Opini

Pada mulanya adalah dusta (bagian kedua)

By  | 

Berakhirnya Swapraja Yogyakarta

Sejarah kolonialisme menuturkan bahwa tanah adalah alat kontrol politik dan ekonomi. Masuk akal bila penguasaan atas tanah dipertahankan dengan berbagai cara. Bagaimana Kasultanan dan Pakualaman mempertahankan kekuasaannya atas politik dan ekonomi hingga hari ini?

Penguasa DIY membangun klaim DIY sebagai Daerah Istimewa yang diatur Hukum Adat, karenanya dilekati hak-hak istimewa. Posisi Kasultanan dan Pakualaman selepas kemerdekaan RI akan memperlihatkan legitimasi klaim tersebut.

Selepas Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, Sultan HB X dan PA VIII mengakhiri swapraja di Yogyakarta melalui Amanat 5 September 1945. Amanat ini merupakan proklamasi ketundukan Kasultanan dan Pakualaman pada RI, dan pelepasan diri secara sepihak dari Pemerintah Hindia Belanda. Bahkan, pada perjanjian Renville, Sultan HB IX mengukuhkan kedudukan “Djogjakarta is de republic Indonesie” (Yogyakarta adalah Republik Indonesia)[1]. Sehingga, tidak perlu ada penyerahan bekas wilayah swapraja pada RI. Isi Amanat 5 September 1945 merupakan klaim Sultan HB IX dan PA VIII sebagai penguasa dari wilayah bekas kerajaan yang bersifat istimewa dan langsung bertanggung jawab kepada presiden RI. Melalui amanat ini, Kasultanan dan Pakualaman melakukan dua hal besar untuk diri mereka, pertama, menyelamatkan diri dari cengkeraman Belanda; kedua, menyelamatkan kontrolnya atas tanah dan pemerintahan. Uniknya, sejarah mencatat tindakan politik ini sebagai tindakan moral yang murni dilandasi altruisme (pengorbanan) ketimbang strategi ekonomi politik dan bentuk adaptasi demi memelihara status quo. Sosok Hamengku Buwono IX yang revolusioner, rendah hati, dan populis efektif membentuk ingatan kolektif  dan mitos-mitos yang sakral serta hidup.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilahirkan pada 3 Maret 1950 melalui UU No. 3 Tahun 1950 jo UU No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY. UU No. 3 tahun 1950 mengatur kewenangan pemerintah daerah DIY, salah satunya mengatur agraria (bukan memiliki tanah/wilayah), antara lain: pengubahan hak eigendom menjadi hak milik dan hak opstal menjadi hak guna bangunan. Penegasan kewenangan ini tertuang dalam Perda DIY No 5 Tahun 1954 tentang Hak atas Tanah di DIY, yang isinya antara lain:

  1. DIY memberikan hak milik perseorangan turun temurun (erfelijk individueel bezitsrecht) atas sebidang tanah kepada WNI, dengan tanda hak milik (Pasal 4).
  2. Kelurahan sebagai badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, yang disebut tanah desa, dengan fungsi meliputi: Lungguh/tanah jabatan Kepala Desa, Kas Desa, dan Pengarem-arem/tanah pensiun Kepala Desa (Pasal 6).
  3. Hak memakai turun temurun menjadi hak milik (Pasal 10).

Ketika dikukuhkan menjadi Daerah Istimewa, apakah suatu daerah masih berstatus swapraja? Tidak, status istimewa menghapuskan status swapraja, dengan serta merta menjadi bekas swapraja (Ranawidjaja, 1955: 9).

Feodalisme sebagai kultur politik internal suatu lembaga sosial (Masyarakat Hukum Adat) dan feodalisme sebagai sistem pemerintahan yang berlaku pada swapraja memang berbeda secara sosiologis. Swapraja tidak pernah berdaulat secara hukum dan pemerintahan, sedangkan adat tidak diakomodasi pemerintah kolonial. Namun, keduanya merawat hal yang sama, yaitu hirarki. Artinya, kedua feodalisme itu tidak bebas dari watak akumulasi, apalagi swapraja yang merupakan anak kandung kapitalisme.  Inilah perbedaan Swapraja dengan Masyarakat Hukum Adat:

Tabel 1 Perbedaan Swapraja di DIY dan Masyarakat Hukum Adat

Pembeda Swapraja Masyarakat Hukum Adat
Sejarah kemunculan Kontrak politik dengan VOC/pemerintah kolonial
(Antoro, 2014; Perjanjian Giyanti 1755 dan Perjanjian Paku Alam-Rafles 1813)
Sistem asli komunitas nusantara yang masih hidup sampai saat ini (Zakaria, 2014)[2]
Posisi politik terhadap kolonial Kepanjangan kolonial (Ranuwidjaja, 1955 dan Shiraisi, 1997) Tidak diakomodasi hukum kolonial (Fitzpatrick, 2010)[3]
Kedaulatan Tidak penuh, di bawah kontrol pemerintah kolonial (Perjanjian Politik HB IX dan Belanda 1940 dan Luthfi et al, 2009) Penuh, hukum adat mendahului hukum barat (Burns, 2010)[4]
Watak Penguasaan Sumberdaya Individual, menganut sistem kepemilikan
(Rijksblad Kasultanan No 16 Tahun 1918 dan Rijksblad Pakualaman No 18 Tahun 1918)
Komunal, penguasaan bersama (Topatimasang, 2005)[5]
Eksistensi di dalam hukum Didudukkan sebagai warisan budaya (UU No 13 Tahun 2012) Didudukkan sebagai kesatuan masyarakat (Putusan MK No 35 Tahun 2012)

Sumber: Antoro (2015)

Di DIY, istilah Adat dan Istimewa digunakan Pemerintah, Kasultanan, dan Pakualaman secara bergantian untuk melegitimasi bahwa hukum yang berlaku di DIY adalah Hukum Adat karena DIY merupakan daerah yang bersifat istimewa. Sehingga seakan-akan DIY steril dari UU lain misalnya, UU Agraria, UU Tata Ruang, bahkan UUD 1945 dengan alasan Pasal 18 :

Pasal 1

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

Pasal 2

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dua pasal tersebut mengatur dua subyek berbeda, yaitu daerah istimewa (pasal 1) dan kesatuan adat (pasal 2), sehingga sudah jelas bahwa daerah istimewa bukan kesatuan adat yang diatur hukum adat. Kelahiran daerah istimewa bersifat politis, sedangkan keberadaan kesatuan adat bersifat sosiologis. Dalam perspektif nasionalisme totaliter-otoritarian, Pasal 18 ini justru membuka ruang disintegrasi dalam tubuh NKRI.

Melengkapi analisis tersebut, pakar hukum sekaligus notaris senior di DIY, Daliso Rudianto, SH., mengomentari status Tanah SG dan Tanah PAG, “Itu jelas, SG dan PAG bukan tanah adat atau ulayat,”[6] bahkan ia mengingatkan, apabila tanah-tanah negara hendak dijadikan SG atau PAG maka akan menggeser kedudukan keraton dari simbol budaya menjadi kekuasaan, “ini yang berbahaya. Fungsi budaya menjadi bergeser. Bisa-bisa ini menjadi negara di dalam negara”.

Ucapan Daliso terbukti ketika Gubernur DIY dan pendukungnya lantang menantang negara, “Tidak ada tanah negara di DIY”.

Era Landreform

Pada 1960, UU Pokok Agraria (UUPA) diterbitkan untuk mengakhiri dualisme hukum pertanahan. Rancangan UU ini pernah dirumuskan di Yogyakarta. UUPA mengakui Hukum Adat, namun menghapuskan feodalisme dan kolonialisme. Sebagaimana UUD 1945, UUPA menunjukkan bahwa hukum adat dan feodalisme adalah dua hal yang berbeda secara konsep dan sistem. Hukum adat mengacu pada hak ulayat yang bersifat komunal (umumnya bukan hak kepemilikan, hanya hak pengelolaan bersama). Sedangkan feodalisme/swapraja mengacu pada konsepsi domein verklaring yang dihapuskan UUPA. Diktum IV UUPA menyatakan:

Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.

Artinya, Kasultanan dan Pakualaman sebagai daerah istimewa (bekas swapraja) tidak lagi menguasai wilayah bekas swparaja yang diklaim menurut Rijksblad 1918. Tanah-tanah SG dan PAG berlaih menjadi tanah yang dikuasai negara (tanah negara).

Subyek hak yang dapat dilekati hak milik atas tanah menurut UUPA hanya dua, yaitu individu dan badan hukum. Menurut PP No. 38 Tahun 1963, badan hukum yang dapat dilekati hak milik atas tanah hanya Koperasi Pertanian, Lembaga Keagamaan, Lembaga Sosial, dan Bank-bank pemerintah. Kasultanan dan Pakualaman bukan individu bukan pula Badan hukum menurut PP No. 38 Tahun 1963. Bahkan, menurut PP No. 224 Tahun 1961, tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja menjadi obyek landreform yang harus diredistribusi (dibagikan) pada rakyat. PP ini dianggap tidak berlaku di DIY oleh para akademisi pelestari warisan kolonial, diantaranya Sembiring (2012: 58-60)[7], Suyitno (2006: 6-10)[8]; dan Munsyarief (2013: 62-63)[9].

Tahun 1984 menjadi tonggak keagrariaan yang penting bagi DIY. Media mencatat beberapa peristiwa:

  1. Pelepasan Hak Istimewa oleh Sultan HB IX, yang didukung seluruh elemen masyarakat namun ditentang abdi dalem.[10]
  2. Itikad Sultan HB IX untuk memberlakukan UUPA di DIY pada tahun 1973.[11]
  3. Penerbitan Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan UUPA secara sepenuhnya di DIY (berlaku surut sejak 1 April 1984) sebagai jawaban permohonan Sultan HB IX.[12]

Di wilayah kebijakan dan hukum pertanahan di DIY, diterbitkan Perda DIY No. 3 Tahun 1984 yang isinya memberlakukan UUPA di DIY dan menghapus Rijksblad Kasultanan No. 16 Tahun 1918, Rijksblad Pakualaman No. 18 Tahun 1918, Rijksblad Kasultanan No. 23 Tahun 1925, dan Rijksblad Pakualaman No. 25 Tahun 1925.

1984 adalah tahun kematian SG dan PAG secara de facto dan de jure, buktinya, sertifikat Hak Milik tanah diterbitkan di atas tanah bekas SG atau bekas PAG!

Kasultanan dan Pakualaman versi UUK DIY 2012

Strategi Kasultanan dan Pakualaman untuk merawat kontrol atas sumberdaya dan kekuasaan ialah UUK DIY. Keduanya beralih rupa menjadi warisan budaya bangsa berbentuk badan hukum swasta sehingga tergolong subyek hak atas tanah. Meskipun namanya sama, Kasultanan dan Pakualaman yang dibentuk UUK DIY 2012 berbeda dengan Kasultanan yang dibentuk Giyanti 1755 dan Pakualaman yang dibentuk Perjanjian 1813 (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Perbedaan Kasultanan/Pakualaman menurut Giyanti 1755/Perjanjian 1813 dengan Kasultanan/Pakualaman menurut UUK DIY

Pembeda Kasultanan/Pakualaman menurut  Giyanti 1755/Perjanjian 1813 Kasultanan/Pakualaman menurut UUK DIY
1.      Pembentuk VOC/Pemerintah Kolonial Inggris Republik Indonesia
2.      Kedaulatan Di bawah kedaulatan penjajah, tunduk pada hukum kolonial Di bawah kedaulatan NKRI, tuduk pada UUD 1945
3.      Bentuk Badan Hukum Swapraja Badan Hukum swasta (Badan Hukum Warisan Budaya)
4.      Eksistensi Sudah berakhir tahun 1945 Baru lahir 2012
5.      Fungsi Bagian Tata pemerintahan Warisan kebudayaan

Sumber: Perjanjian Giyanti 1755, Perjanjian 1813, Perjanjian 1940, dan UUK DIY

Membedakan subyek hukum keduanya penting, sebab UUK DIY tidak berlaku surut dan tonggak Keistimewaan diukur sejak Amanat 5 September 1945 bukan sejak Giyanti 1755. Sehingga, inventarisasi, identifikasi, dan sertifikasi tanah-tanah SG dan PAG dan penentuan hari jadi DIY usulan pemerintah (13 Maret 1755) jelas bertentangan dengan UUK DIY.

