Opini

Plesetan Konsinyasi dan Moratorium Infrastruktur

By  | 

Pemerintah perlu meninjau pelaksanaan sistem konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan secara menyeluruh. Dalam praktek pelaksanaan di lapangan, diduga terjadi banyak malpraktik prosedur, tahapan pelaksanaan dan penjelasan administrasi oleh aparat terkait, memanfaatkan kondisi masyarakat terdampak yang awam soal hukum dan administrasi tanah (merujuk himbauan Ombudsman RI, Yogyakarta, 17/01/2018).

Sistem konsinyasi dimaksudkan sebagai mekanisme pelaksanaan ganti rugi. Bukan mekanisme jual-beli. Asumsinya, pemilik tanah sudah bersedia menjual tanahnya untuk keperluan pembangunan, maka ditempuhlah konsinyasi sebagai pelaksanaan ganti rugi.

Sistem konsinyasi bukan untuk memindahkan hak penguasaan tanah. Namun di lapangan, praktek yang berlangsung bisa jadi tidak demikian. Banyak masyarakat yang tidak bersedia menjual tanahnya, namun peralihan hak atas tanahnya berlangsung sedemikian rupa. Mereka menyebut sistem konsinyasi sebagai penyebabnya yang dipersepsikan sebagai jual-beli sepihak. Menyangkut adanya plesetan persepsi ini, tidak sepenuhnya berkat keawaman masyarakat saja. Kapasitas aparat pelaksana lapangan perlu ditinjau ulang; atau kalau tidak memang terjadi improvisasi yang negatif demi mengejar target.

Tekanan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur bisa diduga sebagai pangkal terjadinya berbagai “improvisasi” yang negatif di lapangan oleh para aparaturnya.

Masyarakat Berhak Menolak Menjual Tanah

Masyarakat siapapun, berhak dan dilindungi oleh undang-undang untuk menolak menjual tanahnya. Bahkan dalam Penjelasan Umum UUPA 1960 No. II, Poin 4 dipaparkan dengan jelas: “Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok; kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya”.

Konsinyasi memang bukan untuk ditolak, karena konsinyasi adalah cara ganti rugi kepada seseorang yang sudah bersedia melepas hak atas tanahnya (acuan pelaksanannya mengacu pada Perpres No. 71 Tahun 2012). Kesepakatan dan musyawarah dalam konsinyasi menyangkut soal ganti rugi, bukan soal menjual atau tidak. Seseorang yang tidak berniat menjual tanahnya, tidak perlu mengikuti satupun prosedur konsinyasi yang dituturkan aparat di lapangan. Pada titik inilah diduga terjadi berbagai pengelabuan, pengaburan, tekanan dan pergeseran makna terkait prosedur ataupun hukum.

Baru-baru ini pun masih terjadi di Palihan Kulonprogo, empat orang warga yang tidak mau menjual tanahnya masih diperlakukan seakan mereka sedang mempersoalkan ganti rugi. Pengadilan mengirimkan surat undangan untuk membincangkan soal ganti rugi untuk kesekian kalinya (22/02/2018). Hal ini terus menimbulkan rasa was-was di kalangan masyarakat, sudah ditolak mentah-mentah mengapa masih saja dikirimi surat pengadilan yang merupakan prosedural konsinyasi.

Sebelumnya, tidak jarang aparat juga mendatangi warga di rumahnya langsung memberikan dorongan-dorongan tertentu. Masyarakat awam yang bingung, was-was dan kelelahan menghadapi petugas yang terus-menerus mendatangi, tak jarang akhirnya ikut saja pada arahan yang membuat hak atas tanah mereka menjadi lepas.

“Kepentingan Umum” yang melukai masyarakat kecil

Kemunculan Undang-undang Pengadaan Tanah (UUPT) No. 2 Tahun 2012 telah memutar-balikkan makna asasi dari asas kepentingan umum (yang bersumber dari UU Pokok Agraria 1960 mengenai fungsi sosial dari tanah). Sebelumnya, dalam Perpres No. 55 Tahun 1993 disebutkan bahwa sarana kepentingan umum tidak bisa menjadi sarana untuk mencari keuntungan! Kemudian, kepentingan umum sepenuhnya harus dikelola oleh negara sebagai pengampu masyarakat keseluruhan. Dua hal ini menghilang dalam UUPT No. 2 Tahun 2012. Diktum kepentingan umum saat ini jelas  menguntungkan para pebisnis besar sepenuhnya. Hal ini melukai hati masyarakat golongan lemah yang jumlahnya justru terbanyak.

Dalam UUPA 1960 pasal 11 ayat 2 disebutkan, “Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah”. Artinya, kepentingan umum itu di antara keseluruhan golongan masyarakat yang beragam, mestinya mengutamakan kepentingan mereka yang paling lemah terlebih dulu.

Percepatan pembangunan infrastruktur saat ini, justru menyingkirkan lebih cepat golongan lemah di pedesaan dan peripheri lainnya (sebagaimana semangat pembangunan dari pinggiran). Gelagat minat investasi yang terus membesar akibat adanya pembangunan infrastruktur, menunjukkan bahwa memang golongan pemodal-lah yang menangguk manfaat dari infrastruktur itu.

Moratorium Infrastruktur

Pelaksanaan konsinyasi perlu ditangguhkan. Pemeriksaan mendalam mendesak dilakukan.

Menyangkut infrastruktur, bukan hanya moratorium layang yang mestinya dilakukan pemerintah terkait keselamatan kerja. Tapi moratorium pembangunan infrastruktur keseluruhan terkait keselamatan hidup warga negara golongan lemah.

Jika terus dipaksakan (percepatan), bola salju masalah akan jauh lebih cepat lagi membesar menjadi bumerang bagi kehidupan bersama. Memasuki tahun-tahun politik pada 2018-2019 ini, resiko di depan mata justru pada keberlanjutan rejim Jokowi itu sendiri, yang akan kehilangan wibawa populisnya di mata masyarakat banyak.

Penulis: Surya Saluang

Pegiat Agraria, tinggal di Bogor

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *