Lipsus

Ombudsman: Tunda Pengosongan Lahan, Lanjutkan Investigasi

By  | 

“Kita selalu harus dalam posisi saling menghormati, maka kemudian kami menulis surat pada pihak Angkasa Pura untuk mempertimbangkan agar (pengosongan dan pembongkaran -red) sementara ditunda untuk penyelidikan sampai kami selesai,” Budhi Masthuri, Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Propinsi DIY.

Proyek pembangunan New Yogyakarta International Aiprort (NYIA) yang direncanakan selesai pada tahun 2019 masih menanggung permasalahan, yakni pembebasan lahan. Upaya Angkasa Pura (AP) I untuk mempercepat pengosongan justru menjadikan perusahaan BUMN tersebut berpotensi banyak melakukan pelanggaran administrasi dan kepatutan.

Penolakan warga terus berlangsung, khususnya mereka yang menolak menjual tanah sejak semula. Mereka mengadukan Angkasa Pura (AP) I sehari setelah pengosongan paksa tanggal 27 November 2017 dimulai. Pengosongan berlangsung sepanjang pekan, bahkan ketika Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mulai melakukan investigasi lapangan.

Temuan awal ORI pada 28 November mengkonfirmasi aduan warga, yakni mendapati rumah-rumah warga penolak yang tidak pernah menerima ganti rugi tidak dialiri listrik lagi, dan sebagian besar di antaranya dirusak lebih dahulu daripada yang sudah menerima ganti rugi dan telah dikosongkan penghuninya.

ORI juga menemukan bahwa dalam kegiatan pengosongan lahan dan pembongkaran rumah, Angkasa Pura I dibantu instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik, dan aparat yakni polisi dan TNI. Karena itu, investigasi diputuskan berlanjut dengan himbauan agar Angkasa Pura I menunda pengosongan lahan dan pembongkaran rumah sampai selesai masa Ujian Akhir Semester untuk anak-anak calon korban gusuran.

Selamatkanbumi.com mencoba melakukan wawancara khusus kepada Budhi Masthuri selaku Kepala ORI di Propinsi Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan mengingat ORI menyatakan temuan-temuan yang mengarah kepada pelanggaran administrasi/maladministrasi yang dilakukan oleh Angkasa Pura.

Dari wawancara kami, Budhi mengungkapkan telah melayangkan surat kepada pihak Angkasa Pura I untuk menunda pengosongan paksa lahan warga. Aduan warga yang diterima langsung oleh Budhi Masthuri juga mencatat adanya kekerasan terhadap warga saat melindungi haknya, di antaranya pemukulan, pencekikan, peringkusan, dan pemborgolan yang mengakibatkan luka-luka.

Surat untuk Angkasa Pura I dilayangkan ORI pada General Manager PT. (Persero) Angkasa Pura I Yogyakarta, tertanggal 30 November 2017. Tembusan surat disampaikan pula pada Ketua Ombudsman RI di Jakarta, Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Kepala Kepolisian RI, Menteri BUMN, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kepala Kepolisian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Project Manager Pembangunan NYIA PT. Angkasa Pura, dan warga yang melaporkan pelanggaran.

Surat tersebut merinci permintaan ORI untuk menunda pengosongan lahan dan pembongkaran rumah tanggal 4 Desember 2017 hingga selesai proses investigasi.

“Saya berharap Angkasa Pura mematuhi peraturan negara, dan kami berkomitmen menyelesaikan investigasi dengan cepat” Kata Budhi.

Apa saja yang masuk dalam lingkup pengawasan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)?

Semua. Setiap penyelenggara dan pelaksanaan publik, di pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat menjadi kewenangan Ombudsman. Maka, BUMN, BUMD, individu maupun swasta, yang sedang menjalankan program yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD, atau sedang menjalankan misi negara, menjadi domain pengawasan Ombudsman.

Karena Angkasa Pura (AP) adalah BUMN, apakah AP juga menjadi bagian dari yang diawasi Ombudsman?

Angkasa Pura, bahkan perusahaan swasta yang sedang menjalankan proyek itu adalah pihak-pihak yang menjalankan proyek pemerintah, pasti menjadi obyek pengawasan Ombudsman.

Apakah benar kemarin ada aduan masyarakat yang disampaikan ke ORI terkait upaya pengosongan lahan oleh Angkasa Pura?

Ya, jadi kemarin hari Selasa ORI kedatangan 4 orang warga Temon yang didampingi oleh lawyer mereka. Keluhannya berkenaan tindakan dari aparat dan Angkasa Pura dalam upaya pengosongan dan pembongkaran rumah warga. Karena melihat urgensi yang sedemikan rupa, ORI memutuskan esok harinya terjun ke lapangan, untuk mengumpulkan data dan informasi dari lapangan langsung, mengecek kebenaran dari konten laporan tersebut.

Memang kami menemukan listrik sudah tidak ada, kemudian pohon-pohon dirubuhkan, jendela pintu sudah dibongkar. Kemudian ada yang menarik juga, jalan di depan rumah warga digali menjadi lubang sedalam 1 meter lebih padahal itu untuk akses masuk warga ke rumah.

Apakah ORI juga menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam prosedur pengosongan lahan?

