauh.

Patut untuk diketahui, pesisir Pancer-Sumberagung adalah salah satu pusat kawasan penghasil ikan terbesar di Banyuwangi. Menurut catatan resmi BPS Banyuwangi tahun 2014, disebutkan bahwa produksi perikanan tangkap di desa ini pada tahun 2013 mencapai 1.085.073 ton. Namun, sekali lagi, menurut Ahmad, angka tersebut kini terus menurun drastis, seiring meluasnya kerusakan ekologi pesisir Pancer dan sekitarnya, pasca beroperasinya kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu, yang letaknya bersebelahan langsung dengan kawasan pesisir Pancer dan pemukiman penduduk.

Foto Bukit Tumpang Pitu dari Dusun Pancer

Keterangan: tanda panah tersebut menunjukkan lokasi pertambangan. Sumber: Primer

Kriminalisasi yang Tak Kunjung Henti

Sejak ditetapkannya kawasan pertambangan Tumpang Pitu menjadi Objek Vital Nasional pada 2016 melalui SK Menteri Nomor: 631 K/30/MEM/2016, kini Tumpang Pitu menjadi kawasan eksklusif yang seolah tak dapat tersentuh oleh siapapun, khususnya warga sekitar dan masyarakat sipil lainnya.

Situasi ini selain menunjukkan secara terang-terangan bagaimana kuasa modal melakukan penghilangan secara paksa hubungan, sejarah sosial dan memori warga terhadap bukit Tumpang Pitu, juga sekaligus memberi peluang besar terjadinya tindakan represi terhadap warga yang menolak kehadiran tambang.

Sedikitnya, menurut catatan investigasi yang berhasil dihimpun oleh penulis bahwa kasus kriminalisasi yang menimpa warga Tumpang Pitu, terkait dengan sikap penolakannya terhadap kehadiran pertambangan, telah memakan korban sebanyak 15 orang dalam 5 kasus yang berbeda di sepanjang kurun waktu 2015-2017.

Pertama: Pertengahan November 2015, 1 orang warga dituduh merusak drone milik perusahaan. Akibat tuduhan ini warga tersebut menjadi tersangka.

Kedua: Akhir November 2015, 8 orang warga dituduh merusak fasilitas perusahaan. Saat ini kasus tersebut berstatus 4 orang divonis bebas murni, dan 4 warga lainnya, kasusnya masih berjalan di tingkat kasasi (Mahkamah Agung).

Ketiga: Awal April 2017, 22 orang warga dituduh membawa spanduk aksi yang diduga mirip logo palu arit. Saat ini atas tuduhan tersebut, 4 orang warga Sumberagung ditetapkan menjadi tersangka, dan salah satu diantaranya (Heri Budiawan) ditahan dan sedang menjalani persidangan. Menurut keterangan warga, kasus ini bermula dari aksi pemasangan spanduk “tolak tambang” yang dilakukan pada tanggal 4 April 2017. Aksi pemasangan spanduk penolakan ini dilakukan di sepanjang pantai Pulau Merah (dusun Pancer)-Sumberagung hingga kantor Kecamatan Pesanggaran. Satu hari pasca aksi (5/4) tersebut, muncul beberapa pernyataan dari pihak aparat keamanan Banyuwangi (TNI/Polri), bahwa di dalam spanduk penolakan warga terdapat logo yang mirip palu arit. Atas kasus ini, warga memberikan pernyataan bahwa tidak satupun spanduk yang mereka pasang terdapat logo yang dituduhkan pihak aparat keamanan. Warga menduga tuduhan tersebut hanya bertujuan untuk melemahkan gerakan penolakan yang sedang mereka lakukan. Sekaligus juga untuk memecah belah persatuan perjuangan warga. Atas peristiwa ini, 4 orang warga yang ditetapkan sebagai tersangka dikenakan pasal 170a UURI No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Keempat: Akhir April 2017, 1 orang warga dituduh melakukan penghadangan terhadap pekerja PT. DSI. Atas tuduhan tersebut, 1 orang warga kini ditetapkan sebagai tersangka.

Kelima: Mei 2017, 1 orang kuasa hukum (pengacara) warga dituduh melakukan pencemaran nama baik perusahaan. Kasus ini bermula saat pengacara warga tersebut mengatakan kepada media bahwa aktivitas kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu diduga telah mencemari lingkungan. Atas kasus ini, pengacara warga tersebut kini ditetapkan menjadi tersangka.

Saat ini, walaupun dihadapkan dengan berbagai terjangan yang terus datang bertubi-tubi itu, warga Tumpang Pitu tak sedikitpun untuk berpikir melangkah mundur. Sebaliknya, mereka justru memiliki keyakinan yang cukup besar bahwa suatu saat nanti pertambangan di Tumpang Pitu akan segera berakhir dengan perlawanan yang mereka bangun.

Teror Baru Ormas dalam Gerakan Anti Tambang di Tumpang Pitu

Heri Budiawan, seorang warga Tumpang Pitu, yang dikriminalisasi atas tuduhan telah melakukan penyebaran spanduk aksi berlogo mirip palu arit (lihat keterangan di atas), pada tanggal 4 September 2017 ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi, selepas menjalani pemeriksaan di kantor Polres dan Kajari Banyuwangi.

Satu hari sebelum penahanan ini (3/9), Heri Budiawan mengatakan bahwa terdapat sejumlah peristiwa janggal yang melanda kampungnya. Kejanggalan tersebut adalah: Pertama, tanggal 3 September 2017, beredar kabar dari rekan-rekannya, bahwa pihak aparat keamanan menemukan sebuah barang yang mencurigakan di sekitar lokasi perusahaan tambang. Dugaan itu mengerucut dengan ditemukannya sebuah barang yang diduga mirip bom. Pasca temuan barang tersebut, tepatnya satu malam menjelang penahanannya, situasi di kampungnya dan sekitarnya menjadi riuh karena muncul isu seolah-olah barang yang diduga mirip bom tersebut berasal dari kelompok warga anti tambang. Peristiwa ini langsung direspon oleh beberapa kelompok warga dengan cara mengabaikannya dan saling melakukan kordinasi untuk meredam keriuhan tersebut. Menurut mereka peristiwa itu dimaknai sebagai strategi kelompok tertentu untuk menciptakan situasi dan mengalihkan isu perjuangan penolakan pertambangan yang mereka lakukan, dan diduga kuat sebagai pra kondisi penahanan Heri Budiawan.

Kedua, jauh sebelum peristiwa tanggal 3 September tersebut, peristiwa yang mirip juga terjadi seminggu sebelumnya. Menurut beberapa keterangan warga, isu adanya temuan bom juga muncul pada akhir Agustus 2017, tak lama setelah penyelenggaraan kegiatan karnaval peringatan hari kemerdekaan RI tingkat Kecamatan. Patut dicatat, dalam aksi karnaval hari kemerdekaan tersebut, warga Sumberagung turut meramaikannya dengan membawa sejumlah karnaval yang bernada tolak tambang. Dan buntutnya, 1 hari pasca kegiatan tersebut, muncul sejumlah isu bahwa pihak aparat keamanan menemukan sebuah barang yang diduga mirip bom. Akan tetapi, isu itu menguap begitu saja karena barang yang dibicarakan tersebut tidak ditemukan fisiknya.

Kini (minggu keempat September), 3 minggu pasca penahanan Heri Budiawan, situasi politik lokal di Banyuwangi terus terlihat kian menghangat. Pasalnya, banyak kelompok organisasi masyarakat (ormas) lokal Banyuwangi, yang tiba-tiba muncul dan turut andil menguatkan dan mendukung tuduhan yang dilekatkan terhadap Heri Budiawan.

Salah satu diantaranya adalah Forum Suara Blambangan (Forsuba), sebuah organisasi yang digawangi oleh Abdillah Rafsanjani, sesepuh Gerakan Pemuda (GP) Ansor Banyuwangi. Dalam beberapa kali persidangan Heri Budiawan terlihat segerombolan atas nama Forsuba ini sangat aktif menghadiri persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Sekaligus juga turut memberikan beberapa pernyataan di media mendukung penahanan Heri Budiawan oleh Kajari Banyuwangi.

Sebenarnya, jauh sebelum terlihat secara aktif dalam momen persidangan kasus Heri Budiawan ini, Forsuba telah menunjukkan posisinya terkait kehadiran pertambangan di Tumpang Pitu. Seperti yang termuat dalam beberapa media, bahwa dari sejak tahun 2016, Forsuba, diwakili Abdillah Rafsanjani, menegaskan bahwa Forsuba akan berada di garda terdepan untuk menjaga dan mendukung investasi pertambangan PT Bumi Suksesindo (PT BSI) di Tumpang Pitu. Ia beralasan karena pertambangan di Tumpang Pitu telah menjadi Objek Vital Nasional dan memiliki kontribusi pembangunan. Maka tak sulit untuk menjelaskan mengapa dalam kasus kriminalisasi Heri Budiawan ini ia mengambil posisi menguatkan tuduhan yang dialamatkan terhadap Budi.(11) Bahkan, dalam sebuah artikel yang dimuat oleh media online banyuwangitimes.com, tertanggal 24 April 2016, disebutkan bahwa: Forsuba yang memiliki seratusan anggota, telah menggelar apel siaga di sekitar lokasi tambang. Dan dalam artikel ini juga disebutkan bahwa Abdillah menyatakan Sebagai warga yang peduli dengan pembangunan, kedepan kami siap disiagakan jika dibutuhkan”. (12)

