Solidaritas

New Yogyakarta International Airport: Pembangunan tanpa Demokrasi, Pembangunan tanpa Rakyat

By  | 

Pembangunan infrastruktur selalu diandaikan pembangunan yang akan mengabdi bagi kepentingan umum. Namun, siapa sebetulnya yang disebut ‘umum’? Bagaimana dan siapa yang menentukan apa itu ‘masyarakat umum’? Bagaimana kepentingan ‘umum’ bisa diketahui, jika ‘umum’ adalah masyarakat tanpa nama, tanpa wajah?

Ibu Wagirah dan ibu-bapak serta banyak anak-anak di Temon, Kulon Progo adalah mereka yang menjadi tak bernama dan tak berwajah ketika menolak menjual tanahnya demi ‘kepentingan umum’. Tanah mereka seketika hilang menjadi tanah negara begitu pembangunan infrastruktur ditentukan di tanah mereka. Bukan hanya rumah tempat tinggal orang hidup, melainkan juga pusara tempat semayam nenek moyang mereka pun ikut dibongkar, diangkat, ditiadakan. Sejarah kehidupan keluarga Ibu Wagirah dan ribuan warga Temon dihapus. ‘Demi kepentingan umum’, cara-cara membangun dengan merampas kehidupan dan kematian, disahkan.
UU Pengadaan Tanah bersifat memaksa, menyerahkan tanah adalah kewajiban. Penolakan tidak dimungkinkan, hanya tawar-menawar harga tanah yang dibolehkan. Kalau pun pemilik tanah tak sepakat, pengambilan tanah tetap dianggap sah, karena uang pembayaran untuk tanah yang tak dijual bisa dititipkan di pengadilan dan penjualan tanah dianggap sudah berlangsung secara legal. Inilah yang disebut konsinyasi.

Apakah ini model demokrasi Indonesia? Benarkah ini nilai-nilai ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’? Di mana musyawarah untuk mufakat? Bagaimana jika mufakat tak terjadi? Di mana Ibu Wagirah di dalam makna kemufakatan, demokrasi dan rakyat? Regulasi pengadaan tanah untuk pembangunan telah menjadikan ‘kepentingan umum’ sebagai kuasa otoriter, dan konsinyasi menjadi mekanisme dan instrumen utama praktik kekuasaan. Tanpa demokrasi kerakyatan yang nyata, maka yang kita saksikan hari ini adalah praktik kolonialisme internal—penjajahan terhadap saudara sebangsa. Atas nama pembangunan untuk kepentingan umum negara ini menjadi predator yang memangsa rakyat sendiri. ‘Ingat, satu saat musuh bukan lagi orang lain, tapi saudara kita sendiri’, begitu peringatan Sukarno pada bangsa Indonesia lebih separuh abad lalu. Dan pada hari ini Ibu Wagirah beserta puluhan petani Kulon Progo yang telah memberi makan kita, berhadapan dengan saudara sebangsa yang menjadi pemangsa.

Perampasan Berdalih Konsinyasi

28 Juni 2018, penggusuran lahan berdalih konsinyasi terulang kembali di Temon Kulon Progo. Lahan pertanian puluhan warga yang menolak penyerahannya untuk pembangunan NYIA dibersihkan paksa oleh sekurang-kurangnya 500 aparat gabungan TNI, POLRI, dan Satuan Pamongpraja. Cabai, terong, palawija, pun pohon kelapa luluh lantak oleh enam buldoser dan tiga eskavator yang dikerahkan pihak PT Angkasa Pura I. Kejadian ini mengulang trauma akhir 2017 lalu, saat terjadi pemutusan jaringan listrik secara sepihak, perusakan infrastruktur jalan dan pembersihan tanaman warga dengan alat berat. Lagi-lagi, konsinyasi menjadi alasan bagi kesewenang-wenangan PT Angkasa Pura I, pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menetapkan target pengosongan lahan proyek NYIA per 1 Juli 2018, meski jangka waktu Ijin Penetapan Lokasi NYIA sendiri telah berakhir per 1 April 2018 lalu.

