Tentang pemalsuan sejarah dan oligarki yang diawetkan serta rekam jejak agraria  di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada dinding salah satu warung pegiat POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) di Pantai Siung, Gunungkidul (70 km tenggara Yogyakarta), terpasang spanduk istimewa (0,5 m x 1 m). Spanduk yang sama, dengan ukuran 3 m x 4 m, dipasang di tempat-tempat strategis di kota Yogyakarta, antara lain di perempatan Nol Kilometer, Alun-alun Selatan, dan Stasiun Tugu antara Mei hingga September 2012 lalu. Spanduk tertanggal 10 Mei 2012 lengkap bertandatangan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X itu berbunyi demikian:

 

[aesop_image imgwidth=”50%” img=”http://selamatkanbumi.com/wp-content/uploads/2016/05/SABDATAMA-10-Mei-2012.jpg” credit=”Selbum” alt=”BALIHO SABDATAMA 10 Mei 2012.” align=”center” lightbox=”on” caption=”BALIHO SABDATAMA 10 Mei 2012.” captionposition=”center”]

Aku yang bertahta di negara Mataram mengucapkan sabda:

Bahwa Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman itu keduanya satu kesatuan.

Mataram adalah negeri yang merdeka dan mempunyai hukum dan tata pemerintahan sendiri.

Seperti yang dikehendaki dan diperbolehkan, Mataram memimpin nusantara, mendukung tegaknya negara, tetapi tetap menggunakan hukum dan tata pemerintahan sendiri.

Yang seperti itu sebagaimana dikehendaki Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta, ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Yogyakarta, tanggal 10 Mei 2012

Sri Sultan Hamengku Buwono X

Klaim kedaulatan dalam hukum, pemerintahan, dan wilayah tiba-tiba dihadirkan di tengah memanasnya politik Yogyakarta dan Jakarta terkait Rancangan UU Keistimewaan DIY (RUUK DIY). Ditingkahi musik hip hop Jogja Istimewa (Jogja Hiphop Foundation) yang gaduh, spanduk-spanduk itu tiba-tiba menyihir kesadaran sejarah massa.

Pada 2013, Purwo (50)—demi keamanannya, identitas aslinya sengaja dirahasiakan, ia bergelar Jajar—gelar terendah Abdi Dalem Punokawan atau pelayan Sultan, menjawab pertanyaan saya terkait meluasnya gejala penghapusan hak atas tanah di DIY (termasuk tanahnya) yang melibatkan Kasultanan, “Jangankan cuma tanah, nyawa saja saya persembahkan jika Sultan yang meminta”. Jawaban bernada sama juga saya peroleh dari pegiat Paguyuban Semar Sembogo, himpunan para Kepala Desa di Gunung Kidul. Paguyuban kepala desa serupa terdapat pula di Kulon Progo (Bodronoyo), Bantul (Ismoyo), dan Sleman (Suryo Ndadari, ada yang menyebutnya Semar), juga paguyuban Kepala Dusun di seluruh Provinsi (Pandu). Mereka dibentuk langsung maupun tak langsung oleh Kasultanan untuk memperkuat kesetiaan pada raja sekaligus gubernur, inilah bentuk nyata dari kultur birokrasi patrimonialisme (Jati 2012: 145)[1]. Keistimewaan menjadi mantra digdaya, nyaris tanpa tanda tanya. Ya, nyaris, sebab Watin (65), seorang pedagang angkring di Parangkusumo, menanyakan kebenaran (legitimasi) klaim itu.

Keingintahuan Watin bersambut. Sebuah buku berjudul Pembelaan Tanah untuk Rakyat, Jogja Gate: Pengkhianatan Terhadap HB IX dan PA VIII[2] diterbitkan pada tahun 2012. Buku yang ditulis oleh BSW. Adjikoesoemo itu menceritakan rekam jejak singkat pemerintahan di DIY sejak 1755 hingga 2012, menjelang RUUK DIY disahkan. Di tengah keyakinan yang ditumbuhsuburkan bahwa Yogyakarta sebagai wilayah merdeka sebelum NKRI, BSW. Adjikoesoemo membangun argumentasi sebaliknya. Lengkap dengan meme para pendukung Keistimewaan yaitu: tuntutan referendum dan ancaman memerdekakan diri, Jogja Gate (mencoba) mendobrak lamunan massa: apa sesungguhnya motivasi dibalik Keistimewaan DIY?

Isu paling mengemuka dari Keistimewaan adalah model suksesi Kepala Daerah Provinsi yang merupakan urusan elit, yaitu Penetapan atau Pemilihan Gubernur, daripada hal yang menyangkut urusan publik, seperti pertanahan dan tata ruang.

Terkait isu pertanahan, buku itu tidak jauh berbeda dengan artikel SG dan PAG Penumpang Gelap RUUK DIY[3] oleh George Junus Aditjondro (GJA) tahun 2011 lalu. Sekelompok massa paramiliter, PAKSI KATON (pasukan pengaman Kasultanan), kemudian menyerang kediaman GJA, mengusirnya dari Yogyakarta. GJA juga tidak diberi jam mengajar di kampus Sanata Dharma tanpa alasan jelas pasca peristiwa itu. Galang Pers, penerbitan yang memproduksi penerbitan karya GJA, Gurita Cikeas I dan II, juga memutuskan kerjasamanya. GJA pun harus menjalani pemeriksaan di POLDA DIY karena dituduh menghina Kasultanan. Pengusiran juga dilakukan terhadap Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA (mantan rektor UGM) dan Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri saat itu) karena dianggap tidak menghormati Keistimewaan DIY. Seorang karib saya, dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, bercerita bahwa pada suatu malam ketua RT-nya yang santun tiba-tiba berubah beringas, menggedor pintu setiap rumah di kampungnya, memaksa penghuninya untuk mematikan lampu sebagai bentuk dukungan bagi Keistimewaan.

Siapapun yang mencoba menggugat Keistimewaan akan mengalami hal yang kurang lebih sama: diintimidasi, diteror, diusir, dihabisi karirnya (jika posisinya lemah), dibunuh karakternya, maupun dimusnahkan sejarahnya (baik fisik maupun eksistensi). Pembantaian khas Mataram dari masa ke masa, sebagaimana yang terjadi pada Ki Ageng Mangir dan Trunojoyo. Bahkan, Diponegoro, Pahlawan Nasional itu, dikenang sebagai pemberontak (bukan pahlawan) oleh Kasultanan, kisahnya terkenal dengan judul Kraman (pemberontakan) Diponegoro.

Cerita ini akan saya mulai dari pangkal persoalan: Siapa sesungguhnya Sultan Hamengku Buwono (HB) dan Adipati Paku Alam (PA)? Apa sejatinya Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman dalam situasi politik dan ekonomi tahun 1755 (tahun kelahiran Kasultanan) dan 1813 (tahun kelahiran Pakualaman)? Apa benar Kasultanan dan Pakualaman pemilik sejati dari tanah-tanah yang diklaimnya? Bagaimana perkembangan hukum pertanahan di DIY dari 1755 hingga 2014? Bagaimana kekuasaan keduanya bertahan hingga kini?

Kasultanan versi Perjanjian Giyanti (1755-1945) dan Pakualaman versi Perjanjian PA-Raffles (1813-1945)

Menjawab ketiga pertanyaan di atas, kita harus menelusuri sejarah Kasultanan dan Pakualaman. Kelahiran dan eksistensi Kasultanan dan Pakualaman tidak dapat dilepaskan dari kolonialisme, baik oleh VOC maupun pemerintah Hindia Belanda (1800-1812, 1814-1942) dan Inggris (1812-1813).

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC, 26 Maret 1602 – 31 Desember 1799), yang kemudian dilafalkan “Kumpeni” (Company), merupakan perusahaan multibangsa (Multi National Corporation, MNC) pertama di dunia yang beroperasi di Asia (terutama Hindia Timur, yang berpusat di Banten) dan berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. VOC merupakan perusahaan pertama yang mengenalkan sistem pembagian saham. VOC menunjukkan bahwa modal melampaui imajinasi kebangsaan maupun kenegaraan, berbeda dengan pemahaman nasionalis-developmentalis yang masih mengasumsikan kapitalis domestik lebih baik daripada kapitalis asing –mengaburkan fakta bahwa kapitalisme domestik maupun asing berwatak sama.

VOC dibekali Hak Octroi (hak-hak istimewa) dari pemerintah Belanda, yaitu: a) Hak monopoli perdagangan; b) Hak mencetak dan mengedarkan uang; c) Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai; d) Hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja; e) Hak memiliki tentara sendiri; f) Hak mendirikan benteng; g) Hak menyatakan perang dan damai; dan h) Hak mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Intinya, VOC adalah perusahaan sekaligus “negara baru” di tanah jajahan.

Sebagai kekuatan modal (kapital) penyokong kapitalisme, VOC bekerja efisien dengan cara memanfaatkan hirarki yang hidup dalam kultur feodal di nusantara, yang mana massa secara total patuh pada elit penguasa. Melalui perjanjian dagang dan perjanjian politik dengan elit penguasa setempat, yaitu para raja atau sultan, VOC mampu mengendalikan rakyat jelata sebagai produsen komoditas-komoditas primadona saat itu. VOC menjaga modalnya dengan persenjataan modern, sehingga siapapun yang bekerja sama dengan VOC akan dirawat kekuasaan dan kekayaannya oleh VOC.

Mangunwijaya menggambarkan secara tepat bagaimana penghisapan kolonialisme bekerja terstruktur melalui hirarki antara VOC (pemodal), kerajaan (penguasa lokal), dan komunitas adat (jelata) dalam Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa[4]. Hirarki yang dibentuk dan dirawat oleh motivasi penguasaan sumberdaya, baik melalui perang maupun perjanjian politik.