Birokrasi Patrimonial, Oligarki, dan Gurita Bisnis

Kasultanan dan Pakualaman, dua lembaga swasta itu, mampu melakukan organisasi aset dan politik secara sistematis di setiap pergantian rezim kekuasaan di Indonesia. Di masa kemerdekaan, ia beralih rupa menjadi Daerah Istimewa yang mempunyai kewenangan otonom secara terbatas di wilayah bekas kekuasaan kedua kerajaan. Di era Soekarno, ia memfasilitasi tempat proses pembentukan UU Agraria di Yogyakarta. Bahkan, konon Sri Sultan HB IX adalah pelindung Barisan Tani Indonesia (BTI) yang dibentuk Mochamad Tauhid di Yogyakarta. Ketika Solo bergolak karena gerakan antiswapraja, DIY tidak ada gerakan semacam itu karena swapraja telah dihapuskan sendiri oleh Sultan HB IX lewat Amanat 5 September 1945 dan UU No. 3 Tahun 1950 (Ranawidjaja, 155: 9). Di era Soeharto, Sultan HB IX justru menjabat Wakil Presiden, kemudian Kepala Daerah/Gubernur DIY, serta menasionalisasi agraria DIY pada 1984. Meskipun, terdapat kebijakan kontroversial, yaitu Instruksi Kepala Daerah No. K 898/I/A/1975 yang dapat berdampak pada monopoli kontrol atas tanah. Pada era Reformasi, Sultan HB X (sebagai ikon Kasultanan) menjadi bagian dari gerakan yang menghendaki perubahan menuju negara kesatuan dalam bentuk desentralis. Di era rezim neoliberalisme Sultan HB X dan Paku Alam IX mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin kebudayaan, pemimpin politik, dan pebisnis.

Mengapa kedua bekas swapraja itu sedemikian licin dan tangguh? Setidaknya terdapat tiga hipotesis (perlu diuji dengan penelitian), yaitu: Hirarki yang sudah dibahas sebelumnya, Birokrasi Patrimonial, dan Oligarki.

  1. Birokrasi Patrimonial

Tahun 2009 Surat Edaran Sekretaris Provinsi DIY No. 800/3945 (13 November 2009) perihal Arahan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY Menjadi Abdi Dalem Keraton Yogyakarta diterbitkan (Jati, 2012: 146).

Abdi Dalem adalah istilah bagi pelayan raja di lingkungan Keraton Yogyakarta, meliputi Abdi Dalem Punokawan yaitu rakyat biasa dan Abdi Dalem Keprajan yaitu para pejabat publik, diantaranya ialah: seluruh bupati/Walikota di Provinsi DIY, Kepala BPN RI periode 2009-2014 (Hendarman Supandji), Kepala BPN Kanwil DIY saat ini (Arie Yuriwin), Komandan Koramil Kecamatan Keraton (A. Riyanto), Kepala Kejaksaan Tinggi DIY (M. Ali Muthohar), dan akademisi Hukum Agraria (Suyitno)[13].

Motivasi untuk menjadi Abdi Dalem bagi kalangan pebisnis ialah jaminan keamanan investasi, memperlancar perijinan, dan kemenangan tender. Bagi masyarakat awam menjadi abdi dalem berarti memperoleh status sosial yang tinggi dalam masyarakat feodal di mana ia hidup. Bagi birokrat untuk mempercepat karir. Intinya, mendekatkan diri dengan penguasa untuk memperoleh perlindungan dan remah-remah kekuasaan, tak terkecuali bagi kalangan seniman/budayawan (terlebih ketika dijatah Dana Istimewa), tokoh agama, akademisi, dan NGO. Kasultanan dan Pakualaman diuntungkan dengan kultur feodal yang diawetkan dalam birokrasi maupun tradisi, bahkan jauh dalam kesadaran masyarakat feodal menghamba adalah cita-cita. Contoh konkretnya, ketika menjelang pemilihan umum, elit politik mencitrakan diri sebagai sosok yang dekat dengan Kasultanan/Pakualaman untuk memperoleh kepercayaan publik.

2. Oligarki

Oligarki, yang dikenal sebagai “kekuasaan minoritas pada mayoritas”, oleh Winters (2011)[14] ditekankan pada “sumber daya material sebagai basis dan upaya pertahanan kekayaan pada diri minoritas”. Akibatnya, distribusi kekuasaan dan sumberdaya material hanya beredar di lingkaran kekuasaan.

Kasultanan dan Pakualaman tak hanya memelihara jejaring kekuasaan melalui hegemoni kultural dan sosial, tetapi juga melalui politik dan ekonomi. Di ranah politik, dalam kepentingan inventarisasi tanah-tanah yang diklaim sebagai SG di Gunung Kidul, Kasultanan (Panitikismo, KGPH. Hadiwinoto) dan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul (Bupati, Badingah, S.Sos) menandatangani Nota Kesepamahan No. 415.4/KN/11/2014 (10 Nopember 2014) yang diposisikan sebagai dasar hukum bagi penertiban tanah-tanah yang diklaim SG dan pariwisata se-kabupaten. Nota Kesepahaman ini disaksikan oleh Kepala Kepolisian Resort Gunungkidul (AKBP Faried Zulkarnaen, SI.K) dan Komandan Distrik Militer 0730 Gunungkidul (Letkol Arh. Herman Toni). Sungguh aneh, pemerintah dan swasta membuat kesepakatan untuk merampas tanah negara disaksikan alat pertahanan Republik Indonesia.

Enlarge

Foto Nota Kesepahaman Pemkab Gunung Kidul dengan Kasultanan Yogyakarta.
Foto Nota Kesepahaman Pemkab Gunung Kidul dengan Kasultanan Yogyakarta.

Sumber: Primer

Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No. 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa menjadi contoh oligarki yang telanjang. Di aras Desa, pada masa lalu, kepala desa dan lurah sering bertindak sebagai makelar tanah-tanah negara yang berstatus tanah desa. Tanah desa diklaim sebagai SG atau PAG oleh Gubernur DIY melalui Pergub DIY No 112 Tahun 2014 tersebut. Sementara menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanah desa ditetapkan sebagai asset desa yang berstatus Hak Milik Desa atas nama Pemerintah Desa (Kepala Desa/Lurah). Mengapa para kepala desa/lurah di DIY lebih memilih menjadi penyewa (patuh Pergub DIY No. 112 Tahun 2014) daripada pemilik tanah desa (patuh UU Desa)? Pergub tersebut memberikan kontrol penuh pemanfaatan tanah desa kepada individu kepala desa/lurah (personal) sehingga menutupi kejahatan agraria para kepala desa/lurah di masa lalu, dengan kompensasi kepemilikan atas tanah desa dialihkan kepada Badan Hukum Swasta Kasultanan/Pakualaman. Birokrasi patrimonial bekerja efektif dalam perampasan aset rakyat ini.

