Berita

Menolak digusur, warga Parangkusumo menggelar Panggung Rakyat

By  | 

Di tengah maraknya konflik agraria yang terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belakangan ini, Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP), Bantul, Yogyakarta, menggelar perhelatan panggung rakyat pada Senin (1/8) di pesisir Parangksusumo. Acara ini, menurut pengurus ARMP, ditujukan sebagai ruang konsolidasi gerakan antar organisasi rakyat di provinsi DIY untuk menguatkan perlawanan yang sudah terbangun selama ini.

Sebelum menggelar panggung orasi, diskusi dan hiburan, ARMP melakukan kegiatan labuhan terlebih dahulu di pesisir pantai Parangkusumo. Menurut Watin, kordinator ARMP, labuhan tersebut merupakan ciri khas perjuangan budaya dalam menolak penggusuran, yang kerap dilakukan oleh ARMP. “Dalam menolak penggusuran, kami memiliki banyak cara, selain demonstrasi di jalan dan gedung-gedung pemerintah, kami juga melakukan aksi budaya, salah satunya adalah labuhan tolak bala”, ungkapnya.

ARMP adalah organisasi rakyat yang didirikan pada tahun 2008 oleh warga pesisir Parangkusumo, Bantul, pasca munculnya isu penggusuran terhadap ruang hidup mereka. Warga ARMP di anggap oleh pemerintah Kabupaten Bantul, dan Provinsi DIY sebagai penduduk liar karena menempati lahan Sultanaat Ground (SG) dan turut menyuburkan praktik prostitusi. Dengan dalih tersebut, warga ARMP, dianggap tidak memiliki hak atas tanah di pesisir Parangksusmo.

Bahkan, pasca peresmian kawasan Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP) pada September 2015 lalu, isu penggusuran terhadap mereka kembali menguat. Pasalnya, mereka dianggap bermukim di atas kawasan PGSP, kawasan konservasi gumuk pasir, yang harus steril dari pemukiman penduduk. Menghadapi terjangan isu penggusuran ini, Watin mengatakan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada warga ARMP telah menempati lahan SG tidaklah tepat. “SG sudah tidak ada lagi, karena sesuai dengan Keppres 33 dan Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984, keberadaannya sudah dihapus”, tegasnya.

Selain kaum laki-laki, perjuangan ARMP juga melibatkan kaum perempuan. Bahkan menurut Buk Kawit, pengurus ARMP, keterlibatan kaum perempuan memiliki peran yang cukup penting dalam sejarah perjalanan ARMP selama ini. Baginya, laki-laki ataupun perempuan harus sama-sama terlibat penuh dalam perjuangan melawan perampasan ruang hidup, baik di Parangkusumo, ataupun di seluruh Indonesia. “Kaum perempuan di manapun harus sadar bahwa ruang hidup ataupun tanah, adalah ibu dari kehidupan”, tegasnya.

Solidaritas

Acara panggung rakyat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi, diantaranya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Jogja Darurat Agraria (JDA), Aliansi Keutuhan Republik Indonesia (AKRI), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Pembebasan. Dalam orasinya, Didin, selaku perwakilan dari JDA, mengatakan bahwa konflik agraria di DIY adalah buah dari menguatnya rejim penindas saat ini. Baginya, rezim Jokowi adalah rezim penindas, tidak berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya. “Beberapa program infrastruktur yang kerap merampas hak-hak rakyat, seperti dalam proyek rencana pembangunan bandara Kulon Progo adalah salah satunya. Padahal warga yang terdampak dari pembangunan bandara, telah hidup cukup baik dari lahan pertaniannya”, ungkapnya. Terkait itu, Didin menegaskan, bahwa persatuan perjuangan antar kelompok warga di DIY saat ini sangat diperlukan.

Dukungan lainnya juga hadir dari AMP. Dalam orasinya, perwakilan AMP mengatakan bahwa konflik agraria yang terjadi di DIY ataupun wilayah lainnya di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Papua, bersumber dari musuh yang sama, yakni, kapitalisme. “Kapitalisme membuat manusia saling bermusuhan. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama membangun solidaritas tanpa batas mengahancurkan kapitalisme”, ungkapnya. AMP juga menambahkan bahwa jangan percaya dengan negara untuk menyelesaikan apa yang terjadi hari ini, karena negara adalah alat kekuasaan kelas.

Di penutup acara, perwakilan ARMP, membacakan pernyataan sikap atas konflik agraria di DIY. Yakni, mendesak pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) sepenuhnya di DIY, hapus SG dan PAG, tanah untuk rakyat, menolak tata ruang yang tidak pro rakyat, menolak segala bentuk penggusuran dengan dalih apapun, termasuk keistimewaan DIY, bangun segera persatuan rakyat melawan penggusuran, dan melawan segala bentuk represi, intimidasi yang dilakukan oleh negara, militer dan milisi sipil.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.