Dukungan serupa terhadap penahanan Heri Budiawan juga mengalir dari beberapa ormas lainnya. Bahkan 3 hari pasca penahanan Heri Budiawan, beberapa tokoh lintas ormas dari Pemuda Pancasila, Pengurus Cabang NU Banyuwangi, Forsuba, dan Forum Peduli Umat Islam (FPUI), disebutkan dalam media beritanasional.id mendukung langkah penahanan Heri Budiawan oleh Kajari Banyuwangi.(13)

Belakangan isu tuduhan spanduk mirip logo palu arit yang menimpa Heri Budiawan dan rekan-rekannya ini terus menjadi bola liar dan tergolong sangat ampuh dalam menyudutkan perlawanan warga penolak tambang dan menutupi kerusakan sosial-ekologis yang terjadi di Tumpang Pitu. Tak hanya itu, isu ini malah terus meluas dan mengarah pada bentuk “konflik horizontal” pasca meluncurnya sebuah pernyataan dari seorang tokoh NU dan Ketua Banser Banyuwangi, yang bernama Kiai Hasnan, yang mengatakan bahwa kecamatan Pesanggaran adalah sarang Partai Komunis Indonesia (PKI) baru-baru ini.(14)

Padahal patut dicatat selain telah ditegaskan oleh warga Tumpang Pitu bahwa mereka sama sekali tidak pernah membuat spanduk yang dituduhkan, PN Banyuwangi juga belum membuktikan bahwa Heri Budiawan melakukan tuduhan sebagaimana yang telah disangkakan. Itupun dengan catatan tambahan bahwa jikapun pada akhirnya, vonis bersalah memang dijatuhkan kepada Heri Budiawan oleh PN Banyuwangi, hal itu belum tentu bisa menjadi kebenaran mutlak yang harus dipatuhi. Karena sebagaimana telah menjadi rahasia umum, kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan yang terjadi di seantero negeri kerap berbuah vonis pahit akibat adanya pengaruh kuat dari rezim dagang. Apalagi jika ia dimainkan dengan bumbu isu komunisme, yang memang dikenal cukup ampuh di Indonesia untuk merekayasa konflik yang bertipe vertikal (rakyat vs negara) menjadi horizontal (warga vs kelompok masyarakat).

Sekali lagi, menghadapi serangan yang terus datang bertubi-tubi ini, warga Tumpang Pitu tetap menyatakan kebulatan tekadnya: kami tidak akan mundur selangkahpun!

Catatan:

  1. Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Jatim.
  2. Lihat catatan akhir tahun Walhi Jatim 2016: http://walhijatim.or.id/tag/catatan-akhir-tahun/.
  3. Untuk memudahkan pembacaan tersebut, silahkan baca RPJMN Buku I, II, III, dan Renstra KESDM (2015-2019).
  4. Untuk lebih lengkapnya lihat Dokumen Studi Andal Pertambangan Emas DMP PT Bumi Sukesindo, 2014.
  5. Untuk lebih lengkapnya lihat Dokumen Studi Andal Pertambangan Emas DMP PT Bumi Sukesindo, 2014.
  6. Statistik Daerah Kecamatan Pesanggaran 2016: BPS Banyuwangi.
  7. Sebelumnya dimuat di: http://selamatkanbumi.com/id/banyuwangi-riwayatmu-kini/.
  8. http://www.merdekacoppergold.com/about_us. Diakses pada: 1 September 2017.
  9. Selain Sumbeagung, desa lainnya yang berbatasan langsung dengan konsesi pertambangan PT BSI adalah desa Pesanggaran.
  10. Kecamatan Pesanggaran Dalam Angka 2014: BPS Banyuwangi.
  11. http://www.banyuwangitimes.com/baca/140980/20160424/211634/tokoh-pergerakan-dukung-tambang-emas/. Diakses pada: 10 September 2017.
  12. http://www.banyuwangitimes.com/baca/140980/20160424/211634/tokoh-pergerakan-dukung-tambang-emas/. Diakses pada: 10 September 2017.
  13. https://beritanasional.id/lintas-tokoh-nasionalis-dan-agama-dukung-penahanan-koordinator-demo-palu-arit/. Diakses pada: 8 September 2017.
  14. https://memo-x.com/144697/pesanggaran-banyuwangi-dituduh-sarang-pki-warga-resah.html. Diakses pada: 23 September 2017.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *