Berita

Portal Jalan Daendels Beroperasi, Warga PWPP-KP Lapor ke Ombudsman Republik Indonesia

By  | 

Yogyakarta (26/03) – Penutupan Jalan Daendels pada tanggal 26 Maret 2018 berdampak pada warga yang ingin melintasi jalan tersebut. Penutupan dianggap merugikan banyak pihak karena Jalan Daendels merupakan akses jalan untuk aktivitas sekolah serta untuk penunjang perekonomian warga.

Sofyan, warga yang juga mewakili Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP), menyampaikan keluh kesahnya terkait pemasangan portal di Jalan Daendels tersebut. Baginya penutupan jalan menambah beban warga karena menghambat mobilitas harian.

Hal senada juga disampaikan Budi selaku kuasa hukum PWPP-KP. Menurutnya, pemasangan dan pengoperasian portal membuat warga kesulitan untuk keluar masuk ke rumah serta lahan pertaniannya.

Keresahan sejak paparan PWPP-KP dalam Konferensi Pers 22 Maret 2018, mendorong para anggotanya melaporkan penutupan jalan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY (ORI DIY). Laporan diterima langsung oleh Budhi Masthuri selaku Kepala ORI DIY.

Menerima laporan baru dari PWPP-KP, Budhi mengungkapkan akan memproses laporan sesegera mungkin, untuk memutuskan tindakan.

Budhi menyatakan bahwa ORI DIY perlu bersikap netral, supaya publik tetap mempercayai proses dan hasil penyelidikan mereka. Ia menyatakan bahwa setelah laporan penyelidikan menyampaikan dugaan-dugaan maladministrasi, pihaknya mengharapkan ada upaya memperbaiki hubungan dengan warga yang sudah tersakiti selama ini. Bagi Budhi, dalam situasi ini Angkasa Pura I sebaiknya menyelesaikan persoalan dengan warga, sebelum melanjutkan pembangunan.

Proses ORI DIY akan dimulai dengan mempelajari status jalan yang ditutup. Sehingga dapat dinilai apakah prosedur yang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

“Itu jalan Provinsi atau Kabupaten? Kalau Provinsi siapa yang punya otoritas, bagaimana prosedur penutupan dan alih fungsinya? Kita akan cek nanti,” terang Budi.

Sofyan berharap ada tindak lanjut segera atas laporan yang mereka sampaikan. Ia tak habis pikir bagaimana bisa jalan umum yang sangat penting untuk kegiatan ekonomi warga, dapat ditutup begitu saja.

“Kami menunggu tindak lanjut laporan. (Jalan) itu akses ekonomi warga, untuk mengantar jemput anak sekolah. Dampaknya tidak hanya dalam pagar, tapi untuk warga yang tinggal di luar pagar juga,” tutur Sofyan sembari menunjukkan laporan.

Sebelumnya disampaikan oleh pihak Angkasa Pura I melalui Sujiastono, bahwa penutupan jalan akses pesisir dilakukan sejak 26 Maret 2018, dimulai dari Jalan Daendels. Hal ini dilakukan karena Angkasa Pura I menilai bahwa ruas jalan yang ditutup adalah bagian dari kawasan IPL. Tidak berhenti disitu, ia juga menjelaskan proses penutupan jalan ditujukan untuk mempercepat proses pembangunan bandara.

“Di area IPL, (jalan) ditutup untuk memudahkan pekerjaan, sekaligus memastikan bahwa IPL itu peruntukan untuk bandara bukan untuk hunian lagi. Setelah selesai konsinyasi, selesai juga pengadaan tanah 100 persen,” kata Sujiastono saat menghadiri proses pembayaran ganti rugi warga Wahana Tri Tunggal yang meminta diskresi atau pengukuran ulang tanah mereka, di Balai Desa Glagah (26/03). (AP/S)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.