Lipsus

Menyusun Narasi Perlawanan yang Tidak Biasa

By  | 
Prev3 of 6Next
Gunakan ← → (tanda panah) untuk melanjutkan

Selepas Fornel bercerita, kini giliran rekan mereka dari organisasi Paguyuban Masyarakat Balong (PMB) yang melanjutkan. PMB merupakan sebuah organisasi akar rumput yang lahir karena perlawanan terhadap rencana pembangunan PLTN di wilayah Balong, Jepara. Diwakili oleh Dakif, ia bercerita bahwa setelah berhasil mengalahkan rencana pembangunan PLTN, kini mereka dihadapkan dengan kasus baru, yaitu munculnya perusahaan pertambangan pasir besi di seberang desa mereka. Perusahaan tersebut bernama PT. Rantai Mas, juga masih satu komplotan dengan PT Alam Lestari yang bercokol di wilayah Bandung Harjo. Kehadiran pertambangan tersebut telah berdampak abrasi di pinggiran pantai desa mereka. Lebih dari 20 meter daratan pesisir mereka hilang pasca beroperasinya perusahaan pertambangan tersebut. Saat ini PMB sedang berusaha untuk mengembangkan kekuatan ekonomi lewat koperasi dan pertanian. Hal itu ditujukan sebagai penguatan kantung logistik kolektif yang berguna bagi kelangsungan semangat organisasional warga. Namun dalam kenyataannya, usaha koperasi yang dirintis juga menemui kegagalan, ungkapnya. Tak hanya itu, pertanian padi yang mereka rintis juga mengalami gagal panen. Serangan wabah telah menyebabkan padi yang mereka tanam tidak memiliki isi yang semestinya. Lewat sekolah tani FKMA, mereka berharap bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola koperasi dan tanaman holtikultura.

Selanjutnya moderator memberikan kesempatan bagi Said asal Indramayu yang sebelumnya belum pernah turut bergabung dalam pertemuan FKMA. Ia merupakan salah satu anggota Serikat Tani Indramayu (STI), sebuah organisasi petani yang lahir karena berkonflik dengan negara terkait dengan perampasan tanah yang mereka alami. Menurutnya, awal muawal lahirnya konflik di wilayahnya adalah berasal dari sejarah tanah pengangonan. Tanah tersebut adalah tanah yang diusahaai oleh warga untuk beternak atau menggembalakan hewan peliharaannya pada jaman feodal (kerajaan). Namun setelah hadirnya negara Republik Indonesia, tanah tersebut dialih fungsikan menjadi areal pertanian padat modal. Sebagian besar warga kehilangan akses terhadap tanah yang mereka kuasai tersebut. Hingga menjelang tahun 1965, tanah tersebut berhasil kembali dikuasai oleh warga. Namun ia menambahkan situasi tersebut tidak berlangsung lama, tepatnya sejak Soeharto berkuasa. Di Era otoritarian Orde Baru, tanah pengangonan yang berjumlah lebih dari 8 ribu hektar itu kembali dikuasai oleh negara dan diperjual belikan hak kelolalnya kepada siapapun lewat sistem lelang. Negara mendapatkan keuntungannya dari sistem lelang, dan umumnya para pemenang lelang adalah para cukong ataupun birokrat yang dekat dengan poros Golkar ataupun tentara. Para pemenang lelang biasanya akan menyewakan lagi kepada pihak lain dengan harga yang cukup tinggi. Menurut Said, dengan harga satuan saat ini, petani hanya mendapatkan untung 30 ribu rupiah tiap harinya jika dihitung dari mulai musim tanam tiba hingga masa panen datang. Keuntungan yang cukup kecil tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem sewa yang cukup mahal dari harga yang telah ditetapkan oleh para cukong. Sementara upah buruh tani perharinya mencapai 50 ribu rupiah. Dari keadaan yang demikian, tidak heran jika banyak para warga lebih memilih menjadi buruh tani daripada menyewa tanah.

Kini tiba giliran Aris Panji dari FPPKS Kebumen yang melanjutkan. Ia mengatakan bahwa situasi saat ini masih sama, militer masih bertahan untuk terus mencoba merampas tanah rakyat pesisir Urut Sewu Kebumen. Militer juga terus memecah belah warga dengan beragam cara, bahkan sampai menjadi panitia kompetisi catur dan festival tanam jagung hibrida. Perampasan ini tentunya bukan sekedar ingin merampas tanah, namun karena di dalam areal tersebut juga terkandung mineral pasir besi yang memiliki nilai komoditas tinggi. Perlu diketahui, bahan mentah pasir besi dapat dimanfaatkan sebagai tambahan dalam industri semen dan industri pembuatan baja. Dengan demikian, tidak mengherankan jika saat ini angka pertumbuhan pendirian pabrik semen semakin meningkat. Selain itu juga dipicu oleh meningkatnya kebutuhan semen pada tahun 2013 hingga 10 persen karena untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur-proyek MP3EI dan sarana pendukungnya.

Moderator selanjutnya memberikan kesempatan kepada Widodo untuk bercerita. Ia merupakan salah satu perwakilan PPLP yang dikirim ke sekolah tani FKMA. PPLP adalah sebuah organisasi yang sejak tahun 2006 dengan gigih melakukan penolakan dan perlawanan terhadap rencana pendirian pertambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo. Perusahan pertambangan yang dimaksud adalah PT. JMI, merupakan usaha patungan antara keluarga Sultan HB X dan beberapa investor dari Australia (PT. Indomines), dsb. Organisasi ini telah melewati berbagai pahit getir perjuangan, diantaranya adalah beberapa orang dari anggota PPLP telah dikriminalisasi dan dipenjarakan. Dalam sesi ini ia bercerita bahwa perusahaan semakin gencar melakukan provokasi dan intimidasi terhadap warga agar mau menjual tanahnya. Situasi ini dapat dilihat di Desa Karang Wuni, Desa sebelah dimana Widodo tinggal. Di Karang Wuni hampir seluruh warga berhasil diprovokasi perusahaan untuk menjual tanah kepada PT. JMI.

Prev3 of 6Next
Gunakan ← → (tanda panah) untuk melanjutkan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.