Berita

Pasir, Musik, dan Penolakan Bandara

By  | 

Tanggal 1 April 2006 menandai lahirnya organisasi rakyat yang berbasis di wilayah pesisir pantai selatan Kulon Progo, Yogyakarta. 11 tahun kemudian Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) bergeming dari misinya menolak pertambangan, khususnya tambang pasir besi yang akan merampas ruang hidup warga dan merusak lingkungan.

Sabtu malam hingga minggu sore (1-2/4) acara publik di Desa Garongan diramaikan tidak hanya oleh lima ribuan warga yang kebanyakan tinggal di selatan Jalan Daendels, yakni dari Desa Banaran, Karangsewu, Bugel, Pleret, Garongan. Anak dan orang tua, bahkan kakek-nenek turut serta dalam doa bersama yang dipuncaki panggung rakyat. Tanpa ragu warga menyambut dan menerima ratusan simpatisan PPLP-KP yang datang dari segala penjuru untuk bersama-sama mengkhidmati peringatan hari lahir salah satu ikon perjuangan rakyat yang kritis terhadap klaim keistimewaan DIY. Memasuki Dukuh III, rontek-rontek menyuarakan berbagai konflik warga dengan korporasi dan pemerintah karena kuasa modal yang mendukung pengrusakan lingkungan. Sepanjang jalan bertebaran nama-nama daerah dari pelosok Jawa yang menandai lokasi berlangsungnya kekerasan, penggusuran, dan pembungkaman karena proyek pembangunan, khususnya untuk pariwisata dan pertambangan.

Munculnya PPLP-KP tidak terlepas dari perjuangan menolak tambang pasir besi PT. Jogja Magasa Iron (JMI) . Bagi warga PPLP-KP lahan yang mereka garap saat ini merupakan sumber kehidupan, sebab tanah yang mengandung biji besi tersebut menyimpan kemakmuran bagi warga. Hal tersebut ditandai dengan tumbuhnya beberapa tanaman seperti cabai, oyong, terong, dan berbagai jenis sayuran lainnya, bagi warga hal tersebut menjadi bukti tanah yang mereka tanami sejak zaman dahulu sangat subur.

Namun, kandungan mineral di pesisir Kulon Progo mendorong rencana pertambangan pasir besi tahun 2008. Beberapa tahun sebelumnya, perusahaan yang sebelum patungan (joint venture) dengan Indo Mines Limited hingga bernama Jogja Magasa Mining ini melakukan penelitian kandungan mineral. Konon penelitian mereka menunjukkan kadar Fe di pesisir selatan Kulon Progo bervariasi antara 5,29% hingga 36,4%, sehingga pada 4 November 2008 status Kuasa Pertambangan ditingkatkan menjadi Kontrak Karya.

PPLP-KP berhasil mencegat pelaksanaan Kontrak Karya PT. JMI di lapangan. Namun, perusahaan yang didirikan 2005 oleh Lutfi Heyder, GBPH Joyokusumo, GKR Pembayun, BRMH Hario Seno dan Imam Syafi, yang diikuti dengan kerjasama manajemen dengan AKD (Australian Kimberly Diamond Limited) ini masih mengantongi Kontrak Karya. Tahun 2013, anggota DPRD Kulon Progo Herry Sumardianta meminta Pemerintah Kabupaten meninjau ulang Kontrak Karya dan merevisi Undang-Undang Minerba (UU No. 9 Tahun 2009). Namun meskipun PT. JMI batal menyumbang royalti sebesar Rp 200 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah, Kontrak Karya mereka masih berlaku hingga Maret 2017 lalu berhasil menggaet pemodal asal Rusia, Blackspace.

Kehadiran Blackspace Indonesia di pesisir Kulon Progo akan diawali dengan pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam hingga memenuhi standar sebagai bahan baku. Tidak semua mineral yang ditambang memiliki nilai ekonomis, padahal seluruhnya memerlukan proses pemurnian melalui smelter yang beroperasi tanpa henti dengan kebutuhan energi listrik tinggi melalui pemisahan mineral yang dibutuhkan dari material bawaan (ekstraksi). Biaya yang dikeluarkan untuk membangun dan mengoperasikan smelter bisa mencapai trilyunan. Sedangkan royalti untuk perusahaan tambang yang mengantongi izin selalu berbanding lurus dengan luas lahan.

Setelah 11 tahun berjuang mempertahankan lahan dari ancaman penggusuran, selama itu pula warga harus hidup dengan kawasan bertembok tinggi yang masih dikuasai PT. JMI. Maka dalam peringatan hari lahir PPLP-KP segenap warga unjuk diri dan pengetahuan mereka yang mendukung kesadaran mempertahankan ruang hidup seutuhnya. Tema “Gesik kanggo Panguripan” yang terjemahan Bahasa Indonesianya adalah “Pasir untuk Kehidupan” diangkat sebagai bahasa perjuangan seluruh warga pesisir, mula-mula di Kulon Progo. Seruan tolak penggusuran, jaga lingkungan, lestarikan kehidupan, muncul silih berganti dalam doa, film, kirab mengarak gunungan, hingga orasi para rakyat pejuang yang terhimpit krisis ekologi Jawa.

“Selamat bertemu lagi, hari ini kita merayakan ultah Paguyuban kita yang ke-11, maka dari itu mari bersama-sama kita rayakan hari ini sebagai hari kemenangan, sebagai bukti hari ini kita masih bertani.  Tolak tambang! tolak tambang! tolak tambang!” demikian orasi Widodo saat membuka kirab gunungan berisi hasil panen pada pukul 08.52 di lapangan Karangsewu.

Acara puncak hari Minggu berlangsung sejak pagi hingga menjelang senja. Gunungan diarak ribuan warga PPLP-KP dari Karangsewu menuju desa Garongan yang jaraknya sekitar 3 km. Kirab berhenti di lokasi panggung budaya, kemudian warga memanjatkan doa untuk berterimakasih atas kekuatan dan keselamatan yang dianugerahkan Sang Pencipta. Usai berdoa, dua pembawa acara memanggil kawan-kawan PPLP-KP yang secara khusus diundang karena kesungguhan mereka berjuang menolak pertambangan, menolak pengrusakan alam, menolak bandara Kulon Progo dan kota bandara, menolak penggusuran, dan menolak praktik politik yang merampas hak ruang hidup seperti klaim Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (SG-PAG). Setiap orasi diselingi dangdutan dan makan bersama.

Menjalang akhir orasi Widodo naik panggung dan berujar lantang, “Di sini kita tetap hidup untuk mempertahankan apa yang kita miliki hari ini. Silakan untuk kawan-kawan  penolak bandara untuk naik ke panggung, kita bersama menolak adanya pembangunan yang selama ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat!” Ia kemudian menyerukan penolakan bandara dengan lantang,“Tolak bandara, Tolak bandara Kawan-kawan!” teriaknya.

Empat perwakilan warga penolak bandara kemudian naik panggung dan berdiri berjejer.Ustadz Supriyanto,  30 tahun, menyampaikan orasinya menolak rencana pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang membutuhkan lahan 637 hektar ditambah dengan kota bandara dengan luasan 2000 hektar.

“Kami di sini menyatakan sikap, kami warga di Kecamatan Temon tetap menyatakan bahwa kami menolak rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon tanpa syarat untuk selamanya, tidak ada kata-kata lain selain kami tetap menanam, kami tetap melawan, apapun wujudnya, apapun bentuknya kami selaku petani akan  selalu berjuang baik lahir maupun batin!” ujar Ustadz Supriyanto.

Di akhir acara, PPLP-KP dan warga penolak bandara kemudian menyatakan sikap bersama untuk menolak tambang, bandara, dan kota bandara.

“Di sini kami menyatakan sikap dengan tegas. Kami menolak adanya bandara di Kulon Progo dan kami juga menolak adanya kota bandara yang akan direncanakan oleh pemerintah DIY. Apapun yang terjadi, karena kami yakin yang namanya pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat, pada kami, (hanya akan) akan merampas ruang hidup kami! Warga Temon dan PPLP-KP tetap menolak adanya tambang pasir besi dan menolak adanya bandara di Kulon Progo,” ucap Widodo yang mewakili membacakan sikap bersama.

Musik adalah Perlawanan

Rangkaian acara harlah PPLP-KP yang ke 11 tidak hanya diisi doa, kirab, dan orasi. Sabtu malam (1/4) diadakan pula acara pentas musik perlawanan. Pentas musik tersebut turut menghadirkan beberapa musisi yang datang dari Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bandung. Para musisi tersebut antara lain Iksan Skuter, Sisir Tanah, Kepal, Agoni, Morgue Vanguard, Senartogok, Dendang Kampungan, Kota dan Ingatan, Deugalih, Shoppinglist, Teknoshit, dan Predator meramaikan acara sampai dini hari.

Alunan nada dan lirik yang penuh dengan nilai perjuangan membaur dalam hangatnya perjuangan warga PPLP-KP. Irama yang dimainkan membawa kita menghayati sekaligus meletupkan kembali semangat dalam memperjuangkan ruang hidup. Beberapa musisi mengakui keresahan saat membaca deretan konflik yang terjadi di Indonesia, tak terkecuali di Kulon Progo. Petani yang dikriminalisasi, lahan yang dirampas, sampai pertambangan dengan nilai modal trilyunan mendorong para musisi ini mengambil peran untuk terlibat dalam perjuangan rakyat.

Sumbangan pemikiran para musisi diwujudkan dalam lagu dengan harapan lirik dan nada yang mereka gubah menjadi karya yang segera dirasakan pendengarnya. Penindasan dan perampasan disuarakan oleh para musisi sebagai ajakan untuk bersolidaritas pada keadaan yang tidak bisa disaksikan semua orang.

Bagus Dwi Danto dengan nama panggung Danto Sisir Tanah dikenal sering menyanyikan lirik yang mengajak manusia untuk menjaga alam, mengungkapkan jika petani mempunyai ikatan fisik dan psikologis sosial yang kuat. Hal ini pula yang menyebabkan ia turut membuat lagu “Ode Buat Petani Lahan Pantai”. Lagu tersebut terinspirasi dari perjuangan warga Kulon Progo yang sampai saat ini masih giat menanam.

“Aku sangat memahami apa yang mereka perjuangan karena selain tanah punya ikatan secara fisik dan sejarah dengan leluhur mereka, ada persoalan secara psikologis sosial seperti kehormatan dan harga diri,” pungkasnya.

Ia mengutarakan, awal mula lahirnya lirik tersebut dilatari persoalan agraria dan ruang hidup yang sangat mengancam masyarakat Kulon Progo. Sebelum menggubah, ia pun memulai observasi untuk memahami persoalan yang dihadapi warga.

“Itu sebenarnya dari pengamat dan melihat langsung kondisi warga. Oh! ada kondisi seperti ini. Jadi reportase (dalam lirik) memang apa adanya,” ujar Danto.

Hal senada diungkapkan Muhammad Iksan, atau dikenal dengan Iksan Skuter, musisi yang banyak menyuarakan persoalan lingkungan dan alam. Musisi asal Malang ini datang ke acara Peringatan Hari Lahir PPLP-KP untuk ikut bersolidaritas. Saat pentas ia membuka dengan “Lagu Petani”. Lagu tersebut didedikasikan kepada petani yang masih berjuang mempertahankan tanahnya. Selain itu, lagu tersebut digubah pula untuk menjaga semangat perlawanan warga PPLP-KP yang sudah 11 tahun berjuang. Ia mengaku bahwa lirik yang dilahirkannya berawal dari keresahannya sendiri saat melihat realita sosial dalam dinamika berkehidupan.

“Lirikku sebenarnya dari pengalamanku. Dari apa yang kulihat, saya rasa. Kalau ngomongin isu petani saya pun anak desa, kanan-kiri depan belakang saya sawah. Sayapun tidak lepas dari dunia pertanian dengan kasus yang sama. Melihat nasib petani saat ini, itu ada sebuah sistem yang membuat petani bangkrut dipaksa untuk harus urban ke kota menjadi kuli,” ungkap Iksan yang kini sudah memproduksi lima album.

Sebagai musisi yang terus menyuarakan penindasan rakyat, ia memandang musik sebagai media paling fleksibel yang bisa menembus semua lapisan, “Mungkin orang tidak suka laguku yang bicara tentang petani. Gak suka liriknya. Tapi ketika pendengar nangkep nadanya dia pasti hafal liriknya,” ungkap lelaki yang selalu menggunakan topi bergambar bintang merah.

Ia menambahkan jika dunia industri musik saat ini lebih banyak bicara sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan di lingkungan sekitarnya. Kasus-kasus yang tak pernah surut di masa rezim pembangunan seperti hari ini, di antaranya kekerasan terhadap petani, perampasan lahan, dan isu lainnya, jarang disuarakan oleh musisi.

“Nah, sekarang mayoritas industri musik bicara soal keindahan. Kita hanya diajak onani, dari sepuluh musisi, delapannya onani, bicara sesuatu yang tidak riil. Kita diajak untuk bersenang- senang, dipaksa untuk melupakan kejadian yang sebenarnya di lingkungan sekitar kita,” tandas Iksan.

Melihat hal tersebut ia pun merasa berkewajiban untuk menyuarakan kenyataan, “Saya sendiri mencoba tetap bicara soal keindahan, tapi sisi lain saya berkewajiban untuk menyampaikan apa yang harus tersampaikan, yang tidak pernah terfollow up oleh media mainstream,” lanjutnya.

Musisi lainnya yang ikut bicara adalah Gonjes selaku vokalis Kepal SPI, sebuah band yang  memperjuangkan isu-isu agraria. Ia mengatakan jika selama ini mereka berkarya untuk kepentingan masyarakat yang dibelenggu oleh misi besar bertajuk pembangunan.

“Ya kita melihat keresahan mereka. Aku pikir sebenarnya banyak kasus agraria di Jogja. Kebetulan Kepal berdomilisi di Jogjakarta yang jelas-jelas di lingkungan kita tinggal ada masalah agraria. Kenapa kita tidak merespon? Kita menyampaikan aspirasi mereka dalam bentuk karya. Mudah-mudahan terkampanyekan dengan luas sehingga masyarakat tahu ada masalah di Kulon Progo yang belum selesai,” ungkapnya.

Kepal ingin terus terlibat menyuarakan soal-soal pengrusakan lingkungan. “Keresahan masyarakat Kulon Progo harus kita jadikan karya, karena bagaimanapun juga Kepal ada di lingkungan mereka,” tandasnya.

Gonjes menilai bahwa musisi dan seniman tidak boleh menutup mata terhadap kasus-kasus yang saat ini marak terjadi di beberapa tempat, seperti di Jawa dan Indonesia pada umumnya. Baginya musisi dan seniman harus membuat karya yang ditujukan untuk membela kaum yang tertindas. “Kita tidak bisa tutup mata terhadap kondisi yang terjadi harus bahkan kita ciptakan dengan karya kita,” ujarnya seraya menegaskan bahwa Kepal harus bisa melakukannya.

Selanjutnya Gonjes menyatakan musik adalah bagian dari seni. Seni dilahirkan di masyarakat itu sendiri, maka seni harus mengabdi kepada yang melahirkannya. Sehingga apapun yang terjadi di masyarakat, seni harus berpihak pada masyarakat.

“Gak mungkin masyarakat yang melahirkan seni, lalu ada permasalahan, seniman dan musisi tutup mata pada kondisi itu. Itu namanya durhaka barangkali,” tegasnya.

Mereka Melawan Ketidakadilan

Sebagai musisi yang melibatkan diri bekerja dengan isu agraria, kesadaran mereka tidak hanya nampak dari lirik-lirik yang mereka ciptakan. Kesadaran memposisikan mereka berdiri di pihak rakyat yang mendambakan keadilan. Bagi mereka, segala sesuatu yang menindas rakyat harus dilawan.

Iksan Skuter misalnya, ia mengungkapkan peristiwa perampasan tanah di DIY sebagai upaya yang semata-mata ingin memperkaya kalangan elit khususnya keluarga Sultan. Selain itu, ia juga menganggap bahwa apa yang dilakukan Sultan dan kroni-kroninya setara dengan kejahatan terorganisir.

“Ini kan lucu, sebenarnya Sultan Ground itu sudah selesai pada tahun 1984. Ketika muncul Undang-Undang Keistimewaan jelas bahwa Undang-Undang itu diciptakan untuk mengklaim tanah-tanah rakyat. Jadi ada skrenario besar yang hanya bicara uang, yang melibatkan pemodal dan mengesahkan penguasa untuk menggasak penghidupan orang banyak. Bagi saya itu sebuah kejahatan teroganisir,” ujarnya saat menjawab bagaimana ia memandang konflik agraria di DIY.

Gonjes menyatakan pandangan serupa. Ia menilai selama ini, hampir di seluruh Indonesia pembangunan tidak memperhatikan kesajahteraan masyarakat. Pembangunan justru mengabaikan masyarakat dan pembangunan mencabut akar budaya masyarakat, yang mengakibatkan budaya masyarakat lokal tersingkir.

“Sampai sekarang pembangunan tidak terbukti meningkatkan taraf hidup manusia, tidak terbukti melestarikan lingkungan hidup, tidak terbukti bisa merawat kehidupan di muka bumi ini,” ujarnya.

Danto, musisi kelahiran Semarang yang telah belasan tahun hidup di Yogyakarta, dikenal kerap menyanyikan lagu “Konservasi Konflik”. Bagi Danto, DIY sudah dalam kondisi darurat agraria. Ia mencontohkan Kulon Progo saat ini terdesak dengan adanya tambang pasir besi, lalu akan menjadi lokasi pembangunan bandara komersial internasional. Baginya warga yang terdampak akan semakin kesusahan melanjutkan kehidupan mereka yang selama ini berkecukupan. Lahan warga yang hilang akan berpengaruh besar pada hilangnya nafkah.

“Itu adalah sebuah penindasan, dan harus dilawan dengan apa yang kita merasa mampu mengerjakan. Melihat ketidakadilan yang terjadi, harus melawan,” ujarnya menutup wawancara.

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.