Sejarah penguasaan sumberdaya dalam situasi sosial-politik-budaya yang hirarkis hampir selalu berakhir dengan akumulasi. Kerajaan Mataram Islam di Jawa tak luput dari sejarah akumulasi. Agar tidak terlalu jauh dari era kolonialisme-kapitalisme, kisahnya dimulai sejak Sultan Agung.

Sultan Agung (1613-1645) berambisi menciptakan hirarki dengan membangun kekaisaran di Jawa, karenanya VOC adalah saingan ekonomi politik baginya. Sebelum menyerang VOC, ambisinya dimulai dengan menyerang kerajaan-kerajaan di Jawa dan Madura yang akhirnya dia kalahkan, antara lain Tuban (1619), Madura (1623), dan Surabaya (1625). Mataram resmi tunduk pada VOC sejak masa Amangkurat I (pengganti Sultan Agung, yang menghadapi pemberontakan Trunajaya), berlanjut hingga Amangkurat II dan Pakubuwono I/Pangeran Puger—ia adalah paman Amangkurat III/Sunan Mas. Pangeran Puger dan Sunan Mas meminta bantuan VOC untuk saling menyerang tahun 1704-1708. Sunan Mas kalah dan dibuang ke Srilanka (Anshory, 2008)[5].

Di Jawa, pasca ekspansi Sultan Agung yang gagal karena salah perhitungan, upaya-upaya pembangkangan oleh elit politik terhadap raja yang menjadi boneka VOC dipadamkan dengan perjanjian damai, sebab motivasinya ialah perebutan kekuasaan dan aset ekonomi. Contoh nyata ialah Kerajaan Mataram yang akhirnya pecah menjadi Kasunanan Surakarta (raja pertama dinobatkan VOC 1704); Kasultanan Yogyakarta (1755); dan Kadipaten Mangkunegaran (1757). Perpecahan Mataram ini terkenal dengan istilah Palihan Nagari (pembagian wilayah).

Palihan Nagari merupakan puncak dari peperangan sebelumnya, baik yang bermotif balas dendam akibat konflik kelas maupun perebutan tahta yang menumpanginya.

Geger Pecinan (1740) adalah perlawanan kaum Tionghoa terhadap VOC yang tidak dimotivasi perebutan kekuasaan politik lokal, melainkan dilatari oleh ketimpangan ekonomi antara buruh pabrik gula (Tionghoa miskin) terhadap majikan (VOC dan Tionghoa kaya) dan kekerasan pemerintah akibat anjloknya harga gula. Ketimpangan dan kekerasan itu memicu pembunuhan terhadap 50 pasukan Belanda, dibalas oleh Gubernur Jenderal VOC Adriaan Valckenier dengan pembantaian masal Oktober-November 1740, hingga menyebabkan 600-3000 dari 10.000 kaum Tionghoa Batavia yang tersisa hijrah ke Jawa Tengah (Lasem, Juwana, dan Rembang) di bawah pimpinan Khe Panjang (Sie Pan Jiang). Mereka diterima oleh Tiga Bersaudara anti-VOC: Raden Panji Margono (Tan Pan Ciang, anak Bupati Lasem Tejakusuma V), Raden Ngabehi Widyaningrat (Oei Ing Kiat, seorang pedagang keturunan juru mudi Laksamana Cheng Ho, pendakwah Islam di Nusantara), dan Tan Kee Wie (juragan bata).

Perang Kuning I (1741-1743). Tiga Bersaudara menyerang tangsi-tangsi VOC. Setelah merebut Jepara (21 Juli 1741), mereka menyerang markas VOC di Jepara dan Juwana, namun kandas di selat  antara Pulau Mandalika dan Pulau Ujung Watu (5 November 1742), Tan Kee Wie gugur. Pada tahun awal 1742, para pemberontak mengangkat pimpinan, cucu lelaki Amangkurat III yaitu Raden Mas Gerendi  (Sunan Kuning/Sun Kun Ing, pendakwah Islam yang petilasannya jadi nama kompleks pelacuran di Semarang). Kartasura, ibukota Mataram saat itu, jatuh pada Juli 1742 dan Pakubuwono II lari ke Ponorogo. VOC di bawah Gubernur Jenderal Gustaaf W. van Imhoff dan Pangeran Cakraningrat IV (Madura) yang ingin merdeka dari Mataram, merebut kembali Kartasura pada Desember 1742. Raden Mas Gerendi tertangkap pada Oktober 1743. Karena istana Kartasura sudah hancur, Pakubuwana II memindahkan ibukota kerajaan di Surakarta (Solo), istana baru ia tempati mulai 1745.

Perang Kuning II (1750). Raden Panji Margono melanjutkan perlawanan terhadap VOC dibantu laskar Tionghoa Lasem, Oei Ing Kiat dan laskar santri Kyai Ali Badawi. Agustus 1750 terjadi pertempuran di sekitar Lasem hingga menggugurkan Raden Panji Margono dan Oei Ing Kiat.