3. Gurita Bisnis

Tulisan GJA pada 2011 lalu memperoleh momentumnya hari ini. Keistimewaan DIY digagas, dirumuskan, dimobilisasi, dilegalkan dengan tujuan menyelamatkan kerajaan bisnis Kasultanan atau Pakualaman, sekaligus menyambut arus investasi global dengan jaminan efisiensi untuk reproduksi kapital.

Tabel 3. Daftar perusahaan yang dikelola dan/atau milik keluarga Kasultanan/Pakualaman

No Perusahaan Bidang Komisaris /Direktur Utama /Pemodal
1 PT. Jogja Magasa Mining Tambang Pasir Besi KGPH Joyokusumo/Komisaris

GKR Mangkubumi/Komisaris

BRM Haryo Seno (Pakualaman)/Direktur Utama

 

2 PT. Madubaru/PS Madukismo Gula, Ethanol HB X (Pemodal) 65 % saham

GKR Mangkubumi/Komisaris Utama

3 PT. Yarsilk Gora Mahottama Benang Sutera GKR Mangkubumi/Direktur Utama
4 PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia Rokok GKR Mangkubumi/Direktur Utama 2003-2008, Komisaris Utama

GKR Condrokirono/Direktur Utama 2012

GKR Maduretno

5 PT . Indokor Bangun Desa Udang GKR Mangkubumi/Pemilik
6 PT. Mataram Mitra Manunggal (BPR Mataram) Finansial GKR Mangkubumi/Komisaris Utama
7 PT. Karka Abisatya Mataram Jasa Iklan KGPH Prabukusumo/Direktur Utama
8 Jogja TV Media KGPH Prabukusumo/Komisaris Utama
9 Jogja City Mall Hypermall KGPH Hadiwinoto/Komisaris (PT Garuda Mitra Sejati)
10 Ambarukmo Plaza Hypermall HB X /Pemilik, PT Putera Mataram Mitra Sejahtera (Pengelola)
11 Ambarukmo Royal Hotel Hotel HB X/Pemilik, PT Putera Mataram Mitra Sejahtera dan PT. Grahawita Santika (Pengelola)
13 Nurkadhatyan Spa (satu kompleks dengan Ambarukmo Royal Hotel) Kecantikan GKR Maduretno/ Pendiri

GKR Bendoro/ Direktur Operasional 2015-kini

14 PT Buana Alam Tirta Kebun Binatang GKR Maduretno/Komisaris
15 PT Java Messa Sarana Jasa Parkir KPH Wironegoro (menantu HB X)/Komisaris
16 The Sahid Rich Hotel Hotel KGPH Hadiwinoto/Komisaris  (PT Garuda Mitra Sejati)

Sumber: Sinar Harapan; Forum Keadilan, Wikipedia.com

Kerajaan bisnis tersebut dikuatkan dengan gurita institusi-institusi pendukung di ranah politik, ekonomi, maupun sosial. Berikut daftarnya:

Tabel 4. Daftar institusi sosial, ekonomi, dan politik yang dijabat oleh keluarga Kasultanan/Pakualaman

No Institusi Pejabat/Jabatan
1 Karang Taruna Provinsi DIY GKR Mangkubumi/Ketua Umum 2002-2012

GKR Condrokirono/Ketua 2014-sekarang

2 BPD AKU (Asosiasi Kelompok Usaha) Provinsi DIY GKR Mangkubumi/Ketua Umum 2003-2011
3 International Association of Wild Silk Moth (berbasis di Jepang) GKR Mangkubumi/Wakil Ketua 2003-2008
4 Koperasi AKU Sejahtera GKR Mangkubumi/Ketua Umum 2005-2009
5 Yayasan Royal Silk GKR Mangkubumi/Ketua Pembina 2006-2010
6 Asosiasi Masyarakat Sutera Alam DIY GKR Mangkubumi/ Wakil Ketua 2002-2006
7 ASEPHI (Sosiasi Handicraft) GKR Mangkubumi/Wakil Ketua 2002-2006
8 Masyarakat Persuteraan Alam Liar Indonesia GKR Mangkubumi/Ketua 2006-2010
9 Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia DIY GKR Mangkubumi/Ketua 2006-2011
10 DPD KNPI DIY

 

KGPH Joyokusumo (alm)/ Pegiat 1982-1991, Ketua DPD 1982-1985

GKR Mangkubumi/Ketua 2012-2015

GKR Condrokirono/Ketua 2015-2020

11 Pusat Penyelamatan Satwa Jogja (PPSJ) GKR Mangkubumi/ Ketua 2012-sekarang
12 Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY GKR Mangkubumi/Ketua 2015-sekarang
13 KADIN DIY GBPH Hadiwinoto/Ketua

GKR Magkubumi/Ketua-sekarang

14 Jogjakarta  Investment Forum KBPH Hadiwinoto/Ketua
15 Partai GOLKAR GBPH Hadiwinoto/Ketua DPD II,

Anggota DPRD DIY

KGPH Joyokusumo (alm)/ Anggota DPRD DIY 1982-2009/Anggota DPD 1978

16 Sentra Organisai Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) GBPH Joyokusumo (alm)/Anggota 1981, Wakil Ketua Depipar XI 1985-1995
17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) DIY KGPH Joyokusumo (alm)/Wakil Ketua 1984-1990, Ketua Umum 1988-1991
18 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) KPH Wironegoro (menantu HB X)/Ketua DPD
19 Yayasan Yogyakarta Seni Nusantara (Jogja Nasional Museum) KPH Wironegoro/Ketua
20 Yayasan Edukasi Anak Nusantara KPH Wironegoro/Ketua
21 SAR DIY KPH Purbodiningrat (menantu HB X)/Pegiat 2010-2002
22 LPM Suluh KPH Purbodiningrat/ Pegiat 2010-2015
Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (AHTMRMI) DIY KPH Purbodiningrat/Ketua DPW 2011-sekarang
23 Parti PDI P KPH Purbodiningrat/Anggota DPRD DIY 2014-2019
24 UNDP KPH Notonegoro (menantu HB X)/ Assistant Country Director (Indonesia) 2010-1012,

Management Specialist, Business Continuity and Enterprise Risk Management, Bureau of Management, (New York, USA) 2012-sekarang

25 DPD RI GKR Hemas (Istri HB X)/Wakil Ketua 2009-2019
26 Yayasan Sayap Ibu GKR Hemas/Pegiat
27 MPR RI GKR Hemas/Fraksi Utusan Golongan, 1997-1999
28 Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan (GPSP) GKR Hemas/Pegiat
29 Partai GERINDRA KPH Wironegoro/Ketua Dewan Pembina
30 KONI DIY KGPH Prabukusumo/Ketua

Sumber: wikipedia.com

Sebenarnya, kerajaan bisnis serupa sudah dirintis sejak era Sultan HB IX. Grup Hamengku Buwono cukup diperhitungkan dalam kebangkitan kapitalisme di Indonesia. Sultan HB IX menduduki posisi strategis di era Soekarno dan era Soeharto. Tahun 1952, ia bersama Dr. Sumitro menjadi tujuan mosi tidak percaya DPR terkait dakwaan alokasi illegal terhadap permintaan pemerintah untuk mengimpor kendaraan dan persenjataan yang berhubungan dengan PSI (Partai Sosialis Indonesia); di era Soeharto, Sultan HB IX termasuk satu dari para kapitalis yang turut berkuasa dan bisnisnya berkembang pasca1965 (Robinson, 2012: 270), sebagaimana tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5. Grup Sultan Hamengku Buwono di era Soeharto skala nasional

No Perusahaan Sektor Kepemilikan Saham
1 PT. Molino Pramuka Perusahaan Induk Sultan HB dan Pramuka
2 PT Asia Indo Tobacco Tembakau dan rokok PT Molindo Pramuka dan Singapura
3 PT Urecon Properti Teuku Daud, M.Suleiman, Ir. Tirtajaya
4 PT Urecon Utama Properti Teuku Daud, M.Suleiman, Ir. Tirtajaya, BRM Kasworo (GBPH Hadisuryo)
5 PT BASF Pita rekaman PT Urecon, Teddy Chandrajaya
6 PT Taylor Woodrow Kontraktor PT Urecon Utama, Inggris
7 PT Universal Reality Properti PT Urecon Utama, Singapura
8 PT Chandra Jaya Perikanan PT Urecon Utama
9 PT Nusantour Duta Pengelola Kekayaan, saham dsb Sultan HB, Sri Bujono
10 PT Duta Merlin Hotel PT Nusantour Duta, PT Pembangunan Jaya, Hongkong
11 PT Wavin Duta Jaya Pipa PVC PT Nusantour Duta, PT Pembangunan Jaya, Belanda
12 PT Eastern Polymer Tekstil PT Nusantour Duta, Hongkong
13 PT Jogjatex Tekstil BRM. Koswara, invertor lain
14 PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) setelah 1981 PT Nusantour Duta dan PT Nusantour Duta Jaya (Sultan HB), PT Daya Patoya dan PT Daya Madya (Sjamsul Nursalim)

Sumber: Robinson (2012: 270)

Saat ini, kedudukan Gubernur sekaligus Sultan sedang diperebutkan oleh putri sulung Sultan HB X, GKR Mangkubumi (yang didukung oleh ayahnya), dengan adik-adik HB X. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa terjadi persaingan bisnis dan politik antara a) KGPH Hadiwinoto yang didukung Soekeno (taipan Tionghoa, ketua Perkumpulan Hakka, Presiden Komisaris PT Garuda Mitra Sejati) dengan b) Sultan HB X yang didukung Tjia Edy Susanto (taipan Tionghoa, Presiden Direktur PT Putra Mataram Mitra Sejahtera, pemilik Formula Land) dan Lilik Oetama (Presiden Direktur PT Grahawita Santika, anak perusahaan Kompas Gramedia Grup), c) KGPH Prabukusumo (yang didukung adik-adik Sultan HB X yang tak seibu). Kedua taipan itu berpengaruh bagi WNI etnis Tionghoa di DIY dan tidak mendukung perjuangan hak terkait diskriminasi etnis dan rasial terkait pertanahan di DIY. Tepat pendapat Muhammad Afnan Hadikusumo (Anggota DPD RI), “Pemegang kekuasaan, pemegang semua sumberdaya” (Forum Keadilan No 03, 24 Mei 2015, hal 46-47).

Mempertimbangkan sejarah politik dan perilaku bisnis HB IX, kebijakan nasionalisasi agraria di DIY masih perlu diteliti: apa pendorongnya dan mengapa demikian? Argumentasi dasarnya, kapitalisme dapat hidup dalam corak politik apapun. Selain itu, hasrat terdalam masyarakat ekonomi uang ialah akumulasi.

Mereka yang Melawan dan yang Tertawan

Di tengah perebutan kekuasaan dan aset bisnis elit penguasa DIY, ruang hidup jelata pun ditingkahi oleh investor yang berhubungan mutualistik dengan Keraton.

Aslinya, pantai itu bernama Kapen. Karena sebongkah watu (batu) karang berbentuk kodok di salah satu tepinya, tempat itu lebih dikenal dengan nama pantai Watukodok. Batu penanda nama itu kini hancur diterjang ombak dan waktu, seperti halnya bukit-bukit karang di sepanjang pantai Gunung Kidul yang diterjang investasi jadi hotel; resto; resort. Di pantai Kapen, 160 rumah tangga menggantungkan hidup mereka dari memungut rumput laut, memancing ikan, mengais usal (siput laut), merumput pakan ternak, dan bercocok tanam di ladang tadah hujan. Kawasan itu asri dengan tandan-tandan pandan liar yang berbuah merah menawan. Sesekali, buah itu diolah warga menjadi sirup yang segar.

Tahun 1940-an, pantai Kapen masihlah perawan. Untuk mencegah penyusupan penjajah, Lurah Kemadang pada waktu itu perintahkan warga untuk mengintai Belanda dengan cara membuka garapan di pantai Kapen. Berbekal kesaktian, Setro Semang; Somo Wakiman; Kerto Kliwon; Kromo Tawiyo; Sakat; dan Kerto Wuguh melaksanakan tugas itu. Lalu, garapan itu diwariskan pada delapan orang keturunan mereka, yakni Rubinem; Narto Ngatijan; Edi; Partilah; Sakim; Marno, Sakimin; dan Patmo. Tanah itu dibebani pajak yang dibayarkan kepada Lurah penerus hingga kini, statusnya dianggap SG.

Di era Lurah Ngatno (seorang anggota POLRI), para pencari rejeki di pantai Kapen membuka jalan masuk secara swadaya. Di era Lurah H. Sutono (dilantik 2013), POKDARWIS dibentuk di bawah koordinasi Dinas Pariwisata untuk PAD Kabupaten, diketuai W.H. Suwarno dan beranggotakan 70-an orang. Saat itu, UUK DIY sudah berjalan efektif melalui inventarisasi tanah-tanah yang dianggap SG. Tanpa sepengetahuan warga, 19.354 m2 lahan di Kapen telah disewakan oleh Panitikismo kepada seorang investor dari Jakarta yaitu Enny Supiani (PT. Suara Samudera Selatan, Jakarta), melalui surat perjanjian No 020/HT/KPK/2013 (27 Juli 2013) untuk usaha restoran dan penginapan. Menurut sumber yang dapat dipercaya, mahar (istilahnya pisungsum/pirukunan) surat pinjam pakai ini dibanderol Rp. 1,2 M, sedangkan surat pinjam pakai dari RM. Triyanto Prastowo (keturunan Hamengku Buwono VII) yang dimakelari ketua PORDARWIS untuk warga penggarap dibanderol Rp. 3,2 juta. Tampaknya, ongkos yang tak tercantum dalam surat pinjam pakai tersebut tergantung peruntukan lahannya. Di lapangan, dokumen pinjam pakai atas tanah yang diklaim tanah SG atau PAG dikenal dengan istilah: serat kekancingan, status tanahnya bermacam sebutan: magersari; ngindhung; anggadhuh; anganggo. Pasal 11 dari Serat Kekancingan berbagai versi berbunyi sama:

Setelah perjanjian ini habis masa berlakunya PIHAK KEDUA (penyewa, red.) sanggup mengembalikan tanah tersebut kepada PIHAK KESATU (Kasultanan/RM. Triyanto Prastowo, red.) dalam keadaan utuh dan baik, serta tidak akan minta ganti rugi atas bangunan/gedung dan tanaman yang berada di atas tanah tersebut.

20 Juni 2015, delapan orang penggarap pantai Kapen memperoleh Surat Peringatan Ke-1 dari Alex C. Timmerman, pengacara Enny Supiani, yang berkantor di Jalan Ringroad Utara, Catur Tunggal, Sleman (Kantor advokat BERDIKARI). Isi surat itu ialah perintah pada warga untuk membongkar dan memindahkan sendiri bangunan milik warga di atas lahan yang disewa investor, sebab 1. Warga tidak menanggapi surat peringatan terdahulu (1, 9, dan 17 Juni 2015), 2. Warga tidak menanggapi pertemuan dengan Asek I Kabupaten Gunungkidul (H. Tommy Harahap) dan Muspika yang membahas relokasi (pemindahan) untuk warga, 3. Sikap pembangkangan warga pada pemerintah yang sah dan tatanan sosial sudah tidak dapat ditoleransi. Surat itu ditembuskan kepada (berurutan) Panitikismo, Bupati Gunungkidul, Kapolres Gunungkidul, Dandim Gunungkidul, Kapolsek Tanjungsari, Koramil Tepus, Camat Tanjungsari, Kades Kemadang, Klien (Enny Supiani sebagai investor), dan arsip. Bahkan, dalam surat ini Panitikismo ditempatkan lebih tinggi daripada Bupati dan lainnya!

Enlarge

Surat peringatan I dari pengacara investor kepada Warga Gunung Kidul.
Surat peringatan I dari pengacara investor kepada Warga Gunung Kidul. Sumber: Primer

Sumber: Primer

28 Juni 2015, surat Peringatan Ke-2 mereka terima dengan batas waktu pembongkaran hingga 5 Juli 2015 atau akan dibongkar paksa melibatkan aparat hukum, dan segala kerugian akibat pembongkaran paksa itu ditanggung warga. 6 Juli 2015, warga mendapat Surat Peringatan Ke-3 dengan perpanjangan batas waktu pembongkaran 13 Juli 2015, bahkan Narto Ngatijan memperoleh surat-surat itu lebih dulu dari yang lain, terakhir dengan ancaman ditindak secara hukum pidana dan perdata. Surat-surat ini ditembuskan pada pihak-pihak tersebut sebelumnya dengan urutan yang sama.

Enlarge

Surat peringatan II dari pengacara Investor kepada warga Gunung Kidul.
Surat peringatan II dari pengacara Investor kepada warga Gunung Kidul. Sumber: Primer

Sumber: Primer

Delapan penggarap keturunan pembuka lahan menempuh siasat ketika sebagian besar POKDARWIS membongkar sendiri bangunan mereka dan POKDARWIS beserta Kepala Desa mengambil sikap mendukung investor. Mereka bersepakat untuk berbagi ruang sumber penghidupan dengan warga lebih luas. Dari pengelolaan oleh grup terbatas (8 orang), Pantai Kapen kini dikelola secara komunal (93 orang). Mereka lalu membentuk Paguyuban Kawula Pesisir Mataram (PKPM), semacam organ perlawanan layaknya PPLP KP dan WTT ( keduanya Kulon Progo), FPPKS (Kebumen), PAKU BANGSA (Jogjakarta), dan JMPPK (Pegunungan Kendeng).

5 Juli 2015, Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP) Parangkusumo berkunjung ke Kapen setelah membaca berita ancaman penggusuran oleh investor dan pemerintah terhadap warga. Mereka bertukar pengalaman dan informasi. Pada keesokan harinya, penyuluhan pertanahan digelar di pantai, dihadiri para perwakilan POKDARWIS, dan tentu saja ditunggui pihak pemerintah dan investor yang siap membongkar paksa. Sejarah dan perkembangan hukum pertanahan di DIY dibongkar sesama warga, hak-hak warga atas tanah digelar, penggusuran dilawan dengan argumentasi orang biasa, “Jika memang Kasultanan punya hak milik atas tanah di Kapen, mana sertipikatnya? Tunjukkan saat ini juga!” ujar Rugiyati, anggota PKPM. Rencana penggusuran oleh pemerintah dan investor hari itu batal hingga saat tulisan ini disusun. Kini, Kasultanan dan Kadipaten sedang giat sertifikasi tanah.

Enny Supiani tak sendiri, kekancingan menjadi mantra sakti bagi penguasa untuk meraup laba. Hampir seluruh pengelola kios hingga resto mengurus kekancingan agar merasa aman dari ancaman gusuran. Promosi kekancingan juga digencarkan oleh perangkat pemerintah, dari aras kabupaten hingga dusun. Bahkan, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Drs. Suharno, ‘pasang badan’ (turut minta jatah lahan dan lapak) di Kapen sebagai jaminan antigusuran, agar warga pengelola Kapen bersedia mengurus kekancingan. Hal serupa dilakukan berbagai pihak yang merasa sebagai bidan sejarah perlawanan di Kapen. Tampaknya, warga tak mudah dikelabuhi.

Hingga kini, mereka enggan mengurus kekancingan sebab tahu bahwa kekancingan adalah jalan kekalahan, kekancingan memudahkan penggusuran.

Berbeda dengan Kapen, dongeng kekancingan dikisahkan tragis di kota.

Cahyo Antono, terlahir sebagai etnis Tionghoa, pemilik toko di sudut kota Jogja. Mantodiharjo, terlahir sebagai etnis Jawa, mengayuh becak untuk penghidupannya. Di tepi bantaran aspal itu, keduanya bertetangga. Pinggiran jalan itulah ruang hidup dan sumber penghidupan mereka.

Satu dasawarsa hidup berdampingan dengan perbedaan kelas dan identitas, keduanya tetap merasa sebagai warga yang menumpang. Sejak 1970-an, Mantodiharjo menempati gubuknya dengan filosofi pengayuh becak: melu numpaki, ora melu nduweni (ikut menaiki tapi tak memiliki). Cahyo Antono pun tak mau kalah dalam kontes ketertindasan, ia rela haknya sebagai WNI dikebiri hanya sebatas pemegang Hak Guna Bangunan. Bagi Cahyo Antono, Hak Milik adalah utopia, hanya mimpi baginya, tidak untuk jadi nyata. Cahyo Antono dan Mantodiharjo selalu berusaha menjaga tradisi di mana mereka tinggal: patuh dan tabah.

Siapa pun tahu, kekuasaan berdiri tegak di atas kepatuhan.

Bagi keduanya, rasa aman harganya mahal, hingga mereka harus menebus surat kekancingan demi mendapat hak tinggal. Ongkosnya terlalu senyap untuk diungkap, namun harga sewa itu nyata ada. Malang bagi Mantodiharjo, dalih sejarah dan kesetiaannya sebagai abdi Mataram dan Pengawal Keistimewaan tidak mempan dibanding rayuan modal,  permohonan serat kekancingannya ditolak oleh Panitikismo. Ia dan 4 tetangganya yang jelata dianggap penduduk liar karena menempati Region of Interest (ROI) jalan[15]. Sementara, Cahyo Antono memperoleh serat kekancingan untuk menggunakan tempat yang dimohonkan Mantodiharjo. Pertengkaran pun bermula.

Siapa pun tahu, mereka yang merdeka tak akan menegosiasikan hidupnya, tak merundingkan nasibnya.

Para pembela Mantodiharjo membangun negosiasi, sebab suka bermusyawarah adalah tradisi yang harus dijunjung tinggi. Berharap pada kebaikan feodalisme, mereka mendatangi Panitikismo, memohon kebijaksanaan agar tetap bisa nunut urip di tanah yang dipercaya kagungan Ngarso Dalem (milik Sultan). Apa daya, uang lebih berharga ketimbang kesetiaan jelata. Penguasa feodal berpihak pada pemilik modal[16], para jelata dibiarkan perlahan modar.

Mereka mengetuk pintu gedung parlemen, mewakilkan perjuangan kepada wakil-wakil partai. Maksud tak bersambut, aksi berlanjut. Tenda didirikan, spanduk dibentangkan, janji ditagih lantang: sabda pandhita lan ratu tan kena wola-wali[17] (sabda pendeta dan raja tak boleh berubah-ubah). Panitikismo, anggota dewan, gubernur yang sekaligus raja tak kunjung tiba. Jalan keluar itu berujung buntu.

Melangkah pulang, mereka dapati pemukimannya telah diratakan tanpa sepengetahuan. Marah dan hampir putus asa. Mereka menuntut ganti kerugian. Para penguasa cuci tangan[18]. Hanya dia seorang yang rela menolong. Cahyo Antono memberikan tali asih[19]. Uang damai. Ganti rugi. “Itu urusan Cahyo Antono dan 5 warga Suryowijayan, karena mereka yang bersengketa”, sabda Sultan Hamengku Buwono X. Sementara 5 warga yang disingkirkan memilih ganti ruang/relokasi. Cahyo Antono memang sosok yang tabah di tengah diskriminasi etnis yang dia sandang.

Serat Kekancingan Cahyo Antono cacat hukum, dia bukan WNI Asli [20]” propaganda itu dimunculkan sebagai narasi pembelaan terakhir bagi Mantodiharjo, seolah Tionghoa tamak dan Jawa bijak (Sultan Hamengku Buwono X tentunya ikon orang paling Jawa se-Yogyakarta). Instruksi Kepala Daerah DIY No K 898/I/A/1975 membayangi kesadaran para pembela jelata. Kisah ini membuktikan bahwa Affirmative Action bualan, sebab Mantodiharjo dienyahkan dan Cahyo Antono diprioritaskan secara terbatas. Nasionalisme diatas namakan sebagai semangat perlawanan, sedemikian hingga masalah sejatinya terpendam. Mikul dhuwur mendhem jero (memikul setingginya, mengubur sedalamnya): identitas primordial dinaikkan, isu ketimpangan struktural dibenamkan.

Mengapa demikian? Agar perjuangan tetap pada jalur tidak melawan kekuasaan yang tiran. Menggugat Jogja yang kerontang akibat hotel, melabrak ijin apartemen dan peruntuhan bangunan cagar budaya, atau menghentikan MOGE (bandingkan dengan menghadang SG) tidak melawan kekuasaan, tidak meruntuhkan status quo, tidak merombak keadaan, Jogja Kerontang masih bisa diakali dengan air PDAM, ijin  lingkungan bisa disiasati dengan AMDAL, bangunan cagar budaya bisa dibikin tiruannya, menghadang MOGE ketika lampu lalu lintas merah terbukti didukung dalang krisis sosial-ekologis. “Aktivisme hari ini sebatas ajang selfie, bahkan aksi akar rumput menjadi panggung selebriti”, ujar sedih Agus Hernawan, sastrawan tanah Minang yang lama menghirupi iklim Yogyakarta yang memengap.

Penggusuran dalam skala kecil gempar diberitakan, tapi penggusuran dalam skala besar disenyapkan. Penghapusan hak warga atas tanah menjadi tahap pertama dari proyek Keistimewaan—uraian dapat dibaca pada artikel Tanahmu Bukanlah Milikmu!

Tahap selanjutnya adalah penyelarasan proyek Keistimewaan dengan agenda geografi ekonomi global, terutama MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) versi Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) versi Rezim Kabinet Kerja 2014-2019—uraian dapat disimak pada artikel Modal yang Lincah Beralih Rupa.

Di sudut tembok kotapraja itu, 3-4 tahun lalu, Mantodiharjo dan becaknya sering dijumpai. Kini, Mantodiharjo dan Cahyo Antono berdiam sebagai mendiang, meninggalkan kisah yang belum usai. Keempat rekan Mantodiharjo juga terabaikan dalam kelumpuhan akibat stroke. Para pembela Keistimewaan itu jadi martir pertama dari apa yang mereka bela. Sementara, tanah-tanah beralih kepemilikan, dikuasai pemilik tunggal. Tak peduli tanah mereka yang diam tertawan, atau mereka yang bangkit melawan penindasan VOC milenium ke-3 berikut boneka-bonekanya.

7 April 2016. Remang petang menyelimuti Parangkusumo saat sekerumunan warga melarung spanduk bergambar HB X dan bertuliskan: Larungan Rijksblad No. 16 Tahun 1918 = SG, Rijksblad No. 18 Tahun 1918 = PAG, Kumpeni Baru. Gelombang samudera tiba-tiba pasang sesaat mantra usai dirapal, melahap apapun yang dilarung. Saya membatin, “Apakah ini pertanda senjakala kekuasaan lokal?”

Demi masa, sesungguhnya manusia doyan (menumpuk) laba… [ ]


[1] Lihat Adjikoesoemo, op cit.

[2] Zakaria, Yando. 2014. Konstitusionalitas Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012. Jurnal Kajian.Vol 19 No 2 Juni 2014, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta hlm 127-144

[3] Fitzpatrick, Daniel.2010. “Tanah, Adat, dan Negara di Indonesia pasca-Soeharto: Perspektif seorang ahli hukum asing” dalam J.S. Davidson, D. Henley, S. Moniaga (ed). 2010. Adat dalam Politik Indonesia. Jakarta: KITLV-Jakarta Yayasan Obor.

[4] Burns, Peter. 2010. “Adat, yang Mendahului Semua Hukum’ dalam J.S. Davidson, D. Henley, S. Moniaga (ed). 2010. Adat dalam Politik Indonesia. Jakarta: KITLV-Jakarta Yayasan Obor

[5] Topatimasang, Roem. ‘Mapping as Tool for Community Organizing Agains Power: A Moluccas Experience’ In Brosius, P.J. et al. (ed) 2005. Communities and Conservation: Histories and Politics of Community-Based Natural Resource Management. Rowman & Littlefield. Lanham and Oxford

[6] Tanah Keraton Bukan Tanah Adat, Rijksblad Kasultanan dan Pakualaman Dicabut, Radar Jogja, 16 September 2013, hal 1 dan 11.

[7] Sembiring, Julius. 2012. Tanah Negara. Yogyakarta: STPN Press.

[8] Suyitno. 2006. ‘Hak atas Tanah Kraton Kasultanan Yogyakarta’. Bulletin LMDP LAND, Edisi 01 November 2006-Januari 2007, p 6-10

[9] Munsyarief. 2013. Menuju Kepastian Hukum atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Penerbit Ombak

[10] Agraria DIY: Melepas Hak Istimewa, Majalah TEMPO No 5/Th XVI, 31 Maret 1984

[11] Berlaku UUPA di DIY, Kedaulatan Rakyat, 28 Mei 1984 halaman 6 kolom 1-3

[12] Negara Sudah Menghapus SG dan PAG, Kedaulatan Rakyat, 22 September 2013, hal 18

[13] lihat http://jogja.solopos.com/baca/2014/02/05/wisuda-abdi-dalem-bupati-pun-jalan-jongkok-487242, http://jogjanews.com/kraton-yogyakarta-angkat-260-abdi-dalem, http://nasional.kompas.com/read/2011/09/21/03441517/Ketika.Pejabat.Menjadi.Abdi.Dalem dan http://www.radarjogja.co.id/blog/2015/02/20/keraton-wisuda-400-abdi-dalem

[14] Winters, Jeffrey A. 2011. Oligarki. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

[15] Koran Tempo, 31 Januari 2013: Keraton Tolak Magersari Warga Suryowijayan

[16] Soal Magersari, Keraton Bela Cahyo Antono, http://www.beritajogja.co.id/2013/02/soal-magersari-keraton-bela-cahyo-antono/

[17] Pepatah Jawa, pendeta dan raja pantang mengingkari ucapan/janji.

[18] Gusti Hadi Temui Dewan Selesaikan Sengketa Tanah Suryowijayan, http://www.tribunnews.com/regional/2013/02/06/gusti-hadi-temui-dewan-selesaikan-sengketa-tanah-suryowijayan

[19] Kedaulatan Rakyat, 13 Februari 2013: Keraton Imbau WargaSuryowijayan Terima Tali Asih

[20] Ini Penyebab Lima Keluarga diusir dari Tanah Sultan, http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/12/12/03/mefsqv-ini-penyebab-lima-keluarga-diusir-dari-tanah-sultan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *