Setelah 4 tahun bertahan sejak pengeluaran surat eksekusi pertama pada tahun 2010, lahan huni Pandang Raya, Makssar, Sulawesi Selatan digusur pada Jumat, 12 september 2014. Sekitar 600 pasukan dari kepolisian, 1 barakuda dan 1 watercannon melawan seratusan warga dan barisan solidaritas.

Sekitar setengah jam 8 pagi barakuda, watercannon dan pasukan polisi sudah berada di jalan Pandang Raya mendahului juru sita yang seharusnya datang lebih dulu. Warga dan barisan solidaritas melakukan perlawanan dengan lemparan batu dan molotov namun setelah tembakan gas air mata dan bom asap para pemrotes mulai kelimpungan dan berhasil didorong masuk ke lokasi perumahan warga.

Setelah barisan berhasil dipukul mundur, polisi mulai menembaki terus-terusan barisan dengan bom asap dan gas air mata hingga membuat barisan kocar-kacir dan menyelamatkan diri. Sebanyak 9 orang ditangkap. Salah seorang di antara mereka dipaksa memegang busur dan anak panahnya kemudian dipoto untuk dijadikan barang bukti oleh kepolisian.

Bersamaan dengan pemukulan mundur sebagian warga dan yang bersolidaritas, sekitar jam 8 pagi ratusan preman, juru sita dan eskavator telah masuk dan membongkar habis rumah warga Pandang Raya. Jam 9 pagi semuanya telah rata dengan tanah. Preman juga mengintimidasi bahkan memukul orang-orang yang mau menyelamatkan barang-barang yang tersisa.

Secara hukum, tanah yang diambil Goman Wisan (pengusaha yang menjadi penggugat) tersebut bukanlah tanah yang ada di peta sengketa. Itu diketahui ketika warga memaksa BPN untuk diperlihatkan peta tersebut empat tahun lalu. Maka dari itu pada tanggal 20 april 2010 pihak MA mengeluarkan fatwa ke pengadilan negeri (PN) setempat untuk meninjau ulang objek yang dimasalahkan namun pihak PN tidak mengindahkan. Ketika dikeluarkannya surat eksekusi pertama, pihak penyita membawa peta yang berbeda dengan yang perlihatkan di kantor BPN sebelumnya.

Dan tahun ini warga mendatangi PN pada tanggal 10 september 2014 untuk mempertanyakan putusan MA tersebut yang tidak diindahkan sejak 4 tahun lalu. Pihak PN dengan bahasanya yang bertele-tele memberikan harapan palsu yang terdengar seperti mengiyakan eksekusi tanggal 12 september kemarin yang telah dipastikan dengan dikeluarkannya surat eksekusi beberapa hari sebelumnya, yakni pada 9 september 2014.

Warga juga telah mendesak pihak Polrestabes Makassar untuk tidak melakukan eksekusi karena kecacatan hukumnya tapi pihak polrestabes tidak mempedulikan warga dan mengatakan siap mengeksekusi karena sudah ada suratnya.

Kini, kondisi terakhir warga berada di lokasi lahan yang digusur dengan membangun tenda sementara. Barang-barang yang berhasil diselamatkan juga mereka taruh di tenda tersebut. Mereka kesusahan di pemenuhan minum dan makannya. Mereka secara psikologis juga sangat terpukul dan tak tahu harus melakukan apa lagi. Puluhan brimob masih berjaga-jaga di sekitar lokasi tersebut lengkap dengan peralatannya.

Kejadian ini adalah pelanggaran hak hidup dan kejahatan yang terorganisir demi modal dan gengsi militer. Lahan huni Pandang Raya adalah tanah kelas satu yang diperebutkan habis-habisan oleh pemodal.

Solidaritas harus dimana-mana, karena penggusuran telah merajalela!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.