Perang Kuning diselingi perebutan tahta yang memicu Perang Tahta Jawa (1746-1757). Bersama Tiga Bersaudara dan Sunan Kuning, Raden Mas Said/Pangeran Sambernyawa (kelak bertahta-gelar Mangkunegara I) melawan persekongkolan VOC-Paku Buwono II yang dibantu Pangeran Mangkubumi (kelak bertahta-gelar Hamengku Buwono I). Kemenangan aliansi Tionghoa-Jawa membuat Mataram beralih ibukota dari Kartasura ke Surakarta, dan Paku Buwono II menyerahkan kekuasaan dan wilayah kerajaan pada VOC dengan Perjanjian Ponorogo, 11 Desember 1749.

Satu minggu setelah penyerahan itu, Paku Buwono II wafat dan digantikan oleh Paku Buwono III. Akhirnya pemberontakan Raden Mas Said dipadamkan oleh Mangkubumi, akan tetapi PB III mengingkari imbalan daerah Sukowati (kini Sragen) padanya, hingga Mangkubumi membelot ke kubu Raden Mas Said kemudian  menyerang PB III dari 1746-1755. Peperangan saudara itu berakhir dengan Perjanjian Giyanti 1755 dan Perjanjian Salatiga 1757.

[gview file=”http://selamatkanbumi.com/wp-content/uploads/2016/05/Naskah-Asli-Perjanjian-Giyanti-1755.pdf”]

[aesop_document type=”pdf” src=”http://selamatkanbumi.com/wp-content/uploads/2016/05/Naskah-Asli-Perjanjian-Giyanti-1755.pdf” caption=”Naskah Asli Perjanjian Giyanti 1755.”]

[aesop_document type=”pdf” src=”http://selamatkanbumi.com/wp-content/uploads/2016/05/Perjanjian-Giyanti-1755-Versi-Belanda.pdf” caption=”Naskah Perjanjian Giyanti 1755 Versi Belanda.”]

[aesop_document type=”pdf” src=”http://selamatkanbumi.com/wp-content/uploads/2016/05/Perjanjian-Giyanti-1755-Versi-Indonesia.pdf” caption=”Perjanjian Giyanti 1755 Versi Indonesia”]

 

Sejarah Mataram adalah sejarah perang saudara, sejarah pengkhianatan, sejarah kekalahan dari masa ke masa karena perebutan kekuasaan dan aset ekonomi.

Soekanto (1953)[6], Antoro (2014[7] dan 2015[8]) dan Purwadi et al. (2015)[9] membeberkan isi Perjanjian Giyanti 1755 (13 Februari 1755), isinya antara lain:

  1. Pengangkatan Pangeran Mangkubumi menjadi Sultan Hamengku Buwono (HB) I sebagai pemimpin dari wilayah yang dipinjamkan kepadanya[10], dengan hak mewariskan pengelolaan kepada ahli warisnya dengan kewajiban menjaga itikad baiknya terhadap VOC dan Sultan HB I menerima isi perjanjian sebagai hukum abadi yang tidak terputus dan mutlak (Pasal 1).
  2. Sultan berkewajiban menjalin persahabatan dengan warga VOC dan rakyat Jawa, dalam hubungan yang saling menguntungkan (Pasal 2), untuk menjamin hal tersebut maka semua pejabat pemerintahan maupun bupati dan seluruh penguasa dataran tinggi yang diangkat oleh Sultan berkewajiban melakukan sumpah setia secara pribadi kepada VOC di Semarang (Pasal 3).
  3. Sultan dilarang mengangkat pejabat tanpa persetujuan VOC (Pasal 4) dan tidak akan mengganggu gugat bupati yang pernah bersengketa dengannya, dengan imbalan VOC memaafkan kesalahan Sultan (Pasal 5).
  4. Sultan wajib melepaskan pulau Madura dan daerah pesisir yang telah diduduki VOC dan membantu VOC untuk mempertahankan kepemilikannya atas provinsi laut, imbalannya Sultan digaji 2000 real Spanyol per tahun oleh VOC (Pasal 6). Sultan juga wajib membantu Sunan Paku Buwana penguasa Surakarta Hadiningrat dengan imbalan dilindungi dari musuh dari dalam dan luar negeri (Pasal 7).
  5. Sultan mengukuhkan dan mengesahkan semua kontrak, perikatan, dan perjanjian yang telah diadakan sebelumnya antara VOC dan para raja Mataram, khususnya yang disepakati pada tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749, sejauh tidak menentang perjanjian Giyanti 1755. Apabila Sultan dan keturunannya melanggar isi perjanjian maka diberi sanksi berupa pelepasan wilayah yang telah dipinjamkan (pasal 9)[11].Tahun 1799 VOC dibubarkan karena beberapa sebab, antara lain: 1) Korupsi pegawai VOC; 2) Belanda jatuh ke tangan Perancis; 3) Merosotnya kas karena biaya perang melawan Sultan Hasanuddin; 4) pembagian keuntungan (deviden) pada pemodal yang terlalu besar. Kekuasaan terhadap Hindia Timur diserahkan kepada pemerintah Belanda, melahirkan negara Hindia Belanda (cikal bakal Indonesia) yang dipimpin seorang Gubernur Jenderal.

Pada masa HB III, ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Pemerintah Hindia Belanda ke Inggris, terjadi pergolakan di Kasultanan, menyebabkan berdirinya Kadipaten Pakualaman. Paku Alam I dan Gubernur Jenderal Hindia-Inggris, yaitu Sir Thomas Stamford Raffles menyepakati perjanjian pada 13 Maret 1813, yang isinya:

  1. Paku Alam dan keluarganya memperoleh perlindungan dari Inggris (Pasal 1) dan Paku Alam memperoleh gaji bulanan sebesar 720 Real yang harus dikelola bersama Sultan, Paku Alam mendapat penguasaan atas wilayah seluas 4000 cacah (Pasal 2).
  2. Wilayah tersebut di bawah jaminan Pemerintah Inggris, dan menjadi subyek administrasi dan pemerintah serta harus disediakan sewaktu diperlukan untuk modifikasi oleh pemerintah (Pasal 3). Terhadap tanah-tanah tersebut tidak dikenakan pajak baru (Pasal 4).
  3. Atas keuntungan yang diperolehnya, Paku Alam harus membantu Pemerintah Inggris satu Korps yang terdiri atas 100 pasukan berkuda (Pasal 6).

[aesop_image img=”http://selamatkanbumi.com/wp-content/uploads/2016/05/Rafles.bmp” credit=”Sumber: Soekanto” alt=”Perjanjian 1813 (PA-Raffles). ” align=”left” lightbox=”on” caption=”Perjanjian 1813 (PA-Raffles). ” captionposition=”left”]

Isi perjanjian Giyanti 1755 dan Perjanjian PA I–Rafless 1813 menunjukkan posisi politik Kasultanan dan Pakualaman sebagai bawahan Pemerintah Kolonial daripada posisi sebagai kekuasaan yang otonom, bahkan Kasultanan dan Pakualaman memerankan perpanjangan tangan dari kolonialisme melalui kontrak politik sebagaimana ditunjukkan oleh Shiraishi (1997:1)[12], Ranawidjaja (1955) dan Luthfi et al.(2009:32)[13]. Hal ini bertolak belakang dengan Sabdatama HB X pada 10 Mei 2012 di awal alenia tulisan ini. Posisi subordinat ini lebih tegas ditunjukkan dalam Perjanjian Politik HB IX dengan Dr. Luncien Adam, Gubernur Yogyakarta (wakil Gubernur Jenderal Hindia-Belanda), pada 18 Maret 1940. Isinya:

  1. Pasal 1 (1) Kesultanan merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan karenanya berada di bawah kedaulatan Baginda Ratu Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal. (2) Kekuasaan atas Kesultanan Yogyakarta diselenggarakan oleh seorang Sultan yang diangkat oleh Gubernur Jenderal.
  2. Pasal 3 (1) Kesultanan meliputi wilayah yang batas-batasnya telah diketahui oleh kedua belah pihak yang menandatangani Surat Perjanjian ini. (2) Kesultanan tidak meliputi daerah laut. (3) Dalam hal timbul perselisihan tentang batas-batas wilayah, maka keputusan berada di tangan Gubernur Jenderal.
  3. Pasal 6 (1) Sultan akan dipertahankan dalam kedudukannya selama ia patuh dan tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diakibatkan oleh perjanjian ini ataupun yang akan ditandatangani kemudian berikut perubahan-perubahannya ataupun penambahan-penambahannya, dan ia bertindak sebagaimana layaknya seorang Sultan.
  4. Pasal 12 (1) Bendera Kesultanan, Sultan dan penduduk Kesultanan adalah bendera Negeri Belanda. (2) Pengibaran bendera Kesultanan ataupun bendera atau panji-panji lain pengenal kebesaran Sultan di samping bendera Belanda tunduk di bawah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh atau atas nama Gubernur Jenderal.
  5. Pasal 25 (1) Peraturan-peraturan yang ditetapkan Sultan memerlukan persetujuan Gubernur Yogyakarta sebelum dinyatakan berlaku. (2) Peraturan-peraturan itu tidak bersifat mengikat sebelum diumumkan sebagaimana mestinya dalam Lembaran Kerajaan (Rijksblad).
Bagaimana Rekam Jejak Pertanahan DIY?  

Bukti otentik bahwa Kasultanan Yogyakarta tidak merdeka dan berdaulat atas wilayah kekuasaannya ialah Perjanjian Klaten 27 September 1830 yang menjadi asal-usul luas Provinsi DIY saat ini. Perjanjian ini menandai akhir pemberontakan Diponegoro terhadap Sultan HB V yang dikendalikan Belanda dan merupakan konsekuensi dari Perjanjian Giyanti 1755 pasal terakhir. Ramadhan (2015: 62-64)[14] menguraikan isi perjanjian Klaten sebagai berikut[15]:

[aesop_image imgwidth=”40%” img=”http://selamatkanbumi.com/wp-content/uploads/2016/05/belanda-dan-HB-IX-1940.bmp” alt=”Perjanjian Belanda dan HB IX 1940″ align=”left” lightbox=”on” caption=”Perjanjian Belanda dan HB IX 1940″ captionposition=”left”]

“Akta kesepakatan dibuat dan ditetapkan antara Raden Adipati Sosrodiningrat dari Surakarta Hadiningrat di satu sisi dan Raden Adipati Danurejo dari Yogyakarta Hadiningrat di sisi lain, serta kedua kuasanya, dari raja mereka, Paduka Susuhunan Hamengkubuwono Senopati Ing Ngalogo Abdurrahman Sayidin Panotogomo ke-7, dari Surakarta Hadiningrat, dan Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Ngalogo Abdurrahman Sayidin Panotogomo Kalifatulah ke-5 dari Yogyakarta Hadiningrat, di bawah pengawasan dan bimbingan tuan Komisaris untuk mengatur Vorstenlanden, I.I. van Sevenhoven dan Mr. H.G. Nahuys Kolonel bintang militer Willems Orde dan Nederlandschen Leeuw, paduka Tuan Komisaris Mr. P. Merkus, Dewan Hindia, ksatria Nederlandschen Leeuw, tidak hadir, dan di depan Tuan L.W.H. Smissaert sebagai sekretaris Karesidenan Surakarta menjabat sebagai residen di kraton Surakarta Hadiningrat dan Mr. I.F.W. van Nes, Residen di kraton Yogyakarta Hadiningrat dan Panembahan Buminoto Surakarta dan Penembahan Mangkurat dari Yogyakarta Hadiningrat”.

Pasal 1

Untuk menetapkan batas pemisah yang dibuat umum dan permanen, pada hari ini dan untuk seterusnya daerah Pajang dan Sukowati menjadi milik Paduka Susuhunan Surakarta dan daerah Mataram dan Gunung Kidul menjadi daerah Paduka Sultan Yogyakarta.

Pasal 2

Sungai Opak sejauh mengalir sampai dekat Prambanan, dijadikan dasar batas pemisah utama antara wilayah Mataram dan Pajang. Tetapi karena batas pemisah ini terutama aliran sungai tersebut akan mengalami perubahan terus-menerus akibat banjir besar atau sebab lain, untuk selanjutnya ditunjukkan sebuah jalan raya yang membentang dari Prambanan antara pohon beringin besar yang berdiri di pasar, menuju utara ke Merapi dan menuju selatan ke Gunung Kidul. Pada jalan pemisah ini, sebuah tiang batu, tonggak dan pohon yang besar dan tua dibangun dan ditanam sebagai petunjuk abadi. Kedua patih wajib untuk secepat mungkin dan tanpa ditunda lagi mewujudkannya melalui penduduk kedua kerajaan, ketika musim kini masih menguntungkan.

Pasal 3

Garis batas antara daerah Pajang dan Gunung Kidul adalah lereng pegunungan selatan di sisi utaranya. Di sepanjang lereng ini sejauh mungkin dan untuk menegaskannya, tonggak dan pohon menjadi petunjuknya.

Pasal 4

Tanah-tanah yang terletak di antara Merapi dan Merbabu dan di sebelah barat yang dipisahkan oleh wilayah pemerintah, seluruhnya dimiliki oleh Paduka Susuhunan Surakarta.

Pasal 5

Makam-makam suci di Imogiri dan Kotagede di daerah Mataram, dan makam-makam di Seselo di daerah Sukowati tetap menjadi milik kedua raja. Untuk merawat makam-makam di Mataram, lima ratus cacah tanah di dekatnya diserahkan kepada Paduka Susuhunan, sementara untuk makam Seselo di Sukowati dua belas Jung tanah diserahkan kepada Paduka Sultan Yogyakarta, di dekatnya digunakan bagi perawatan makam ini.

Pasal 6

Para bupati dan kepala rendahan sesuai pilihan mereka bisa mengikuti raja atau tanahnya, tanpa boleh dipaksa atau dihambat oleh kedua raja.

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan pasal-pasal tersebut di atas kesulitan atau sengketa muncul, kedua patih wajib untuk memberitahukan kepada Tuan Komisaris dan tunduk kepada keputusan mereka.

Demikian dibuat dan disepakati di Klaten tanggal 9 Rabiul Akhir tahun 1758 atau 27 September 1830. Selanjutnya persiapan dilakukan bagi keberangkatan para komisaris dan pengiringnya, yang dilakukan dalam urutan yang sama seperti saat tiba. Dari semua ini, berita acara dibuat dan diserahkan kepada Paduka Gubernur Jenderal.

Klaten, 27 September 1830

Komisaris untuk Mengatur Vorstenlanden

[aesop_image img=”http://selamatkanbumi.com/wp-content/uploads/2016/05/Perjanjian-Klaten-1830-1.png” credit=”Sumber: Ramadhan dan ANRI” alt=”Perjanjian Klaten 1830. ” align=”left” lightbox=”on” caption=”Perjanjian Klaten 1830. ” captionposition=”left”]

Pada masa pemerintahan HB VII, bersamaan dengan krisis tambang batu bara Ombilin (Sawah Lunto, Sumatera Barat) tahun 1918, kas Hindia Belanda menipis sehingga daftar sipil (termasuk gaji Sultan) dihemat. Di Kasultanan Yogyakarta, penghematan itu berbentuk pemberian kuasa kelola atas wilayah Hindia Belanda melalui penerbitan Rijksblad No. 16 tahun 1918 dan Rijksblad No. 18 Tahun 1918, yang bunyinya antara lain:

Pasal 1

Sakabehing bumi kang ora ana tandha yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton Ingsun”. (Sembiring, 2012: 19-22)[16]

Artinya: Semua tanah yang tidak ada bukti kepemilikan menurut hak eigendom (hak milik, menurut Agrarische Wet 1870), maka tanah itu adalah milik kerajaanku.

Pasal 6

Adol utawa angliyerake wewenang andarbeni utawa nganggo bumi…marang wong kang dudu bangsa Jawa lan nyewake utawa nggadhuhake bumi gawe marang wong kang dudu bangsa Jawa…kalarangan“.[17]

Artinya: Menjual atau mengalihkan hak andarbeni atau memakai tanah… kepada orang bukan bangsa Jawa dan memberikan sewa atau memberikan hak pakai kepada orang bukan bangsa Jawa… dilarang (pada waktu itu bangsa Indonesia belum lahir, karena ide kebangsaan tunggal lahir dari Sumpah Pemuda 1928).

Mengikuti asas Domein Verklaring (tanah tak bertuan dianggap tanah milik negara Hindia Belanda), kedua Rijksblad 1918 itu kemudian menjadi dasar lahirnya Tanah Kasultanan (Sultanaat Ground/SG) dan Tanah Pakualaman (Pakualamanaat Ground/PAG). Sultanaat Ground dan Pakualamanaat Ground berbeda makna dengan istilah yang dikenal umum sebagai Sultan Ground (Diktum II UUPA menyebutnya Grant Sultan yang setara dengan Yasan, Andarbe dan istilah lain semakna eigendom), Rijksblad adalah klaim untuk tanah institusi sedangkan Grant Sultan adalah hak milik (eigendom) individu Sultan maupun Paku Alam yang bertahta. Tanah institusi tidak bisa diwariskan atau diperjual belikan karena menjadi bagian dari Negara Hindia Belanda, sedangkan tanah individu bisa dilepaskan kepemilikannya.

Istilah Tanah Kasultanan (SG) dan Tanah Pakualaman (PAG) kini dihidupkan kembali melalui UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY maupun Perda Istimewa yang segera disahkan. Keduanya menimbulkan konflik agraria struktural (baca Tanahmu Bukanlah Milikmu).

Di Jawa, swapraja bukan hanya kerajaan, tetapi juga daerah perdikan (daerah otonom di dalam wilayah kerajaan yang tak ditarik pajak, upeti, maupun tenaga prajurit oleh kerajaan) yang dulu banyak terdapat di Banyumas.

Beberapa jenis swapraja menurut sejarah terbentuknya: a. Kerajaan yang berasal dari kerajaan yang sudah ada sebelum VOC atau Pemerintah Belanda hadir di nusantara, b. Kerajaan sempalan (melepaskan diri dari kerajaan dominan), atau c. Kerajaan baru dari komunitas tanpa raja atau sultan semisal Karo, Toraja, Gayo, dan Timor (Ranawidjaja, 1955: 5)[18].  Lebih lanjut, menurut hukum waktu itu, swapraja dibedakan pula antara a. Swapraja dengan kontrak panjang dan b. Swapraja dengan kontrak pendek (Ranawidjaja, 1955:9).

Bagaimana dengan Status Swapraja di Yogyakarta Kala Itu?  

Swapraja di Yogyakarta tidak termasuk kerajaan yang sudah ada sebelum VOC atau Pemerintah Hindia Belanda hadir, bukan pula sempalan dari kerajaan dominan, bukan pula kerajaan baru yang dibentuk VOC atau Pemerintah Hindia Belanda dari komunitas tanpa raja. Akan tetapi, berdasarkan jenis kontraknya, kedua swapraja di Yogyakarta terbentuk dari kontrak politik panjang dengan VOC (Kasultanan) dan Pemerintah Inggris (Pakualaman).

Fakta sejarah ini bertolak belakang dengan klaim Sultan HB X dalam Sabdatama 10 Mei 2012, maupun pemahaman awam tentang apa istimewanya Yogyakarta. Pemahaman awam boleh jadi luput karena penggelapan fakta, klaim Kasultanan dan Pakualaman adalah negara merdeka sudah pasti dusta.

Bersambung…..

