Solidaritas

[Pernyataan Sikap] Konflik Agraria abad 21 dan FKMA

By  | 

KONSOLIDASI modal dalam sirkuit kapitalisme neoliberal semakin memarakkan perampasan lahan dan perenggutan ruang hidup warga. Berbagai lembaga di sektor agraria telah melaporkan semakin banyaknya konflik lahan karena investasi infrastruktur maupun industri tambang dan perkebunan. Kajian agraria dari berbagai bidang ilmu dan perspektif juga semakin beragam, dari pertanian, hukum dan ham, ekonomi politik, ekologi, sosial budaya, lingkungan, geografi, hingga arsitektur.

Ada kecenderungan hasil laporan dan penelitian tentang konflik agraria itu merekomendasikan ditegakannya hukum dan dibentuknya tim khusus untuk mengatasinya. Rekomendasi itu menyiratkan kepasrahan dilimpahkannya konflik agraria kepada negara. Padahal faktanya negaralah yang memfasilitasi konsolidasi modal dalam kerangka regulasi dan kebijakan yang justru melancarkan perampasan lahan dan perenggutan ruang hidup warga itu, misalnya skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang berkedok pembangunan. Maka tak heran jika hasil laporan dan penelitian itu tak bertenaga untuk dirujuk sebagai petunjuk rute mengatasi konflik agraria secara berkeadilan. Kisah menyesakkan perenggutan ruang hidup warga yang dibarengi kekerasan oleh aparat keamanan negara, korporasi maupun preman, toh tetap berlanjut.

Di tengah kejumudan itu, beberapa komunitas gerakan akar rumput yang berjuang mempertahankan ruang hidup dari serangan ekspansi modal terus menguatkan gerakan. Berawal dari konsolidasi antara Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP), Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), dan Forum Silaturahmi Masyarakat Wotgalih (Foswot, Lumajang) yang sama-sama menolak tambang pasir besi, dideklarasikanlah Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA) pada 22 Desember 2011 di Kulon Progo. Deklarasi itu merupakan hasil dari konsolidasi beberapa kelompok gerakan akar rumput dari berbagai daerah di Jawa yang sedang berjuang melawan ekspansi modal dan mempertahankan ruang hidup mereka, yakni PPLP-KP, FPPKS, Foswot, Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Aqua Danone (Grapad, Banten), Bale Rahayat (Tasikmalaya dan Ciamis) yang menolak tambang pasir besi, petani Cilacap yang melawan penyerobotan lahan oleh perusahaan perkebunan, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK, Pati) yang menolak perusahaan semen, petani Blitar yang menolak tambang pasir besi, dan korban lumpur Lapindo (Porong, Sidoarjo) yang menuntut keadilan. Dalam konsolidasi itu, antar komunitas saling berbagi pengalaman untuk belajar agar bisa memahami kasus secara jeli dan menentukan jalur perjuangan, sekaligus menguatkan solidaritas.

Konsolidasi FKMA terus berlanjut. Pada tanggal 8–10 Februari 2013, FKMA menggelar pertemuan kembali di Yogyakarta. Mengusung tajuk “Menuju Gerakan Akar Rumput Mandiri”, FKMA berhasil mengkonsolidasikan beberapa kelompok gerakan akar rumput yang pada deklarasi awal belum terjaring, yakni Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP, Bantul) yang menolak penggusuran karena klaim tanah kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kelompok Tani Berdikari (Sumedang), Forum Nelayan (Fornel) yang menolak tambang pasir besi dan Forum Masyarakat Balong (PMB) yang menolak PLTN (keduanya dari Jepara), Serikat Petani Blora Selatan (SPBS) dan Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) yang menolak eksploitasi gas dan karst Pegunungan Kendeng, dan Front Pemuda Rengas (FPR) dari Ogan Ilir yang melawan penyerobotan lahan oleh PTPN VII.

Rentetan Teror dan Kekerasan Terbaru

Di dalam perjalanan perjuangannya, komunitas-komunitas yang tergabung di dalam FKMA terus menghadapi berbagai bentuk teror dan kekerasan, baik dari korporasi ataupun negara. Di Jawa Tengah misalnya, (1) FPPKS-Kebumen yang pada April Tahun 2011 diserang TNI AD kembali dihadapkan dengan tindakan pemagaran sepihak oleh TNI AD pada tahun 2013 di areal wilayah pertanian warga, (2), Fornel dan PMB-Jepara yang pada tahun 2006 dihadapkan dengan rencana pembangunan PLTN kembali diteror dengan proyek pertambangan pasir besi dan berujung pada pengkriminalisasian terhadap 15 warga pada tahun 2012. (3), SPBS dan Geram-Blora dihadapkan dengan tindakan pengusiran oleh Perhutani terhadap warga pada tahun 2014 dari areal pertanian dan pemukimannya. Sementara di Yogyakarta, (4), PPLP-Kulon Progo yang pada tahun 2011 dihadapkan dengan kasus kriminalisasi seorang petani oleh korporasi pertambangan kembali mendapatkan teror kriminalisasi yang serupa terhadap 4 orang warganya pada tahun 2013. (5), ARMP-Bantul yang hingga saat ini dihadapkan dengan teror penggusuran, kembali mendapatkan tindakan serupa pada tahun 2013, berupa penghancuran unit-unit usaha ekonomi warga.

Dari situasi ini FKMA merefleksikan bahwa tidak ada jalan lain selain menyerahkan perjuangan kepada kekokohan bangunan gerakan otonom sebagai strategi perlawanan. Selain kerapnya muncul ragam kepentingan dari pihak luar sekaligus liciknya musuh yang bisa melemahkan gerakan semakin mempertegas sikap untuk memilih gerakan di luar jalur-jalur yang parlemantariat. FKMA meyakini bahwa mandiri tak berarti sendiri, maka dari itu solidaritas sesama gerakan akar rumput merupakan suatu keharusan dan telah terbukti menguatkan gerakan sehingga harus tetap dirajut erat.

Sekolah Tani FKMA Sebagai Ruang Konsolidasi Gerakan Agraria Otonom

Selain menghasilkan pernyataan sikap, Kongres II FKMA mengamanatkan diselenggarakannya kerja-kerja strategis Forum, baik yang terencana maupun insidental. Adapun salah satu kerja strategis FKMA saat ini adalah penyelenggaraan sekolah tani. Sekolah tani akan mulai diselenggarakan dalam beberapagelombang. Gelombang pertama direncanakan terselenggara pertengahan April 2014 nanti di Kebumen dengan tuan rumah FPPKS. Gelombang kedua direncanakan terselenggara di Pati dengan tuan rumah Sedulur Sikep dan JMPPK.

Sekolah tani tersebut diharapkan bisa menjadi ruang saling belajar sesama akar rumput sendiri, baik dalam mempertajam pemahaman kasus sesuai perkembangan kekinian, mempererat sekaligus meluaskan solidaritas perlawanan, menyusun narasi pengalaman dan pengetahuan seputar gerakan dan kehidupan mereka sendiri, maupun dalam merancang skema moda ekonomi agrarikultur bersama yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebagaimana platform gerakan FKMA, sekolah tani diusahakan dengan tetap memperluas solidaritas. Kegiatan fundrising sekolah tani yang diadakan di Jakarta saat ini diniatkan sebagai penggalangan solidaritas kepada masyarakat luas, bahkan yang tidak mempunyai keterikatan langsung dengan kasus yang dihadapi komunitas anggota FKMA. Selain sebagai usaha mengumpulkan dana, kegiatanfundrising akan diisi dengan diskusi buku Menanam Adalah Melawan! karya Widodo (PPLP-KP) dan diskursus gerakan agraria serta apresiasi berbagai karya seni para solidaritas FKMA yang mengkampanyekan berbagai kasus yang dihadapi FKMA. Sehingga kegiatan fundrising ini tidak melulu mengumpulkan uang, tetapi sekaligus merefleksikan konflik agraria dan perjuangan akar rumput dalam mempertahankan ruang hidup melalui diskusi dan berbagai karya seni kontemporer.

Seruan dan Pernyataan

Sebagai penutup, FKMA dengan ini menyerukan dan menyatakan sikap berupa :

  1. Melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan akibat kejahatan korporasi, negara dan persengkokolan keduanya dalam pengurusan sumberdaya alam/agraria.

  2. Memaksa pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi serta membebaskan petani dan pejuang hak-hak rakyat dari tahanan akibat konflik agraria.

  3. Memerintahkan kepada Presiden RI dan jajaran penyelenggara negara untuk mewujudkan hak-hak rakyat atas sumberdaya agraria/ruang hidup.

  4. Menolak proyek pembangunan MP3EI

  5. Mendesak Kapolri untuk membebaskan seluruh petani-anggota Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara (FRB SU) yang saat ini masih di tahan.

  6. Menyerukan dan mengajak sema elemen masyarakat sipil untuk mendukung perjuangan gerakan akar rumput menuju gerakan yang mandiri.

  7. Mendesak negara untuk menyelidiki upaya manipulasi “Perjanjian Pelepasan Pengalihan dan Hak Garap, Lahan Garapan serta Tanaman Garapan” oleh pihak PT. Jogja Magasa Iron yang merugikan petani Kulon Progo (Desa Karang Wuni).

  8. Hentikan rencana pertambangan pasir besi Kulon Progo yang telah berdampak pada terciptanya konflik horizontal dan memunculkan teror terhadap 4 Kepala Keluarga Desa Karang Wuni (yang menolak menjual tanah kepada pihak pertambangan).

*Press Release: Solidaritas Menembus Batas

Jakarta, 27-29 Maret 2014

Solidaritas Menembus Batas – Forum Komunikasi Masyarakat Agraris

email: [email protected] web: http://www.selamatkanbumi.com

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *