Berita

Mereka yang masih bertahan di atas tanahnya sendiri

By  | 

Sejak ditemukannya sistem irigasi “sumur renteng” pada awal tahun 1980-an, masyarakat pesisir Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) beramai-ramai memanfaatkan lahan mereka, yang terletak di pesisir pantai sebagai areal lahan pertanian produktif. Di atas lahan tersebut, kini, beragam jenis tanaman holtikultura telah tumbuh dengan sangat subur dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga. Sebelum ditemukannya sistem irigasi sumur renteng, kawasan pesisir tersebut nyaris tidak di usahai secara permanen sebagai kawasan pertanian, karena lahannya dikenal cukup kering, gersang, dan hanya bertumpu pada pengairan “tadah hujan”.

Dengan sistem irigasi sumur renteng, masyarakat petani pesisir Kulon Progo kini tidak lagi pernah khawatir akan kekurangan air. Ketersediaan air “tawar” yang selanjutnya digunakan sebagai sumber pengairan lahan pertanian pesisir diketahui merupakan hasil dari sebuah proses pengikatan senyawa unsur besi (fe) terhadap air laut yang berlangsung secara alamiah. Dapat diketahui bahwa di sepanjang pesisir Kulon Progo dan selatan pulau Jawa membentang hamparan pasir “hitam” yang disebut sebagai pasir besi dalam jumlah yang melimpah.

Namun, sejak pertengahan 2006, kegiatan pertanian yang diusahai oleh petani pesisir lahan pantai Kulon Progo tersebut harus berhadap-hadapan dengan rencana pembangunan pertambangan pasir besi yang hak lisensinya dikuasai oleh PT Jogja Magasa Iron (PT JMI). PT JMI merupakan transformasi dari sebuah perusahaan bernama PT. Jogja Magasa Mining (JMM). Perusahaan ini didirikan oleh beberapa orang yang berasal dari keluarga Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman, yakni: GBPH Joyokusumo, GKR Pembayun dan BRMH Hario.

Rencana pembangunan industri keruk tersebut semakin mendapatkan legitimasi kuat sejak terbitnya Kontrak Karya (KK) pada tanggal 4 November 2008, yang memberikan peluang kepada PT JMI beroperasi di atas lahan seluas 2.987,79 hektar, dengan ijin operasi selama 30 tahun. Diprediksi bahwa cadangan besi yang terdapat di atas lahan tersebut mencapai 33,6 juta ton, dan tiap tahunnya akan diproduksi sekitar 1 juta ton. Purnomo Yusgiantoro, selaku menteri ESDM, saat penandatangan KK, mengatakan bahwa proyek investasi pertambangan yang akan dijalankan memiliki nilai investasi pertambangan sebesar USD 600 juta, dan untuk investasi infrastrukturnya mencapai USD 1,1 miliar. Dalam menjalankan rencana bisnis keruknya, PT JMI menggandeng sebuah perusahaan asal Australia, yaitu Indomines Ltd, dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 30 persen untuk PT JMI, dan sisanya, 70 persen, untuk PT Indomines Ltd.

Rencana pendirian pertambangan ini memicu lahirnya gerakan perlawanan petani pesisir lahan pantai yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP KP). Di dalam mengorganisasi perlawanannya, PPLP mampu menghimpun kekuatan dari 5 desa, yang bakal terkena dampak dari pembangunan pertambangan yang akan dilakukan oleh PT JMI. Desa-desa tersebut adalah: Karang Sewu, Bugel, Plered, Garongan dan Karangwuni. Di dalam perjuangannya hingga saat ini, gerakan perlawanan PPLP di desa karang Wuni mengalami sedikit kerontokan, pasca sebagian besar dari masyarakat pesisir Karang Wuni menjual lahan mereka kepada pihak pertambangan.

Pertengahan Februari 2016 lalu, tim selamatkanbumi.com mencoba melakukan wawancara kepada salah seorang warga desa Karang Wuni, yang tetap mempertahankan lahannya. Berikut hasil wawancara tim selamatkanbumi.com:

Wawancara Pertama:

Bisa perkenalkan nama dan latar belakang kasus anda?

Nama saya Suparno, berdomisili di desa Karangwuni dan asli putera daerah Karangwuni. Karangwuni adalah salah satu desa yang terkena dampak dari rencana pembangunan pertambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo.

Terkait dengan perjuangan warga Karangwuni menolak kehadiran tambang, waktu itu, masyarakat Karangwuni masih solid dalam menolak kehadiran pertambangan pasir besi. Tapi setelah ada trik dari pihak tambang, akhirnya masyarakat Karangwuni mulai tidak solid. Kondisinya setelah ada trik tersebut, masyarakat mulai tergiur dengan iming-iming yang di tawarkan. Namun ada 4 orang yang tetap bertahan dan tidak menjual tanahnya kepada pihak tambang. Dan saya adalah salah satunya dari 4 orang tersebut.

Namun terkait dengan penolakan saya itu, Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Lurah datang ke rumah saya untuk memberitahukan bahwa tanah yang kami diami adalah tanah Paku Alaman (PA). Tapi saya tidak mengakuinya. Dan kemudian terkait dengan sikap saya itu, datang somasi kepada saya dari PA agar saya melepaskan tanah yang saya diami selama ini. Hingga hari ini ada 3 somasi yang datang dari PA. Untuk melemahkah perjuangan saat itu, sempat ada ajakan dari PA untuk mengajak tokoh-tokoh masyarakat bertemu di hotel, diberikan sesuatu berupa sejumlah uang untuk bisa menjatuhkan perjuangan masyarakat. Tapi kami berempat tidak mengubris.

Akhir-akhir ini PA mensertifikasi tanah yang ada di Karangwuni, bahkan katanya sudah punya surat kepemilikan dalam bentuk Letter C. Terkait dengan hal tersebut, justru sebenarnya saya yang berhak punya Letter C, bukan PA.

Sepanjang pengetahuan saya, sebenarnya tidak ada lagi tanah PA di pesisir Kulon Progo karena Sultan HB IX pada tahun 1984 menyatakan sudah kembali ke UUPA dan tidak ada lagi dualisme hukum pertanahan di Provinsi DIY. Terkait dengan perjuangan anda dkk hingga saat ini, intimidasi apa yang anda dapatkan ketika masih bertahan?

Ya itu, PA memberikan somasi kepada saya 3 kali, dari tahun 2014-2016. Tapi saya tidak menggubris. Karena kalau itu memang tanah mereka, ngapain mereka datang ke tempat saya.

Apa isi somasi tersebut?

Saya disuruh mengosongkan lahan dan mengambil kompensansi.

Berapa jumlah kompensasi yang ditawarkan?

1 meter 75 ribu rupiah. Kami 4 orang tidak mau. Setelah kami menolak, datang surat somasi kedua yang bunyinya agar saya segera mengosongkan lahan sejak 6 bulan surat somasi diterbitkan. Jika tidak, saya akan di bawa ke ranah hukum.

Bagaimana dengan keadaan masyarakat yang sudah mengambil kompensasi?

Ya setelah menerima uang itu, kehidupan mereka mewah. Ada yang digunakan untuk memperbaiki rumah, membeli kendaraan, dll. Tapi akhir-akhir ini, uang itu sudah 90 persen habis.

Tahun berapa sih kompensasi “massal” tersebut?

Tahun 2013.

Berapa orang yang sudah menyerahkan tanahnya?

Banyak. Ratusan orang.

Kenyataan sekarang, pabrik tambang pasir besi dibangun apa tidak?

Sekarang mulai dibangun kantor. Tapi pabrik pengolahannya belum.

Berapa luas total lahan di Karangwuni yang sudah dilepaskan oleh warga kepada pihak tambang?

Kurang lebih 168 hektar. Semua lahan itu sekarang di pagar oleh pihak tambang. Termasuk tanah saya yang di klaim menjadi milik mereka.

Wawancara Kedua:

Saya dengar bahwa baru-baru ini anda di panggil oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)? Terkait apa pemanggilan tersebut?

Lah itu awal mula ceritanya, kami melihat pengumuman di balai Desa Karangwuni. Di umumkan bahwa pesisir Karangwuni akan disertifikasi menjadi milik Paku Alaman Ground (PAG). Di umumkan juga dengan batas waktu selama 60 hari, apabila ada masyarakat keberatan terkait pengumuman tersebut, maka dianjurkan untuk mengajukan surat keberatan kepada BPN. Setelah pengumuman tersebut, saya memberikan surat keberatan kepada BPN melalui LBH.

Beberapa minggu kemudian, BPN menyurati kami lewat LBH, yang isinya mengajak bertemu kami di BPN. Di BPN, petugas BPN menceritakan bahwa lahan kami itu adalah tanah PA. Tapi saya mengatakan PA punya tanah di Karangwuni itu dari mana.

Dan selanjutnya menjadi semakin aneh karena BPN mengatakan bahwa tanah PA tersebut sudah punya Letter C (bukti kepemilikan). BPN mengatakan akan melakukan mediasi antara kami dan PA. Namun saya melihat, sepertinya BPN menggiring kami masuk ke ranah mereka untuk selanjutnya dimasukkan ke ranah hukum.

HB IX mengatakan pada tahun 1984, tidak ada dualisme hukum pertanahan di DIY, dan kembali ke UUPA. Artinya SG dan PAG sudah dihapus. Tapi dalam kasus anda muncul lagi cerita bahwa tanah PAG seolah-olah masih ada. Dan menjadi aneh jika BPN juga mengamininya. Lalu sekarang menghadapi apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anda, apa yang akan anda lakukan?

Untuk sementara kami diamkan. Kalau BPN memang bersikukuh untuk melanjutkan sertifikasi, kami akan lihat proses sertifikasinya seperti apa. Kan harus ada saksi-saksi dari lingkungan sekitar kami. Dan yang jelas pasti akan cacat hukum. Kami akan menggugat.

Apakah anda dan 3 orang yang lainnya tetap bertani saat ini?

Kami tetap bertani. Walaupun lahan kami telah berkurang karena telah di pagar oleh pihak tambang (JMI). Jika dulu sebelum ada kasus ini penghasilan kami tiap tahunnya mencapai 100 juta rupiah, sekarang cuma 25 juta rupiah. Tanah kami bertiga saat ini semuanya di pagar oleh pihak JMI.

Bagaimana aktifitas anda keluar masuk keluar pagar?

Sangat sulit untuk masuk ke tanah kami yang di pagar. Kami sekarang tidak memiliki aktifitas di lahan tersebut (yang telah di pagar). Tanah saya yang dipagar oleh mereka itu luasnya hampir 7000 meter.

Terus anda bertani di lahan mana sekarang?

Kami bertani di suatu lahan, dimana ada orang yang iba melihat kami, terus dia memberi lahan kepada kami untuk dipakai bertani.
Apa yang menjadi catatan menurut anda terhadap kasus yang anda hadapi, dan mungkin juga bisa terjadi di tempat lain di DIY?
Sebenarnya dalam proyek tambang pasir besi ini Indonesia cuma dapat royalty tidak sampai 3 persen, sisanya 97 persen untuk kapitalis (perusahaan). Indonesia ini namanya dibohongi dan dijajah secara politik dan ekonomi. Mengapa pemerintah menyetujui dengan royalty yang sedemikian kecilnya.

Wawancara Ketiga:

Di tahun 1918 lahir Riksblad 1918, yang mana selanjutnya menjadi dasar lahirnya SG dan PAG. Inilah sejarah pertama kali lahirnya SG dan PAG yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian pasca Indonesia merdeka, tahun 1960 lahir UUPA, dan dalam UUPA Diktum IV dikatakan bahwa tanah bekas swapraja (seperti SG dan PAG) menjadi objek landreform. Dan keraton sebagai kerajaan/swapraja bukan subjek hak menurut UUPA. Lalu pada tahun 1984, HB IX menyatakan untuk kembali ke UUPA secara penuh sebagai landasan hukum pertanahan di DIY. Akibatnya adalah SG dan PAG sebagai bentuk tanah swapraja yang merupakan bentuk sisa warisan hukum pertanahan kolonial telah di hapus. Hal tersebut di kuatkan oleh terbitnya: Keppres 33/1984, Kepmendagri 66/1984, dan Perda DIY 3/1984. Terkait dengan ini, apakah kasus perampasan atas nama SG dan PAG cuma ada di kasus anda saja di DIY?

Sebenarnya sudah jelas dengan keputusan HB IX tersebut, bahwa SG dan PAG sudah tidak ada lagi. Artinya tanah di Kulon Progo sudah menjadi tanah negara atau milik masyarakat. Berarti munculnya wacana SG dan PAG saat ini cuma alat yang digunakan untuk merampas tanah masyarakat, seperti kasus saya.

Apakah kasus demikian cuma menimpa anda saja?

Di DIY sendiri, kasus atas nama SG dan PAG sudah semakin marak. Seperti di Gunung Kidul, Kulon Progo, Malioboro dan dimana-mana.

Jika mencermati belakangan ini di daerah Temon, Yogyakarta, yang bakal terkena dampak pembangunan Bandara juga muncul kasus atas nama PAG. Terkait dengan hal ini, apakah kasus tersebut terkait dengan lahirnya UU keistimewaan di Yogyakarta yang mungkin menjadi pintu untuk menghidupkan kembali wacana SG dan PAG?

Itu ada kaitannya. Dengan UU tersebut, seenaknya kraton mengatakan bahwa ada SG dan PAG. Padahal legalitasnya sudah tidak ada.

Karena sepengetahuan saya, UU Keistimewaan tidak mengatur tentang pertanahan, karena hal itu kan sudah di atur dalam UUPA. Terkait hal ini, yaitu meluasnya kasus perampasan serupa atas nama SG dan PAG, apakah menurut anda masyarakat Yogyakarta secara luas sudah tahu tentang sejarah pertanahan tersebut?

Sebenarnya, menurut saya, masyarakat Yogyakarta tidak banyak tahu tentang itu.

Kalau mengamini ada SG dan PAG, berarti kan tidak mengetahui sejarah pertanahan yang terjadi. Lalu terkait dengan kondisi banyaknya warga Yogyakarta yang tidak tahu tentang hal tersebut, apa yang harus dilakukan?

Masyarakat harus mencari informasi sebenarnya seperti apa birokrasi di Yogyakarta dan hak-hak ruang hidup di Yogyakarta. Agar tidak ada lagi ada perampasan serupa.

Tapi dalam kasus anda, BPN sebagai petugas negara malah menyebut tanah yang anda di diami adalah tanah PAG. Padahal BPN sendiri seharusnya petugas yang bekerja dengan mengacu pada UUPA. Lalu BPN DIY ini mengacu pada hukum pertanahan UUPA atau yang lain?

Sebenarnya kalau BPN menjalankan tugasnya dengan mengacu pada UUPA, maka harus condong kepada kepentingan masyarakat. Tapi yang terjadi di Kulon Progo ini malah sebaliknya. Masyarakat di pesisir Kulon Progo ini sudah menggarap lahan mereka puluhan tahun. Terkait dengan hal ini sebenarnya kalau BPN mengacu pada UUPA, justru BPN menghantarkan langkah masyarakat kepada bagaimana masyarakat dipermudah untuk dapat memiliki sertifikat kepemilikan. Sehingga legalitasnya menjadi kuat. Tapi kenyataannya, BPN lebih berpihak kepada kepentingan PAG.

Kalau memanglah itu tanah PAG ngapain pihak PA memberikan ganti rugi?

Itu katanya untuk kompensasnsi penghargaan terhadap masyarakat Karangwuni yang telah membersihkan dan merawat tanah PAG.

Hmm jadi itu seolah-olah membenarkan adanya tanah PAG. Dan kompensansi itu bukan untuk ganti rugi tanah warga secara hukum, dan malah membenarkan adanya PAG dengan ungkapan terima kasih telah merawat tanah PAG?

Kalau itu tanah PAG, mengapa ada surat datang kepada saya sampai 3 kali. Hal itukan fakta nyata.


Berdasarkan wawancara dengan Pak Parno dan petani di Pesisir Kulon Progo.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.