Berita

Pasca Putusan, Warga Kendeng Terus Mengawal

By  | 

Gunung Kendeng takkan kulepas

Tempat kita hidup bersama

Selamanya harus jaga

Jawa Tengah yang jaya

Jawa Tengah yang jaya

Itulah harapan kita semua

Jawa Tengah yang jaya

Kita sudah menang

Sudah menang

Sudahlah menang

Sudah menang

 

Semarang-Sorak sorai lagu di atas berkumandang di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada 17 Januari 2017 lalu. Atribut penolakan pabrik semen seperti caping petani bertuliskan tolak pabrik, bendera, poster, dan spanduk bertuliskan “Tolak Pabrik Semen” membentang diantara kerumunan massa turut menghiasi jalannya aksi penolakan pendirian pabrik semen demi menyelamatkan pengunungan Kendeng yang berada di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dari kerusakan.

Sudah hampir 30 hari warga Kendeng mendirikan tenda di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai salah untuk memperjuangkan hak-hak mereka atas ruang hidupnya dari ancaman kehancuran yang dapat disebabkan oleh beroperasinya pabrik semen. Warga tetap bertahan sesuai dengan prinsip yang diyakini, “Kami Tidak akan Pulang, Sebelum Pabrik Semen di Rembang Dihentikan”, meskipun berkali-kali tenda yang mereka dirikan dibongkar oleh Satpol PP.

Aksi tersebut dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti putusan MA dengan Nomor: 99/PK/TUN 2016 pada tanggal 5 Oktober 2016 yang dengan tegas membatalkan izin lingkungan Nomor: 660.1/17 Tahun 2012 dan meminta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk mencabut izin yang sudah dikeluarkan dengan batas waktu 60 hari sejak putusan MA diterbitkan.

Dalam putusannya, MA menilai pembangunan pabrik Semen. di Rembang mengindikasikan banyak terjadi penyelewengan dalam proses pembangunan pabrik tersebut, MA kemudian mengeluarkan putusan yang menyatakan:

  1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah,
  3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Gunretno, selaku Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menjelaskan jika ia dan dulur-dulur akan konsisten untuk terus mengawal Putusan Mahkamah Agung dan terus berusaha untuk menyelamatan Pegunungan Kendeng apapun yang terjadi.

“Kita akan terus mengawal dan menyelamatkan Pegunungan Kendeng”, ujar lelaki yang gigih mempertahankan tanahnya itu.

Setelah sekian lama berjuang, pengawalan yang dilakukan warga Kendeng mulai menampakkan hasil, walaupun masih ada rasa kurang puas atas keputusan yang dikeluarkan oleh Ganjar. Mereka menganggap orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut masih memberikan ruang bagi PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. yang berganti nama menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.  untuk bisa beroperasi di Rembang.

Dalam jumpa pers yang digelar di Wisma Perdamaian, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Ganjar membacakan putusan untuk mencabut izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku dan pengoperasian pabrik semen PT. SI yang sebelumnya telah ada amar putusan Mahkamah Agung.

“Menyatakan membatalkan dan tidak memberlakukan Izin Lingkungan Nomor: 660.1/17 Tahun 2012 yang sudah diubah oleh keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang”, ucapnya dalam rilis yang diterima oleh selamatkanbumi.com.

Tak berhenti sampai disitu, politisi PDIP tersebut juga memerintahkan kepada PT. Semen Indonesia untuk menyempurnakan dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL. Sekaligus meminta kepada komisi penilai AMDAL dan RKL-RPL yang saat ini sedang berlanngsung untuk memenuhi putusan peninjauan kembali pada tanggal 5 Oktober

“Harus melengkapi dengan batas waktu dan yang menentukan batasan adalah dia (red- PT SI) sendiri,” tandasnya.

Putusan untuk memperbaiki sekaligus memberikan nafas baru kepada PT. SI masih dianggap bertentangan dengan Putusan MA oleh sedulur-sedulur Kendeng. Gunrento menyatakan bahwa keluarnya pencabutan izin ini masih ada yang mengganjal, utamanya pada perintah untuk perbaikan dokumen, Adendum Andal dan RKL-RPL.

“Nah ini yang menjadi tanya kami warga Pengunungan Kendeng, ketika RKL-RPL ini diperbaiki ini kan jadi sarana untuk minta izin lagi, sedang putusan MA sudah tegas harusnya dihentikan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa proses adendum sejatinya tidak diperlukan, karena keputusan Mahkamah Agung sudah sangat jelas. Sehingga tidak diperlukan lagi usaha untuk memenuhi perbaikan seperti yang disarankan oleh Gubernur.

“Tidak perlu ada adendum. MA sudah mencabut Izin Lingkungan dari 5 Oktober ketika mengabulkan gugatan warga. Itu sudah jelas,” ungkapnya di sela-sela aksi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam proses pencabutan izin lingkungan oleh MA harusnya semua proses izin pendirian dan proses penambangan oleh pabrik mutlak dihentikan.

“Jadi kalau kita menuruti Ganjar seperti memperbaiki RKL-RPL, adendum ini sebenarnya tidak perlu. (Putusan MA) yang dikeluarkan Ganjar tidak berarti dengan putusan ini,” katanya lagi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang yang mendampingi warga Pegunungan Kendeng. Zainal, selaku Direktur LBH Semarang mengatakan jika apa yang sudah dilakukan Gubernur dengan menerbitkan Keputusan Nomor: 66014/4 Tahun 2017 adalah sebuah bentuk pembungkaman hukum serta pengakalan atas putusan MA.

“Ini mengakali karena Gubernur menyampaikan dalam SK tersebut seakan-akan perbaikan AMDAL adalah perintah MA, padahal jelas tidak ada MA memerintahkan untuk perbaikan AMDAL,” tandasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pasca putusan dicabutnya Izin Lingkungan berarti pabrik tidak memiliki dasar beroperasi di Rembang. Bahkan, apabila ada aktivitas, PT. SI sedang melakukan kegiatan ilegal karena tidak ada dasar hukum yang ditetapkan.

“Apabila ada aktivitas itu jelas bisa dipastikan ilegal dan bisa dipidanakan,” tegasnya.

Pengawal keputusan MA juga dilakukan oleh Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) yang konsisten menyuarakan persoalan sumber daya alam, utamanya terhadap pencegahan kerusakan alam. Muhammad Al-Fayyadl, seorang nahdliyin “muda” yang sering terlibat dalam isu-isu agraria dan perjuangan rakyat mengatakan bahwa pencabutan izin tidak tuntas dan tidak solutif, sebab alasan penolakan warga tidak diperhitungkan sama sekali. Bahkan, ia menyarankan untuk mencegah adanya aktivitas pabrik PT.Semen Indonesia di Rembang.

“Membatalkan harusnya tidak memberikan peluang, ini ada suatu bahaya kalau mereka mau masuk. Harus dicegah, bukan diberikan peluang untuk berkembang,” ungkapnya.

Terus Mengawal Pengunungan Kendeng

Sekitar pukul 12.24 perwakilan warga Pegunungan Kendeng masuk ke Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk meminta surat Gubernur terkait putusan pencabutan izin dan segala aktivitas yang dilakukan oleh PT.Semen Indonesia. Tak berselang lama, warga yang mewakili kemudian keluar dari kantor gubernur dengan membawa map merah berisi putusan dari Gubernur Jawa Tengah.

Setelah mendapatkan surat putusan, Gunretno membacakan isi surat tersebut kepada massa yang berkumpul di depan Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Setelah membacakan surat, ia memberikan pernyataan sebagai bentuk konsistensi mengawal putusan MA.

“Kita mengawal perintah Pak Ganjar terkait penyempurnaan. Kita juga akan mengawal putusan MA apakah ada kegiatan pabrik semen. Kita tidak akan tinggal diam,” ucapnya setelah membacakan putusan Gubernur di hadapan seluruh sedulur-sedulur yang mengawal kasus Kendeng.

Ia juga mengajak  DPRD  bersama warga Kendeng untuk terus berjuang agar dapat mewujudkan moratorium izin-izin tambang di Jawa Tengah melalui kajian kembali Perda Tata Ruang Tahun 2010-2030, yang di dalamnya menyatakan bahwa Kendeng merupakan kawasan industri dan pertambangan. Ia juga meminta pada negara untuk mengembalikan kawasan Kendeng sebagai kawasan lindung, pertanian, dan pariwisata.

“Kawasan Kendeng dikembalikan menjadi kawasan lindung, pertanian, pariwisata yang sesuai daya dukung dan daya tampung,” tegasnya.

Sebagai salah satu pegunungan yang menjadi cadangan sumber air Pulau Jawa, terlebih lagi di dalamnya terdapat Watuputih, yang telah ditetapkan Presiden melalui Keputusan Presiden RI Nomor: 26/2011 sebagai salah satu Cadangan Air Tanah yang harus dilindungi karena perannya yang sangat penting dalam ekosistem karst, yakni secara fungsi ekologis dan hidrologis.

Gunretno mengungkapkan jika persoalan Kendeng bukan hanya tanggungjawab warga Kendeng, akan tetapi hak seluruh warga dunia menyelamatkan pengunungan purba tersebut.

“Teruslah berjuang hingga akhir dan lestari Kendeng, sebagai warga dunia punya hak yang sama untuk menyelamatkan dan melestarikan pegunungan Kendeng,” ujar Gunretno. Saat ini Jaringan Masyarakat juga membantu perjuangan warga di Kecamatan Tambakromo dan Kayen di Pati, yang sedang diincar oleh pabrik semen yang lain yakni PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS), anak perusahaan PT. Indocement Tunggal Prakarsa.

Hal senanda juga akan dilakukan oleh FNKSDA, Fayyadl mengungkapkan jika ia dan warga NU Kultural akan mengawal proses hukum yang berlaku. Ia juga akan mengampanyekan persoalan Kendeng seluas-luasnya. Baginya, persoalan Kendeng bukan semata-mata persoalan Jawa Tengah, namun selayaknya menjadi persoalan nasional.

Lebih lanjut ia menegaskan, “Secara mendasar kita akan mengawal apakah ada operasi. Kalau ditemukan pelanggaran hukum, itu akan menjadi track record melihat muslihat pabrik semen. Kita akan terus mengawal ini.”

Pun pengawalan akan terus dilakukan oleh LBH Semarang sebagai bentuk tanggungjawabnya mendampingi warga. Zainal mengungkapkan bahwa tim advokasi dan warga akan terus mengawal putusan MA agar tidak terjadi lagi penafsiran sepihak.

Upaya LBH Semarang akan diwujudkan dalam monitoring lapangan untuk memastikan pabrik PT. Semen Indonesia tidak melakukan aktivitas pembangunan proyek yang dianggap sudah menampung investasi sebesar 5 Triliun rupiah tersebut.

“Terkait SK yang dikeluarkan, kami akan terus membicarakannya dengan semua tim advokasi dan warga untuk upaya hukum yang lebih baik,” tutupnya.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.