Opini

Mencari Sebab Banjir di Beberapa Daerah di Muna

By  | 

Bencana banjir, dalam beberapa tahun—terutama dua tahun belakangan—mulai marak terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Muna. Sejalan dengan peristiwa yang ‘tidak biasa’ itu, mulai pula menyeruak suara-suara yang bernada khawatir oleh masyarakat yang terdampak banjir di wilayah itu. Setidaknya demikianlah yang dapat terbaca dalam beberapa media online ataupun cetak seperti mediakendari.com (salah satunya), selebihnya silahkan di-googling saja terkait dengan banjir ini, niscahya akan tertera cukup banyak pemberitaan mengenainya berikut dengan kekhawatiran masyarakat akan kebanjiran itu.

Signal kekhawatiran dari masyarakat ini terang merupakan hal yang logis dan untuk itu patut diperhatikan secara serius. Sebab, sebagaimana tertera dalam kalimat pertama tuilisan ini, banjir merupakan sebuah bencana. Dengan kata lain, masyarakat terdampak berarti harus berpapasan dengan bencana setiap kali ada banjir yang datang seiring dengan hujan yang turun mengguyur wilayah Kabupaten Muna. Sementara, hujan adalah siklus musim yang niscahya pasti terjadi di daerah Indonesia. Itu berarti, masyarakat sudah pasti/niscahya pula akan terus bersandingan dengan bencana setiap kali hujan itu turun. Sungguh peristiwa yang sangat tidak menyenangkan yang harus dilewati selama kita masih hidup.

Pertanyaannya kemudian adalah peristiwa apa yang melatarbelakangi banjir yang mulai marak terjadi ini? Apakah banjir ini hanya merupakan fenomena alam yang sifatnya kebetulan saja? Ataukah ia merupakan akibat dari serangkaian peristiwa-peristiwa sosial dan geografi yang terjadi sebelumnya (by design). Berbagai macam spekulasipun muncul untuk menjawab dan mencari tahu apa yang menjadi sebab dari banjir ini.

Pemerintah Daerah (Pemda) Muna sepertinya lebih percaya bahwa banjir yang terjadi ini akibat dari buruknya sistem drainase yang ada di daerah Muna. Setidaknya itulah yang dapat terbaca melalui statement mereka ketika menanggapi persoalan banjir yang terjadi melalui media sosial. Perkiraan itu tentu saja tidak sepenuhnya keliru. Akan tetapi, apabila kita memakai anggapan itu sebagai satu-satunya sebab dari terjadinya banjir, maka di sinilah letak kekeliruannya. Sebab penanggulangan banjir melalui perbaikan drainase tidak dapat menguraikan persoalan banjir dalam skala yang lebih makro yang sebenarnya terjadi akibat peristiwa yang begitu kompleks di belakangnya.

Kalau memang banjir di Muna terjadi karena tingginya intensitas hujan yang disertai dengan buruknya sistem drainase, mengapa banjir itu baru marak terjadi belakangan ini? Apakah intensitas hujan di waktu-waktu yang lalu memang lebih sedikit jumlahnya dari sekarang? Dan apakah sistem drainase dahulu memang labih baik dari sekarang? Bukankah kita bisa asumsikan bahwa intensitas hujan yang terjadi di waktu lampau itu sama saja dengan intensitas hujan yang terjadi belakangan ini? Lalu dengan kondisi sistem drainase yang sama dari dulu hingga sekarang, kenapa banjir itu baru terjadi sekarang?

Sepertinya akan lebih baik apabila kita coba keluar dari logika yang dipakai oleh Pemda di atas, sebab selain tidak memuaskan, penyederhanaan semacam itu hanya akan mengaburkan persoalan yang ada. Mengenai persoalan banjir, sebenarnya ada beberapa hal yang patut kita tengarai menjadi sebab dari terjadinya bencana itu. Secara umum, menurut seorang pakar geologi Bosman Batubara dalam tulisannya berjudul Pertanyaan-Pertanyaan untuk Emmy Hafild di situs jaganyala.wordpress.com, ada beberapa jenis banjir yang terjadi yang disebabkan karena berubahnya kehidupan sosio-ekologis di satu daerah. Dalam konteks ini dia mengambil contoh banjir yang terjadi di Jakarta.

Pertama, banjir yang datang dari laut, banjir rob. Kedua, banjir yang terjadi akibat hujan deras di daerah tangkapan air (banjir kiriman). Ketiga, banjir “hujan lokal”. Keempat, banjir yang terjadi karena kombinasi dari penyebab-penyebab di atas. Empat jenis banjir ini meskipun terjadi secara genealogis di Jakarta, namun masih relevan dibicarakan untuk melihat konteks banjir yang terjadi di Muna secara umum.

Bagi Bosman, banjir jenis pertama terjadi secara berangsur-angsur karena semakin banyakanya gedung-gedung raksasa yang dibangun di dataran Jakarta. Sehingga beban berat gedung itu mengakibatkan permukaan tanah di sana berangsur-angsur turun sekitar 20 cm per tahun, persis di sini banjir rob yang berasal dari laut itu terjadi. Jenis dan sebab banjir yang pertama ini tentu saja tidak dapat diidentifikasi di daerah Muna, mengingat kondisi gedung-gedung daerah ini tidak begitu banyak dan tidak pula berukuran raksasa.

Banjir yang dapat diidentifikasi memiliki kesamaan dengan banjir di Muna barangkali adalah banjir jenis kedua, yaitu banjir yang terjadi akibat hujan deras di daerah tangkapan air (hutan). Dalam konteks Jakarta, banjir itu biasa disebut dengan “banjir kiriman” dari Bogor. Hal itu bukan saja terjadi karena posisi Bogor yang lebih tinggi dari Jakarta secara geografis, sehingga ketika hujan terjadi di Bogor maka debit air hujan itu dengan sendirinya turun ke Jakarta melalui sungai Ciliwung sehingga membuat sungai Ciliwung itu meluap dan membanjiri Jakarta. Melainkan dikarenakan semakin banyaknya konversi lahan tutupan hujan (hutan) menjadi pemukiman di puncak Bogor. Dari publikasi Forest Watch Indonesia, pada tahun 2012 area hutan di daerah Puncak Bogor hanya tinggal 3.565,61 hektar, sementara area bukan hutan (yang sebelumnya hutan) seluas 25.620,93 hektar. Hal inilah yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi tampungan/tangkapan air di daerah Bogor sehingga ketika hujan turun, air yang ada itu tidak lagi terserap oleh hutan di daerah Bogor tetapi langsung turun melalui Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung menuju Jakarta.

Bagaimana kita menghubungkan konteks banjir di Jakarta ini dengan daerah Muna? Ada beberapa fungsi hidrologi dari hutan yang dapat menjaga keseimbangan ekologi. Pertama, dedaunan hutan dapat melakukan fungsi intersepsi terhadap hujan yang turun, sehingga sebagian air itu dapat tertahan di sana. Kedua, jaringan pepohonan di hutan membantu air untuk merasuk ke dalam soil dan selanjutnya meresap ke dalam batuan sarang dan menjadi air tanah. Ketiga, jaringan akarnya memperkuat ikatan tanah untuk tidak tererosi. Apabila area hutan ini semakin berkurang maka semakin berkurang pula tiga fungsi di atas yang dapat sangat efektif untuk mencegah terjadinya banjir. Sejalan dengan itu, kita dapat melihat sebab terjadinya banjir di daerah Muna saat ini akibat berkurang bahkan rusaknya fungsi-fungsi hutan di atas dalam menjaga keseimbangan ekologi di sana.

Dalam satu kesempatan wawancara pada tanggal 15 Februari 2018, Bapak Unding selaku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau (KPHP) Muna Unit VI menjelaskan bahwa luas hutan yang tersebar di pulau Muna kurang lebih 43.000 hektar, 23.000 hektar dari hutan di pulau Muna ini adalah hutan jati. Hari ini, lahan-lahan hutan itu sebagian besar telah dikonversi menjadi perkebunan jagung dan tanaman pertanian lain oleh masyarakat sekitar karena memanfaatkan lahan hutan yang gundul akibat maraknya penebangan liar terhadap hutan. Luas area hutan jati itu menurut keterangannya hanya tersisa sekitar 100-200 hektar saja. Selain itu, secara spesiifik ia juga menjelaskan luas area Hutan Lindung (HL) di Kota Raha Kabupaten Muna adalah 1.270 hektar yang tersebar dari daerah sumber mata air Jompi sampai ke daerah Kontu.

Kondisi HL ini juga tidak jauh beda terpuruk keadaannya karena didominasi oleh pepohonan jati yang juga tereksploitasi secara ekstrim. Berkurangnya area hutan jati ini ditengarai beliau terjadi sejak berlakunya “otonomi daerah” di tahun 2000. Mulai saat itulah penebangan pohon terus dilakukan hingga tersisa ratusan hektar saja sampai tahun 2018 ini. Karena keadaan itulah maka “otonomi daerah” itu akhirnya dihapuskan sejak tahun 2017 dan dikembalikan kewenangan pengelolaan hutan ke Provinsi, bukan lagi Kabupaten, dalam hal ini Bupati.

Dari kenyataan ini dapat dilihat bagaimana fungsi hutan yang menjadi penyangga mata air (air tanah), interseptor air hujan, serta pencegah erosi tanah benar-benar dihilangkan secara drastis dan sistematis oleh rezim yang memanfaatkan kebijakan “otonomi daerah”. Banjir yang terjadi belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari perosalan sosial-politik dan ekologi di masa lampau. Hujan yang turun di dataran pulau muna saat ini tidak lagi dapat diserap oleh daerah-daerah tutupan hujan karena telah gundul, akibatnya air hujan yang jatuh itu langsung menimpa permukaan tanah, apabila hal ini terjadi terus menerus maka permukaan tanah di daerah hutan ini dapat tererosi yang menyebabkan semakin bertambahnya laju aliran permukaan air di hulu (runoff). Pertambahan laju aliran air di hulu inilah yang menyebabkan aliran air di hilir dapat meluap karena kelebihan jumlah debit airnya, sehingga terjadi banjir di beberapa daerah, terutama di Kota Raha dan itu akan terus terjadi secara rutin selama area hutan di Muna masih gundul. Ini belum lagi memperhitungkan bencana lain (kekeringan) di musim yang lain seperti kemarau karena tidak adanya cadangan air tanah yang disebakan oleh hilangnya fungsi akar pepohonan yang ditebang habis itu di area hutan lindung Jompi.

Bencana-bencana itu, jelas bukan lagi terjadi di angan-angan, akan tetapi sudah menanti di depan mata kita. Cara pemerintah menanggulangi masalah ini dengan membangun drainase sungguh bukanlah solusi selama pohon di hutan-hutan yang ada itu, terutama pohon jati, masih dilihat sebagai komoditi yang terus ditebang tanpa memikirkan fungsinya dalam menjaga keseimbangan ekologi. Apalagi dalam sebuah berita di sultrakini.com, bulan Maret 2018 lalu, tertera bahwa HL Jompi dirubah statusnya dari HL menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu berarti pepohonan di HL Jompi itu dapat diambil untuk kebutuhan produksi (tidak terlindungi lagi).

Dapat dipastikan bahwa bencana ekologi di Muna akan semakin besar mengingat fungsi HL Jompi itu sebagai salah satu penyimpan air tanah di Kota. Dari sini pula kita dapat menangkap sedikit keterangan, bahwa banjir di Muna saat ini bukanlah karena buruknya sistem drainase. Melainkan karena banalnya perilaku rezim yang lalu dalam mengeksploitasi hutan sehingga terjadi kegundulan. Ingat bahwa di tahun 2000-2010 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa tata kelola keuangan di Muna adalah disclaimer. Artinya hasil dari penjualan jati yang ribuan hektar itu hanya untuk kepentingan orang-perorang atau perusahaan, masyarakat tak dapat apa-apa kecuali bencana. Itu tertera dalam ulasan Sapariah Saturi berjudul Hutan Jati Muna Tinggal Kenagan di situs mongabay.co.id.[]

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.