Intimidasi dan teror pengosongan lahan berdalih konsinyasi telah berlangsung selama sepekan 27 November 2017. Mula-mula, PT Angkasa Pura I melakukan penghancuran rumah-rumah warga yang dianggap telah mengambil uang ganti rugi. Selanjutnya, PLN melakukan pencopotan meteran listrik secara sepihak kepada 38 rumah yang masih bertahan menolak pembangunan NYIA. Puncaknya, pada 4 Desember 2018, aparat gabungan TNI-POLRI dan pihak Angkasa Pura mendatangi kawasan Masjid Al Hidayah sekaligus rumah salah seorang warga penolak bandara. Berkali-kali pemilik rumah dan anggota jaringan solidaritas Tolak NYIA meminta surat tugas dan surat perintah pengosongan lahan, namun tidak digubris. Suasana semakin tegang, terjadi aksi saling dorong dan kekerasan oleh aparat. Ujungnya, terjadi penangkapan dua belas mahasiswa yang dituding sebagai provokator.

Tindakan represif ini dilatarbelakangi klaim sepihak Angkasa Pura I tentang tidak adanya hak kepemilikan lahan pribadi di Desa Palihan dan Desa Glagah Kecamatan Temon. Seluruh lokasi Ijin Penetapan Lahan NYIA dianggap menjadi tanah negara seiring mekanisme konsinyasi berdasarkan UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Pengadilan Negeri Wates memutuskan ganti rugi melalui mekanisme konsinyasi, meski ada 38 warga yang bersikukuh mempertahankan sertifikat dan girik mereka. Bahkan, dari 222 perkara konsinyasi di Pengadilan Negeri Wates per 30 Oktober 2017, hanya 67 miliar dari total 854 miliar uang konsinyasi titipan PT Angkasa Pura I saja yang diambil.
Klaim sepihak tersebut jauh berbeda dari pengakuan warga. Selama ini, 38 pemilik lahan mengaku menolak pembangunan NYIA tanpa syarat. Mereka tidak pernah menggubris undangan atau menghadiri pengadilan untuk perkara konsinyasi di Pengadilan Negeri Wates. Mereka juga tidak pernah menunjukkan, apalagi menyerahkan, bukti pembayaran pajak maupun bukti kepemilikan lahan kepada pihak manapun termasuk pengadilan negeri. Di lapangan pun tidak pernah terjadi appraisal –tindakan membuktikan jumlah luasan lahan untuk digantirugikan. Namun, pengalaman warga ini dinihilkan oleh Angkasa Pura yang berdalih telah menitipkan uang ke pengadilan negeri. Akibatnya, berbagai macam praktik pemaksaan dan intimidasi untuk pelepasan legalitas tanah terus berlangsung dan dianggap sah.

Kronologi proses perampasan tanah
 27 Januari 2017, upacara peletakan batu pertama proyek NYIA oleh Jokowi di Desa Jangkaran.

 23 Oktober 2017, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasioan Bandar Udara di Kabupaten Kulon Progo.

 30 Oktober 2017, menurut Pengadilan Tinggi Negeri Wates terdapat 222-250 perkara untuk konsinyasi penetapan ganti rugi lahan NYIA masuk ke pengadilan.

 27 November-4 Desember 2017, pemutusan paksa jaringan listrik dan pencopotan meteran listrik di rumah-rumah warga penolak NYIA secara sepihak oleh PLN. Situasi ini menjadi begitu genting karena sebagian besar anak-anak sedang melangsungkan ujian semester.

 8 Desember 2017, surat pengosongan lahan disertai dengan surat penetapan konsinyasi yang diterbitkan sepihak oleh pengadilan tinggi negeri Wates ditolak oleh warga penolak NYIA. Warga penolak NYIA sendiri mengaku, (1) tidak pernah menunjukkan dan menyerahkan bukti kepemilikan lahan dan rumah, (2) tanah dan bangunan yang dipaksa dikosongkan tidak pernah diukur (appraisal), (3) selain itu warga juga tidak pernah menghadiri sosialisasi atau acara apapun terkait dengan negosiasi penjualan lahan ke Angkasa Pura.

 8 Januari 2018, usaha pengosongan lahan oleh rombongan ekskavator, tim Angkasa Pura dan gabungan aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP berakhir kisruh. Terjadi kekerasan, pemukulan oleh aparat, kepada salah satu warga penolak NYIA. Pemicunya adalah ekskavator merusak ladang cabe siap panen milik warga penolak NYIA.

 17 Januari 2018, keputusan Ombudsman Repubrik Indonesia, pemutusan listrik secara sepihak oleh PLN merupakan tindakan maladnimistrasi.

 23 Januari 2018, menurut Bupati Kulonprogo, proses pengadilan menunjukkan bahwa banyak syarat konsinyasi belum terpenuhi karena, semisal, sengketa waris. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo akan melakukan tindakan kekeluargaan untuk mempercepat pengosongan lahan NYIA.

 26 Maret 2018, pemasangan setidaknya 20 portal untuk pengalihan jalur utama Jalan Deandels yang masuk di dalam lokasi IPL NYIA. Salah satunya, di sisi paling barat berada di Simpang Tiga Pasar Glayeng Desa Sindutan dan paling timur di Simpang Empat Glagah.

 1 April 2018, habisnya masa berlaku IPL NYIA.

 10 April 2018, pelaksana proyek pembangunan NYIA memasang pagar di utara Pantai Glagah yang dianggap tanah Pakualam dengan menggusur ratusan pohon kelapa dan puluhan hektar tambak udang warga Desa Glagah dan Desa Palihan Temon.

 10 April 2018, ratusan warga Temon menginap di Kantor PLN Gedong Kuning untuk menuntut pemasangan kembali jaringan listrik di rumah mereka. PLN menolak pemasangan karena tidak ada instruksi dari PT Angkasa Pura untuk penyambungan jaringan listrik.

 11 April 2018, pelaksana proyek pembangunan NYIA kembali memasang pagar di lokasi Ijin Penetapan Lokasi yang memiliki target 16.000 meter. Sebagian warga menolak pembangunan pagar berada di atas tanah mereka.

 22 April 2018, klaim sepihak PT Angkasa Pura I bahwa seluruh bukti legalitas lahan yang disimpan warga penolak bandara sudah dianggap tidak berlaku di BPN dan Pemerintah Daerah.

 28 Juni 2018, sekitar 500 petugas gabungan TNI-POLRI melakukan pemaksaan pengosongan lahan dan perusakan lahan pertanian di Dusun Sidorejo dan Dusun Bapangan, Desa Glagah Kecamatan Temon dan masih terus berlanjut.

 Hingga hari ini warga masih bertahan dan akan terus memperjuangkan kehidupan mereka.

Kami menyerukan bahwa Pembangunan harus membangkitkan kekuatan rakyat terlemah bukan sekedar memperkuat golongan menengah, apalagi mengokohkan kedudukan penguasa. Pembangunan harus dikembalikan pada proses demokrasi kerakyatan yang berlandaskan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Musyawarah, kemufakatan dan kemanusiaan adalah keindonesiaan yang harus dipulihkan!

Yogyakarta, 30 Juni 2018

1. Dr. Laksmi A. Savitri (pekerja akademik UGM)
2. Ciptaningrat Larastiti M.A.
3. Marsen Sinaga
4. Abdul Rahman
5. Totok Dwi Diantoro, SH, MA, L.LM (Pusat Studi Anti-Korupsi UGM)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.