Daftar Pustaka

[1] Jati, Wasisto Raharjo. 2012. Kultur Birokrasi Patrimonialisme dalam Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Borneo Administrator Volume 8 No 2. Hal. 145-160

[2] Adjiekoesoemo, BSW. 2012. Pembelaan Tanah untuk Rakyat, Jogja Gate: Pengkhianatan Terhadap HB IX dan PA VIII. Yogyakarta: Sami Aji Center

[3] Aditjondro, George Junus. SG dan PAG, Penumpang Gelap RUUK Yogyakarta. Harian Sore Sinar Harapan, 31 Januari 2011. Diakses melalui http://indoprogress.com/2011/02/sg-dan-pag-penumpang-gelap-ruuk-yogyakarta/

[4] Mangunwijaya, YB. 1987. Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa. Jakarta: Djambatan.

[5] Anshory, Nashruddin. 2008. Bangsa Inlander: Potret Kolonialisme di Bumi Nusantara. Yogyakarta: LKiS.

[6] Soekanto. 1953. Sekitar Jogjakarta 1755-1825. Jakarta: Mahabarata Amsterdam

[7] Antoro, Kus Sri. 2014. ‘Legitimasi Identitas Adat dalam Dinamika Politik Agraria’. Jurnal Bhumi No 39 Tahun 13, April 2014, STPN Yogyakarta hlm 427-441

[8] Antoro, Kus Sri. 2015. Antoro, Kus Sri. 2015. ‘Analisis Kritis Substansi dan Implementasi UU No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY Dalam Bidang Pertanahan’. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Volume 1, No 1, Mei 2015, STPN Yogyakarta hlm 12-32.

[9] Purwadi dan Waryanti, Endang. 2015. Perjanjian Giyanti. Yogyakarta: Laras Media Prima

[10] Pada masa PB II, wilayah kerajaan Mataram sudah diserahkan secara sukarela kepada VOC melalui Surat Perjanjian 11 Desember 1749, yang dikenal dengan Perjanjian Ponorogo (Antoro, 2014:430 ):

 

“Punika serat prakawis –dening hangutjulaken sartta hannrahaken menggah karaton Matawis saking Kangdjeng Susuhanan Paku Buwana Sennapati Hangalaga Ngabudulrahman Sajidin Panatagama, hinggih hawit saking hingkang parentah Kangdjeng Kumpni kangageng wahu, karaton punuka kasrah dateng Kangdjeng Tuwan Gupernur sartta Direktur hing tanah Djawi Djohan Handrijas Baron Van Hohendoref. Kawula (hamba) Kangdjeng Susuhunan Paku Buwana Sennapati Hangalaga Ngabudulrahman Sajidin Panatagama hangngakenni sertta hamratelakaken kalajan iklasing manah jenning make hawit saking sangette gerrah kawula, saking karsaning Allah kawula sangsaja saja boten kenging jennajekkelia karaton Matawis kalajan parentah kangngapenned, hinggih rehning hamrih dadosa kapenneeddan paparentahhan karaton Matawis punika, sartta sawewengkonanipun sadaja, kang hing make sampun kawula hasta, punnika sadaja sami kahaturaken dumateng Kumpni kangngageng…kawula mboten pisan jennaderbeja karsa hagadaha malih.”[10] (Surat perjanjian Paku Buwana II-Kompeni, 11 Desember 1749).

Konsekuensi politik dari perjanjian ini ialah mendudukkan VOC sebagai pemilik seluruh wilayah kerajaan pada masa itu serta pemegang kedaulatan kerajaan. Hal ini berlanjut hingga Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) yang melahirkan Kesultanan Yogyakarta. Lihat ibid.

[11] Hal ini terjadi pada akhir masa pemberontakan Pangeran Diponegoro (1825-1830), Kasultanan Yogyakarta melepas daerah Kedu, Gilang, dan Banyumas melalui Perjanjian Klaten 27 September 1830. Lihat Adjikoesoemo (2012:9)

[12] Shiraishi, Takashi. 1997.Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

[13] Luthfi, Ahmad N., M. Nazir S. A. Tohari, Dian A.W. dan Diar Candra T. 2009. Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan. Yogyakarta: STPN

[14] Ramadhan, Logen Jabbar. 2015. Perjanjian Klaten 1830: Dampaknya Pada Kasultanan Yogyakarta. Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (Skripsi).

[15] Sumber Utama: ANRI, Kopie-akte van overenkmst tussen Raden Adipattie Sosrodoningrat Van Surakarta en Raden Adipattie Danoeredjo van Jogjakarta over grongebied, 1830, no 490 dan ANRI, origineel contracten tussen Soesoehoenan Pakoe Boewono met Rijkbrestuurder van Djokjakarta, 1830-1831, no 373.

[16] Sembiring, Julius. 2012. Tanah Negara. Yogyakarta: STPN Press.

[17]Anggraeni, Tyas Dyas, 2012, Interaksi Hukum Lokal Dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan Di DIY, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1 No 1, April 2012. http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%204%20JRV%20VOL%201%20NO%201%20PROTECT.pdf

[18] Ranawidjaja, Usep. 1955. Swapraja Sekarang dan Dihari Kemudian. Jakarta: Djambatan

Editor: Anto

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.