ORI baru mengumpulkan fakta-fakta lapangan. Fakta ini yang nantinya kita bandingkan dengan aturan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan, alasan dari pihak Angkasa Pura dan aparatur yang melakukan pencabutan listrik dan pembongkaran rumah itu ‘kan, karena sudah ada penetapan pengadilan melalui konsinyasi.

Nah kita ingin melihat apakah memang penetapan pengadilan atau konsinyasi itu memberikan hak untuk Angkasa Pura melakukan tindak-tindak pengosongan. ORI juga mendalami prosedur pengamanan yang ada, karena ada keluhan bahwa warga terintimidasi dengan sikap yang dilakukan aparat. ORI sedang memeriksa apakah sikap dan tindakan itu sudah sesuai dengan SOP. Kalau sudah sesuai, berarti tidak ada maladminisitrasi, tetapi jika tidak sesuai dengan SOP mereka, ada dugaan maladministrasi di sana.

ORI mendengar tanggal 4 (Desember 2017) nanti akan ada semacam pengosongan massal, ya? Padahal di sisi lain saya juga menemukan keluhan warga, bahwa ini sedang musim penghujan, badai, kita tahu sendiri, ya? Kemudian musim Ujian Akhir Semester untuk anak sekolah. Untuk warga yang memiliki anak sekolah kan, bagaimana agar anak-anak ini bisa belajar dengan tenang dulu.

Maka dari itu kemudian kami coba menghimbau secara tertulis pada pihak Angkasa Pura, agar memperhatikan aspek-aspek kepatutan seperti itu dan menunda pengosongan. Juga agar kemudian memberikan kesempatan pada Ombudsman melanjutkan investigasinya. Karena Ombudsman sebagai lembaga negara punya kewenangan untuk itu.

Kita selalu harus dalam posisi saling menghormati, maka kemudian kami menulis surat pada pihak Angkasa Pura untuk mempertimbangkan agar (pengosongan dan pembongkaran -red) sementara ditunda untuk penyelidikan sampai kami selesai.

Apakah sudah ada respon balik dari Angkasa Pura?

Belum.

Apa saja lingkup investigasi ORI yang dihimbau ke Angkasa Pura?

Karena “standing” warga adalah mereka tidak setuju dengan adanya ganti rugi, bukan besaran nilainya, ORI memfokuskan pada pengosongan dan pembongkaran. Keluhan dari warga juga tidak sama sekali menyinggung hal yang kami nilai bisa diselesaikan dengan mediasi dan atau negosiasi.

Kalau memang persoalannya disimpulkan sebagai perbedaan persepsi tentang nilai ganti rugi, maka lebih baik ada negosiasi dengan pihak ketiga yang netral. Namun, warga tidak mengeluhkan itu. Keluhan warga adalah pada tindakan Angkasa Pura dan aparat yang melakukan pengosongan rumah dan lahan.

Apakah mungkin ditemukan fakta yang menunjukkan maladministrasi dalam hal proses menuju pengosongan?

Sementara hanya untuk perspektif saja. ORI mengkaji apakah penetapan pengadilan mengenai konsinyasi itu secara otomatis memberikan kewenangan bagi pihak Angkasa Pura, misalkan melakukan eksekusi sendiri seperti pengosongan dan pembongkaran.

Kalau keluaran proses investigasi itu berupa apa dan ditujukan pada siapa?

Berdasarkan UU No. 37/2008, Ombudsman di akhir investigasinya bisa mengeluarkan rekomendasi, bisa mengeluarkan saran. Biasanya saran kalau kaitannya dengan sistem, prosedur, mekanisme.

Kalau rekomendasi diberikan saat ada temuan maladministrasi. Semua pihak yang berfungsi dalam proyek tersebut bisa diberikan rekomendasi.

Artinya bisa Pemerintah Daerah yang diberi rekomendasi? Apa konsekuensi jika pihak-pihak yang diberikan rekomendasi mengabaikan rekomendasi Ombudsman?

Ya, sesuai fungsinya masing-masing kan bisa diberikan rekomendasi. Menurut Undang Undang, rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan.

Meskipun dia judulnya rekomendasi, tapi rekomendasi Ombudsman itu diberikan norma wajib oleh Undang Undang. Sehingga derajatnya sama dengan putusan pengadilan. Rekomendasi wajib dilaksanakan.

Nah, barangsiapa tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, di ayat berikutnya menyatakan bahwa pihak penerima dapat terkena sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa saja yang termasuk sanksi administrasi?

Teguran tertulis, teguran lisan, penurunan pangkat, sampai pencopotan dari jabatan yang struktural, pemberhentian, dan lain sebagainya.

Misalkan tanggal 4 Desember 2017 himbauan Ombudsman diabaikan Angkasa Pura dengan alasan konsinyasi, kira-kira apa yang kemudian terjadi dalam konstelasi pemerintahan?

Saya berharap Angkasa Pura mematuhi peraturan negara, dan kita berkomitmen menyelesaikan investigasi dengan cepat.

Surat itu sebenarnya begini, dia belum termasuk saran atau rekomendasi. Kami melayangkan surat karena ORI melihat ada situasi yang mendesak. Mengingat yang urgent itu kan, anak-anak sedang ujian semester. Belum lagi misalkan, dari informasi awal yang kami kumpulkan, lokasi yang sekarang dikosongkan di Temon itu kan, bukan lokasi landasan pacu? ‘Kan tidak harus segera dikosongkan?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *